Berita Terkini

Selasa, 01 Juli 2025 13:48
1236

Ketua KPU Jawa Barat Hadiri Upacara Hari Bhayangkara ke-79 di Polda Jabar

Bandung – Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, menghadiri upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-79 yang dilaksanakan di Markas Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, pada Selasa pagi (1/7/2025). Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang bertindak sebagai inspektur upacara. Dalam amanatnya, Gubernur menekankan pentingnya pendekatan restorative justice dalam proses penegakan hukum. Ia mengajak seluruh jajaran kepolisian di Jawa Barat untuk terus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kemanusiaan. “Aspek penegakan hukum dan kemanusiaan harus berjalan beriringan. Penegakan hukum tegas harus dilakukan terhadap mereka yang dengan sengaja melakukan tindak pidana demi memperkaya diri. Namun, bagi pelanggaran yang terjadi karena ketidaktahuan atau kebutuhan dasar, pendekatan yang lebih humanis harus diutamakan,” ungkap Dedi Mulyadi. Ia juga menyampaikan harapan agar sinergi antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kepolisian, dan Kejaksaan di Jawa Barat terus diperkuat dalam rangka membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum yang adil dan berpihak pada rakyat. Kehadiran Ketua KPU Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap institusi Polri yang selama ini menjadi mitra strategis dalam menjaga stabilitas keamanan, khususnya dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu di Jawa Barat.

Selengkapnya
Senin, 30 Juni 2025 17:43
909

Fokus Persiapan Rekapitulasi Penetapan PDPB

Bandung — Dalam rangka memperkuat akurasi data pemilih dan memastikan kesiapan seluruh jajaran, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar rapat persiapan Rekapitulasi Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin (30/6). Kegiatan ini diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat bersama sejumlah pemangku kepentingan di tingkat provinsi. Rapat ini bertujuan untuk melakukan finalisasi dan sinkronisasi data menjelang proses rekapitulasi penetapan PDPB periode berjalan. Seluruh jajaran diminta memastikan kelengkapan data, validitas elemen kepemiluan, serta koordinasi aktif dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Turut hadir dalam rapat, Ketua KPU Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat, Ketua Divisi Data dan Informasi Ummi Wayhuni, Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Sutrisno, Kepala Subbagian Data dan Informasi Ramdani, serta jajaran staf Subbagian Datin KPU Jawa Barat. Dari 27 KPU Kabupaten/Kota, hadir Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin), Kasubbag Rendatin, serta operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Dalam sambutannya, Ketua KPU Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, menekankan bahwa rekapitulasi PDPB bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian penting dari upaya membangun fondasi demokrasi yang kuat dan terpercaya. "Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbesar secara nasional. Maka, setiap tahapan pemutakhiran data harus dilakukan dengan cermat dan kolaboratif. Kita perlu memastikan semua data pemilih baru, pemilih memenuhi syarat, dan pemilih tidak memenuhi syarat teridentifikasi dengan baik. Koordinasi dengan Disdukcapil harus diperkuat dan teknologi dimanfaatkan secara optimal untuk integrasi data digital," tegasnya. Lebih lanjut, Ahmad menekankan perlunya transformasi cara kerja KPU dari sekadar bersifat administratif menuju pendekatan yang lebih transformatif dan partisipatif dalam hal pendataan. Sementara itu, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Jawa Barat, Ummi Wayhuni, menggarisbawahi bahwa seluruh jajaran di kabupaten/kota harus menyiapkan data dan dokumen pendukung seakurat mungkin sebelum rekapitulasi dilakukan. "Koordinasi aktif dengan instansi terkait harus terus dilakukan, khususnya untuk memastikan bahwa data yang akan ditetapkan adalah hasil dari proses yang valid dan terverifikasi. Hasil rapat hari ini juga akan kita bahas bersama Bawaslu Jawa Barat," ujarnya. Menurut Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Barat, Nuryamah, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan bahwa Bawaslu akan terus mengawasi seluruh proses pemutakhiran data pemilih. "PDPB harus menjamin validitas dan akuntabilitas data pemilih. Ini penting untuk menjaga integritas proses demokrasi yang sedang kita bangun bersama," tegasnya. Rapat ini menjadi langkah awal strategis untuk memastikan seluruh tahapan rekapitulasi PDPB dapat dilaksanakan secara tertib, akurat, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. KPU Jabar menegaskan komitmennya dalam menyajikan data pemilih yang terpercaya guna mendukung kesuksesan pemilu dan pilkada mendatang.

