Berita Terkini

Kamis, 04 Januari 2024 07:00
127

KPU JABAR INGATKAN PARPOL SEGERA PERSIAPKAN LADK

Bandung, jabar.kpu.go.id – 40 hari menjelang pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, KPU mengundang partai politik tingkat Provinsi Jawa Barat untuk persiapkan Laporan Awal Dana Kampanye atau LADK. Penyampaian LADK itu salah satu langkah krusial pada masa tahapan kampanye yang harus dipenuhi oleh peserta Pemilu. Demi memastikan LADK diberikan kepada KPU dengan tepat waktu yang telah ditentukan, KPU Jabar jelaskan mekanisme penyampaiannya kepada Liaison Officer (LO) terkait penggunaan dana kampanye calon anggota legislatif yang diusung dari masing-masing partai politiknya. “Peran serta LO Partai Politik menjadi penghubung antara KPU dan Parpol membangun komunikasi. Kami percaya apa yang disampaikan KPU akan diberitahukan kepada pimpinan partai politik. Sampaikan bahwa LADK ini adalah tahapan penting yang harus dipenuhi dengan tepat waktu.” kata Ummi Wahyuni pada pembukaan acara yang dilaksanakan di Aula Setia Permana Kamis (4/1/24). Tanggal 7 Januari 2024 merupakan batas akhir LADK yang harus diunggah pada SIKADEKAoleh parpol yang menghimpun seluruh kegiatan transaksi keuangan dan pembiayaan kampanye calon anggota legislatif serta partai politik. Meskipun ada kendala terkait pelaporan LADK menurut Ummi hal tersebut dapat diselesaikan melalui diskusi bersama. “Diskusi menjadi salah satu kunci menyelesaikan kendala yang ada. KPU akan memberikan pelayanan kepada peserta Pemilu untuk memastikan LADK itu bukan hanya tepat waktu tetapi sesuai dan memenuhi kriteria persyaratan dokumen yang diberikan KPU.” imbuhnya. Seluruh data dan dokumen dana kampanye dipersiapkan kemudian diunggah secara elektronik. KPU akan memastikan kebenaran data dan dokumen yang disampaikan, jika ditemukan ketidaksesuaian, maka KPU dapat mengembalikan laporan tersebut, serta dihumbau untuk segera diperbaiki oleh Partai Politik dengan batas waktu hingga 3 hari dari hari akhir penyampaian, yaitu 10 Januari 2024. Partai Politik mencatatan penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang, dan jasa, serta arus keuangan yang digunakan selama masa kampanye. LADK tersebut dilaporkan secara detail dari gabungan caleg dan parpol. Sebelumnya diketahui, KPU Jabar telah menyosialisasikan penggunaan SIKADEKA serta pemanfaatan sertiap fitur yang tersedia. (Siho)

Selengkapnya
Minggu, 31 Desember 2023 07:00
161

LAYANAN PINDAH MEMILIH SAMPAI KAPAN SIH?

Bandung, jabar.kpu.go.id – Wargi Jabar tentunya banyak yang bertanya layanan pindah memilih tenggat waktu yang ditentukan KPU sampai kapan. Berbagai kendala dalam menentukan hak pilih bukan alasan untuk menjadi kaum golput ya, teman pemilih. Berdasarkan SD KPU RI Nomor 695/PL.01-SD/14/2023 perihal Persiapan Penyusunan DPTb Dalam Negeri dan Luar Negeri ada enam prosedur pengajuan pindah memilih. Apa saja itu? Informasi selengkapnya Klik Disini!

