Berita Terkini

116

TAYANG PERDANA: "TEPATLAH JANJI" RAIH PARTISIPASI PEMILIH DALAM PILKADA SERENTAK 2024

KPU kembali menayangkan film "Tepatilah Janji" setelah sebelumnya menayangkan sequel "Kejarlah Janji" yang merupakan film besutan sutradara Garin Nugroho ini sering mengeksplorasi tema sosial dan politik yang disuguhkan ringan bergenre drama komedi dalam karyanya; setidaknya bukan sekedar tontonan biasa namun sebagai upaya KPU dalam mensosialisasikan menyongsong pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Acara Gala Premier Film Pilkada "Tepatilah Janji" yang ditayangkan perdana pada Jumat malam, 9 Agustus 2024, di Studio XXI Epicentrum (Kawasan Rasuna Epicentrum, Setiabudi, Jakarta Selatan) mengundang Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh yang membidangi Divisi Sosdiklihparmas, dan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh se-Indonesia. Hadir menyaksikan memutaran film perdana yang diselenggarakan KPU RI tersebut, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni, Ketua Divisi Sosdiklihparmas Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, dan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Achmad Syaifudin Rahadhian. Film "Tepatilah Janji" sebagai sarana media sosialisasi dengan unsur pendekatan budaya kepada masyarakat sebagai bentuk penyampaian edukasi politik jelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Diharapkan dengan mengorbitnya film tersebut dapat membangun kesadaran masyarakat serta menyampaikan pesan positif dalam menyongsong pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 dengan riang gembira serta meraih partisipasi pemilih di tengah masyarakat.   Edwin M Priyatna Humas KPU Provinsi Jawa Barat


Selengkapnya
105

KPU JABAR BERSIHKAN DATA GANDA

BANDUNG – KPU Jabar menemukan data pemilih ganda tingkat nasional (antar provinsi) sebanyak 122.360 pemilih dan tingkat Jawa Barat (antar kabupaten/kota di Jawa Barat) sejumlah 85.155 pemilih. Ditargetkan semua data ganda tersebut bersih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada serentak 2024. Seperti diketahui, saat ini penyelenggara pemilu tengah melakukan tahapan Pilkada 2024 yakni Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat kelurahan/desa yang sudah dilaksanakan pada 1-3 Agustus 2024, sedangkan rekapitulasi tingkat kecamatan pada 5-7 Agustus 2024, penetapan DPS tingkat kota/kabupaten pada 9-11 Agustus 2024 dan tingkat provinsi 15 Agustus 2024 mendatang. Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Jabar Ahmad Nur Hidayat mengatakan, selama lima hari terakhir pihaknya telah menuntaskan 94.529 pemilih ganda. Tinggal tersisa sebanyak 27.840 pemilih. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pihaknya akan mengoptimalkan keberadaan PPK dan PPS. “Kami sedang melakukan percepatan dengan melibatkan PPK maupun PPS di tingkat KPU Kabupaten/Kota, mudah-mudahan bisa terselesaikan hari ini (Jumat),” kata Ahmad dalam siaran persnya, Jumat (9/8/2024). Dijelaskan Ahmad, pengecekan data ganda memakan waktu lebih lama karena Jawa Barat memiliki data ganda terbanyak se-Indonesia dan harus dilakukan komparasi dengan Provinsi lain se-Indonesia karena untuk memenuhi unsur pemilih memenuhi syarat harus ada bukti KTP atau Kartu Keluarga terbaru.  Ketika ditemukan kegandaan pemilih di Jawa Barat versus provinsi di luar Jabar, maka saling mengecek keberadaannya. Bila data terbarunya keberadaan pemilih tersebut ada di Jabar, maka di provinsi lain dicoret dengan keterangan tidak memenuhi syarat (TMS).  “Belum lagi NIK berbeda namanya sama. KPU Kabupaten/Kota harus mengecek status perekaman terbaru, pengecekan nama orang tua, pengecekan nama anggota keluarga, dan jika ternyata ganda salah satu akan dinonaktifkan,” ujarnya. Sedangkan mengenai data orang yang telah meninggal dunia memang diakuinya belum bisa dihapus, terkecuali pihak keluarga menginformasikan akta kematian atau surat keterangan dari Lurah/Kades yang menerangkan bahwa pemilih dalam lingkup kelurahan atau desa telah meninggal dunia. “Data pemilih berjenjang dari mulai rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga tingkat provinsi,” pungkasnya.   Hedi Ardia Humas KPU Provinsi Jawa Barat


