Berita Terkini

1293

KPU Jabar Gelar Pembinaan ASN

Bandung – KPU Provinsi Jawa Barat melalui Subbagian SDM melaksanakan kegiatan pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara khusus mensosialisasikan edaran izin perceraian dan verifikasi klarifikasi pengunduran diri dari jabatan struktural. Kegiatan ini diadakan sebagai bagian dari penguatan pemahaman regulasi serta peningkatan integritas ASN di lingkungan KPU pada Rabu, 18 Juni 2025. Kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat, Yunike Puspita, MBA., yang dalam arahanya menegaskan pentingnya kepatuhan ASN terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya terkait etika dan disiplin pegawai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi oleh Kepala Subbagian SDM, Norhina Kurniawaty, SE, yang turut memverifikasi dan melakukan klarifikasi. Dua isu pokok yang dibahas dalam kegiatan tersebut, yaitu: 1. Permohonan Izin Perceraian ASN, yang memerlukan persetujuan instansi sebelum proses hukum dilakukan di pengadilan, sesuai ketentuan kedinasan. 2. Pengunduran Diri dari Jabatan Struktural, yang harus melalui tahapan verifikasi dan klarifikasi sebagai bentuk akuntabilitas ASN yang menduduki jabatan manajerial. Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran staf Subbagian SDM, diantaranya Arief Triwibowo, S.H, Annisa Dyah Hapsari, S.Sos, dan Irawan Saputra, yang memberikan dukungan teknis dan dokumentasi terhadap proses evaluatif tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan melalui platform Zoom meeting, juga menghadirkan beberapa Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam berita acara pemeriksaan. KPU Provinsi Jawa Barat berharap ASN dapat memahami kewajiban dan batasan dalam menjalankan peran sebagai abdi negara yang profesional, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga integritas dalam aspek personal dan struktural birokrasi.


Selengkapnya
1595

Sekjen KPU RI Kunjungi Pangandaran: Tekankan Soliditas dan Tanggung Jawab Pasca Pemilu

Pangandaran- Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bernad Dermawan Sutrisno, melanjutkan agenda kunjungan kerja ke sejumlah KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya konsolidasi kelembagaan dan penguatan dukungan pasca pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut antara lain Deputi Administrasi, Suryadi, Kepala Biro Umum Kusmanto Riwu Djo Naga, Kepala Pusat Pendidikan dan Sertifikasi SDM (PKSDM), Ilham, serta Plt. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Syakir, Selasa 17 Juni 2025. Kegiatan ini disambut hangat oleh para Ketua, Anggota, Sekretaris dan seluruh jajaran Sekretariat KPU di masing-masing daerah. Dalam sesi pengarahan di KPU Kabupaten Pangandaran, Sekjen KPU RI menyampaikan bahwa tugas kelembagaan KPU belum selesai meski pemungutan suara telah usai. “Pasca Pemilu dan Pemilihan, KPU harus bersiap menghadapi proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, melanjutkan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), serta terus memperkuat sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagai amanat Undang-Undang,” tegasnya. Bernad juga menekankan pentingnya menjaga soliditas antar seluruh pegawai sebagai wujud profesionalisme dan integritas kelembagaan. Selain itu, ia mendorong seluruh SDM KPU untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas strategis di masa mendatang. "Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris Jenderal KPU RI yang telah berkenan mengunjungi KPU Kabupaten Pangandaran. Kunjungan ini menjadi dukungan moral bagi kami untuk senantiasa menjaga soliditas dan integritas kerja,” ungkap Ketua KPU Pangandaran. Rangkaian kunjungan kerja Sekjen KPU RI ini menjadi sarana konsolidasi strategis menjelang transisi kelembagaan dan akan ditutup dengan rapat koordinasi nasional di Kabupaten Bantul, DIY.


