Berita Terkini

Kamis, 11 November 2021 00:00
225

SAWALA 2 KPU JABAR: PILKADA 2020 HARUS JADI PENGALAMAN DALAM PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK 2024

Bandung, jabar.kpu.go.id – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Ilham Saputra meminta agar menjadikan Pilkada Serentak 2020 sebagai pengalaman dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 mendatang. Hal tersebut ditegaskan saat membuka Sawala (diskusi) KPU Provinsi Jawa Barat di Kantor Redaksi Tribun Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Rabu, (10/11/2021). Kegiatan yang ini digelar secara zoom meeting merupakan kerja sama antara KPU Jawa Barat dengan harian Tribun Jabar. Kegiatan yang kedua kalinya ini mengangkat tema Manajemen Pemilihan di Masa Covid-19, yan gsiarkan langsung melalui Youtube dan Facebook. Dalam pandangannya, Ilham mengatakan, Pilkada serentak 2020 yang berlangsung di tengah pandemi Covid-19 merupakan penyelenggaraan pertama kali dialami KPU. Tak heran, Ilham mengaku, pelaksanaan pilkada serentak tersebut membuat gagap bagi penyelenggara. Bahkan banyak permintaan agar pelaksanaan pilkada tersebut diundur karena alasan pandemic. “Namun dengan regulasi pelaksaaan protocol kesehatan sesuai standar, KPU haqqul yakin tetap lanjut karena optimis dapat diselenggarakan dengan aman,” tegas Ilham Saputra. Kendati demikian, Ilham tetap berharap agar pengalaman di 2020 dapat mendorong persiapan pemilu dan pemilihan serentak nasional tahun 2024. Pasalnya Universitas Indonesia ini memprediksi pandemi Covid-19 kemungkinan bisa masih terjadi, “Belum ada kepastian kapan pandemi usai. Sehingga pada pelaksanaan helatan pemilu dan pemilihan tahun 2024 nanti penyelenggaraan secara regulasi, teknis, dan persiapan non-teknis pun dapat dipersiapkan dengan matang,” tegas Ilham lagi. Hal serupa ditegaskan Ketua KPU Jabar, Rifqi Ali Mubarok. Menurutnya, seluruh KPU di Jawa Barat memiliki pengalaman luar biasa dalam Pemilu 2019. “Semoga pengalaman itu bisa memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak nasional 2024 nanti,” harap Rifqi Alimubarok. Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 memang sempat menimbulkan kekhawatiran. Namun ternyata, KPU Jabar bisa menjawab kekhawatiran itu dengan baik. “Faktanya, penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawa Barat berjalan lancar meski di tengah pandemi,” ujar Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung, Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si. Sementara itu, Mantan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ferry Kurnia Rizkiansyah memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan pemilihan di masa Covid. Yakni perlunya kejelasan regulasi untuk mengatur aktivitas kepemiluan, kedua, mengawal UU Pemilu yang akan direvisi. Sebab infonya, akan ada revisi UU No. 7 tahun 2017 salah satunya adalah tentang penambahan Parliamentary Threshold sebesar 5%. “Masyarakat perlu mengawal jalannya revisi tersebut.” Tegas Ferry Kurnia Rizkiansyah. Pada Sawala kali ini, empat KPU Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, dihadirkan untuk sharing knowledge. Yakni KPU Kabupaten Pangandaran, KPU Kabupaten Sukabumi. KPU Kabupaten Tasikmalaya dan KPU Kota Depok. Persoalan yang muncul cukup beragam, seperti fasilitas internet di beberapa daerah yang masih blankspot, pentingnya penggunaan peran media sosial dalam menyampaikan informasi kepemiluan ke publik.    Selain itu, KPU di kabupaten dan kota juga mengusulkan agar penggunaan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) perlu ditingkatkan. KPU juga berharap adanya modifikasi tahapan pemilih, sosialisasi protokol kesehatan, kolaborasi strategi dengan stakeholder, refocusing anggaran, optimalisasi penggunaan teknologi informasi, serta optimalisasi badan penyelenggara ad-hoc seperti PPK, PPS, dan KPPS.  (Siho/Ed.Dien)