Selengkapnya
164

PENYANDANG DISABILITAS DALAM KONTESTASI PILKADA SERENTAK 2024 DI JAWA BARAT

Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik, Hari Nazarudin menghadiri Acara Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pasca Pemungutan Suara Kepada Kelompok Pemilih Strategis di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia, bertempat di Lembang Asri Resort, Kabupaten Bandung Barat. Rabu (7/8/2024) Hari Nazarudin dalam sambutannya sekaligus membuka acara Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih tersebut mengatakan "Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Jawa Barat tinggal 112 hari lagi, KPU sebagai penyelenggaraan Pemilu tidak lepas dari peranan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan Pilkada yang akan berlangsung serentak di tahun 2024 merupakan moment bersejarah bagi bangsa Indonesia, setelah pelaksanaan Pemilu 2024 yang lalu sukses terlaksana. Diharapkan sosialisasi dapat memberikan manfaat edukasi terkait tahapan menjelang pelaksannaan Pilkada Serentak 2024 di Jawa Barat". ungkapnya. Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan dukungan partisipasi masyarakat sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara dengan iklim demokratis. Peranan semua segmen dalam Pilkada Serentak 2024 di Jawa Barat sangat penting termasuk diantaranya memberikan hak memilih dan dipilih bagi penyandang disabilitas, sehingga KPU perlu mengakomodir hal tersebut. Acara Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pasca Pemungutan Suara Kepada Kelompok Pemilih Strategis di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 dihadiri oleh Inna Nasyiata Laili (Kepala Subbagian Tata Penyiapan dan Pengelolaan Materi Pendidikan Pemilih, Bagian Pendidikan Pemilih, Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, KPU RI), Ketua dan Anggota Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Bandung Barat, Sekretaris beserta jajaran sekretariat KPU Bandung Barat, Komunitas Disabilitas dan Partai Politik di Kabupaten Bandung Barat. Acara Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pasca Pemungutan Suara Kepada Kelompok Pemilih Strategis tersebut dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan pemateri Iing Nurdin, Drs., M.Si dari FISIP Unjani, Aryani Soekanwo (Pendiri Pertuni), dan Anggota KPU Kabupaten Bandung Barat, Dedi Firman Rosadi yang dimoderatori oleh Yuningsih Mulyani.   Edwin M Priyatna Humas KPU Provinsi Jawa Barat


Selengkapnya
210

KPU JABAR RAIH PENGHARGAAAN KONTEN MEDSOS PILKADA KPU PROVINSI TERBAIK 2024

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menghadiri undangan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pertisipasi Masyarakat yang dilaksanakan di Vasa Hotel Surabaya, Jawa Timur dari tanggal dari 4 s.d. 5 Agustus 2024.  Acara Rakornas ini diselenggarakan dalam rangka mensukseskan pemilihan kepala daerah serentak nasional tahun 2024. Hadir dalam acara tersebut Ketua Divisi Sosdiklih Parmas KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia. Puncak acara Rakornas yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia menggelar Penganugerahan Parhumas 2024. Penghargaan ini merupakan pemberian apresiasi kepada KPU Provinsi/KIP Aceh serta KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Dalam momen penganugerahan itu Ketua Divisi Sosdiklih Parmas KPU Provinsi Jawa Barat menerima Penghargaan dari KPU RI atas terpilihnya KPU Jawa Barat meraih Juara III kategori Konten Medsos Pilkada KPU Provinsi Terbaik Tahun 2024, yang merupakan bentuk apresiasi atas upaya yang dilakukan dalam bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu dan Pilkada Serentak tahun 2024.  Dengan penghargaan yang diraih KPU Jawa Barat saat ini, diharapkan langkah kedepan akan menjadi motivasi dan lebih baik lagi untuk meningkatkan peranan Sosdiklih Parmas dalam memberikan informasi pendidikan kepemiluan kepada masyarakat mengenai proses demokrasi di wilayah Jawa Barat. Edwin M Priyatna Humas KPU Provinsi Jawa Barat


