Berita Terkini

Kamis, 05 Juni 2025 20:36
303

KPU Jabar Sambut Penguatan Akuntabilitas Keuangan Negara

Bandung — Dalam rangka mendukung percepatan implementasi digitalisasi pengelolaan keuangan negara dan mendukung program Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) KPU Provinsi Jawa Barat turut hadir dalam kegiatan “Sosialisasi Teknis Penggunaan Digipay Satu” yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Bandung I secara daring melalui platform MS Teams. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-7/PB/2022 tentang Penggunaan Uang Persediaan Melalui Digipay pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga. Dalam kegiatan tersebut, para peserta yang terdiri dari unsur PPK, pejabat pengadaan, dan bendahara satuan kerja mitra KPPN Bandung I mendapatkan pembekalan teknis mengenai mekanisme transaksi elektronik melalui platform Digipay Satu yang terintegrasi dengan CMS perbankan, khususnya dalam pelaksanaan pembayaran kepada vendor/UMKM yang telah terdaftar dalam katalog elektronik. Narasumber dari kegiatan ini antara lain Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal KPPN Bandung I serta Agus Harianto yang menjelaskan secara rinci alur transaksi mulai dari proses pemesanan barang, negosiasi harga, persetujuan PPK, pembuatan virtual account, hingga mekanisme pembayaran yang transparan, efisien, dan terdokumentasi. KPU Provinsi Jawa Barat menyambut baik kegiatan ini sebagai bentuk penguatan akuntabilitas keuangan negara dan peningkatan integritas dalam tata kelola pengadaan barang/jasa. Dengan menggunakan Digipay Satu, proses pengadaan menjadi lebih transparan, akuntabel, serta mendukung pemberdayaan produk dalam negeri dan UMKM sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPU Provinsi Jawa Barat untuk terus bersinergi dengan Kementerian Keuangan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang modern dan berintegritas melalui pemanfaatan teknologi digital.

Selengkapnya
Kamis, 05 Juni 2025 18:15
1539

151 CPNS KPU Jawa Barat Terima SK Pengangkatan, Siap Bertugas di Seluruh Satker Kabupaten/Kota

Bandung — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada 151 orang formasi tahun 2024 pada Kamis (5/6/2025). Penyerahan SK dilakukan secara langsung oleh Plt Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat di Aula KPU Provinsi Jawa Barat. Para CPNS yang menerima SK tersebut akan mulai menjalani tugas efektif per tanggal 2 Juni 2025, sesuai dengan ketentuan TMT (Terhitung Mulai Tanggal) yang ditetapkan. Mereka akan ditempatkan di seluruh satuan kerja KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat dan di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Plt Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat dalam arahannya menyampaikan bahwa momen ini merupakan langkah awal bagi para CPNS untuk menunjukkan dedikasi dan integritas dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan berintegritas. “Sebagai insan KPU, saudara dituntut untuk menjunjung tinggi netralitas, profesionalisme, serta menjadikan nilai-nilai kode etik ASN sebagai landasan utama dalam bekerja,” ujarnya. Ragam latar belakang pendidikan dan domisili para CPNS mencerminkan keberagaman potensi yang dimiliki institusi ini. Mereka berasal dari berbagai wilayah, mulai dari Bandung, Sukabumi, Yogyakarta, hingga Sidoarjo dan Bangka Belitung, dengan penempatan pada 27 KPU kabupaten/kota di Jawa Barat serta di Sekretariat KPU Provinsi. Beberapa nama yang turut menerima SK di antaranya Susanti (Kabupaten Sukabumi), Ahmad Naufal Nabawi (Kabupaten Kuningan), Shita Juliana Dwi Amalia (Kabupaten Bekasi), Fajar Herianto (Kota Tasikmalaya), dan Edwin Gunawan (Kabupaten Bandung Barat). Selain itu, sejumlah CPNS juga akan memperkuat struktur kelembagaan di tingkat provinsi seperti Riyadus Solikhin, Hana Kurniasih, dan Agnes Mareta. Dengan bergabungnya 151 CPNS ini, KPU Jawa Barat berharap penguatan sumber daya manusia akan semakin optimal dalam menghadapi tahapan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024–2025, serta mendorong transformasi kelembagaan menuju pelayanan publik yang adaptif, inklusif, dan transparan.

