Berita Terkini

Rabu, 25 Februari 2026 22:06
172

DKPP Perkuat Koordinasi Tindak Lanjut Putusan Etik Penyelenggara Pemilu

JAKARTA — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menggelar Rapat Fasilitasi Koordinasi Tindak Lanjut Putusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu di Hotel Grand Orchardz Rajawali Kemayoran, Jakarta, pada 24–26 Februari 2026. Kegiatan yang dihadiri perwakilan KPU dan Bawaslu dari berbagai daerah ini bertujuan menyamakan persepsi antar lembaga penyelenggara pemilu dalam menindaklanjuti putusan DKPP secara konsisten dan akuntabel. Ketua DKPP Heddy Lugito dalam arahan pembukaannya menekankan pentingnya koordinasi tindak lanjut putusan sebagai instrumen menjaga integritas penyelenggara pemilu. Heddy menyoroti bahwa Pemilu 2024 menghasilkan jumlah perkara etik yang signifikan, sehingga tindak lanjut putusan menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. "Koordinasi tindak lanjut putusan ini menjadi hal yang sangat penting untuk menyamakan frekuensi antara KPU, Bawaslu, dan DKPP. Seluruh penyelenggara pemilu harus saling menghargai tugas, pokok, dan fungsi lembaga masing-masing," tegas Heddy. Senada dengan itu, Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo menegaskan bahwa setiap putusan DKPP lahir dari proses yang transparan, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia menjelaskan bahwa putusan DKPP bersifat final dan mengikat, sehingga KPU maupun Bawaslu wajib menindaklanjutinya paling lambat tujuh hari sejak putusan diterbitkan. "Putusan DKPP sebenarnya berisi harapan — harapan perbaikan proses penyelenggaraan pemilu, harapan peningkatan kualitas kinerja kelembagaan, dan harapan bahwa pemilu akan lebih terjaga setelah putusan diterbitkan," ujar Dewi. Dewi juga menyoroti catatan penting dari Pemilu 2024, di antaranya pemberhentian tidak hormat terhadap Ketua KPU RI yang menurutnya belum pernah terjadi sepanjang sejarah kepemiluan Indonesia, serta meningkatnya pelanggaran etik di tingkat pusat. Ia menekankan bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam menjaga kualitas demokrasi Indonesia menuju Pemilu 2029. Rapat ini menghadirkan sejumlah narasumber dengan tema strategis, antara lain perspektif hukum tata negara atas putusan DKPP oleh Prof. Dr. Zainal Arifin, implikasi putusan terhadap profesionalisme penyelenggara oleh Dr. Ida Budhiati, serta pembinaan SDM pasca putusan oleh Yuli Hartaty. Secara khusus, sesi kedua membahas praktik dan tantangan implementasi putusan DKPP di tingkat Provinsi Jawa Barat yang disampaikan oleh Ahmad Nur Hidayat. Kegiatan ini dihadiri antara lain oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Eko Iswantoro serta Kabag SDM dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat Yunike Puspita.

Selengkapnya
Senin, 23 Februari 2026 09:03
260

Momentum Ramadan untuk Tinggalkan Legacy Terbaik

BANDUNG – KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan apel pagi pada Senin (23/2/2026) yang diikuti oleh seluruh jajaran pegawai. Kegiatan ini berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari penguatan disiplin dan koordinasi internal lembaga. Bertindak sebagai Pembina Apel, Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Barat, Abdullah Sapi’i. Sementara itu, Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, Gemayel Paulus Aruan, memimpin jalannya apel dengan petugas dari jajaran Teknis Penyelenggaraan dan Hukum KPU Jawa Barat. Dalam arahannya, Abdullah Sapi’i menyampaikan bahwa pelaksanaan apel pagi merupakan bagian dari komitmen bersama dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai bagian dari KPU Republik Indonesia. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pejabat manajerial dan fungsional serta para pegawai yang terus berkontribusi kepada Lembaga. Di moment bulan suci Ramadan ini, Ia juga menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh pegawai yang melaksanakannya. Ia berharap Ramadan menjadi momentum refleksi dan peningkatan kualitas diri, baik secara profesional maupun spiritual, sehingga seluruh jajaran dapat terus menjalankan tugas dan fungsi dengan penuh tanggung jawab. Dalam pesannya, ia mengutip hadis Rasulullah SAW yang mengingatkan bahwa banyak orang berpuasa namun hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Pesan tersebut, menurutnya, menjadi pengingat agar ibadah tidak hanya bersifat lahiriah, tetapi juga menghadirkan nilai spiritual dan pembentukan karakter. Lebih lanjut, Abdullah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek jasmani dan rohani. Ia mengingatkan bahwa jabatan dan posisi bersifat sementara, namun rekam jejak, kontribusi, dan warisan kinerja (legacy) akan terus dikenang. Oleh karena itu, setiap pegawai diharapkan tidak hanya menjalankan tugas sebatas kewajiban administratif, tetapi juga meninggalkan kontribusi terbaik bagi lembaga yang dimaknai sebagai kesempatan untuk memberikan karya dan dedikasi terbaik yang kelak menjadi inspirasi bagi generasi penerus.

