Berita Terkini

421

KURSUS ONLINE PUBLIC RELATIONS SESI KELIMA KPU JAWA BARAT “OPINI PUBLIK : PERAN, CAKUPAN, DAN IMPLIKASI”

Bandung, jabar.kpu.go.id – KPU Provinsi Jawa Barat kembali menyelenggarakan Kursus Public Relations dengan tajuk opini publik, hubungan publik dan memulihkan image terhadap sebuah lembaga. Moderator Kursus sesi kelima yang dilaksanakan secara daring ini berasal dari KPU Kabupaten Sumedang dan narasumber yang mengisi acara itu Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat,(29/03/21). Pada sesi pertama, moderator menyampaikan tentang pentingnya membangun opini publik bagi sebuah lembaga. Oleh sebab itu, kursus online ini sangat dibutuhkan oleh pelaku public relations. Ada beberapa pembahasan mengenai opini publik sesuai dengan peran, cakupan, dan implikasi. Pertama, peran media massa saat ini sangat besar pengaruhnya terhadap sebuah lembaga. Media massa selain media cetak, kini berkembang media elektronik yang bisa diakses oleh siapa saja. Media sosial seperti twitter, facebook dan instagram disebut oleh Idham sebagai platform yang paling banyak digunakan oleh banyak orang. Peran media sosial ini tentu perlu dimanfaatkan dengan baik oleh lembaga penyelenggara pemilu. “Peran media sosial saat ini sangat berpengaruh terhadap sebuah citra lembaga. Oleh karena itu, kita perlu membangun citra lembaga yang baik.” tegas idham. Hal lain yang dijelaskan idham adalah mengenai propaganda yang didefinisikannya sebagai bentuk persuasi dari seseorang kepada khalayak dengan sengaja dibuat. Begitu juga dengan hal yang dilakukan KPU sebagai penyelenggara untuk memberikan informasi maupun propaganda yang dapat mempengaruhi masyarakat agar mau menggunakan hak pilihnya. Meteri yang disampaikan oleh narasumber cukup menjadi pemantik diskusi bagi peserta kursu yang diikuti oleh KPU yang berada di wilayah Jawa Barat saja dan juga beberapa peserta berasal dari lintas wilayah serta partisipan umum Subkoordinator Sub Bagian Informasi Publik dan Media Sosial KPU RI, Asep Hanan yang hadir dalam kursus online ini juga membagikan pengalamannya terkait cara jitu mengembalikan opini publik yang negatif terhadap sebuah lembaga, seperti KPU yaitu dengan menyampaikan informasi sesuai fakta, agar tidak terjebak dalam rekayasa yang menciptakan disinformasi. Sesi terakhir pada acara itu ditutup dengan penyampaian harapan untuk kemajuan KPU, Idham Holik berharap kursus daring public relations ini dapat meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada masyarakat dan memperkuat hubungan lembaga dan masyarakat. (tekmas KPU Jabar : Siho/ed.Dien)


Selengkapnya
541

KPU PROVINSI JAWA BARAT HADIRI RAPAT PARIPURNA PAW ANGGOTA DPRD JAWA BARAT DARI PKS

Bandung, jabar.kpu.go.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna pengucapan sumpah dan janji Pengganti Antar Waktu (PAW) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sisa masa jabatan 2019-2024, Jumat, (26/3/2021). Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat melantik, Anggota Pengganti Antar Waktu Hj. Iin Nur Fatinah. Ia menggantikan (alm.) Nur Supriyanto dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang meninggal November 2020 lalu. Iin Nur Fatinah terpilih dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII yang meliputi Kota Depok dan Kota Bekasi. Pelantikan di Gedung DPRD Jawa Barat ini dihadiri Ketua Divisi Teknis Penyelenggara KPU Provinsi Jawa Barat, Endun Abdul Haq. Menurut Endun, dasar hukum yang digunakan untuk penggantian antar waktu (PAW) DPRD Provinsi adalah Perundang-undangan tahun 2014, PP nomor 12 tahun 2018, dan sesuai dengan tata tertib yang diberlakukan. Ia menambahkan, prosedur PAW pertama diusulkan oleh partai kepada DPRD Provinsi, paling lambat 7 (hari) Ketua DPRD harus mengeluarkan surat yang ditunjukan kepada KPU. Kemudian, KPU menetapkan nama calon pengganti dengan tenggat waktu paling lambat lima hari. Setelah ditetapkan, kemudian KPU mengusulkan penetapan tersebut kepada DPRD, pimpinan DPRD kemudian dapat memproses pengajuan penggantian kepada Mentri Dalam Negeri melalui Gubernur. “Sehingga, jika Surat Keputusan Mentri Dalam Negeri telah terbit, maka calon pengganti berhak dilantik menggantikan Anggota DPRD yang diganti. Seperti mekanisme yang berlangsung siang ini,” urai Endun Abdul Haq. (tekmas KPU Jabar : Siho/ed.Dien)


