Berita Terkini

Rabu, 16 Oktober 2024 19:25
500

KPU JABAR SIAPKAN SISTEM SIREKAP UNTUK TINGKATKAN TRANSPARANSI PILKADA 2024

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mengumumkan penggunaan sistem informasi rekapitulasi suara, Sirekap, dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.  Kadiv Data dan Informasi KPU Jabar, Ahmad Nur Hidayat menjelaskan bahwa Sirekap merupakan alat bantu yang bertujuan untuk mempermudah rekapitulasi penghitungan suara, baik untuk masyarakat maupun KPU di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sirekap menggantikan sistem informasi penghitungan suara sebelumnya yang dikenal sebagai Situng, yang digunakan pada pemilihan umum 2019.  Meskipun Sirekap telah diterapkan pada Pilkada 2020 dengan beberapa kekurangan yang masih diperbaiki, Ahmad menekankan bahwa KPU berperan sebagai admin atau operator dalam sistem ini. Perlu diketahui, sistem Sirekap terdiri dari tiga komponen, yakni: Sirekap Mobile: Digunakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan perangkat Android. KPPS akan memotret hasil pemungutan suara, dan foto tersebut akan diproses dalam aplikasi Sirekap. Sirekap Web: Digunakan untuk rekapitulasi dan sebagai alat bantu bagi KPU dalam penghitungan suara. Sistem ini memungkinkan hasil pemungutan suara ditampilkan secara real-time, sehingga mengurangi waktu tunggu yang sebelumnya panjang. Sirekap Offline: Diterapkan di daerah yang tidak memiliki akses internet. Data dapat diunggah dalam format PDF meskipun tanpa koneksi internet. Ahmad juga mengungkapkan, pentingnya penyediaan akses internet yang memadai untuk penggunaan Sirekap.  “Pengguna akan mendapatkan akun dengan username dan password sebelum melakukan unggahan data. KPU Jabar telah memastikan bahwa sistem ini aman dan siap digunakan,” ujarnya. Sebagai langkah persiapan, KPU Jabar akan mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis untuk KPU Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Barat pada tanggal 25-29 Oktober 2024.  Dengan adanya Sirekap, diharapkan transparansi dan akurasi dalam penghitungan suara dapat meningkat, memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat dalam proses demokrasi ini.

Selengkapnya
Sabtu, 12 Oktober 2024 15:38
503

KPU JABAR SIAPKAN PETUGAS KHUSUS DAN TPS RAMAH DISABILITAS SAAT PILKADA 2024

BANDUNG - Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat, Hari Nazarudin mengungkapkan, komitmen KPU Jabar untuk menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ramah disabilitas dalam persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wali Kota 2024. Hari mengatakan bahwa sejak tahap perencanaan, KPU telah menyiapkan berbagai kebutuhan untuk kelompok disabilitas.  "Untuk kelompok tunanetra, setiap TPS diwajibkan menyediakan template atau alat bantu yang sesuai," ujar Hari usai acara Bimtek Tata Kelola Logistik Pasca Pemilu, di Grand Hotel Preanger Kota Bandung, Jumat (11/10/2024). Untuk itu, Hari menekankan pentingnya aksesibilitas lokasi TPS, memastikan bahwa semua TPS berada di tempat yang mudah dijangkau. Selain itu, KPU Jabar juga akan menyiapkan Petugas Pelayanan (POM) khusus yang bertugas membantu pemilih disabilitas dan lansia.  "Kami ingin memastikan bahwa semua pemilih, termasuk yang membutuhkan bantuan, dapat memberikan suara mereka dengan nyaman," tambahnya. Sebelumnya, Hari juga menekankan pentingnya mitigasi terhadap kemungkinan keadaan darurat, seperti bencana atau cuaca buruk, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024.  Mengingat beberapa wilayah di Jabar berpotensi mengalami hujan, KPU Jabar telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. "Kami harus memitigasi hal-hal yang harus kami antisipasi, karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, seperti pegunungan, dataran, atau pesisir," tandasnya. Dengan langkah-langkah ini, KPU Jabar berharap semua warga, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah yang akan datang.