Selengkapnya
1600

Sekjen KPU RI Kunjungi Sukabumi: Konsolidasi Kelembagaan Pasca Pemilu 2024

Sukabumi - Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), Bernad Dermawan Sutrisno, melakukan kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Sukabumi dan KPU Kota Sukabumi pada Senin (16/6/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda penguatan kelembagaan KPU pasca pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Deputi Administrasi, Kepala Biro Umum, Kepala Pusat Pendidikan dan Sertifikasi SDM (PKSDM), serta Plt. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Drs. Syakir. Dalam arahannya di KPU Kabupaten Sukabumi pada 16 Juni 2025, Sekjen KPU RI menekankan pentingnya menjaga soliditas di satuan kerja, baik antara Komisioner dan Sekretariat maupun di internal Sekretariat itu sendiri. Selain itu, ia menegaskan bahwa integritas harus menjadi nilai utama yang dipegang teguh oleh seluruh jajaran sekretariat dalam setiap tugasnya. Sekjen juga menyampaikan perlunya penyegaran bagi pejabat yang terlalu lama menempati satu jabatan, demi menjaga dinamika dan produktivitas organisasi. Di saat yang sama, ia menginformasikan bahwa KPU RI akan segera menyelenggarakan orientasi tugas bagi CPNS formasi Tahun 2025 sebagai bekal pembekalan awal untuk pelaksanaan tugas ke depan. Sementara itu, dalam kunjungan ke KPU Kota Sukabumi, Sekjen kembali mengingatkan bahwa meskipun tahapan Pemilu dan Pilkada telah usai, tugas-tugas kesekretariatan tetap harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. “Dengan berakhirnya Pemilu dan Pilkada, kita tidak berhenti bekerja. Kita masih punya kewajiban menyusun pertanggungjawaban keuangan yang harus benar-benar disusun sesuai dengan ketentuan peraturan keuangan yang berlaku. Begitu juga dengan penanganan arsip, harus dilaksanakan berdasarkan jadwal retensi arsip yang sudah ditetapkan dalam Keputusan KPU,” tegasnya di hadapan jajaran KPU Kota Sukabumi. Kegiatan ini juga menjadi ajang komunikasi langsung antara jajaran pusat dan pegawai sekretariat di daerah, termasuk pejabat fungsional, staf pelaksana, PPPK, CPNS, dan tenaga administrasi. Kunjungan kerja Sekjen KPU RI pada 16–17 Juni 2025 menjangkau sejumlah satuan kerja KPU di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DIY, dan akan ditutup dengan rapat koordinasi di Kabupaten Bantul.


Selengkapnya
1242

KPU Jabar Ikuti Evaluasi Distribusi Logistik Pilkada 2024

Bandung — Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Biro Logistik menyelenggarakan kegiatan Evaluasi Data SILOG Pilkada yang dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh perwakilan satker dari sejumlah provinsi, termasuk KPU Provinsi Jawa Barat, Senin (16/6/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan distribusi logistik pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang telah berlangsung tahun lalu. Kegiatan yang dimulai pukul 11.00 WIB ini menghadirkan admin dan operator SILOG dari KPU Provinsi Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan. Evaluasi ini difokuskan pada penelaahan efektivitas sistem pelaporan digital SILOG (Sistem Informasi Logistik), khususnya dalam dokumentasi Berita Acara Tanda Terima Barang (BTTB) dan proses unggah bukti penerimaan logistik di tingkat TPS. Melalui pemaparan visual dan tutorial teknis, peserta memperoleh pemahaman mendalam mengenai tahapan kerja, mulai dari akses data Google Sheet “BTTB”, penggunaan filter per wilayah, hingga prosedur unggah dokumen secara daring. Selain itu, ditampilkan pula capaian progres input data masing-masing satuan kerja serta pembahasan kendala teknis yang dihadapi di lapangan. Partisipasi KPU Provinsi Jawa Barat dalam evaluasi ini menunjukkan komitmen dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas distribusi logistik pemilihan. Evaluasi ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pengelolaan logistik secara digital, sebagai bekal menghadapi tahapan Pemilu dan Pilkada mendatang. Biro Logistik KPU RI menegaskan bahwa hasil evaluasi ini akan menjadi dasar perumusan langkah-langkah strategis perbaikan ke depan dalam mendukung logistik pemilu yang tertib, efisien, dan profesional.