Selengkapnya
436

BEDAH PEMIKIRAN NAWAL EL SAADAWI KPU JABAR LAKUKAN WEBINAR

Bandung, jabar.kpu.go.id – Isu gender selalu menjadi perbincangan seru dalam kehidupan sosial dan politik. Irma Riyani, P.hD dan Dr. Istianah, dua perempuan yang berkarir dalam dunia sosial dan politik itu membahas isu gender dalam webinar yang bertajuk pemikiran Nawal El Saadawi dan kesadaran gender dalam pemilu/pemilihan (26/03/21). Pada pembukaan webinar itu, Nuni Nurbayani sebagai moderator memandu jalannya webinar itu dengan antusias. Sebab narasumber yang mengisi acara itu merupakan pemerhati gender dan praktisi pemilu/pemilihan. Sehingga, sudah tidak diragukan lagi kredibilitas mereka. Kemudian, dalam setelah pembukaan acara, sebagai narasumber memperkenalkan siapa itu Nawal El Saadawi. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Idham Holik yang memberikan kata pembuka, memaparkan perjalanan dan perjuangan Nawal di ranah politik. Kontribusi pemikiran wanita asal Mesir itu sangat merubah perspektif kemajuan perempuan. Nawal rela mengorbankan karir sebagai seorang dokter untuk memperjuangkan hak perempuan, karena menulis buku pertamanya yang berjudul woman and sex. Idham juga menuturkan peran pemikiran Nawal dapat meningkatkan kesadaran gender. Oleh sebab itu, topik mengenai pemikiran Nawal El Saadawi ini diangkat dalam webinar yang dihadiri oleh beberapa Ketua dan Anggota KPU, serta jajaran sekertariat KPU Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, tidak hanya itu peserta dari kalangan umum juga ikut serta pada acara itu. Irma pada kesempatan mejelaskan materi, ia mengemukakan bahwa pemikiran Nawal El Saadawi sangat berdampak pada cara pandang perempuan, artinya kemajuan feminisme bagi kehidupan sosial dan politik berkembang. Tidak hanya itu, ia juga mengungkap problematika besar bagi seorang perempuan adalah budaya patriarki. “Perempuan seakan terkukung dengan budaya patriarki, belum lagi banyak steorotip negatif terhadap perempuan yang melekat, lalu berdampak pada kehidupan sosialnya.” tutur Dosen UIN SGD ini. Pemaparan Irma juga senada dengan Istianah, perempuan yang aktif dalam sebagai penyelenggara Pemilihan ini berpendapat bahwa budaya patriarki dan stereotip negatif terhadap perempuan berdampak pada partisipasi perempuan dalam politik. Faktanya, tingkat partisipasi perempuan dalam legislatif masih sangat rendah. “Tingkat partisipasi perempuan masih rendah, maka upaya yang harus dilakukan adalah memulai dengan merubah cara pandang perempuan terhadap politik dan meningkatkan rasa keinginan perempuan ikut berkontestasi setara dengan kandidat laki-laki.” kata Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya itu. Alur diskusi dalam webinar tersebut cukup menarik bagi peserta. Pada kesempatan terakhir dalam sesi itu, kembali Idham Holik memberikan pemahaman dan harapannya atas dipelajarinya kisah Nawal El Saadawi. Perjuangan Nawal atas HAM untuk perempuan sebagai stimulus cara pandang yang harus dirubah perempuan dalam politik. “Dengan mempelajari kisah Nawal El Saadawi, saya berharap perempuan masa kini dapat meningkatkan kesadaran, mengikuti kontestasi politik saat pemilu atau pemilihan sebuah dari wujud bahwa perempuan juga bisa setara dengan laki-laki dan mengahapus semua stereotipe negatif terhadap mereka.” jelas Idham sambil menutup acara dan mengucapkan juga terima kasih atas semua partisipasi peserta dan panitia yang telah menyukseskan webinar menarik itu. (tekmas KPU Jabar : Siho/ed.Dien)