Selengkapnya
Kamis, 05 Juni 2025 14:08
1326

KPU Soroti E-Voting: Efisien tapi Sarat Risiko

BANDUNG - Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU RI dengan Komisi II DPR RI, di Gedung Bapermin Kab. Majalengka (5/6/2025) pada hari kedua dibuka dengan sambutan Ketua Divisi Sosdiklih Parmas KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia serta Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ateng Sutisna. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPU Kabupaten Majalengka, Teguh Fajar Putra Utama, serta Kepala Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Majalengka, Deden Syaripudin, beserta jajaran sekretariat. Dalam sambutanya, Hedi menyampaikan sejumlah pandangannya terkait dinamika kepemiluan ke depan. Ia menyoroti beberapa isu penting yang perlu mendapat perhatian bersama. “Kebetulan Komisi II DPR saat ini sedang membahas revisi Undang-Undang Pemilu untuk pemilihan tahun 2029. Nah, kami sebagai penyelenggara pemilu di lapangan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, salah satunya adalah soal syarat memilih,” ungkap Hedi. Ia menjelaskan, dalam Undang-Undang Pemilu saat ini, syarat untuk memilih adalah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Namun, di sisi lain, Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun. “Ini menjadi catatan penting yang perlu sinkronisasi antara dua regulasi tersebut,” tambahnya. Hedi juga menyinggung wacana penggunaan sistem e-voting dalam pemilu. “E-voting memang menawarkan efisiensi dan kecepatan, namun bukan tanpa risiko. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana pembuktian hasil suara jika menggunakan sistem ini,” ujarnya. Ia menyebutkan, memang ada negara-negara seperti Brasil, India, dan Amerika Serikat yang menggunakan e-voting. Namun, negara lain seperti Jerman dan Belanda justru kembali ke sistem pemilu dengan surat suara. Satu-satunya bukti fisik yang sah dan bisa diuji adalah surat suara. Maka hal ini harus menjadi pertimbangan matang jika kita akan mengadopsi e-voting di masa depan,” ungkapnya. Mengakhiri sambutannya, Hedi menyampaikan perkembangan positif terkait pelaksanaan pemilu di Kabupaten Majalengka. "Angka partisipasi pemilih pada Pemilu 2024, baik Pilpres maupun Pileg, mengalami peningkatan sekitar tiga persen. Namun demikian, ia tetap mengajak semua pihak untuk melakukan refleksi bersama. Mari menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan mampu menyikapi setiap aspek dalam pemilu ini dengan bijak,” imbaunya. Hedi menekankan bahaya praktik politik uang (money politic) yang masih menjadi tantangan serius. “Yang paling membahayakan dalam pemilu ini adalah politik uang. Ini bahaya. Tapi sayangnya, masih banyak yang menganggap politik uang sebagai berkah,” ujar Hedi. Ia berharap, melalui pendidikan pemilih yang terus digalakkan, masyarakat bisa lebih sadar dan bijak dalam menyikapi fenomena tersebut. Setelah sesi pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber Ridwan Solichin, seorang akademisi yang memberikan pandangan mengenai pentingnya pendidikan pemilih yang berkelanjutan dalam menjaga kualitas demokrasi. Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu semakin meningkat, seiring dengan upaya KPU dalam membangun pemilih yang cerdas dan berdaya.

