Berita Terkini

567

7 TIM PERUMUS DEBAT PILGUB JABAR TERDIRI DARI TOKOH MASYARAKAT HINGGA AKADEMISI

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mengadakan Focus Group Discussion (FGD) Perumusan Pertanyaan Debat Gubernur dan Wakil Gubernur bersama Bappeda dan Perwakilan Disabilitas, Rabu (9/10/2024). Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni, menyampaikan bahwa dalam FGD ini pihaknya mengundang tujuh tim perumus dan dua narasumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta perwakilan komunitas disabilitas. "Hari ini kami mengundang tujuh tim perumus dan juga dua narasumber. Yang pertama dari Bappeda dan yang kedua dari perwakilan teman-teman disabilitas," ujar Ummi Wahyuni saat ditemui usai acara. Menurut Ummi, tujuh tim perumus terdiri dari berbagai latar belakang profesional, tokoh masyarakat dan akademisi, sesuai dengan ketentuan PKPU 13 dan Juknis 1363.  Adapun ketujuh tim perumus tersebut di antaranya, Dr. Ramadhan Pancasilawan, Aziz Hakim Syaerozie, Dr. Dena Widyawan, Prof. Dr. H. Suwatno, Erik Mayusra, Anis Ilahi Wahdati, M.Si dan Yusfitriadi, Sementara itu, masukan yang diberikan dalam FGD ini difokuskan pada penyelarasan program-program pemerintah daerah serta pemenuhan hak-hak disabilitas. "Dari Bappeda lebih ke arah menyelaraskan dan memastikan keberlanjutan program-program di Jawa Barat, sedangkan perwakilan disabilitas memberikan masukan terkait pemenuhan 36 hak mereka," jelas Ummi. Dalam FGD tersebut, enam tema besar untuk debat calon gubernur dan wakil gubernur sudah disusun. Tema-tema tersebut akan dibagi dalam tiga sesi debat yang akan berlangsung pada tanggal 11, 17, dan 23 mendatang. Tiga lokasi debat juga telah ditentukan oleh KPU Jabar. Nantinya, tim panelis akan hadir untuk memandu setiap sesi debat. Salah satu tim perumus, Yusfitriadi menjelaskan bahwa diskusi dengan Bappeda dilakukan untuk memastikan agar rumusan tema debat tidak menyimpang dari program-program pemerintah daerah yang sudah direncanakan. "Kami berdiskusi dengan Bappeda agar rumusan dari tim perumus ini tidak jauh melenceng dari program-program pemerintah daerah yang sudah direncanakan, mencakup semua aspek seperti tata kelola pemerintahan, sumber daya manusia, infrastruktur, pertanian, serta inklusivitas," ungkap Yusfitriadi. Sementara itu, Ramadhan Pancasilawan, anggota tim perumus lainnya, menambahkan bahwa enam tema besar yang dibahas akan dipecah menjadi lebih spesifik, sesuai masukan dari kedua narasumber. "Kami sudah membagi enam tema besar, dan nanti akan kami spesifikasikan sesuai dengan materi yang disampaikan oleh narasumber," tutur Ramadhan. Dengan persiapan ini, KPU Jabar berharap debat calon gubernur dan wakil gubernur dapat berjalan dengan baik, mendalam dan mencakup isu-isu strategis yang relevan dengan pembangunan dan kesejahteraan di Jabar.