Selengkapnya
504

TINGKATKAN EFEKTIFITAS MEDIA CENTER PEMILIHAN, KPU JAWA BARAT LAKUKAN EVALUASI MENEJEMEN MEDIA CENTER

Bandung, jabar.kpu.go.id – Sebagai front liner peran media center sangat penting bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan hanya sekedar untuk menyebarkan informasi tetapi untuk meningkatkan partisipasi elektoral. Partisipasi elektoral merupakan wujud dari keikutsertaan masyarakat luas dalam pemilu dan pemilihan, tentu tidak instan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi, perlu kesadaran dan tanpa paksaan agar masyarakat mau berpartisipasi. Sehingga, peran media center KPU perlu terus berbenah, melalui KPU Provinsi Jawa Barat Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat menyelenggarakan rapat evaluasi yang dilaksanakan pada (24/03/21). Acara yang didukung oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya diselenggarakan di Kampung Sumber Alam Resort, Kabupaten Garut. Hadir dalam kegiatan Anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas, serta pengelola media center di 8 (delapan) KPU Kabupaten dan Kota penyelenggara pemilihan serentak tahun 2020. Acara dimulai dengan sambutan oleh Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya sebagai tuan rumah acara yang menyambut baik terselenggaranya acara dan mengapresiasi kehadiran seluruh peserta yang sama –sama berasal dari penyelenggara pemilihan serentak Tahun 2020. Setelah sambutan dari Zamzam Jamaludin, acara kemudian dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat. Pada sambutannya, ia menjelaskan media center sebagai garda terdepan bagi KPU sangat berpengaruh untuk kemajuan. Sosialisasi kepada publik ialah melalui media center. Akan tetapi, peran media center masih perlu ditingkatkan. Perlu juga diingat pengelolaan media center juga harus memiliki kreatifitas, inovasi, dan informatif. Peran media center tersebut dapat meningkatkan partisipasi. “Saya mengapresiasi seluruh KPU Kabupaten dan Kota yang telah mengelola media center dengan baik. Penyampaian informasi kepada publik dengan baik dapat meningkatkan partisipasi.” lugas Rifqi Ali Mubarak. Selanjutnya, arahan disampaikan oleh Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat. Idham Holik menjelaskan media center memerlukan pengelolaan khusus, misalnya pengelolaan media sosial (twitter, facebook, dan instagram) dan portal website perlu diisi dengan konten yang kreatif untuk menarik publik mengunjungi laman KPU. Selain konten yang menarik, media sosial dan portal harus memberikan informasi elektoral untuk masyarakat. Perlu juga bagi jurnalis yang menyajikan informasi dan berita memahami apa yang disampaikan, serta menyentuh juga pemahaman bagi masyarakat awam. Lebih lanjut Idham menyampaikan bahwa “beberapa jurnalis yang menulis berita kurang pemahaman elektoral, sehingga informasi yang disampaikan tidak sesuai”. Untuk itu KPU melalui Media Centernya sebagai Penyelenggara Pemilihan harus dapat menggiring Informasi yang lebih dalam pada  Pemahaman elektoral, bukan hanya dalam penyampaian informasi, melainkan kualitas berita. Idham juga mengingatkan pengelola media center untuk dapat meningkatkan kualitas berita, strategi publikasi berita dan foto di media sosial serta hubungan dengan pers. (tekmas KPU Jabar Siho/ed.Dien)