Selengkapnya
Selasa, 09 November 2021 00:00
153

KPU MELAUNCHING DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN

Selasa 9 Nopember 2021, bertempat di Aula Desa Cipakat Kcematan Singaparna, KPU Kab. Tasikmalaya melaunching Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP 3). Hadir dan memberikan sambutan dalam kegiatan ini Anggota KPU RI I Dewa Raka Sandi, M. Si, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifki Ali Mubarok, M. Si, Wakil Bupati Tasikmalaya H. Cecep Nurul Yakin. Dalam Kesempatan ini Wakil Bupati menyatakan sangat mendukung program DP 3 ini karena dalam rangka melakukan pendidikan Demokrasi kepada masyarakat Tasikmalaya. Kegiatan dibuka serta diresmikan oleh Anggota KPU RI I Dewa Raka Sandi yang juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Tasikmalaya yang telah memberikan support demi terlaksananya kegiatan ini. Senada dengan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifki Ali Mubarok yang menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pemda Kab Tasikmalaya atas terlaksananya kegiatan ini. Setelah peresmian berlangsung, saat itu juga dilakukan pembekalan kepada Kader DP 3 yang berjumlah 30 orang. Hadir sebagai Narasumber dalam pembekalan Dr. H. Idham Holik Anggota KPU Provinsi Jawa Barata, Dr. Ade Zainul M Ketua KPU Kota Tasikmalaya, Dr. Isti’anah, M. Ag anggota KPU Kab Tasikmalaya, Dr. H. Agus Fatah Ketua KPU Kab Ciamis. Peserta sangat antusias mengikuti pembekalan dan Dr Idham Holik menyampaikan pesan kepada peserta agar dapat menjadi kader DP 3 yang memberikan pencerahan kepada masyarakat di Desa Cipakat terkait Demokrasi juga menjadi pionir dalam pendidikan pemilih kepada Masyarakat Tasikmalaya. Sumber: https://kab-tasikmalaya.kpu.go.id/2021/11/09/kpu-melaunching-desa-peduli-pemilu-dan-pemilihan/

Selengkapnya
Sabtu, 06 November 2021 00:00
210

LAUNCHING HYBRID PROGRAM DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN SERTA RUMAH PINTAR PEMILU DIGITAL #better

Kamis, 04 November 2021 KPU Kabupaten Bogor menggelar Lunching Hybrid Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) serta  Rumah Pintar Pemilu Digital #better (Bogor  Electoral Technology and Research). Lunching dilakukan melalui luring bertempat di Auditorium Setda Kabupaten Bogor, Daring via Zoom dan Live Steaming Youtube KPU Kabupaten Bogor. Turut hadir Ketua KPU RI Ilham Saputra, Bupati Bogor Ade Yasin, Wakil DPRD Kab. Bogor Agus Salim,  Forkopimda, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat  Rifqi Ali Mubarok dan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Idham Holik, Partai Politik, KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat, Ormas dan Perguruan Tinggi. Lauching DP3 ditandai Penandatanganan MoU antara Ketua KPU Kabupaten Bogor Ummi Wahyuni dan Kepala Desa Rawa Panjang Mohammad Agus dan penyematan kalung ID Card oleh Ketua KPU RI Ilham Saputra kepada 3 Peserta TOT yang terdiri dari 3 segmentasi (Pemilih Keagamaan, Pemilih Perempuan dan Pemilih Muda) kemudian diikuti oleh 22 Pesrta TOT DP3 dari Desa Rawa Panjang Kecamatan Bojonggede. Dilanjutkan dengan lauching virtua aplikasi Rumah Pintar Pemilu Digital #better (Bogor Electoral Technology and Research) dengan menyentuh aplikasi #better di android masing-masing. Bupati Bogor Ade Yasin dalam sambutannya mendukung kegiatan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Serta Rumah Pintar Pemilu Digital #better.  Bupati berharap peserta TOT DP3 Desa Rawa Panjang Kecamatan Bojonggede sebagai desa pilot project dapat memberikan pendidikan pemilih sehingga pemilih dapat menggunakan hak pilihnya secara cerdas, mandiri, dan bermartabat. Pemilih memilih bukan karena money politik atau istilah sunda “CILOK DIKECAPAN- Arek Nyolok Asal Aya Gocapan”. Ilham Saputra Ketua KPU RI sambutan Lunching Hybrid Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) dengan slogan “Dari Desa Untuk Indonesia Dari Desa Untuk Demokrasi “ dapat mendukung terlaksananya Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang sukses, tidak ada fragmentasi dalam Pilpres, Pemilu dan Pemilihan. Ketua KPU RI Ilham Saputra juga mengapresiasi program #better sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi publik terkait pelaksanaan tahapan, informasi public, dan wujud integritas penyelenggara untuk Pemilu dan Pemilihan yang lebih baik. (Sumber: KPU Kabupaten Bogor)

