Berita Terkini

Senin, 13 September 2021 00:00
215

KPU JAWA BARAT KAJI PELUANG PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN SUARA DI PEMILU DAN PEMILIHAN

Bandung, jabar.kpu.go.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat kembali menggelar melalui zoom meeting, Jumat, (10/9/2021). Kali ini, diskusi mengangkat tema tentang pengkajian penggunaan Special Voting Arrangement (SVA), early voting, drop box, dan postal post sebagai dalam praktek pemilu dan pemilihan di Indonesia. Diskusi tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni Direktur Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrid) Ferry Kurnia Rizkiansyah, Direktur Utama Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nurhayati, Peneliti Senior Perludem, Heroik M. Pratama. Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilihan KPU Provinsi Jawa Barat, Endun Abdul Haq memandu kegiatan tersebut. Ia memantik diskusi ini dengan potensi sistem pemungutan suara yang berbeda dalam inovasi sistem yang lebih efektif dan efisien. “Acara ini dilaksanakan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang beberapa sistem dalam tata kelola pemilu dan mendorong perbaikan sistem pemungutan suara yang lebih baik.” Kata Endun Abdul Haq. Persoalan penggunaan SVA dalam pemilu dan pemilihan di tahun 2024 menghadapi tantangan yang berat. Hal itu ditegaskan Direktur Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrid) Ferry Kurnia Rizkiansyah. Persoalan utamanya, kata Ferry, adalah masalah pendataan pemilih di Luar Negeri yang masih belum akurat. “Banyak faktor yang mempengaruhi seperti kondisi geografis suatu negara, sosilogis, dan budaya suatu negara. Urgensi hal tersebut mendorong penerapan sistem pemungatan suara lebih baik,” kata Ferry. Lebih jauh, Ferry mengungkapkan, penggunaan SVA harus memperhatikan aspek transparansi, keamanan, kerahasian dengan mitigasi yang menyeluruh, dan uji coba yang menyeluruh. Namun dengan tatangan dan dinamika tersebut, lanjut Ferry, sistem pemungutan suara harus segera di design sejak saat ini. Hal itu penting untuk mengurangi beban kerja KPU. Senada dengan Ferry, peneliti senior Perludem, Heroik M. Pratama menjelaskan, bahwa penggunaan SVA dalam pemilihan dapat menjamin hak pilih suara masyarakat. Sistem SVA merupakan pemungutan suara yang lebih maju dengan menggunakan perkembangan teknologi saat ini. Pria yang akrab disapa Oik ini menambahkan tentang kekurangan dan kelebihan sistem-sistem tersebut jika digunakan pada pemilu atau pemilihan di Indonesia. Studi komparatif yang Ia paparkan juga memacu wacana dan gagasan untuk pemilu dan pemilihan 2024 menjadi lebih efektif dari segi anggaran dan logistik. Dalam kesempatan itu, Direktur Utama Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Neni Nurhayati menjelaskan penggunaan SVA itu harus benar-benar dapat menjadi solusi. Sehingga perlu bagi penyelenggara pemilu memahami mekanisme sistem-sistem tersebut bekerja. “Kita perlu memastikan apakah SVA ini memang menjadi hal yang mendesak untuk digunakan dalam pemilu di Indonesia,” tegas Neni. Sementara itu, Ketua KPU Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok mengakui, sistem SVA bukan hal yang tidak mungkin dapat diterapkan untuk pemilu dan pemilihan nanti. Namun yang penting, kata Rifqi, adalah perbaikan sistem  yang harus segera dilakukan. “Untuk diperhatikan dalam inovasi itu ialah perbaikan sistem yang digunakan menjadi lebih efisien dan aksesibel,” tegas Rifqi. (Siho/Ed.Dien)

Selengkapnya
Jumat, 10 September 2021 00:00
159

KPU Garut, Gelar Medar Munggaran Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan

Kamis (9/9), KPU Kabupaten Garut menggelar Medar Munggaran (Pembukaan) Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) tahun 2021 di Desa Rancasalak, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut. 25 orang peserta dari segmen pemilih perempuan, disabilitas, pemula, anak muda dan tokoh masyarakat, tampak memenuhi Aula Desa Rancasalak. Selain mengikuti pembukaan, 25 peserta tersebut dikukuhkan menjadi kader peduli pemilu dan pemilihan. Kemudian, mereka mendapatkan pembekalan dan pelatihan mengenai Demokrasi, Pemilu, Partisipasi, Komunikasi Publik, Pencegahan Politik uang dan lain sebagainya. Materi tersebut merupakan bekal bagi peserta untuk meneruskan informasi mengenai Pemilu dan Pemilihan di Masyarakat. Acara DP3 Kab. Garut yang dilaksanakan secara luring (luar jaringan) dan daring (dalam jaringan) ini, dibuka secara resmi oleh anggota KPU RI Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, ST. SH. M. Si. Pa Dewa dalam kesempatan ini mengatakan, melihat kompleksitas tantangan Pemilu serentak tahun 2024, KPU merumuskan berbagai program sosialisasi yang lebih baik. Salah satunya program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3). Tujuan dari program ini adalah agar kita bersama-sama mengangkat eksistensi desa untuk membangun pemilih yang berdaulat. Selain itu diharapkan akan memberikan edukasi kepada masyarakat agar dapat memfilter informasi yang tidak jelas. Juga menghindarkan masyarakat dari praktek politik uang, Program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dan kualitas partisipasi pemilih. Bukan hanya hadir dalam saat pemilihan, peran serta semua pihak penting juga dalam setiap tahapan pemilihan. Sementara itu, Ketua Provinsi Jawa Barat, Rifki Ali Mubarok, M. Si., yang didaulat untuk memberikan sambutan menuturkan, di Jawa Barat ada tiga Kabupaten yang menjadi lokus program DP3. Diantaranya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung. Rifki menyampaikan rasa terima kasih kepada Desa Rancasalak, Kecamatan Kadungora yang telah bersedia menjadi lokus dari kegiatan DP3 KPU Kabupaten Garut. Pelaksanaan Program ini diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024. Peningkatnya dilakukan dengan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Dari program ini diharapkan akan lahir pemilih yang dapat menggugah masyarakat yang sadar akan pemilu, demokrasi dan politik. Ketua KPU Garut, Dr. Junaidin Basri yang juga memberikan sambutan, menyampaikan ucapan terima kasih kepada kepala Desa Rancasalak sebagai tuan rumah, kepada tamu undangan yang hadir menyaksikan prosesi peresmian. Selain itu, Jun menuturkan harapan, semoga kegiatan ini akan memberikan manfaat secara khusus bagi para peserta pelatihan, juga memberikan dampak yang kuat bagi iklim demokrasi mulai dari tingkat yang paling bawah, di tingkat RT, RW hingga Desa. Setelah peresmian selesai, acara dilanjutkan dengan pelatihan dengan narasumber Dr. H. Idham Holik dari KPU Jawa Barat, Dr. Agus Rahmat Nugaraha/Ketua STAI Darul Arqam Muhammadiyah Garut, Iim Imron, SE dari Bawaslu Kab. Garut, Nuni Nurbayani dari KPU Garut, Divisi Sosialisasi dan SDM. Acara juga dimeriahkan dengan musikalisasi puisi demokrasi dari mahasiswa STAI DA Muhammadiyah Garut dan Calung dari Desa Rancasalak. Sumber: KPU Kabupaten Garut

Selengkapnya
Jumat, 10 September 2021 00:00
177

Genjot Partisipasi Masyarakat, KPU Jabar Launching Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Sumedang