Selengkapnya
Rabu, 27 Desember 2023 07:00
103

KPU JABAR RANGKUL MEDIA MASSA BERSINERGI

Kab. Subang, jabar.kpu.go.id – Pentingnya sinergi untuk menyukseskan Pemilu 2024, KPU Jabar ajak media massa yang terdiri dari sekitar 100 wartawan berbaur dalam “Media Gathering”. Hal itu disampaikan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni yang menjelaskan bahwa kerja Pemilu 2024 ini merupakan kerja Bersama antara KPU dan semua unsur  yang terlibat. “KPU Jabar melaksanakan Pemilu yang kompeks dengan jumlah pemilih terbanyak se-Indonesia, sehingga capaian partisipasi Masyarakat juga ditargetkan menyentuh angka 85% diatas target nasional. Oleh karena itu, sinergi KPU dengan teman-teman wartawan untuk memberikan informasi berimbang, cepat, dan tepat seputar Pemilu kepada khalayak sangat dibutuhkan. Mari bersinergi Bersama sukseskan Pemilu.” Kata Ummi pada pembukaan acara yang diselenggarakan di Sari Ater itu. Peran media massa sangat juga diperlukan untuk mengatasi hoaks Pemilu. Penyebaran informasi dan perkembangan teknologinya membuat arus informasi tersebar dengan cepat dan memiliki dampak negatif seperti berita bohong dan provokatif seputar Pemilu. Menghadirkan Tantan, Sekretaris Jenderal Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat, KPU memfasilitasi wartawan dalam menyediakan informasi yang komunikatif dan menarik kepada Masyarakat. Kemudian, Hedi Ardia menyebutkan bahwa 30% Masyarakat menyukai akses informasi yang berasal dari media sosial dibandingkan dengan berita yang tersedia dalam media koran, majalah, televisi dan lainnya. Oleh sebab itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat tersebut mendorong wartawan juga menyediakan berita pada kanal media sosial yang bersifat edukatif tentang Pemilu ini. “Ternyata tren penyebaran informasi itu lebih cepat melalui media sosial dan masyarakat lebih menyukainya ketimbang koran, majalah, atau sekedar berita di televisi. Maka dari itu, kita harus berstrategi untuk memberikan informasi yang di kemas dengan baik, sehingga publik mau menerima informasi. Jangan kalah dengan berita yang bersifat palsu.” ujar Hedi pada sesi pembekalan Bersama wartawan. Pada kesempatan tersebut juga wartawan dibekali informasi terkait perkembangan Pemilu di Jawa Barat saat ini. Mulai dari masa tahapan kampanye, tahapan pendistribusian logistik, rekuitmen KPPS, serta persiapan pelaksanaan Pemilu lainnya. Selain pembekalan, wartawan dari berbagai media di Jawa Barat tersebut juga diajak membaur dengan Sekretariat KPU Jabar dengan mengikuti peningkatan kapasitas diri Bersama. Diketahui pelaksanaan Pemilu, Rabu 14 Februari 2024 sudah semakin dekat soliditas untuk meningkatkan kualitas kerja sangat dibutuhkan. (Siho)

Selengkapnya
Selasa, 19 Desember 2023 07:00
97

INI PESAN KETUA KPU UNTUK JDIH KPU YANG LUAR BIASA

Bandung, jabar.kpu.go.id – Optimisme KPU Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan informasi tentang produk hukum, dibuktikan dengan capaian meraih juara pertama pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH). JDIH sebagai sarana terintegrasi yang menyediakan hasil produk hukum. Masyarakat dapat dengan mudah mencari sumber informasi peraturan tentang Pemilu melalui jaringan tersebut. Seperti apa yang diungkapkan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ummi Wahyuni bahwa KPU Jabar terus berinovasi dalam mengupdate berita dan informasi seputar hukum dan mengemasnya dengan menarik agar Masyarakat semakin banyak berminat. Hal itu disampaikan pada Rapat Koordinasi Evaluasi Pengelolaan JDIH yang dilaksanakan oleh KPU RI, Rabu (19/12/23). “Jawa Barat sebagai salah satu wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak di Indoensia menjadi semangat bagi kami untuk terus melaksanakan kinerja penyelenggaraan Pemilu dengan baik, salah satunya menyebarkan informasi hukum kepada Masyarakat.” kata Ummi. Bagai gayung bersambut, Ketua KPU RI Hasyim Ahari juga mengungkapkan bahwa JDIH telah terintegrasi dengan 34 Provinsi dan akan bertambah dengan 4 Provinsi lainnya untuk memberikan pelayanan informasi kepada Masyarakat secara luas dan massiv. Sebagai salah satu Lembaga publik, KPU memiliki hak dan kewajibannya untuk mengimplentasikan asas penyelenggara Pemilu. Dua contoh yang disebut oleh Hasyim yaitu akuntabilitas dan transporansi. Menurutnya akuntabilitas dibagi menjadi dua kategori pelaksanaan, pertama dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan kedua apa yang dikerjakan dapat dipertanggungjawabkan. Disisi lain, transparasi juga dibagi menjadi dua kategori pertama open to documents artinya setiap dokumen yang dibutuhkan oleh Masyarakat dapat di peroleh dengan mudah, kedua accsess to documents bahwa Masyarakat dapat mengakses dokumen dan informasi hukum dengan cepat dan tepat. Melalui JDIH KPU diharapkan tidak hanya informasi peraturan hukum yang dapat di miliki namun pengetahuan dan pemahaman dapat diterima Masyarakat dengan baik. “Kewajiban KPU menyebarkan informasi hukum dan penyelenggaraan Pemilu kepada Masyarakat, maka dari itu mari kita bahu membahu membangun JDIH KPU menuju arah yang lebih baik dan terus berkembang.” tutur Hasyim. (Humas KPU Jabar/Siho)