Selengkapnya
Kamis, 05 Juni 2025 12:10
1817

KPU Jabar Tegaskan Komitmen Perkuat Indeks Demokrasi

Bandung — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat turut hadir dan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat di Aula Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Bakesbangpol, Jalan Supratman No. 44, Kota Bandung pada Kamis, 5 Juni 2025. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08.00 WIB ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam proses penilaian IDI tingkat Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana diketahui, IDI merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur Jawa Barat yang disusun berdasarkan data dan fakta sepanjang tahun 2024. Melalui forum diskusi ini, berbagai aktor kunci dalam demokrasi seperti unsur pemerintah daerah, akademisi, jurnalis, LSM, tokoh agama, dan partai politik berkolaborasi dalam mendiskusikan dinamika demokrasi di Jawa Barat. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat menyampaikan pentingnya sinergi antara lembaga penyelenggara pemilu dengan seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat kualitas demokrasi elektoral dan partisipatif. Beliau juga menegaskan komitmen KPU untuk terus menyediakan data, informasi, dan dokumentasi yang akurat sebagai bahan validasi dalam penilaian IDI. “Demokrasi yang sehat tidak hanya dibangun dari sisi penyelenggaraan pemilu, tetapi juga dari bagaimana semua pihak menjaga transparansi, keterbukaan informasi, dan ruang partisipasi publik,” ujar Ketua KPU Jabar dalam paparannya. Peserta FGD juga diberikan akses terhadap materi dan data dukung melalui platform digital guna memastikan diskusi berjalan berbasis bukti (evidence-based discussion). Kegiatan ini menjadi ruang refleksi atas kondisi demokrasi di Jawa Barat serta menjadi basis rekomendasi kebijakan untuk perbaikan ke depan. Kehadiran KPU Provinsi Jawa Barat dalam forum ini mencerminkan peran aktif institusi dalam penguatan demokrasi substantif melalui kontribusi data, evaluasi kebijakan, serta penyediaan ruang inklusif untuk partisipasi masyarakat.

Selengkapnya
Rabu, 04 Juni 2025 18:55
874

Pendidikan Pemilih Perlu Berkesinambungan

Majalengka – Dalam upaya memperkuat pendidikan demokrasi dan literasi kepemiluan, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia bersama Komisi II DPR RI. Kegiatan berlangsung pada Selasa, 4 Juni 2025 bertempat di Gedung Bapermin, Kabupaten Majalengka. Kegiatan ini dibuka secara resmi dengan sambutan dari Hedi Ardia yang dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya program pendidikan pemilih sebagai upaya berkelanjutan dalam membangun pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap proses pemilu yang demokratis. Hedi menyampaikan bahwa pendidikan pemilih tidak hanya penting menjelang pemilu, tetapi harus menjadi agenda rutin untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab warga negara dalam menggunakan hak pilihnya. Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi oleh narasumber Ridwan Solichin, seorang akademisi yang dikenal aktif dalam isu demokrasi dan kepemiluan. Dalam paparannya, Ridwan menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam pendidikan pemilih serta perlunya melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk pemilih pemula, perempuan, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya, guna menciptakan pemilu yang inklusif dan partisipatif. Turut hadir dalam kegiatan ini Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kabupaten Majalengka, Deden Syaripudin beserta jajaran sekretariat. Kehadiran jajaran KPU Kabupaten/Kota menjadi bukti kolaborasi yang erat dalam menyukseskan agenda pendidikan pemilih berkelanjutan yang menjadi prioritas nasional. Melalui kegiatan ini, diharapkan program pendidikan pemilih ke depan dapat semakin terstruktur, terarah, dan berdampak nyata dalam meningkatkan kualitas demokrasi. KPU Provinsi Jawa Barat terus berkomitmen mendukung berbagai inisiatif strategis KPU RI dalam memperkuat partisipasi pemilih dan memperluas jangkauan sosialisasi kepemiluan di seluruh wilayah Jawa Barat.

Selengkapnya
Rabu, 04 Juni 2025 18:51
707

CPNS KPU se-Jabar Ikuti Pembekalan Materi Strategis

BANDUNG -  Hingga hari ketiga pelaksanaan pemanggilan tugas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2024 di KPU Provinsi Jawa Barat berlangsung sesuai arahan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Jenderal KPU Republik Indonesia. Pada Rabu hingga Kamis (4–5 Juni 2025), sebanyak 151 CPNS dari satuan kerja KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat mengikuti kegiatan Orientasi Tugas yang diselenggarakan oleh KPU RI secara hybrid (daring dan luring). Kegiatan ini turut dihadiri oleh Plt. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Syakir, beserta jajaran pejabat struktural dan fungsional di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat. Selama dua hari pelaksanaan, para CPNS mendapatkan paparan komprehensif dari jajaran pejabat struktural KPU RI. Materi disampaikan langsung oleh Deputi Administrasi hingga para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, mencakup topik strategis seperti penyelenggaraan pemilu, logistik, sumber daya manusia (SDM), keuangan, hukum, serta teknologi informasi. Melalui kegiatan Orientasi Tugas ini, para CPNS diharapkan mampu membangun lingkungan kerja yang optimal dan kolaboratif, sekaligus memperkuat wawasan kelembagaan dan kompetensi sebagai bekal dalam menjalankan tugas guna mendukung pelaksanaan demokrasi elektoral di Indonesia.

Selengkapnya