Selengkapnya
Kamis, 28 Oktober 2021 00:00
139

Rapat Evaluasi Pelayanan Administrasi Dana Kampanye Partai Politik

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar “Rapat Evaluasi Pelayanan Administrasi dana Kampanye Partai Politik”, Rabu (27/10/2021). Kegiatan tersebut dilakukan dalam upaya konsolidasi dengan partai politik terkait evaluasi dana kampanye 2019 serta persiapan menuju pemilu 2024. Kegiatan ini dibuka Ketua KPU Jawa Barat, Rifqi Alimubarok yang didampingi Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jabar, Reza Alwan Sovnidar. Dalam sambutannya, Rifqi Alimubarok, mengatakan, konsolidasi penyelenggara dengan peserta pemilu penting dilakukan. Apalagi pertemuan tersebut sangat berkaitan dengan penyelenggaraan kepemiluan. Terkait dengan Evaluasi Pelayanan administrasi dana kampanye partai politik, kata Rifqi, KPU ingin mengajak partai politik untuk bersama-sama mengevaluasi dana kampanye Parpol pada Pemilu 2019 serta persiapan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Rifqi juga menekankan tiga aspek yang harus terpenuhi dalam laporan dana kampanye. “Yang utama dan sangat penting adalah laporan dana kampanye harus legal, transparan dan akuntabel,” tegas Rifqi Alimubarok. Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jabar, Reza Sovnidar,  mengatakan, KPU berupaya membantu mengumpulkan data di lapangan untuk menyempurnakan aturan-aturan yang akan dibuat pada Pemilu 2024. Ia bahkan berencana melaksanakan sosialisasi kepada partai politik dan bakal calon legislatif terkait administrasi pelaporan dana kampanye. “Kita menginginkan baik partai maupun Bacaleg memahami secara mendalam bagaimana proses pelaporan dana kampanye,” tegas Reza. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan diskusi yang dipandu fasilitator ,Neni Nur Hayati yang juga Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP). Ia mengungkapkan, bahwa catatan di Pemilu 2019 pelaporan LADK, LPSDK dan LPPDK banyak mengalami hambatan. Hal itu diakui oleh peserta dari Partai Politik sehingga mengemuka sejumlah evaluasi pelaksanaan Sidakam. Para peserta mengaku terbantu dengan aplikasi Sidakam, namun terkendala pada update software dan pada saat proses pengunggahan. Parpol juga mencatat, pelaksanaan Sidakam sangat amatiran dan ditandai dengan banyaknya update hingga tidak singkron dengan versi sebelumnya. “Tidak user friendly,” kata peserta dari Parpol. Selain itu, masih rendahnya pemahaman para caleg mengenai esensi dari pelaporan dana kampanye. Sehingga diharapkan aplikasi SIDAKAM bisa terkoneksi dengan smartphone (Android/Ios) dengan format yang lebih sederhana agar lebih praktis. Sedangkan catatan terakhir dari peserta, infrastruktur persiapan laporan dana kampanye harus siap 100% agar output yang diharapkan bisa tercapai.