Selengkapnya
Senin, 18 Desember 2023 07:00
107

KPU AJAK GEN-Z JADI PEMILIH KEREN

Kab. Cirebon, jabar.kpu.go.id – Pelaksanaan Pemilu 2024 sudah di depan mata. Salah satu kunci suksesnya Pemilu nanti adalah partisipasi Masyarakat yang tinggi. Demi medorong hal tersebut KPU menggelar sosialisasi dan Pendidikan pemilih dengan segmen pemilih pemula. Pada Pemilu serentak nanti sekitar 10% pemilih di Indonesia merupakan pemilih pemula berdasarkan data yang dirilis oleh KPU RI. Membidik pemilih pemula, KPU RI bersama KPU Provinsi Jawa Barat memberikan sosialisasi dan Pendidikan pemilih kepada mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Cirebon, Senin (18/12). Sebagai generasi yang potensial untuk berpartisipasi memberikan hak suaranya, mahasiswa dibekali pengetahuan pentingnya menjadi pemilih yang cerdas. Bertema anak muda membangun bangsa, gak milih gak keren, KPU menghadirkan Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi, Erik Kurniawan yang mengajak peserta yang hadir disana untuk turut berkontribusi. Selain menjadi pemilih yang cerdas, mereka juga didorong untuk ikut berpartisipasi terhadap dampak positif partisipasi Pemilu dengan memberikan edukasi untuk memilih kepada keluarga, rekan, serta sanak saudara. “Mulai dari lingkungan terkecil, kalian sebagai agen of change dapat berkontribusi untuk menyukseskan Pemilu dengan datang ke TPS.” kata Erik. Disisi lain, mahasiswa disana juga diberikan wawasan seputar tata cara memilih di TPS, serta pentingnya untuk mengurus data pemilih. Beberapa dari mereka bertanya bagaimana cara untuk mengurus pindah memilih, sebab Alamat yang tertera pada KTP berbeda dengan domisi tempat mereka mengenyam Pendidikan. Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Sopidi menjelaskan mekanisme bagaimana tata cara pindah memilih itu mudah dengan hanya langsung datang ke KPU Kabupaten/Kota se-tempat serta membawa identitas yang diperlukan. Menurut Sopidi sebelum mereka mengurus pindah memilih, pastikan terlebih dahulu terdaftar sebagai pemilih dengan mengakses cekdptonline.kpu.go.id. “Pada web Cek DPT Online, teman-teman bisa tahu kalian berada di TPS mana untuk memilih.” Tuturnya. Website yang disediakan KPU tersebut dapat dengan mudah memberikan informasi kepada Masyarakat sebagai pemilih. Siapapun dapat mengaksesnya dengan gratis, cepat, dan mudah. (Siho)

Selengkapnya
Kamis, 14 Desember 2023 07:00
126

KPU JABAR TARGETKAN ZERO ACCIDENT

Cirebon, jabar.kpu.go.id – KPU Provinsi Jawa Barat memastikan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu berjalan dengan baik dan lancar. Ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam menuju Pemilu 2024 yang sukses tanpa ekses. Oleh karenanya, butuh kerjasama semua pihak terutama soliditas jajaran KPU di Jawa Barat. Demikian salah satu benang merah dari kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Logistik dan Keuangan yang diselenggarakan oleh KPU Jawa Barat terhadap PPK dan sekretariat PPK se-Jawa Barat di Kabupaten Cirebon, Kamis (14/12/23). Disebutkan Ummi, adaptasi teknologi informasi yang dikembangkan oleh KPU hampir dalam setiap segi. KPU telah menggunakan berbagai sistem informasi, seperti SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi), SIDALIH (Sistem Informasi Data Pemilih), SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik, SILON (Sistem Informasi Pencalonan), SILOG (Sistem Informasi Logistik), dan lainnya. "Artinya penyelenggara Pemilu hingga tingkat badan ad hoc perlu memahami bagaimana penggunaan aplikasi yang dikembangkan tersebut. Selain itu sarana dan prasarana juga dibutuhkan untuk menunjang, maka perlu koordinasai dan sinergi dengan berbagai pihak," katanya. Berikutnya, sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan skill yang baik memberi dampak positif pada keberhasilan Pemilu. Selain aspek kapasitas, juga SDM KPU harus solid dalam bekerja. Ketika semuanya terbangun jiwa soliditas, maka diharapkan juga akan tercipta kesamaan dalam memahami aturan yang diselaraskan dalam tindakan. Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Jawa Barat Hedi Ardia juga menyebutkan partisipasi pemilih di Jawa Barat yang ditargetkan 85% dapat diraih dengan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang massif dan menyentuhn setiap segmen masyarakat. Kemajuan teknologi masa kini dimanfaatkan KPU untuk memberikan informasi serta edukasi seputar Pemilu. "Sosialisasi dan pendidikan pemilih dengan menggunakan media sosial adalah alternatif yang efektif dan efisien, karena dapat menjangkau masyarakat dengan luas dan dengan biaya yang murah," kata Hedi. Tak ketinggalan pelaksanaan Pemilu harus dipastikan berjalan dengan aman. Sinergitas bersama stakeholder dan pemerintah menjadi jalan untuk menyelenggarakan Pemilu yang berkualitas. KPU didukung pemerintah secara anggaran adalah salah satu bentuk dukungan, maka memastikan kerja-kerja Pemilu dengan baik sebagai wujud jalannya demokrasi. (Siho ed. Hedi)

Selengkapnya