Selengkapnya
Jumat, 13 Februari 2026 13:29
146

Program Membahas Hukum JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #16

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #16 dengan topik Pengecekan Berita Terkini di Website dan Media Sosial JDIH KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, pada Kamis (12/02/2026) secara hybrid. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat Sophia Kurniasari Purba. Dalam arahanya menggarisbawahi bahwa JDIH harus dioptimalkan secara konsisten sebagai layanan informasi publik yang modern, bukan sekadar tempat penyimpanan dokumen. Hal itu dilakukan dengan memastikan kepatuhan pada standar, penyajian konten yang humanis dan mudah diakses (termasuk bagi disabilitas), pembaruan data yang rutin dan aman, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan publik. Setelah itu, dilakukan pengecekan website dan media sosial JDIH dipandu oleh Operator JDIH KPU Provinsi Jawa Barat M. Tofan Yuda Saputra. Pengecekan dilakukan terhadap update berita JDIH tahun 2026 di website dan media sosial, minimal memuat kegiatan Raker Hukum dan MH Seri #15 dari KPU Provinsi Jawa Barat. Selain itu, melengkapi publikasi kegiatan hukum tahun 2025 (MH Seri 1 s.d. 14, Rakor SPIP dan JDIH, serta Rakor Evaluasi Permasalahan Hukum dan Pencanangan ZI). Juga memastikan bahan kegiatan hukum tiap satuan kerja telah terdokumentasi, dipublikasikan di media sosial JDIH, dan segera direalisasikan apabila belum terlaksana. Kegiatan ini ditutup oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah. Dalam arahannya, Aneu menekankan bahwa kegiatan MH menjadi ruang pendidikan pemilih sekaligus pembenahan JDIH ke depan, dengan harapan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dapat meraih prestasi JDIH Nasional di tahun 2026 ini. Monitoring Zona Integritas juga akan dilaksanakan bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh Pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, dan seluruh CPNS KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta sobat JDIH.

Selengkapnya
Jumat, 13 Februari 2026 11:40
252

Jumat Sehat Perkuat Kebersamaan

BANDUNG – Seluruh pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan rutin Jumat Sehat pada Jumat (13/2/2026). Kegiatan ini berlangsung di Halaman Kantor KPU Provinsi Jawa Barat dan diikuti oleh jajaran pejabat serta seluruh pegawai di lingkungan KPU Jawa Barat. Meski cuaca tampak berawan sejak pagi hari, hal tersebut tidak menyurutkan semangat para peserta untuk tetap berolahraga bersama. Dengan penuh antusias, para pegawai mengikuti setiap gerakan senam yang dipandu instruktur, diiringi musik penyemangat yang menambah energi dan keceriaan suasana. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, turut hadir dan mengikuti kegiatan senam bersama jajaran Pejabat Manajerial dan Fungsional lainnya. Kebersamaan yang terjalin dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen KPU Jawa Barat dalam menjaga kebugaran jasmani sekaligus mempererat silaturahmi antarpegawai. Kegiatan Jumat Sehat merupakan agenda rutin yang dilaksanakan sebagai upaya membangun budaya hidup sehat di lingkungan kerja. Selain meningkatkan kebugaran tubuh, kegiatan ini juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan semangat kerja seluruh pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kelembagaan. Kegiatan senam sehat ini diharapkan seluruh pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat semakin termotivasi untuk menjaga kesehatan, memperkuat kebersamaan, serta menumbuhkan semangat kerja yang positif guna mendukung kinerja organisasi yang profesional, transparan, dan berintegritas.