Selengkapnya
Selasa, 26 Oktober 2021 00:00
171

LAUNCHING PROGRAM DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN

Dayeuhkolot, kab-bandung.kpu.go.id – KPU Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung menggelar kegiatan Launching Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) pada Kamis (21/10/2021) di Aula Balai Desa Citeureup. Desa Citeurep, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung diresmikan sebagai Pilot Project Program DP3 dengan kategori daerah rawan bencana alam. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan dilanjutkan dengan pembekalan bagi kader DP3 secara luring. Acara ini dihadiri oleh Anggota KPU RI, Ketua dan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Bupati Bandung yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, stakeholders tingkat provinsi dan kabupaten/kota, perwakilan dari KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Bawaslu Kabupaten Bandung, Camat Dayeuhkolot, Kepala Desa Citereup serta tamu undangan lainnya yang turut hadir secara daring. Anggota KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, memberikan sambutannya secara daring di awal kegiatan, sekaligus membuka secara resmi kegiatan ini. Dewa turut mengapresiasi perkembangan program DP3 di Provinsi Jawa Barat, termasuk di Kabupaten Bandung. Program ini merupakan salah satu program yang diluncurkan oleh KPU di tahun 2021. KPU telah memiliki sejumlah metode terkait sosialisasi dan pendidikan pemilih, namun mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dan pentingnya membangun kedekatan antara KPU dengan masyarakat, maka program-program yang ada diformulasikan kembali,  sehingga diluncurkanlah Program ini. DP3 merupakan suatu program yang tidak dapat dilaksanakan oleh KPU sendiri, peran pemerintah dan para tokoh serta segenap stakeholders sangat penting. Sinergi antara KPU dengan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu juga sangat signifikan agar semua pihak  dapat memahami substansi dan tujuan serta bagaimana secara teknis program DP3 ini diimplementasikan. Dengan kehadiran KPU di daerah sampai tingkat desa, diharapkan dapat memperkuat tali silaturahmi dan memberikan masukan-masukan bagi KPU mengenai peningkatan proses dan kualitas hasil pemilu dan pemilihan ke depan. Selain aspek sosialisasi dan pendidikan pemilih, Dewa juga berharap melalui program ini warga masyarakat yang memenuhi syarat berkenan mempersiapkan diri pada saatnya nanti berbagung bersama KPU menjadi jajaran penyelenggara, baik di tingkat PPK, PPS , KPPS, dan seterusnya. Belajar dari Pemilu Tahun 2019 yang lalu, banyak hal yang perlu diperbaiki, diantaranya adalah memerlukan persiapan lebih awal sehingga semua pihak mengetahui hak dan kewajibannya. Ketua KPU Kabupaten Bandung, Agus Baroya, dalam sambutannya mengucapkan terimakasih terutama kepada KPU RI dan KPU Provinsi Jawa Barat yang terus memberikan arahannya, serta kepada Bupati dan seluruh OPD di Kabupaten Bandung yang selama ini turut berkolaborasi dan bersinergi dalam menyuskeskan program kepemiluan, khususnya di Kabupaten Bandung. Juga kepada Camat Dayeuhkolot, Kepala Desa Citereup serta seluruh peserta atau kader DP3 yang hadir dalam kegiatan ini.  