Selengkapnya
Sabtu, 12 Oktober 2024 14:35
456

KPU JABAR SIAPKAN LANGKAH STRATEGIS HADAPI BANJIR SAAT PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PILKADA

BANDUNG - Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat, Hari Nazarudin menjelaskan bahwa pendistribusian logistik untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wali Kota tahun 2024 akan dikelola oleh masing-masing kabupaten/kota.  Hari mengatakan, KPU Jabar hanya akan menyiapkan langkah-langkah strategis yang efektif dan efisien untuk mendukung kelancaran proses tersebut. "Untuk pendistribusian ini, kewenangannya ada di kabupaten/kota. Kami hanya menyiapkan strategi agar proses ini berjalan lancar," ujar Hari usai acara Bimtek Tata Kelola Logistik Pasca Pemilu, di Grand Hotel Preanger Kota Bandung, Jumat (11/10/2024). Hari juga menekankan pentingnya mitigasi terhadap kemungkinan keadaan darurat, seperti bencana atau cuaca buruk, terutama menjelang pelaksanaan Pilkada pada 27 November 2024.  Mengingat beberapa wilayah di Jabar berpotensi mengalami hujan, KPU Jabar telah menyiapkan langkah-langkah antisipasi yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. "Kami harus memitigasi hal-hal yang harus kami antisipasi, karena setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, seperti pegunungan, dataran, atau pesisir," tambahnya. Selain itu, Hari juga menegaskan pentingnya memastikan logistik menjangkau daerah pelosok agar semua warga dapat berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah.  "Proses pendistribusian dimulai dari penyedia, kemudian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK, dan dari PPK ke TPS," tandasnya.  Dengan strategi yang matang, KPU Jabar berharap pendistribusian logistik dapat berlangsung tanpa kendala, sehingga semua warga dapat berpartisipasi dalam pemilihan dengan optimal.

Selengkapnya
Jumat, 11 Oktober 2024 21:45
502

KPU JABAR PASTIKAN PENDISTRIBUSIAN LOGISTIK PILKADA 2024 CAPAI DAERAH PELOSOK

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Logistik Pasca Pemilu 2024 dan Persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, serta staf dan operator SILOG (Sistem Informasi Logistik) digelar di Grand Hotel Preanger, Jl. Asia Afrika No.81, Braga, Kota Bandung pada 11-12 Oktober 2024. Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Jabar, Hari Nazarudin mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menyusun langkah-langkah strategis berdasarkan pengalaman dari Pemilu 2024. "Setelah melakukan evaluasi dari Pemilu 2024, kami perlu merumuskan strategi terkait proses pengadaan, produksi, packing, sortir, dan pendistribusian ke tempat pemungutan suara (TPS) di H-1 sebelum pelaksanaan Pilkada," ungkap Hari usai acara. Kemudian, Hari menekankan bahwa pengelolaan logistik harus memenuhi prinsip Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, dan Tepat Waktu. Terkait pendistribusian, Hari menjelaskan bahwa kewenangan berada di tingkat kabupaten/kota. KPU Jabar hanya bertugas menyiapkan strategi yang efektif dan efisien.  "Proses pendistribusian dimulai dari penyedia, kemudian dari KPU Kabupaten/Kota ke PPK, dan dari PPK ke TPS," tambahnya.  Hari juga menegaskan pentingnya memastikan logistik menjangkau daerah pelosok agar semua warga dapat berpartisipasi dalam pemilihan. Kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisir kendala yang mungkin terjadi saat pelaksanaan Pilkada 2024.