Selengkapnya
Senin, 30 Juni 2025 11:49
653

KPU Jabar Ikuti Knowledge Sharing Sensitivitas Disabilitas dalam Pelayanan Publik

Bandung — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mengikuti kegiatan Knowledge Sharing bertema “Dengan Hati Melayani, Dengan Empati Membangun Inklusi” yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Senin (30/6/2025) pukul 08.30 WIB secara daring melalui kanal YouTube resmi Kementerian PANRB. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan sensitivitas aparatur negara, khususnya yang bertugas di bidang pelayanan publik, dalam membangun interaksi yang empatik, inklusif, dan bermartabat terhadap penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan komitmen untuk mewujudkan praktik pelayanan publik yang ramah disabilitas serta berkeadilan dan berorientasi pada penghormatan terhadap martabat setiap manusia. Acara dibuka oleh Asisten Deputi Standardisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusi, Nurhasmi, dan menghadirkan para narasumber yang memiliki kompetensi tinggi di bidangnya, antara lain Marthella Sirait, CEO Koneksi Indonesia Inklusif (Konekin), Ari Triono, CEO Linktara (Literasi Inklusi Nusantara), dan Isnindyarti, Direktur RS Mayapada Lebak Bulus. Materi yang disampaikan meliputi pentingnya perspektif inklusif dalam pelayanan publik, strategi membangun komunikasi empatik dengan kelompok rentan, serta praktik-praktik baik yang telah diterapkan di berbagai sektor pelayanan. Sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan inklusif, KPU Provinsi Jawa Barat menugaskan pejabat yang membidangi layanan publik untuk mengikuti kegiatan ini. Partisipasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan KPU Jabar dalam membangun sistem layanan yang adaptif dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi seluruh masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Selain meningkatkan kesadaran dan kompetensi SDM, partisipasi dalam kegiatan ini juga merupakan langkah nyata KPU Jawa Barat dalam mengarusutamakan perspektif disabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Ini sejalan dengan prinsip pemilu yang inklusif, aksesibel, setara, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi partisipatif. KPU Jawa Barat berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas internal lembaga demi menghadirkan pelayanan yang responsif, tidak diskriminatif, dan berpihak pada seluruh warga negara tanpa terkecuali.

Selengkapnya
Kamis, 26 Juni 2025 23:09
758

KPU Jawa Barat Apresiasi Dokumentasi Pilkada KPU Cirebon

Cirebon  — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon meluncurkan buku berjudul "Napak Demokrasi" sebagai bentuk dokumentasi dan refleksi atas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayahnya. Peluncuran yang digelar di Kabupaten Cirebon ini mendapat apresiasi dari KPU Provinsi Jawa Barat. Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan KPU Provinsi Jawa Barat, Abdullah Sapi’i, hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut. Ia menyampaikan penghargaan tinggi atas terbitnya buku tersebut yang dinilainya sebagai inisiatif perdana di Jawa Barat dalam mendokumentasikan proses Pilkada secara menyeluruh. “Saya mengapresiasi peluncuran buku ini karena merupakan yang pertama kali dilakukan di Jawa Barat terkait Pilkada. Ini menjadi warisan berharga, sebagai bentuk dokumentasi sekaligus pertanggungjawaban terbuka kepada publik atas kinerja KPU Kabupaten Cirebon,” ungkapnya, Kamis (26/6/2025). Sapi'i menambahkan bahwa kehadiran buku Napak Demokrasi tidak hanya bernilai sebagai arsip kelembagaan, tetapi juga berperan sebagai media pembelajaran. “Buku ini juga dapat menjadi bahan edukasi bagi siswa, mahasiswa, dan masyarakat umum untuk memahami lebih dalam mengenai proses kepemiluan dan demokrasi di tingkat lokal,” lanjutnya. Acara peluncuran turut dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Cirebon Esya Karnia Puspawati, Ketua Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat Mashuri, Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Khairil Ridwan, serta perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, unsur Forkopimda, Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon, LSM, dan tokoh masyarakat. KPU Provinsi Jawa Barat menilai kegiatan ini sebagai momentum penting dalam mendorong budaya literasi politik dan transparansi lembaga penyelenggara pemilu. Abdullah Sapi’i berharap, peluncuran Napak Demokrasi dapat menginspirasi KPU kabupaten/kota lainnya untuk turut mencatat, merekam, dan membagikan jejak demokrasi di wilayah masing-masing.