Selain susksesnya acara launching program DP3, Agus juga berharap program pelatihan kader DP3 dapat dilaksanakan diseluruh desa di Kabupaten Bandung untuk ke depannya, tercantum dalam program Bakesbangpol dan dapat dieksekusi menjadi program pemerintah desa yang dilaksanakan secara reguler, sehingga masyarakat tahu bahwa DP3 mempunyai kader dan menarik antusias masyarakat untuk berpartisipasi. KPU Kabupaten Bandung berharap dengan progam DP3 ini dapat tercipta iklim atau budaya demokrasi yang sehat, antara lain partisipasi yang tinggi ketika pemilu dan pemilihan nanti. Sambutan berikutnya disampaikan oleh Bupati Bandung, yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Ningning Hendarsah. Ningning menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung memberikan apresiasi dan menyambut baik atas diluncurkannya program DP3. Program DP3 ini diharapkan dapat menjadi lokomotif bagi pendidikan pemilih yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap kepemiluan. Ninging juga menyampaikan harapannya melalui program ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu dan pemilihan, dimana desa dan kelurahan merupakan tingkatan sosial yang paling kecil yang sudah mampu mandiri dan rasional atau melek dalam konteks politik, maka akan berdampak pada tingkatan sosial yang lebih besar. Sehingga partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam hal pemilu dan pemilihan secara mandiri dan rasionalnya dapat dicapai. Dalam implementasinya program ini juga diharapkan dapat mewujudkan iklim demokrasi yang baik dan menghindarkan publik dari perpecahan. Demokrasi tingkat desa dapat dipahami sebagai embrio untuk terciptanya penguatan politik agar mudah dipahami masyarakat, untuk melahirkan pemimpin yang profesional, berdedikasi dan berintegritas. Dari program DP3 ini juga diharapkan bukan hanya membangun atmosfer demokrasi masyarakat di tingkat desa, namun akan terbentuk kesadaran politik masyarakat sebagai pemilih yang berdaulat dan dapat memfilter informasi, sehingga masyarakat tidak mudah termakan isu terkait kepemiluan dan menghindarkan masyarakat terhadap politik uang. Sambutan terakhir disampaikan oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok. Rifqi mengutarakan Desa Citeureup merupakan desa rawan banjir, namun kondisi ini tidak menyebabkan pemilu dan pemilihan ditunda. Ketika pemilu dihadapkan dengan kondisi tersebut, pemungutan suara tetap dilaksanakan dengan memindahkan TPS ke tempat yang lebih aman, sehingga angka partisipasi pemilihnya cukup baik. Di samping ingin menghasilkan penggerak DP3 dan pemilih yang cerdas, berdaulat dan informastif, tetapi juga dapat menjadi contoh bahwa pemilih di Desa Citereup sudah mempunyai pengalaman terkait mitigasi bencana. Diharapkan ke depannya dengan kegiatan ini selain untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan kepedulian terkait pemilu dan pemilihan, juga dapat meningkatkan pengetahuan terkait manajemen risiko kebencanaan dalam memperkuat persiapan pemilu dan pemilihan di daerah rawan bencana alam dengan memiliki mitigasi bencana. Acara peresmian DP3 dilanjutkan dengan pembekalan bagi 25 orang kader tentang pengetahuan demokrasi dan kepemiluan, yang dilakukan secara luring. Sesi ini dipandu oleh Anggota KPU Kabupaten Bandung, Supriatna. KPU Kabupaten Bandung menghadirkan 3 orang narasumber, yaitu Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Idham Holik, yang menyampaikan materi tentang teknik komunikasi publik dan metode identifikasi berita hoaks. Kemudian berikutnya adalah Anggota Bawaslu Kabupaten bandung, Januar Solehudin, yang memaparkan materi terkait strategis pencegahan politik uang serta modus operandi dan solusi kampanye isu SARA. Narasumber terakhir diisi oleh Kabid Poldagri dan Pembinaan Ormas Bakesbangpol, Anang Suryana, yang menyampaikan materi tentang pentingnya demokrasi dan kepemiluan beserta tahapan-tahapan strategis. (Humas KPU Kabupaten Bandung). Sumber: https://kab-bandung.kpu.go.id/berita/baca/7890/launching-program-desa-peduli-pemilu-dan-pemilihan