Selengkapnya
Jumat, 11 Oktober 2024 21:20
499

KPU JABAR FOKUS PADA DISTRIBUSI LOGISTIK HINGGA AKSEBILITAS TPS PILKADA 2024

BANDUNG - Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat, Hari Nazarudin mengungkapkan bahwa KPU tengah mempersiapkan tata kelola logistik untuk Pilkada 2024 berdasarkan evaluasi dari Pemilu 2024.  Hari menekankan pentingnya langkah-langkah strategis dalam pengelolaan logistik yang meliputi seluruh proses dari pengadaan hingga pendistribusian ke tempat pemungutan suara (TPS). “Kegiatan hari ini merupakan upaya untuk mengevaluasi dan merumuskan langkah-langkah strategis terkait tata kelola logistik. Kami akan memastikan semua proses, mulai dari produksi hingga pendistribusian, berjalan dengan tepat,” ujar Hari di Grand Hotel Preanger, Jl. Asia Afrika, Kota Bandung, Jumat (11/10/2024). Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU, serta staf terkait, yang diharapkan dapat menyiapkan langkah-langkah strategi berdasarkan evaluasi yang dilakukan. Hari menekankan bahwa pengelolaan logistik harus memenuhi prinsip Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran dan Tepat Waktu. “Kami juga mengharapkan setiap kabupaten/kota dapat melakukan pendistribusian secara efektif dan efisien,” tambahnya. Terkait daerah terpencil, Hari menjelaskan bahwa proses distribusi dimulai dari penyedia hingga ke TPS. “Kami telah menyiapkan strategi untuk memastikan distribusi berjalan lancar, meskipun di daerah pelosok,” jelasnya. Menghadapi potensi keadaan darurat seperti bencana atau cuaca buruk, KPU Jabar juga telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi.  “Dengan Pilkada yang jatuh pada 27 November 2024, kami harus mengantisipasi kemungkinan hujan, terutama di daerah pegunungan, dataran, dan pesisir,” kata Hari. Selain itu, untuk mewujudkan TPS yang ramah disabilitas, KPU Jabar telah merencanakan fasilitas dan alat bantu khusus bagi pemilih dengan kebutuhan khusus.  “Kami memastikan setiap TPS memiliki alat bantu untuk tunanetra, serta akses yang memadai. Kami juga akan menyediakan petugas khusus untuk membantu pemilih disabilitas,” tutup Hari. Dengan persiapan yang matang, KPU Jabar berkomitmen untuk menyelenggarakan Pilkada 2024 yang inklusif dan efisien.

Selengkapnya
Jumat, 11 Oktober 2024 20:16
452

KPU JABAR BAHAS PERSIAPAN KEBUTUHAN LOGISTIK PILKADA 2024

BANDUNG - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Ummi Wahyuni meminta jajarannya untuk segera mempersiapkan terkait kebutuhan logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Hal itu disampaikan Ummi Wahyuni saat kegiatan Bimbingan Teknis Tata Kelola Logistik Pasca Pemilu 2024 dan Persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Grand Hotel Preanger, Kota Bandung, Jumat (11/10/2024). "Ini memang saatnya temen-temen logistik harus tampil terkait dengan bagaimana untuk persiapan logistik khususnya di Jawa Barat dan 27 kabupaten/kota," ucap Ummi. Ummi mengatakan, sedikitnya ada sekitar 70 juta lembar surat suara yang harus disiapkan untuk pemilihan pada 27 November 2024 mendatang. "Karena kalau dihitung dengan jumlah DPT kita hampir 36 juta, artinya kalau dikalikan dua plus tambahannya, hampir 70 juta lembar surat suara yang akan kita siapkan untuk pemilihan di tanggal 27 November 2024," ungkapnya. Oleh karena itu, Ummi meminta jajarannya untuk segera melakukan pengadaan terkait dengan alat perlengkapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) ataupun terkait logistik lainnya dari data yang sudah ditetapkan. "Kami berharap dari data yang sudah kita tetapkan, temen-temen logistik melakukan pengadaan terkait dengan alat perlengkapan TPS ataupun terkait logistik lainnya. Sehingga dalam hal ini kami sangat menganggap penting kegiatan ini," katanya. Selain itu, Ummi juga meminta upah untuk petugas sortir dan lipat (Sorlip) untuk segera ditetapkan. "Dalam hal upah untuk Sorlip ini, kami menginginkan ketika nanti ada ketetapan yang dibuat oleh KPU dari satuan kerja masing-masing, tetapi range harganya tidak terlalu jauh," imbuhnya. Dengan adanya kegiatan ini, kata Ummi, diharapkan upah Sorlip, manajemen logistik, kemudian distribusi logistik bisa dibahas dengan baik. "Jangan sampai nanti keterkaitan anggaran yang kita gunakan ini juga menjadi blunder bagi kita terkait dengan persiapan anggaran. Mudah-mudahan bisa secara optimal kita persiapkan," tandasnya.

Selengkapnya