Bandung, kpujabar.go.id,- Sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat melaunching Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3). Launching perdana ini dilakukan di Desa Cieunteung, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang, Rabu, (8/9/2021). Desa Cieunteung, merupakan satu dari tiga desa yang dijadikan pilot project oleh KPU dalam menyukseskan program DP3 di Jawa Barat. Peluncuran program DP3 ini dilakukan melalui daring oleh Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Dalam sambutannya, ia memaparkan DP3 merupakan program unggulan KPU menuju pemilu dan pemilihan 2024. DP3, kata I Dewa, diharapkan menjadi sarana pendidikan pemilih masyarakat berkelanjutan dalam meningkatkan pengetahuan dan kepedulian terhadap pemilu dan pemilihan dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu.  “Poin utama dari kegiatan ini adalah untuk mengedukasi dan membangun kesadaran politik masyarakat, meningkatkan kualitas partisipasi dan membentuk kader-kader terkait penyelenggara ad hoc,” ujar I Dewa Kade Raka Sandi.  Hal tersebut dipertegas Ketua KPU Jawa Barat, Rifqi Alimubarok. Ia mengatakan, program DP3 merupakan tugas lain dari KPU di luar agenda pemilu dan pemilihan. Hal itu penting dilakukan dalam upaya menjaga demokrasi di masyarakat terkait pendidikan pemilih berkelanjutan. Dari pendidikan tersebut diharapkan akan menghasilkan pemilih yang berkualitas. “Kita ingin melihat kemunculan para pemilih cerdas dari desa, pemilih yang terhindar dari money politik serta menghasilkan pemilih yang informatif atau terhindar dari hoax dan kabar bohong,” harap mantan Ketua KPU Kota Bandung tersebut.  Ia menambahkan, DP3 juga diharapkan munculnya kader-kader yang menjadi penggerak di masyarakat yang sadar politik dan demokrasi.  Sementara itu, penunjukan salah satu desa di Kabupaten Sumedang menjadi pilot project mendapat tanggapan positif dari Ketua KPU Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi. Ia mengaku bangga karena salah satu desa di Sumedang dijadikan sebagai salah satu pilot project.   “Ini merupakan kebanggaan bagi kami (KPU Sumedang) karena salah satu desa di Sumedang dipercaya melaksanakan pilot project DP3 oleh KPU Provinsi Jawa Barat,” Ketua KPU Kab. Sumedang, Ogi Ahmad Fauzi. Ia berharap, DP3 tersebut mampu lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan di masa yang akan datang. Dari sisi partisipasi, Ogi mengaku jika Sumedang selama ini sudah cukup tinggi, seperti pada pemilu 2019 lalu, angka partisipasi menyentuh 83%. Namun target utama adalah peningkatan secara kualitas demokrasi. Penunjukan Sumedang juga mendapat apresiasi dari Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad Munir. Menurutnya, program DP3 diharapkan menumbuhkan kader-kader yang dapat memperluas makna partisipasi, tidak hanya kuantitas tetapi juga dari sisi kualitas. Dengan semakin baiknya pemahaman serta pengetahuan masyarakat tentang proses pemilu. Ia yakin akan melahirkan pemilih yang cerdas, kritis dan yang tidak terjebak oleh iming-iming uang. “Program ini merupakan salah satu sarana dalam melakukan pendidikan pemilih pada masyarakat di tingkat desa sehingga mampu memfilter informasi, membangun kesadaran politik, serta menghindarkan diri dari adanya praktik politik uang,” ujarnya. Olehnya itu, ia mengajak seluruh warga Sumedang untuk mendukung program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan agar bejalan sukses dan mencapai target.  Sebab ia yakin, kesdaran masyarakat sejak dini akan melahirkan pemilih-pemilih cerdas dan bermartabat.  Dalam kesempatan itu juga, KPU Sumedang memberikan penyematan kepada peserta yang akan menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program DP3 (Ed-Dien)

Selengkapnya
Kamis, 09 September 2021 00:00
148

KPU Jabar Ikuti Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyusunan Produk Hukum

Bandung, kpujabar.go.id,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mengiktui Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyusunan Produk Hukum, Rabu, (8/9/2021). Dari KPU Jawa Barat, hadir Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Reza Alwan Sovnidar, didampingi Plt. Kabag HTH, Cecep Nurzaman bersama Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan,Kepala Bagian Hukum,Teknis dan Hupmas serta Kepala Sub Bagian Hukum  di 34 (tiga puluh empat) KPU Provinsi se Indonesia. Kegiatan ini menghadirkan 3 pemateri, yaitu Direktur Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, H. R. Benny Riyanto, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Hasyim Asy’ari, dan Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kementerian Hukum dan HAM RI, Dr. Roberia.  Sebagai pemateri pertama, Dirjen Perundang-Undangan Kemenhumham, H. R. Benny Riyanto, memaparkan tentang tugas KPU yang bertujuan menjaga marwah negara Indonesia sebagai negara hukum. Dalam kondisi pandemi saat ini menjadi lebih tertantang. Sebab kondisi negara banyak dipengaruhi oleh penataan regulasi karena Peraturan Undang-undang sangan vital dan menentukan proses berbangsa bernegara. “Regulasi bermakna penting dalam satu institusi. Jangan sampai regulasi memunculkan “penyakit regulasi” seperti regulasi yang kontradiktif, hyper regulasi, regulasi tumpang tindih dan regulasi yang tidak mencerminkan falsafah negara,” terang Benny Riyanto. Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Hasyim Asy'ari, sebagai pemateri kedua, mengatakan, Rakor tersebut sangat penting bagi internal KPU. Sebab hal ini sebagai bagian dalam upaya peningkatan kelembagaan dan personil KPU dalam penyusunan produk hukum di lingkungan KPU.  Pada kesempatan sama, ia mengingatkan 3 softskill atau kemampuan yang harus dimiliki oleh jajaran divisi hukum. “Harus faham kompetensi berpikir kritis, analitis dan sistematis, kemampuan menulis dan Public Speaking,” tegas Hasyim Asy’ari. Hal senada diungkapkan Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kemenhukum dan HAM RI, Dr. Roberia. Ia menegaskan, dalam proses penyusunan norma hukum, memerlukan banyak hal. “Diperlukan kecermatan dan ketelitian berbahasa guna menghindari timbulnya berbagai macam kerancuan, kemaknagandaan dan salah penafsiran saat menyusun produk hokum,” ujar Roberia. Di akhir acara, Wakil Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, S.T., S.H., M.Si menyampaikan harapan dengan adanya peningkatan kapasitas dan kompetensi di biding Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan KPU seluruh KPU Provinsi Se-Indonesia bisa menjadi salah satu proses persiapan dalam menghadapi Pemilu dan Pemilihan serentak 2024. (Anisa/Ed.Dien)