Selengkapnya
Jumat, 15 Oktober 2021 00:00
287

RAPAT KOORDINASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN/KOTA

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi dengan melibatkan Divisi Hukum dan Pengawasan KPU se Jawa Barat, Rabu, (13/10/2021). Rakor dengan daring dan luring itu mengangkat tema tentang “Rapat Koordinasi Tugas Pokok dan Fungsi Pengawasan Internal di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota“. Rakor tersebut menghadirkan sejumlah pembicara antara lain Anggota KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan, Hasyim Asy’ari, Inspektur Wilayah III KPU RI, Nur Wakit Aliyusron, Auditor BKPP Provinsi Jawa Barat, Sumirat serta perwakilan BKP RI, Seneng Rilanto. Dalam kegiatan tersebut Anggota KPU RI Divisi Hukum dan Pengawasan, Hasyim Asy’ari, memaparkan materi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Mewujudkan Good Govenrence & Clean Government Di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Menurutnya, sistem pengendalian intern merupakan sistem yang penting diterapkan.  Untuk menerapkan sistem tersebut, pengendalian intern harus dilakukan secara berjenjang mulai dari KPU RI, KPU Provinsi hingga KPU Kabupaten/Kota. Dalam pengendalian itu, KPU menerapkan Electoral Risk Management (ERM) sebagai kendali yang harus dilaporkan secara berjenjang. “Sistem seperti ini dilakukan setiap bulan dan kartu kendali tersebut ditetapkan melalui rapat pleno sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja sekretariat dan wujud pengarahan atau evaluasi dari pimpinan (Komisioner KPU),” tegas Hasyim Asy’ari. Berdasarkan data KPU RI, penyampaian SPIP di internal KPU mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2021. Inspektur Wilayah III KPU RI, Nur Wakit Aliyusron, mengatakan, pada tahun 2019, atau dua tahun sebelumnya, laporan SPIP di lingkungan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat masih rendah di bandingkan satker lainnya. Namun dama dua tahun terakhir, peningkatannya cukup signifikan. Sehingga Inspektorat KPU RI memberikan apresiasi kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang telah meningkatkan penyampaian laporan dari tahun ke tahun.  “Ada 5 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang selalu mengirimkan laporan tepat waktu yaitu  KPU Kabupaten Pangandaran, KPU Kota Cirebon, KPU Kabupaten Cirebon, KPU Kabupaten Bandung Barat dan KPU Kabupaten Sukabumi. Ini di Jawa Barat,” sebut Nur Wakit. Sementara itu, Perwakilan BKPP Provinsi Jawa Barat, Sumirat, lebih banyak membahas tema tentang Pedoman Penilaian Maturilitas penyelenggaraan SPIP. Kesimpulannya kata Sumirat, setiap lembaga harus melakukan overpiew new SPIP dan pelaksanaan SPIP di satker sebelum dan sesudah adanya pelaporan. Bagi Sumirat, penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP (new SPIP) bertujuan untuk penilainan mandiri dan penjaminan kualitas. Rakor Divisi Hukum dan Pengawasan KPU se Jawa Barat ini juga menghadirkan Kepala Subauditorat I.C.2 Membidangi KPU dan BAWASLU BKP RI, Seneng Rilanto. Ia lebih banyak membahas materi tentang Pengelolaan Keuangan Negara dari Sudut Pemeriksa Keuangan dan Kinerja. Ia menegaskan, audit keuangan untuk memastikan kewajaran laporan keuangan, menguji kewajaran laporan keuangan dari salah saji material dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.  Ia menambahkan, audit dilakukan untuk peristiwa keuangan masa lalu tanpa mempertimbangkan analisis biaya manfaat dan tidak dimaksudkan untuk membantu melakukan alokasi sumber daya secara optimal. Sifatnya kualitatif dan sangat analitis dengan menggunakan indikator kinerja, starndar, dan target kinerja. Audit dilakukan mempertimbangkan kinerja masa lalu, sekarang dan akan datang.  “Audit dimaksudkan untuk memperbaiki alokasi sumber daya secara optimal dengan mempertimbangkan analisis biaya manfaat. objek audit kinerja adalah Organisasi, Program, Fungsi,  Kegiatan.” Tegasnya. (nisa/ed.Dien)

Selengkapnya