Selengkapnya
562

NAWAL EL SAADAWI DAN DEMOKRASI ELEKTORAL SETARA

IDHAM HOLIK Pada hari Minggu, 21 Maret 2021, pada saat saya di bandara (airport) jelang boarding, saya terkejut ketika membaca berita tentang wafatnya mantan dokter Nawal el Saadawi di usia 89 tahun. Tentunya dunia, lebih mengenal sang dokter tersebut sebagai pemikir prolifik feminisme modern. Keterkejutan saya tersebut dilandasi karena saya sebagai seorang pembelajar feminisme. El Saadawi bisa dilabeli sebagai pemikir besar abad 20. Oleh karena itu, saya pernah membaca pemikiran beliau yang sangat kontroversial tidak hanya bagi Mesir ataupun dunia Arab, tetapi juga dunia internasional. Sebagai pejuang HAM, khususnya pejuang kesetaraan/keadilan perempuan, Nawal el Saadawi tentunya adalah sebagai pribadi yang sangat menginspirasi perempuan dunia, terlebih khusus para perempuan di tanah yang air tak terkecuali di Jawa Barat bahkan juga aktivis lelaki juga yang memiliki semangat gender mainstreaming. Walaupun el Saadawi seorang dokter, tetapi beliau memiliki daya juang yang sangat luar biasa untuk mewujudkan gagasan keadilan untuk perempuan. El Saadawi rela mengorbankan karir pofesionalnya sebagai seorang dokter atau tepatnya rela menanggung resiko pemberhentian dari jabatan sebagai Direktur Kesehatan Masyarakat Mesir pada tahun 1972, akibat el Saadawi menulis buku non-fiksi pertamanya yaitu dengan judul Woman and Sex. Di tanah air sepertinya buku ini tidak sepopuler buku fiksi el Saadawi yang berjudul Woman et Point Zero. Dengan terbitnya buku non-fiksi Woman and Sex tersebut dan buku-buku lanjutan dari buku tersebut, El Saadawi dijuluki sebagai Simone de Beauvoir dari dunia Arab. Rekan-rekan pasti dengan baik dapat memahami siapa pribadi dan pemikiran Simone de Beauvoir tersebut yaitu sang tokoh feminisme modern dan ahli filsafat Prancis adab ek-20. Simone de Beauvoir pada tahun 1949 pernah menerbitkan buku The Second Sex. Buku itulah yang menginspirasi El Saadawi menulis buku Woman and Sex. Bukunya de Beauvoir tersebut menjelaskan pandangan historis tentang posisi yang tidak menguntungkan perempuan di masyarakat (women’s disadvantaged position in society). Berangkat dari pandangan historis tersebut, de Beauvoir mencoba memberikan pandangan alternatif tentang bagaimana seharusnya perempuan diperlakukan melakui upaya dekonstruksi budaya. Saking dipandangan sangat mengancam kekuasaan, buku Woman and Sex El Saadawi tersebut pernah dilarang beredar di publik oleh Pemerintah Mesir selama hampir dua dekade sejak diterbitkan tahun 1972. Alasannya karena buku tersebut menciptakan antagonisme terhadap otoritas teologi dan politik tertinggi di Mesir. Melalui buku tersebut, El Saadawi juga menarasikan perjuangan terhadap eksploitasi tubuh perempuan, termasuk menentang sunat bagi perempuan. Itulah kenapa El Saadawi dikenal sebagai pejuang FGM (Female Genital Mutilation). Tentunya perjuangan itu berdasarkan pengalaman empiris El Saadawi pada saat berusia 6 tahun sebagai korban praktik sunat perempuan. Buku Woman and Sex (1976) tersebut kemudian menginspirasi El Saadawi menulis buku yang berjudul The Hidden Face of Eve: Women in The Arab World (1976). Sebuah buku yang mengisahkan penglamannya dan kakaknya disunat dengan paksa di kamar mandi rumahnya. El Saadawi menjelaskan pengalamannya yang sangat menyakitkan tidak hanya persoalan tangisan dan teriakannya yang tak digubris oleh sejumlah oranng yang tak dikenal pada saat ia disunat, tetapi ada yang lebih menyakitkan yaitu ketika ibunya tersenyum pada saat ia disunat yang menjadi tanda ibunya setuju ia disunat. Melalui beragam buku fiksi dan non-fiksi, pada akhirnya, El saadawi dikenal sebagai feminis sekular sangat radikal dari Mesir (Egypt’s most radical secularist feminist woman) yang memantik datangnya kritik politik ataupun intelektual dari beragam pihak, tidak hanya penguasa, tetapi juga pemikir atau penulis. Di antara penulis yang terkenal yang mengkritik pemikiran el Saadawi tersebut adalah George Tarabishi yang menulis buku Woman Against Her Sex. Tarabisihi dalam menulis buku tersebut menggunakan pendekatan analisis Freudian atau berbasiskan pada psikoanalisa. Rekan-rekan pasti dengan baik dapat memahami siapa pribadi dan pemikiran Simone de Beauvoir tersebut yaitu sang tokoh feminisme modern dan ahli filsafat Prancis adab ek-20. Simone de Beauvoir pada tahun 1949 pernah menerbitkan buku