Selengkapnya
Kamis, 26 Juni 2025 17:10
1247

KPU Jabar Bahas Strategi Penyusunan Kebijakan Pemilu dan Pemilihan

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Kerja Divisi Teknis Penyelenggaraan bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sebagai bagian dari agenda konsolidasi kelembagaan pasca Pemilu 2024. Kegiatan ini berlangsung secara daring dan dibuka langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat pada Kamis (26/62025). Rapat kerja ini merupakan lanjutan dari proses evaluasi dan penguatan teknis kelembagaan, khususnya dalam menyambut tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, serta seluruh staf teknis KPU Provinsi Jawa Barat. Adapun peserta undangan dalam kegiatan ini adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum serta Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Fokus Kajian terdiri dari tujuh Tema Strategis Pemilu dan Pemilihan 2024. Dalam arahannya, Ketua Divisi Teknis Adie Saputro menegaskan pentingnya forum ini sebagai wadah menyerap pengalaman teknis dari penyelenggaraan tahapan sebelumnya, serta menyusun rancangan kebijakan ke depan berdasarkan tujuh isu strategis, yakni: Sistem Pemilu, Penataan Daerah Pemilihan (Dapil), Metode Verifikasi Partai Politik (Verpol), Desain Surat Suara, Pencalonan, Kampanye dan Dana Kampanye, Prosedur dan Teknologi Informasi dalam Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi (termasuk e-voting, e-counting, dan e-recap) Untuk memperkuat kolaborasi antardaerah, setiap kabupaten/kota dibagi dalam kelompok sesuai subtema yang ditetapkan. Dalam skema tersebut, seluruh satuan kerja diminta mendalami minimal dua tema, dan secara kolektif setiap provinsi harus menjangkau seluruh tujuh tema. Landasan Penyusunan Kebijakan Pilkada 2024 Kegiatan ini juga menjadi bagian dari program jangka menengah Divisi Teknis Penyelenggaraan 2025 (Juni–Desember) yang mencakup review tahapan, dokumentasi, pemutakhiran data partai politik, proses PAW DPRD, serta persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Pemilihan Kepala Daerah Ulang. “Langkah ini bukan hanya evaluasi, tetapi pijakan awal untuk menyusun kebijakan teknis yang lebih adaptif, berbasis pengalaman, dan responsif terhadap tantangan digital dan hukum,” pungkasnya.

Selengkapnya
Kamis, 26 Juni 2025 15:42
1192

KPU Jabar Gelar Rapat PDPB Semester I 2025: Dorong Akurasi dan Transparansi Data Pemilih

Bandung – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Persiapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2025, (25/06/2025). Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat akurasi dan transparansi data pemilih menjelang agenda demokrasi mendatang. Rapat dibuka oleh Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Jawa Barat, Ummi Wahyuni, dan dihadiri oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Adie Saputro, Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Sutrisno, serta Kepala Subbagian Data dan Informasi, Ramdani, bersama jajaran sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam sambutannya, Ummi menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor sebagai wujud sinergi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi kepada publik. “PDPB merupakan upaya berkelanjutan untuk memastikan hak pilih warga terjaga dan terlayani dengan baik,” ujarnya. Rapat ini juga membahas hasil rekapitulasi Triwulan I, termasuk data pemilih baru, pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), serta pemilih dengan perubahan elemen data. Hadir pula perwakilan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, yakni Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Nuryamah, serta Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Syaiful Bachri, yang turut mendukung proses evaluasi ini sebagai bentuk pengawasan partisipatif. Melalui forum ini, KPU Jabar berharap pemutakhiran data pemilih dapat dilakukan secara akurat, partisipatif, dan berkelanjutan demi terselenggaranya pemilu dan pilkada yang berkualitas, inklusif, dan terpercaya.

Selengkapnya