Selengkapnya
1625

KPU Jabar Verifikasi dan Klarifikasi Calon PAW KPU Garut

Bandung — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan verifikasi dan klarifikasi terhadap atas nama Faiz Burhan, calon Pengganti Antarwaktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten Garut Periode 2024–2029. Kegiatan ini berlangsung secara luring pada Senin (16 Juni 2025) di Ruang Rapat Pleno Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Bandung. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat Ketua KPU RI Nomor 1023/SDM.02.6-SD/04/2025 tanggal 11 Juni 2025 dan surat Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 1030/SDM.02.6-Sg/32/2025 tanggal 12 Juni 2025, guna memastikan pemenuhan seluruh persyaratan administratif, integritas, dan netralitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hadir dalam kegiatan ini adalah para anggota KPU Provinsi Jawa Barat Hedi Ardia (Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat), Abdullah Sapi’i ( Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan), Hari Nazarudin (Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik), Adie Saputro (Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan). Proses klarifikasi mencakup konfirmasi atas dokumen identitas, riwayat hidup, surat pernyataan netralitas, keterangan sehat jasmani dan rohani, serta bebas narkotika dan catatan pidana dari instansi berwenang. Sesi wawancara mendalam juga dilakukan guna menggali komitmen calon dalam menjaga integritas dan profesionalitas sebagai penyelenggara pemilu. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi sistem merit dan akuntabilitas publik dalam proses rekrutmen pejabat penyelenggara pemilu. Hasil verifikasi akan disampaikan kepada KPU RI sebagai bahan pertimbangan penetapan resmi calon PAW.


Selengkapnya
1820

KPU Jabar : Jangan Jauhi Politik

Sumedang - Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Komisi II DPR RI kembali menggelar kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 yang berlangsung di Hotel Emaki Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Nasdem, Ujang Bey yang juga menjadi narasumber utama dalam kegiatan ini. Acara dibuka secara resmi oleh Hedi Ardia, Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU Jawa Barat, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya pendidikan politik sebagai kebutuhan dasar manusia untuk aktualisasi diri, merujuk pada teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow. "Negara melalui KPU hadir untuk memberikan pemahaman politik yang sehat kepada masyarakat agar tumbuh kesadaran untuk terlibat aktif dalam demokrasi. Seperti dikatakan Hasan Al-Banna, seseorang tidaklah sempurna jika tidak memahami politik. Bahkan Bertolt Brecht menegaskan, kebutaan yang paling berbahaya adalah buta politik," ungkap Hedi Ardia, Jumat (13/6/2025). Kegiatan yang dimoderatori oleh Arief Noorman Nasir ini menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, yakni Ujang Bey (Anggota Komisi II DPR RI), Jujun Jamaludin – (Akademisi UIN Sunan Gunung Djati Bandung), Fajar Septian (Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU Kabupaten Sumedang).  Dalam pemaparannya, Ujang Bey menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi, terutama menjelang pemilu mendatang. Ia juga mengajak generasi muda untuk menjadi pemilih cerdas dan kritis demi menciptakan pemilu yang berkualitas. “Partisipasi politik bukan hanya hak, tapi tanggung jawab sebagai warga negara. Melalui kegiatan ini, kami berharap kesadaran dan pengetahuan politik masyarakat, khususnya di Sumedang, terus meningkat,” tegas Ujang Bey. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan KPU dan Komisi II DPR RI dalam membangun demokrasi yang inklusif dan partisipatif, serta meningkatkan literasi politik di kalangan masyarakat luas.


Selengkapnya