Berita Terkini

Jumat, 23 Januari 2026 11:48
253

KPU Jawa Barat Fokus Optimalisasi JDIH dan SPIP

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Kerja Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, pada Kamis (22/01/2026) secara hybrid. Kegiatan ini diikuti oleh Pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, dan seluruh CPNS KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta Sobat JDIH. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah, dalam arahannya menggarisbawahi bahwa rapat kerja ini bertujuan untuk memantapkan rencana kerja Divisi Hukum dan Pengawasan Tahun 2026 sekaligus mempererat silaturahmi dan berbagi inovasi antar Satker. Ia juga menekankan fokus pada optimalisasi JDIH, kepatuhan SPIP, serta monitoring intensif terhadap pembangunan Zona Integritas di seluruh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Rapat dilanjutkan dengan Pembahasan dan Diskusi Rencana Kerja Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Tahun 2026 yang dipimpin oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sophia Kurniasari Purba dan Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat Hasanuddin Ismail. Sophia Kurniasari Purba menekankan penguatan kepastian hukum dan mitigasi risiko sebagai persiapan krusial tahapan Pemilu 2029, serta pentingnya sinergi dalam advokasi dan pengawasan internal di seluruh Jawa Barat. Selanjutnya Hasanuddin Ismail mengajak kepada seluruh peserta rapat untuk meningkatkan kreativitas melalui program JDIH, kepatuhan SPIP bulanan, dan pembangunan Zona Integritas untuk menyelaraskan program serta performa organisasi. Kegiatan ini ditutup oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah. Dalam arahannya mengingatkan kewajiban LHKPN, instruksi percepatan pembangunan Zona Integritas, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mengagendakan program "Membahas Hukum" pada Februari mendatang.

Selengkapnya
Kamis, 22 Januari 2026 18:33
349

114 Pegawai KPU di Jawa Barat Dilantik sebagai Pejabat Fungsional

BANDUNG - Sebanyak 111 orang pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat resmi dilantik dan diambil sumpah/janji sebagai Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum. Selain itu, tercatat 3 orang pegawai tidak dapat mengikuti prosesi secara langsung karena alasan sakit dan menjalankan ibadah umroh. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, serta Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2026, yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti dari Ruang Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Barat, Kamis (22/1/2026). Prosesi pengambilan sumpah/janji pejabat dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal KPU RI, Bernad Dermawan Sutrino, sementara Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, menyampaikan arahan kepada seluruh pejabat fungsional yang dilantik. Di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat, kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, Kadiv SDM dan Litbang, Abdullah Sapi’i, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, serta jajaran pejabat manajerial di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat. Pelantikan ini merupakan wujud komitmen Komisi Pemilihan Umum dalam memperkuat tata kelola organisasi melalui pembentukan aparatur yang profesional, kompeten, dan berintegritas, guna mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Indonesia. Diharapkan para pejabat yang dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab serta berkontribusi aktif dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Selengkapnya
Rabu, 21 Januari 2026 14:26
184

KPU Jabar Ikuti Rapat Persiapan Reviu Laporan Keuangan 2025

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mengikuti Rapat Persiapan Reviu Laporan Keuangan Tahun 2025 (Unaudited) yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia (KPU RI) secara daring melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Barat, Rabu (21/1/2026). Rapat yang diikuti oleh jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia ini merupakan bagian dari upaya KPU RI dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2025. Kegiatan tersebut diikuti oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, bersama jajaran pejabat manajerial dan fungsional. Rapat bertujuan memastikan kesiapan satuan kerja dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang akurat, andal, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebelum disampaikan sebagai laporan keuangan (unaudited). Dalam rapat tersebut, Biro Keuangan KPU RI memaparkan pedoman penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 (Unaudited). Paparan menekankan pentingnya pemenuhan kriteria opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), penyajian komponen laporan keuangan secara komparatif, serta penguatan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu, satuan kerja diingatkan untuk melakukan monitoring kualitas data, menindaklanjuti hasil rekonsiliasi, serta memastikan validitas akun melalui Aplikasi SAKTI, termasuk penerapan kebijakan tutup dan buka periode. Rapat juga membahas penyempurnaan Laporan Barang Pengguna (LBP) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Tahun 2025, khususnya terkait pengelolaan persediaan, pencatatan aset, serta kelengkapan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan Catatan atas Laporan BMN.