Selengkapnya
Senin, 09 Februari 2026 21:39
183

KPU Perkuat Tata Kerja di Pekanbaru

PEKANBARU — Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Tata Kerja Penyelenggara Pemilu yang diselenggarakan hari ini, Senin, (9/2/2026), bertempat di Novotel Hotel Pekanbaru. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola organisasi penyelenggara Pemilu sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. KPU Provinsi Jawa Barat hadir mewakili Kepala Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan Abdullah Sapi'i, dengan delegasi Yunike Puspita selaku Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia, serta Norhina Kurniawaty selaku Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia. Pembukaan rapat disampaikan oleh Parsadaan Harahap, Ketua Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, serta Penelitian dan Pengembangan KPU RI. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya pendalaman tata kerja melalui kelas-kelas tematik yang terfokus, serta perlunya penyelarasan hubungan kerja antara komisioner dan sekretariat agar lebih harmonis, strategis, dan produktif. “Forum ini kita rancang untuk memperdalam tata kerja dan mekanisme hubungan antarlembaga, khususnya antara pimpinan dan sekretariat. Banyak aspek yang perlu kita atensi bersama agar relasi kerja ini semakin relevan, strategis, dan produktif,” ujar Parsadaan Harahap. Ia juga menyoroti tantangan nyata yang dihadapi KPU dalam proses seleksi anggota KPU Kabupaten/Kota, terutama keterbatasan stok calon di sejumlah wilayah serta perubahan preferensi karier sumber daya manusia. “Fenomena keterbatasan calon dan pergeseran minat talenta harus kita sikapi secara bijaksana. Ini menjadi bahan penting untuk dikaji dan didiskusikan bersama agar proses seleksi tetap menjamin kualitas, integritas, dan keberlanjutan kelembagaan,” tambahnya. KPU Provinsi Jawa Barat menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti hasil rapat koordinasi ini melalui penguatan implementasi tata kerja dan peningkatan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota, sejalan dengan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum penyelenggaraan Pemilu.

Selengkapnya
Senin, 09 Februari 2026 09:05
302

KPU Siapkan Langkah Strategis Hadapi Tahapan Pemilu 2027

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat terus mempersiapkan langkah-langkah strategis pasca tahapan Pemilu, termasuk menghadapi rencana tahapan Pemilu 2027 serta pembahasan Daerah Pemilihan (Dapil). Hal tersebut disampaikan dalam apel pagi rutin yang dilaksanakan di halaman Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Senin (9/2/2026). Apel pagi tersebut dipimpin oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Sophia Kurniasari Purba, selaku pembina apel. Sementara itu, Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Ramdhani, bertindak sebagai pemimpin apel dengan petugas apel berasal dari Sub Bagian Data dan Informasi. Dalam amanatnya, Sophia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai atas dedikasi dan kinerja yang telah ditunjukkan selama tahapan pemilu. Ia juga menekankan pentingnya menjaga komitmen, profesionalitas, dan integritas meskipun saat ini berada pada masa pasca tahapan pemilu. Sophia mengungkapkan bahwa tahapan Pemilu berikutnya diproyeksikan mulai dilaksanakan pada tahun 2027. Hal ini sejalan dengan rencana pembahasan Revisi Undang-Undang Pemilu yang dijadwalkan mulai Mei 2026. “Harapannya, revisi undang-undang tidak terlalu signifikan sehingga para penyelenggara pemilu tetap dapat menyesuaikan diri dengan baik,” ujarnya. Lebih lanjut disampaikan, KPU Provinsi Jawa Barat juga telah mengikuti rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia terkait pembahasan daerah pemilihan. Dari rapat tersebut, KPU Jawa Barat memperoleh sejumlah masukan yang dinilai positif, khususnya terkait isu keterwakilan atau under-representative yang diharapkan dapat menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ke depan. Menutup amanatnya, Sophia mengimbau seluruh jajaran KPU Provinsi Jawa Barat untuk tetap menjaga semangat, soliditas, dan motivasi dalam menghadapi tahapan pemilu berikutnya.

Selengkapnya