The Second Sex. Buku itulah yang menginspirasi el Saadawi menulis buku Woman and Sex tersebut. Sebenarnya buku Woman and Sex bukanlah buku yang pertama baginya, el Saadawi pernah menulis novel klasik dengan judul Memoirs of a Woman Doctor yang terbit pada 1958. Melalui novel tersebut, el Saadawi mengisahkan seorang gadis mesir yang bercita-cita menjadi dokter, tetapi menghadapi rintangan besar dimana kehidupan sosial di Mesir yang menyulitkan seorang perempuan berkarier di tengah kehidupan ekonomi yang sulit. Semoga dengan membaca ulang buku Memoirs of a Woman Doctor tersebut, rekan-rekan dapat terinspirasi menulis buku dengan judul misalnya Memoirs of a Woman Election Commisioner, sebuah buku yang mengisahkan bagaimana seorang komisioner perempuan penyelenggara pemilu membuktikan kehebatan political and organizational leadership dalam menyelenggarakan pemilu yang inklusif, atau pemilu yang berorientasi atau berbasis pada keadilan gender. Selanjutnya dalam novel Woman at Point Zero yang terbit pada tahun 1975, el Saadawi mengisahkan lika-liku seorang pelacur (a sex worker) di Kota Kairo bernama Firdaus. Pekerja seks tersebut dinarasikan sempat merasakan dinginnya tembok penjara mesir dan hidup di tengah-tengah budaya patriaki di Timur Tengah. Melalui penokohan utama Firdaus dalam novel tersebut, el Saadawi membuka mata publik tentang keboborokan sistem pemerintahan dan ketimpangan sosial di Mesir.   Kontekstualisasi Pemikiran El Saadawi dalam Demokrasi Elektoral Tentunya pada kesempatan ini kita tidak sedang melakukan content analysis (analisis) atas beragam buku-buku yang ditulis oleh El Saadawi, tetapi bagaimana pemikiran El Saadawi sang tokoh feminis modern diaktualisasikan dalam konteks demokrasi elektoral di tanah air, khususnya di Jawa Barat. Kita semua tahu banyak kritik atas praktek demokrasi elektoral kita tidak hanya pada persoalan terjebak dalam formalisme (atau lebih dikenal sebagai proseduralisme), tetapi juga inklusivisme khususnya persoalan kesadaran gender baik para kontestan elektoral ataupun pemilih itu sendiri. Semoga dengan kita memperingati kematian El Saadawi, kita dapat menghidupkan kembali perjuangan kita untuk mewujudkan budaya politik setara melalui proses sosialisasi dan pendidikan pemilih baik pada masa tahapan pemilu/pemilihan ataupun pasca tahapan tersebut. Tantangan mewujdukan dan mengembangkan budaya politik setara tersebut tidak hanya datang dari lelaki saja, tetapi juga dari perempuan itu sendiri. Masih banyak perempuan yang menikmati atau nyaman hidup dalam budaya patriaki. Ini artinya gerakan budaya politik setara dalam demokrasi elektoral harus dilakukan secara bersama oleh perempuan dan lelaki. Perjuangan bersama tersebut bersifat imperatif bagi kita semua, khususnya para penyelenggara pemilu/pemilihan yang harus menjadi pelopor gerakan budaya politik setara. Semoga dengan gerakan tersebut, para legislator perempuan dapat semakin yakin dan bersemangat dalam memperjuangankan kepentingan perempuan dalam proses legislasi di lembaga perwakilan. Begitu juga dengan kepala daerah hasil pemilihan dapat melakukan hal yang sama. Sebenarnya tidak sekedar hal tersebut di atas, kini adalah saat yang tepat bagi kita semua untuk melakukan gender mainstreaming (pengarusutaman gender) di tengah partai politik kini sedang mulai melakukan pemanasan persiapan penjaringan bakal calon legislatif yang akan dicalonkan untuk Pemilu Serentak 2024 nanti. Semoga fungsionaris partai politik juga dapat mengkaji pemikiran El Saadawi sebagai mata air pencerahan dalam mewujudkan kandidasi setara gender sehingga outputnya nanti ada peningkatan signifikan atas keterwakilan perempuan di lembaga legislatif. Tapi tentunya tidak hanya di lembaga legislatif, dikarenakan tahun 2024 juga akan digelar Pemilihan Serentak Nasional, jadi diharapkan partai politik dapat memiliki orientasi kandidasi setara dalam pemilihan (pilkada) dimana di setiap pasangan bakal calon terdapat perempuan baik kapasitasnya sebagai bakal calon kepala daerah ataupun wakilnya. Kandidasai berorientasi gender selama ini di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, masih sangat kurang sekali, walaupun tidak ada ketentuan tindakan afirmatif. Oleh karena itu, budaya politik setara harus jadi komitmen kita semua demi terwujudkan keadilan gender dalam pemilu/pemilihan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.