Selengkapnya
Rabu, 21 Januari 2026 13:36
280

Peran Strategis Gen Z dalam Penguatan Demokrasi

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat kembali melaksanakan kegiatan Parmas Insight #Chapter 12 bertema Pemilih Pemula dan Generasi Z (Strategi Masuk Sekolah dan Kampus, Tantangan Era Digital) melalui Zoom Meeting, Rabu (21/1/2026). Kegiatan yang menjadi edisi pamungkas rangkaian Parmas Insight ini diikuti jajaran Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM dari 27 KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat serta unsur Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Acara dibuka oleh Kadiv Sosdiklih Parmas KPU Provinsi Jawa Barat Hedi Ardia, didampingi Kabag Parmas dan SDM Yunike Puspita serta Kasubbag Parmas Fahmi Kamal. Dalam sambutannya, Hedi Ardia menegaskan bahwa lebih dari 30 persen penduduk Indonesia berasal dari Generasi Z yang pada Pemilu mendatang akan menjadi kelompok pemilih dominan. Oleh karena itu, kualitas demokrasi ke depan sangat ditentukan oleh tingkat pemahaman, kepedulian, dan partisipasi aktif generasi tersebut dalam proses pemilu. Ia menekankan peran jajaran Partisipasi Masyarakat tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga fasilitator dialog dan penjaga kualitas demokrasi. Sebagai keynote speech, Sekretaris Diskominfo Pemprov Jabar, Bayu Rakmana menyampaikan perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap Generasi Z yang tumbuh di era digital dan rentan terhadap disinformasi. Sosialisasi Pemilu, menurutnya, perlu menekankan pembentukan kesadaran demokrasi, tidak hanya aspek prosedural. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dan diskusi bersama Achmad Firdaus (KPU Kota Depok), Abdur Rozaq (KPU Kabupaten Bandung), dan Seni Soniansih (KPU Kota Sukabumi), yang dipandu Yusti Rahayu dari KPU Kota Cimahi. Menutup kegiatan, Hedi Ardia mengingatkan Ia berharap diskusi Parmas Insight tidak berhenti sebagai wacana semata, tetapi dapat menjadi pemantik kerja nyata yang berdampak bagi penguatan kelembagaan ke depan dan tetap harus meningkatkan kapasitas diri.  Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga soliditas internal satuan kerja, khususnya hubungan antara komisioner dan sekretariat. “Tidak perlu ada yang merasa paling hebat, paling pintar, atau paling benar sendiri. Lembaga ini tidak bisa dibangun oleh ego personal, tetapi oleh kolaborasi,” tegasnya.

Selengkapnya
Selasa, 20 Januari 2026 21:33
323

KPU Melaksanakan Tugas Sebagai Pelaksana Undang-Undang

BANDUNG - Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, menghadiri Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, Selasa (20/1/2026). Diskusi publik tersebut membahas berbagai perspektif dan alternatif kebijakan terkait pelaksanaan Pilkada 2026, dengan mempertimbangkan aspek sosial, kultural, serta prinsip kedaulatan rakyat. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Rafael Situmorang dari PDI Perjuangan dan Usman Kusmana dari Partai Gerindra. Dalam pemaparannya, Hedi Ardia menyampaikan bahwa kajian dan diskusi yang dilakukan oleh lembaga legislatif memiliki peran strategis dalam memberikan masukan substantif bagi penyelenggaraan pemilihan. Ia menegaskan bahwa KPU menjalankan tugas sebagai pelaksana undang-undang, sementara arah kebijakan dan keputusan politik terkait sistem pemilihan berada pada kewenangan pembentuk undang-undang, khususnya DPR RI melalui Komisi II. Pada kesempatan yang sama, PMII menekankan pentingnya menjaga kualitas demokrasi dalam setiap kebijakan yang diambil. Organisasi kemahasiswaan tersebut menilai bahwa upaya efisiensi anggaran perlu dilakukan secara proporsional dan tidak mengurangi substansi partisipasi publik serta legitimasi kepemimpinan daerah. Pemilihan langsung dinilai masih menjadi salah satu instrumen penting dalam menjamin keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses demokrasi. Melalui forum diskusi ini, PMII mendorong agar setiap kebijakan terkait Pilkada dikaji secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Prinsip keadilan, transparansi, dan kedaulatan rakyat diharapkan tetap menjadi landasan utama dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan kepemiluan ke depan.

Selengkapnya
Selasa, 20 Januari 2026 12:27
317

Jaminan Sosial ASN Jelang Masa Purnatugas

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat bersama PT Asuransi Jiwa Taspen melaksanakan sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif dalam upaya memberikan pemahaman komprehensif kepada ASN terkait manfaat perlindungan dan perencanaan keuangan jangka panjang, Selasa (20/1/2026), bertempat di ruangan Rapat Pleno.  Sosialisasi ini diikuti diikuti oleh 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting usai pelaksanaan kegiatan Rapat Persiapan In House Training (IHT). PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life) terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui berbagai program asuransi jiwa, tabungan hari tua, dan perlindungan risiko yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi bagi ASN aktif yang membahas program Tabungan Hari Tua, Pensiun, serta Perlindungan Kecelakaan dan Kematian. Sejalan dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 842.1/2943/SJ tentang optimalisasi pemberian layanan pembayaran manfaat program PT Taspen (Persero), khususnya terkait kepesertaan ASN pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan dan nilai Tabungan Hari Tua serta Pensiun. Kegiatan ini dipimpin oleh Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Barat Abdullah Sapi'i, Kepala Bagian Parmas dan SDM Yunike Puspita dan serta Kepala Subbagian SDM Norhina Kurniawaty. Sebagai narasumber, perwakilan dari PT Asuransi Jiwa Taspen, Dayana Septi Hendriyani selaku Taspen Life Relation Officer dan Indira Nanda Fadilla sebagai Membership Pension Staff Taspen yang menyampaikan materi strategis terkait program jaminan sosial bagi ASN, meliputi Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun, Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), serta opsi peningkatan manfaat melalui program top-up yang disinergikan dengan Taspen Group dan Taspen Life. Kegiatan ini juga menyoroti sejumlah tantangan dalam kesiapan ASN menjelang purnatugas yang berdampak potensi penurunan finansial. Untuk menjawab tantangan tersebut, Taspen memaparkan berbagai inovasi layanan, seperti digitalisasi proses klaim, peningkatan manfaat pensiun, hingga program pemberdayaan ekonomi dan kewirausahaan bagi ASN menjelang maupun setelah memasuki masa purnatugas.

Selengkapnya