Berita Terkini

Rabu, 11 Maret 2026 12:52
456

22 Pejabat Manajerial Sekretariat KPU Jawa Barat Resmi Dilantik

BANDUNG – Sebanyak 22 pejabat manajerial di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat resmi dilantik dan diambil sumpah/janjinya pada Selasa (10/3/2026) pukul 20.30 WIB. Prosesi pelantikan dilaksanakan secara luring dan daring di Aula KPU Provinsi Jawa Barat, Bandung. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026. Kegiatan pelantikan dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik Hari Nazarudin, serta sejumlah pejabat di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat. Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, yang sekaligus mengambil sumpah/janji para pejabat manajerial yang dilantik. Rangkaian acara diawali dengan pembacaan sumpah/janji jabatan oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat yang kemudian diikuti oleh para pejabat yang dilantik. Acara dilanjutkan dengan pembacaan Pakta Integritas oleh salah satu perwakilan pejabat yang dilantik, serta penandatanganan berita acara pelantikan sebagai bentuk pengesahan dan komitmen dalam menjalankan tugas jabatan yang diemban. Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Ketua  dan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat. Seluruh rangkaian acara berlangsung dengan khidmat di Aula KPU Provinsi Jawa Barat. Melalui pelantikan ini, diharapkan para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional, serta berkontribusi dalam meningkatkan kinerja organisasi guna mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas di Provinsi Jawa Barat.

Selengkapnya
Senin, 09 Maret 2026 15:17
204

KPU Jawa Barat Ikuti FDT Persiapan Penataan Dapil Pemilu 2029

BANDUNG -  KPU Provinsi Jawa Barat mengikuti kegiatan Forum Diskusi Terpumpun (FDT) terkait persiapan penataan Daerah Pemilihan (dapil) dan alokasi kursi Pemilu 2029. Kegiatan yang diselenggarakan KPU Republik Indonesia ini dilaksanakan secara daring pada Senin (9/3/2026) dari Ruang Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Barat. Kegiatan diikuti oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jawa Barat, Adie Saputro, bersama Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Sophia Kurniasari Purba, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Gemayel Paulus Aruan, beserta jajaran staf teknis. Forum ini juga dihadiri oleh Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI Idham Holik, serta jajaran pejabat dan staf KPU RI. Diskusi dipandu oleh Andi Krisna sebagai moderator. Hadir sebagai narasumber Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dr. Dede Yusuf Macan Effendi, akademisi UNUSIA Ahsanul Minan, serta perwakilan Perludem Heroik Mutaqin Pratama. Dalam diskusi disampaikan bahwa penyusunan dapil merupakan proses penataan wilayah dan alokasi kursi legislatif berdasarkan jumlah penduduk, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 6 Tahun 2022 dengan berpedoman pada prinsip kesetaraan nilai suara, proporsionalitas, integralitas wilayah, kohesivitas, dan kesinambungan. Penataan dapil bertujuan memperkuat kedaulatan pemilih serta menjaga keseimbangan dan proporsionalitas alokasi kursi antardaerah pemilihan.

Selengkapnya
Jumat, 06 Maret 2026 05:58
780

147 CPNS KPU Jabar Tampil Memukau di Seminar Rancangan Aktualisasi Latsar 2026

BANDUNG — Sebanyak 147 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menjalani Seminar Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS Gelombang IV Angkatan XIII hingga XVI Tahun 2026 secara daring, Kamis (5/3/2026). Kegiatan yang diselenggarakan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Talenta ASN Nasional (Puslatbang KSTAN) LAN RI di Jatinangor ini mencatat hasil penilaian yang menggembirakan. Tiga pejabat dan pegawai KPU Provinsi Jawa Barat dipercaya sebagai penguji, yakni Yunike Puspita, S.E., MBA., Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia; Norhina Kurniawaty, S.E., MM., Kepala Subbagian SDM; serta Ratih Kusumawati Werdani, S.H., MAP., Penata Kelola Pemilu Ahli Muda. Capaian nilai peserta menunjukkan hasil yang konsisten tinggi. Yunike Puspita yang menguji Angkatan XIII Kelompok 2 mencatat rentang nilai rata-rata 85,80 hingga 90,50 dengan skor indikator tertinggi mencapai 95. Norhina Kurniawaty pada Angkatan XVI Kelompok 1 meraih perolehan nilai paling merata di kisaran 89,40 hingga 90,00. Sementara Ratih Kusumawati Werdani pada Angkatan XV Kelompok 4 mencatat rentang 85,70 hingga 91,30 dengan skor tertinggi 92. Penilaian mencakup lima indikator utama: ketepatan rancangan aktualisasi, gagasan kreatif, tahapan rencana kegiatan, relevansi dengan agenda pembelajaran, serta teknik komunikasi. Para peserta mempresentasikan rancangan inovasi yang akan diterapkan di unit kerja masing-masing selama masa habituasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Latsar CPNS yang bertujuan membentuk ASN profesional, berintegritas, dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai BerAKHLAK. Seminar Evaluasi Aktualisasi dijadwalkan berlangsung secara luring pada 19 Mei 2026 di Puslatbang KSTAN LAN RI Jatinangor.