Selengkapnya
456

VAKSIN UNTUK MENJAGA IMUNITAS : KOMISIONER DAN SELURUH ASN KPU PROVINSI JAWA BARAT LAKSANAKAN VAKSINASI

Bandung, jabar.kpu.go.id – Pentingnya vaksinasi untuk mencegah penularan virus corona dilingkungan kelembagaan bertujuan untuk kelancaran tugas pelayanan publik. Komisioner dan seluruh ASN dilingkungan KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan vaksinasi tahap satu dengan baik dan aman pada (18/03/32). Pelaksanaan pemberian vaksin bertempat di Gedung Sate Bandung. Kemudian, proses pemberian vaksin tahap satu itu diawali dengan mencuci tangan, mendaftar untuk mendapatkan nomor antrian dan melakukan proses screening kesehatan yang bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan peserta vaksinasi dengan keadaan sehat dan stabil. Bila seluruh screening dinyatakan baik, maka vaksinasi dapat diberikan. Semua rangkaian vaksinasi ini tentunya diikuti dengan penerapan protokol kesehatan. Sebagai sekertaris KPU Provinsi Jawa Barat, Teppy W. Dharmawan menghimbau agar seluruh pegawai di lingkungan sekertariat KPU Provinsi Jawa Barat mengikuti vaksinasi. Vaksinasi ini selain mendukung program pemerintah dalam mengatasi pandemi dan mencegah penularan virus corona, tentu penting untuk menjaga imunitas. Dengan imunitas yang baik, diharapkan tugas seluruh pegawai dapat dilaksanakan dengan performa yang baik juga. Hal itu penting karena ASN memberikan pelayanan langsung terhadap masyarakat. Sebagai tambahan informasi ada sebanyak 6.6jt ASN di Jawa Barat termasuk pegawai dilingkungan KPU Provinsi Jawa Barat yang mengikuti pemberian vaksin. Beberapa diantaranya telah lebih dahulu melaksanakan vaksin tahap pertama. Namun untuk komisioner dan ASN di KPU Provinsi Jawa Barat ini adalah kali pertamanya, sementara itu pemberian  vaksin tahap kedua diberikan pada awal bulan April 2021. (KPU Jabar : Siho/ed.Dien)


Selengkapnya