Bandung — Dalam rangka memperkuat akurasi data pemilih dan memastikan kesiapan seluruh jajaran, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar rapat persiapan Rekapitulasi Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin (30/6). Kegiatan ini diikuti oleh KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat bersama sejumlah pemangku kepentingan di tingkat provinsi.

Rapat ini bertujuan untuk melakukan finalisasi dan sinkronisasi data menjelang proses rekapitulasi penetapan PDPB periode berjalan. Seluruh jajaran diminta memastikan kelengkapan data, validitas elemen kepemiluan, serta koordinasi aktif dengan instansi terkait, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Turut hadir dalam rapat, Ketua KPU Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat, Ketua Divisi Data dan Informasi Ummi Wayhuni, Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Sutrisno, Kepala Subbagian Data dan Informasi Ramdani, serta jajaran staf Subbagian Datin KPU Jawa Barat. Dari 27 KPU Kabupaten/Kota, hadir Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin), Kasubbag Rendatin, serta operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih).

Dalam sambutannya, Ketua KPU Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, menekankan bahwa rekapitulasi PDPB bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan bagian penting dari upaya membangun fondasi demokrasi yang kuat dan terpercaya.

"Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbesar secara nasional. Maka, setiap tahapan pemutakhiran data harus dilakukan dengan cermat dan kolaboratif. Kita perlu memastikan semua data pemilih baru, pemilih memenuhi syarat, dan pemilih tidak memenuhi syarat teridentifikasi dengan baik. Koordinasi dengan Disdukcapil harus diperkuat dan teknologi dimanfaatkan secara optimal untuk integrasi data digital," tegasnya.

Lebih lanjut, Ahmad menekankan perlunya transformasi cara kerja KPU dari sekadar bersifat administratif menuju pendekatan yang lebih transformatif dan partisipatif dalam hal pendataan.

Sementara itu, Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Jawa Barat, Ummi Wayhuni, menggarisbawahi bahwa seluruh jajaran di kabupaten/kota harus menyiapkan data dan dokumen pendukung seakurat mungkin sebelum rekapitulasi dilakukan.

"Koordinasi aktif dengan instansi terkait harus terus dilakukan, khususnya untuk memastikan bahwa data yang akan ditetapkan adalah hasil dari proses yang valid dan terverifikasi. Hasil rapat hari ini juga akan kita bahas bersama Bawaslu Jawa Barat," ujarnya.

Menurut Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Barat, Nuryamah, yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan bahwa Bawaslu akan terus mengawasi seluruh proses pemutakhiran data pemilih.

"PDPB harus menjamin validitas dan akuntabilitas data pemilih. Ini penting untuk menjaga integritas proses demokrasi yang sedang kita bangun bersama," tegasnya.

Rapat ini menjadi langkah awal strategis untuk memastikan seluruh tahapan rekapitulasi PDPB dapat dilaksanakan secara tertib, akurat, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. KPU Jabar menegaskan komitmennya dalam menyajikan data pemilih yang terpercaya guna mendukung kesuksesan pemilu dan pilkada mendatang.