Selengkapnya
440

GELAR RAKOR, KPU JABAR MULAI RUMUSKAN MATERI DEBAT UNTUK PILKADA 2024

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama tim perumus debat yang berlangsung di Kantor KPU Jabar, Rabu (9/10/2024). KPU Jabar, Ummi Wahyuni mengatakan bahwa debat kandidat pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur (Cagub-Cawagub) Jabar akan digelar tiga kali yakni pada November mendatang. "Kami sudah memutuskan untuk pelaksaan ini (debat) akan dilaksanakan 3 kali di bulan November," ucap Ummi ditemui seusai rakor. Sedangkan untuk pelaksanaan debat di daerah, kata Ummi, akan dilaksanakan sebanyak dua kali. "Rata-rata dari 27 kabupaten/kota ini teman-teman melakukan sebanyak dua kali dan kami harus mengatur waktunya agar tidak sama dengan waktu yang ditetapkan oleh teman-teman di 27 kabupaten/kota," ungkapnya. Ummi memastikan, pihaknya akan mempersiapkan dengan maksimal pelaksanaan debat kandidat ini. Sehingga, para calon kepala daerah ini bisa turut serta dalam kegiatan tersebut. "Teman-teman dari pasangan calon di Jawa Barat ada 4 pasangan calon dan juga di 27 kabupaten/kota ada 84 pasangan calon yang mengikuti kontestasi di 27 kabupaten/kota. Ini kami sudah diatur waktunya sehingga kami sudah memasukkan jadwal terlebih dahulu," katanya. Ummi mengatakan, pelaksanaan debat kandidat ini akan berlangsung pada 11, 17 dan 23 November 2024 di tiga daerah berbeda. "Jadwal debat itu adalah tanggal 11, 17, dan 23 November dengan tempat yang kami putuskan di tiga titik, karena kita sama-sama tahu Jawa Barat terdiri dari tiga geografis budaya," jelasnya. Adapun ketiga daerah tersebut di antaranya Kabupaten Bogor, Kota Bandung dan Kabupaten Cirebon. "Kami memutuskan di Kabupaten Bogor bukan karena saya orang kabupaten, tetapi karena memang Kabupaten Bogor representatif dari jumlah pemilih terbesar di Jawa Barat," imbuhnya. "Kemudian kami memutuskan untuk Kota Bandung karena Kota Bandung menjadi representatif dari pusatnya di Jawa Barat, yang perwakilan dari daerah priangan," tambahnya. Sedangkan untuk Kabupaten Cirebon sendiri dipilih karena jumlah pemilihnya yang juga sangat besar. "Daerah pantura ini di Kabupaten Cirebon. Karena setelah kami lihat juga kemarin Kabupaten Cirebon tetapi karena memang dari jumlah pemilihnya kabupaten cirebon itu yang lebih besar," sebutnya. Adapun terkait materi debat, kata Ummi, nantinya akan dirumuskan bersama-bersama dengan para tim perumus. "Terkait dengan materi apa saja yang akan kami sampaikan ini kami juga sangat membutuhkan dari bapak ibu sekalian untuk bagaimana pelaksanaan debat kita ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat Jawa Barat," katanya. "Bukan hanya seremoni semata atau sekedar menggugurkan kewajiban bagi kami Provinsi Jawa Barat sehingga kami sangat menganggap penting kegiatan hari ini," tandasnya.


Selengkapnya
476

Kebutuhan Surat Suara untuk Pilgub Jabar Capai 36,8 Juta

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mulai eksekusi pembuatan surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jabar 2024. Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jabar, Hari Nazarudin mengatakan saat ini tender pemenang lelang pembuatan surat suara telah ditetapkan. "Baru ada pemenangnya, untuk mulai cetak. Untuk Jawa Barat ini pemenang lelangnya Gramedia," ujar Hari saat dikonfirmasi, Selasa (8/10/2024). Untuk kebutuhan surat suara di Pilgub Jabar, kata Hari, mencapai 36.824.109 dengan rincian 35.925.960 DPT ditambah 2,5 persen dari jumlah DPT untuk cadangan, atau sekitar 898.149 surat suara. "Pendistribusian ke daerah-daerah itu akan dilakukan setelah selesai dicetak. Semuanya dicetak di Gramedia, untuk cetakannya sendiri kemungkinan di Gramedia di Cikarang dan ada dua di kabupaten," katanya. "Nanti untuk pendistribusiannya langsung dari Gramedia," tambahnya. Sementara untuk kebutuhan kotak suara dan bilik sudah seluruhnya didistribusikan. Terutama untuk bilik, karena kotak hanya dibutuhkan di beberapa kabupaten/kota. "Karena bilik, kotak dan beberapa kebutuhan lainnya itu sudah dilakukan di tahap 1, untuk proses lelangnya," ujarnya. Hari mengatakan, untuk kualitas kotak dan bilik suara persis seperti yang dipakai pada Pemilu kemarin. "Speknya sama tidak jauh berbeda, hanya penyedianya aja yang berbeda. Kemarin dari Cikarang, sekarang dari Surabaya," tandasnya.


Selengkapnya
452

KPU Jabar Buka Kesempatan Bagi Masyarakat Titip Pertanyaan Debat Pilgub Jabar 2024

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat akan menggelar debat untuk Pemilihan Gubenur (Pilgub) Jabar 2024. Debat ini dijadwalkan berlangsung pada 11, 17 dan 23 November mendatang. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pertisipasi Masyarakat (Sosdiklihparmas) KPU Jabar, Hedi Ardia mengatakan, pada debat yang akan dilaksanakan di tiga kota ini bisa disisipi pertanyaan langsung dari masyarakat atau pun organisasi. "Kalau masyarakat mau titip pertanyaan, silakan. Bisa sampaikan ke kami, asal disertai dengan KTP dan keterangan identitas yang jelas," ujar Hedi, Jumat (4/10/2024). Adapun pertanyaan yang masuk dari masyarkat maupun organisasi, kata Hedi, akan disaring terlebih dahulu sesuai kebutuhan. "Sejauh ini sudah lumayan (banyak) masukan dari masyarakat, terutama lembaga titip pertanyaan untuk debat. Menjadi bahan pertimbangan untuk dimasukkan dalam debat. Kami menerima pertanyaan hingga H-3 debat," ucapnya. Pertanyaan yang dianggap relevan akan dimasukan sebagai bahan pertanyaan kepada paslon saat debat berlangsung. "Kemudian kami harus mendengarkan masukan dari berbagai pihak. Sebelum menetapkan tema setiap debat," katanya. "Itu harus kita perhatikan, sehingga debat yang berlangsung sesuai kebutuhan dan pembangunan yang akan dilakukan Gubernur Jabar lima tahun mendatang," tambahnya. Sementara untuk teknis debat, kata dia, akan berlangsung secara berpasang-pasangan. Sesuai keputusan rapat pleno yang dilakukan KPU Jabar beberapa waktu lalu.