Selengkapnya
Kamis, 09 September 2021 00:00
296

TINDAK LANJUT MoU: KPU JAWA BARAT DAN DISDIK JABAR GELAR DISKUSI ONLINE TENTANG MUATAN PEMBELAJARAN PEMILU DAN DEMOKRASI DITINGKAT SMA/SMK/SLB

Bandung, jabar.kpu.go.id –  KPU Provinsi Jawa Barat dan Disdik Jabar langsung melakukan diskusi online tentang muatan pembelajaran pemilu dan demokrasi di tingkat SMA/SMK dan SLB, Selasa, (7/9/2021. Diskusi online tersebut kelanjutan awal pasca penandatanganan MoU antar dua lembaga tersebut, satu pekan sebelumnya tentang program pendidikan pemilih berkelanjutan.  Diskusi ini mengundang Pemimpin Redaksi Tribun Jabar, Adi Sasono dan Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) PKN Provinsi Jawa Barat, yang diwakili oleh Ida Rohayani, sebagai pembicara. Tak ketinggalan  pemateri dari KPU Jawa Barat, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas), Idham Holik. Diskusi melalui zoom meeting ini dibuka Ketua KPU Jawa Barat, Rifqi Alimubarok. Menurutnya, KPU Provinsi Jawa Barat akan terus berupaya  memberikan pendidikan pemilih berkelanjutan utamanya untuk segmen pemilih muda di tingkat SMA dan sederajat. Bagi Rifqi, pembelajaran pemilu dan demokrasi kepada pelajar merupakan cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas pemilih yang cerdas dan berkualitas pada pemilu dan pemilihan tahun 2024. “Kegiatan pembelajaran pemilu dan demokrasi untuk segmen pemilih tingkat pelajar SMA akan mendorong pemahaman kritis, mandiri, dan informatif.” Tegas Rifqi optimis.  Hal senada diungkapkan Kadiv Sosdiklihparmas KPU Jawa Barat, Idham Holik. Ia menegaskan, internalisasi demokrasi dan aktivitas partisipasi pemilih pemula untuk kemajuan legitimasi pemerintahan adalah faktor penting memacu peningkatan partisipasi masyarakat pada pemilu dan pemilihan. Dengan pendidikan pemilih berkelanjutan juga akan meningkatkan pemahaman teknis tentang politik dan demokrasi dikalangan pelajar. “Untuk saat ini, partisipasi pemilih pemula seperti siswa masih banyak yang belum tepat memahami politik dalam tataran praktis meskipun teori sudah dipelajari.” Ungkap Idham Holik. Sementara itu, Perwakilan MGMP PKN Jabar, Ida Rohayani membeberkan, teori politik dan demokrasi sudah bukan hal baru bagi pelajar. Dalam muatan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan kurikulum 2013, siswa telah diberikan pemahaman seputar demokrasi. Sehingga siswa saat ini sebenarnya sudah melek demokrasi. “Materi berdemokrasi itu ditemukan dalam pembelejaran untuk kelas X hingga XII,” tegas Ida Rohayani.  Ia menambahkan, materi edukasi demokrasi dalam pelajaran PKN itu tidak lain untuk membentuk kompetensi siswa yang cerdas dan cakap serta bertanggungjawab sebagai warga Negara. Lalu bagaimana dari sisi media. Pemimpin Redaksi Tribun Jabar, Adi Sasono mengungkapkan penyebaran informasi pemilu dan demokrasi saat ini sangat berpengaruh signifikan terhadap penyerapan pengetahuan di kalangan siswa. Makanya ia berharap, agar sinergi KPU dan Disdik Jabar dapat merawat pemilih pemula dari sejak dini. Melalui sinergitas itu juga, akan tersaring soal informasi yang baik dan tidak baik.  “Informasi yang baik berasal dari media yang kredibel dan dapat dipercaya. Penyebaran hoaks dan disinformasi politik di era digital saat ini memang tidak dapat dihindari, namun merawat nalar yang rasional ialah cara untuk menolak informasi yang salah, Tegas Adi Sasono. Dari diskusi online itu, mengemuka data tentang jumlah pelajar di Jawa Barat yang menyebuth angka sekitar 3,3 juta di tahun 2021. Dengan demikian diprediksi, sekitar 6 juta pelajar pada tahun 2024 mendatang. dengan usia minimal 17 tahun. Sehingga pemilih potensial saat ini perlu untuk diberikan pemahaman melalui kegiatan-kegiatan kolaboratif dan inovatif seputar pemilu dan demokrasi. Informasi yang dihimpun, diskusi online tersebut dihadiri ratusan peserta dari unsur profesi guru dan penyelenggara pemilu. Diharapkan, diskusi online itu menghasilkan gagasan menarik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Menyelesaikan tantangan-tantangan dalam konteks demokrasi menjadi peran setiap unsur masyarakat. (Siho/Ed.Dien)