Selengkapnya
101

PILKADA MOMEN PEMBUKTIAN

BANDUNG – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 merupakan momen pembuktian kinerja KPU Jabar dan Kabupaten/Kota di saat publik diliputi sikap apatis, sinis dan marah terhadap apa yang terjadi dengan individu KPU. Demikian disampaikan oleh Anggota KPU RI Idham Kholik saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis Pencalonan Kepala Daerah bagi KPU Kabupaten/Kota yang digelar di salah satu hotel di Kota Bandung, pada Kamis (25/7/2024).  “Masih ada pertanyaan ragu dimasyarakat tentang kesiapan kita mempersiapkan Pilkada dengan situasi seperti ini. Kita harus menjaga citra dan reputasi lembaga dalam berperilaku.  Mohon kita menjaga kondusivitas organisasi dan kinerja kita. Pemahaman regulasi merupakan fondasi yang kuat buat kita,” kata Idham.  Lebih lanjut Idham mengingatkan agar seluruh komisioner KPU baik Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk meningkatkan literasi regulasi. Pasalnya, dengan penguasaan regulasi yang baik menjadi modal penting dalam menyelenggarakan seluruh tahapan Pilkada.  Penguasaan regulasi tidak sekadar menjadi kewajiban KPU kepada publik tetapi sebagai faktor pembentuk reputasi lembaga negara. Melalui upaya tersebut, diharapkan semua pihak mempunyai pemahaman yang sama tentang tahapan pencalonan. “Tantangan kedepan kita yang cukup besar untuk menjawab pertanyaan publik yang apatis, sinis, ragu atau marah. Citra lembaga kita mendapat nilai 72 persen hasil opini publik lewat telepon di bulan April 2024. Saya berharap kita bisa mempertahankan citra dan reputasi lembaga,” ujarnya.  Lebih lanjut Idham menyampaikan bila berkaca dari amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada PHPU Pileg terdapat kata kunci dalam amar putusannya terdapat klausul hasil tindak lanjut putusan MK yang harus menyampaikan laporan pelaksanaan. Bila tidak, maka ada potensi terjadinya PHPU Pileg jilid 2. “Semoga hal ini tidak terjadi di Jawa Barat. Terima kasih kepada KPU Kab/Kota se-Jawa Barat yang telah menjaga ketertiban dan menjaga regulasi jangan sampai kita terjebak pada hal yang sama. Hal ini berkaitan dangan tahapan pencalonan yang akan dimulai,” pungkasnya.


Selengkapnya
87

TINGKATKAN KAPASITAS, KPU JABAR GELAR RAKOR KEHUMASAN

KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Rapat Kehumasan bersama KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat yang dilaksanakan di Aula KPU Kabupaten Kuningan. Rabu (24/7/2024) Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni, Ketua Divisi Sosdiklihparmas, Hedi Ardia, Ketua Divisi SDM dan Litbang,  Abdullah Sapi'i, Ketua Divisi Teknis, Adie Saputro, dan jajaran Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat.  Ketua KPU dalam arahannya menyampaikan "optimalisasi sosialisasi pada Pilkada Serentak 2020 harus memberikan layanan informasi yang terbaik bagi masyarakat guna meningkatkan partisipasi pemilih dan menjadi pemilih yang cerdas dalam Pilkada 2024. Pelaksanaan Pilkada Serentak di Jawa Barat tinggal 125 hari lagi, kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mengingatkan kembali fungsi Sosdiklihparmas di seluruh satker KPU Jawa Barat. Dengan kegiatan sosialisasi Pilkada ini, KPU mengajak masyarakat untuk mengetahui tahapan Pilkada yang kita lakukan dan meningkatkan kapasistas penyelenggara di 27 Kabupaten/Kota, karena lembaga KPU adalah Lembaga Layanan, tegas Ummi. Kadiv Sosdiklihparmas KPU Provinsi Jawa Barat dalam paparanya menyampaikan kegiatan Rakor Kehumasan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi anggota dan sekretariat KPU kab/kota agar memiliki kemampuan dalam membuat Siaran Pers guna mempublikasikan kerja-kerja yang dilakukan KPU dalam menyukseskan tahapan Pilkada 2024. Melalui moment ini, kita ingin menegaskan kembali tentang internalisasi peran kehumasan yang mesti ada dantumbuh disetiap individu anggota KPU.  "Ketika sudah terbentuk kesadaran peran kehumasannya, maka cara pandangnya menjadi seperti yang disampaikan Austin Kleonn untuk membagikan sedikit pekerjaan kita setiap hari untuk membangun audiens dan kekerabatan tentunya dengan publik agar mereka memahami dan teredukasi dengan baik," kata Hedi. Sementara Ketua divisi Teknis Penyelenggaraan menambahkan, "kegiatan ini bisa memberikan motivasi pemilih dalam mengawal pelaksanaan Pilkada 2024. Salah satu peranan penting Sosdiklihparmas adalah bagaimana menjadi corong inovasi sebagai bahan publikasi dalam pelaksanaan pilkada 2024 terutama dalam tahapan pencalonan", ungkapnya Rapat Kehumasan yang diikuti oleh Kadiv Sosdiklihparmas dan Kasubbag Parmas dari 27 satker KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat selanjutnya mendengarkan pemaparan dari Kadiv Sosdiklihparmas KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia dan dilanjutkan dengan pelatihan pembuatan press release kehumasan kepada para peserta rapat yang dipandu oleh Abdul Jalil Hermawan selaku praktisi media.


Selengkapnya