Selengkapnya
Rabu, 04 Maret 2026 18:08
237

Verifikasi dan Klarifikasi Calon PAW Anggota KPU Kota Bogor Periode 2023-2028

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan Verifikasi dan Klarifikasi pemenuhan persyaratan Calon Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota KPU Kota Bogor Periode 2023–2028 pada Selasa (4/3/2026). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas Surat Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 186/SDM.02.6-SD/04/2026 tanggal 25 Februari 2026 perihal Pemberitahuan Calon Pengganti Antarwaktu Anggota KPU Kota Bogor Provinsi Jawa Barat Periode 2023–2028. Adapun calon yang mengikuti proses verifikasi dan klarifikasi tersebut adalah Heru Fegian Arafat. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Barat. Proses verifikasi dan klarifikasi dipimpin langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, serta dihadiri oleh jajaran Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, yaitu Kepala Divisi Perencanaan dan Logistik Hari Nazarudin, Kepala Divisi Data dan Informasi Ummi Wahyuni, Kepala Divisi SDM dan Litbang Abdullah Sapi’i, Kepala Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Hedi Ardia, serta Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan Aneu Nursifah. Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Adie Saputro turut mengikuti kegiatan melalui Zoom Meeting. Dari jajaran Sekretariat, hadir Kepala Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan SDM Yunike Puspita bersama Kepala Subbagian SDM Norhina Kurniawaty. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan administratif untuk memastikan terpenuhinya seluruh persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selengkapnya
Rabu, 04 Maret 2026 08:56
217

KPU Bahas Peluang Penerapan Pemungutan Suara Khusus pada Pemilu

TANGERANG - Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, bersama Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Barat, Adie Saputro, menghadiri Forum Diskusi Terpumpun Peluang Penerapan Pemungutan Suara Khusus (Special Voting Arrangement) pada Pemilu dan Pemilihan di Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia tersebut berlangsung di Hotel Aryaduta, Kabupaten Tangerang, pada 2–4 Maret 2026. Forum ini menjadi ajang strategis untuk membahas berbagai peluang dan tantangan dalam penerapan mekanisme pemungutan suara khusus sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemilu di Indonesia. Acara secara resmi dibuka oleh Ketua KPU Republik Indonesia, Mochammad Afifuddin, yang hadir bersama Anggota KPU RI, Idham Holik, pada Senin (2/3/2026). Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Pejabat Eselon I dan II Sekretariat Jenderal KPU, para Ketua KPU Provinsi, Ketua Divisi Teknis KPU Provinsi, serta jajaran Setjen KPU. Pembahasan mengenai peluang penerapan Special Voting Arrangement menjadi salah satu isu penting karena dinilai sangat dibutuhkan dalam pengelolaan pemilu guna menjamin akses dan partisipasi pemilih secara lebih inklusif dan efektif.

Selengkapnya
Jumat, 27 Februari 2026 13:31
163

Program MH JDIH Seri 17 Bahas Reviu Kartu Kendali dan SPIP

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #17 dengan topik Reviu Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung SPIP KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat Bulan Januari Tahun 2026, pada Kamis (26/02/2026) secara hybrid. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah. Dalam arahanya menggarisbawahi bahwa menjelang bulan suci Ramadhan, Divisi Hukum dan Pengawasan tetap konsisten melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) guna memperkuat kapasitas internal. Fokus utama saat ini adalah penguatan instrumen Kartu Kendali SPIP. Meskipun otoritas penandatanganan kini bersifat kolektif, peran pengawasan tetap menjadi pilar krusial bagi instansi.  Setelah itu, agenda dilanjutkan dengan reviu mendalam terhadap Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung SPIP KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Proses verifikasi dilakukan secara mendetail mulai dari Lembar Hasil Pengisian, aspek kepegawaian, hingga evaluasi kinerja untuk memastikan seluruh data dan penanggalan telah sesuai serta terisi dengan lengkap. Dalam sesi ini, dilakukan pula konfirmasi mengenai penetapan Kartu Kendali melalui rapat pleno di tingkat Kabupaten/Kota.  Kegiatan ini ditutup oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat Sophia Kurniasari Purba. Dalam arahannya menekankan penguatan ketertiban administrasi pada format dan penanggalan dokumen, percepatan kejelasan status aset kantor demi kepastian hukum serta optimalisasi dokumen Kartu Kendali sebagai representasi akurat implementasi SPIP. Seluruh poin evaluasi ini selanjutnya akan dikoordinasikan dalam rapat bersama unsur pimpinan.  Kegiatan ini diikuti oleh Pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, dan seluruh CPNS KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta sobat JDIH.

Selengkapnya