Selengkapnya
Kamis, 09 September 2021 00:00
128

PROGRAM 3D SERI 8: MEDIA KREATIF DIGITAL UNTUK PENGUATAN DEMOKRASI

Bandung, jabar.kpu.go.id -  Kreatifitas didunia digital saat ini diyakini sebagai salah satu pintu menuju penguatan demokrasi. Hal tersebut mengemuka dalam diskusi seri 8 dalam Program 3D (Data anda Digital Discussion), Rabu, (8/9/2021).  Program 3D ke-8 yang mengusung tema “Media Kreatif Digital Untuk Penguatan Demokrasi” menghadirkan narasumber dari Film Animator Director dan Nominator Piala Citra Film Pendek Terbaik,  Astu Prasidya. Seniman, Interior Desain, Ketua Dewan Kesenian Jakarta 2015-2018, Irawan Karseno.  Diskusi ini dibuka Ketua KPU Jawa Barat, Rifqi Alimubarok. Ia mengharapkan, media digital digunakan sebagai media utama dalam menyampaikan informasi dan edukasi terkait Pemilu dan Pemilihan. Ia yakin, media digital yang dikelola dengan kreatifitas tinggi dan ide-ide segar akan menguatkan demokrasi dalam rangka mempersiapkan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 nanti. “Peran media digital memiliki andil yang begitu besar dalam memberikan informasi serta mengedukasi masyarakat yang dapat berdampak terhadap partisipasi masyarakat dalam memilih,” tegas Rifqi Ali Mubarok.  Hal menarik juga terungkap dalam materi yang dipaparkan Astu Prasidya, seorang Film Animator Director dan Nominator Piala Citra Film Pendek Terbaik. Menurutnya, dalam membuat pesan atau konten di media digital, harus menggunakan emosi yang sesuai dengan lingkungan. Utamanya dalam media digital seperti youtube, instagram dan lainnya.  “Tujuannya adalah agar setiap orang paham dan berempati terhadap pesan yang disampaikan,” kata Astu.   Sementara itu, Ketua Dewan Kesenian Jakarta 2015-2018, Irawan Karseno, memaparkan agar KPU berhati-hati membuat penyampaian informasi digital. Apalagi KPU adalah lembaga independen yang harus menjaga integritas.  “KPU perlu membangun komunikasi yang baik dengan seniman karena mereka tidak bersinggungan dengan politik kekuasaan. Artinya penyampaian pesan menjadi lebih netral, tegas Irawan Rupanya, pemaparan dua narasumber tersebut disambut antusias Ketua Divisi Proram dan Data KPU Jabar, Titik Nurhayati. Ia lantas mengajak KPU Kabupaten dan Kota untuk bisa belajar dalam merencanakan konten digital.  “Untuk Divisi Program dan Data kita bisa bikin konten untuk keperluan daftar pemilih dan tahapan lainnya dalam Pemilu dan Pemilihan ke depan guna penguatan demokrasi,” tutup Titik. (Nuy/Ed-Dien)

Selengkapnya