Selengkapnya
480

Pastikan TPS Ramah Disabilitas, KPU Jabar Dorong KPPS Berjiwa Pelayan

BANDUNG - Pada hakekatnya para penyandang disabilitas memiliki kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama dengan warga Indonesia lain, temasuk hak politik. Untuk itu, mereka juga berhak memperoleh kesempatan memberikan suaranya dalam Pemilu. Sayangnya, banyak penyandang disabilitas yang mengeluh kurangnya perhatian dari para petugas saat mereka memberikan hak suaranya di tempat pemilihan suara (TPS). Persoalan ini pun diakui oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Barat, Hedi Ardi. Ia mengatakan, kondisi ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bersama, baik KPU Jabar, maupun kota/kabupaten untuk meningkatkan pelayanan khususnya kepada penyandang disabilitas. "Ini PR bagi kami, bagaimana  membuat KPPS nanti yang bertugas di TPS ramah terhadap disabilitas. Kadang di lapangan disamaratakan perlakuannya. Padahal berbeda. Perlu jiwa pelayan dikedepankan oleh petugas KPPS," ucapnya, Kamis (4/10/2024). Untuk itu Hedi memastikan TPS ramah disabilitas adalah hal penting pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jabar 2024 mendatang. "Sehingga ketika tahu ada disabilitas di area yang akan dibangun TPS, maka seharusnya dibangun TPS yang ramah terhadap mereka. Harus memudahkan mereka masuk ke TPS. Ini yang seringkali kurang diperhatikan, termasuk juga kemampuan berkomunikasi dan melayani disabilitas," katanya.


Selengkapnya
358

PENGELOLAAN DANA HIBAH PILKADA 2024, KPU JABAR GELAR RAKOR DAN KENALKAN APLIKASI DIGITAL SITAB

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Atas Penggunaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.  Dalam rakor tersebut, Biro Keuangan dan Informasi pengelola Keuangan KPU RI, Rina Tristiawati menyampaikan materi Sosialisasi Pengenalan Aplikasi Sistem Pertanggungjawaban Anggaran Pilkada untuk Pelaksanaan Pilkada 2024 (SITAB) dan SIRAMAH. Rina menyampaikan, sebelumnya SITAB ini sudah dipublikasikan di Pemilu 2024 bahkan sudah di pakai, SITAB ini memudahkan badan Ad hoc dalam mempertanggungjawabkan secara digital.  “Sebelum ada SITAB temen-temen badan Ad hoc untuk laporan pertanggungjawaban agak sulit, bagaimana membuat teman-teman untuk pertanggungjawaban nya mudah dan tidak terlalu lama, kita buat secara digital,” ungkap Rina, saat ditemui usai acara. Lanjut, Rina mengatakan, melalui SITAB ini dalam melakukan pertanggungjawaban badan Ad hoc ini bisa melalui foto terlebih dahulu dan bisa di upload kemudian. “Tinggal hard copy nya bisa di serahkan ke KPU kabupaten/kota sebagai laporan pertanggungjawaban,” ujarnya. Selain itu, badan Ad hoc setiap bulannya harus melaporkan pertanggungjawaban di SITAB. “Realisasi yang digunakan nya terealisasikan untuk apa saja dengan anggaran yang diberikan KPU Kabupaten/Kota, untuk dana hibah Pilkada 2024 dan beberapa dana hibah Pilgub 2024,” paparnya. “Jadi, ada beberapa dana sharing yang gubernur berikan ke PP KPS apa saja, mungkin ada beberapa salah satu contoh nya honor untuk PP KPS yang dibayarkan oleh dana hibah gubernur dan ada beberapa untuk dana hibah yang pilkada untuk bupati itu belanja bahan dan belanja operasional, tetapi ada beberapa juga yang dari pilgub,” tambahnya. Adapun terkait kendala, Rina mengatakan, tentunya pasti ada kekurangan dan kelebihan. “Kelebihan nya untuk memudahkan teman-teman di badan Ad hoc dalam pertanggungjawaban nya secara digital dan berguna juga untuk pemeriksa, kemarin sempat di Pemilu 2024 pemeriksa itu meminta aplikasi SITAB untuk pertanggungjawaban badan Ad hoc. Jadi, dalam mementoring nya juga lebih enak, dan melihat pertanggungjawaban nya juga lebih mudah karena sudah digital,” jelasnya. “Tetapi, tetap mereka juga harus memeriksa hard copy nya dari teman-teman PP KPS yang laporan pertanggungjawaban diberikan kepada KPU kabupaten/kota,” pungkasnya.


Selengkapnya