Berita Terkini

Kamis, 23 Oktober 2025 19:12
371

KPU Jabar Hadirkan Nuansa Nyaman dan Estetis

BANDUNG — Dalam upaya menghadirkan suasana kerja yang lebih nyaman dan inspiratif, KPU Provinsi Jawa Barat membenahi kantornya. Sejumlah sarana dan prasarana di lingkungan kantor kini tampil dengan wajah baru yang lebih estetik, unik, dan elegan. Pembaruan ini menjadi bagian dari komitmen KPU Provinsi Jawa Barat untuk menciptakan lingkungan kerja yang tidak hanya fungsional, tetapi juga memberikan kenyamanan bagi seluruh jajaran pegawai. Pada Kamis, 23 Oktober 2025 suasana di Aula Setia Permana terasa istimewa. Usai kegiatan Penguatan Tata Kelola Bidang Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik, Ketua KPU Republik Indonesia, Mochammad Afifuddin, didampingi jajaran pimpinan KPU Provinsi Jawa Barat, secara resmi meresmikan dua sarana baru di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat. Dua fasilitas tersebut adalah VIP Room dan Saung Sawala, masing-masing memiliki karakter dan fungsi berbeda namun sama-sama menghadirkan nilai kenyamanan dan kebersamaan. Prosesi peresmian berlangsung hangat dan sederhana. Ketua KPU Republik Indonesia, Mochammad Afifuddin, bersama Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, melakukan pemotongan pita sebagai tanda dibukanya fasilitas baru tersebut. Setelah itu, dilakukan penandatanganan prasasti oleh Ketua KPU Republik Indonesia sebagai simbol pengesahan dan harapan bahwa fasilitas baru ini dapat memberikan manfaat besar bagi seluruh jajaran KPU. VIP Room kini tampil lebih modern dan elegan, menjadi ruang representatif yang mendukung kegiatan kepemiluan maupun rapat-rapat penting. Desain interiornya mengedepankan kesan hangat dan profesional, mencerminkan semangat pelayanan publik yang terbuka dan tertib. Sementara itu, Saung Sawala menjadi ruang pertemuan bernuansa alami yang bersifat outdoor, ramah lingkungan, dan mampu menciptakan suasana santai dalam berdiskusi. Nama Sawala yang berarti "musyawarah" menjadi simbol semangat kebersamaan dan komunikasi terbuka di lingkungan KPU Jawa Barat. Setelah prosesi peresmian, Ketua KPU RI bersama seluruh pimpinan KPU Provinsi Jawa Barat berkeliling meninjau berbagai sarana penunjang kerja di lingkungan kantor. Mereka tampak antusias melihat hasil pembenahan yang dilakukan, termasuk beberapa area yang kini tampak lebih rapi, segar, dan efisien. Langkah kecil dalam memperindah ruang kerja ini diharapkan menjadi dorongan besar bagi semangat kerja seluruh pegawai KPU Jawa Barat. Bukan sekadar perubahan tampilan, tetapi juga wujud nyata dari semangat baru dalam membangun tata kelola kelembagaan yang lebih baik.

Selengkapnya
Kamis, 23 Oktober 2025 17:49
542

Ketua KPU RI Dorong Jawa Barat Jadi Teladan Tata Kelola Kepemiluan Nasional

BANDUNG — KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan kegiatan Penguatan Tata Kelola Bidang Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik di Aula Setia Permana, Kantor KPU Provinsi Jawa Barat (23/10). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, meliputi ketua, sekretaris, pejabat manajerial, bendahara APBN, serta staf pengelola keuangan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga, dan Logistik KPU RI, Yulianto Sudrajat, serta Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, beserta jajaran komisioner dan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Wahyu Wijaya. Dalam sambutannya, Ahmad Nur Hidayat menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada di seluruh wilayah Jawa Barat berjalan aman dan kondusif sesuai arahan KPU RI. Ia juga menuturkan bahwa KPU Jabar akan memperoleh hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendukung kelancaran kegiatan kepemiluan di tahun mendatang. Sementara itu, Kepala Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, Wahyu Wijaya mengapresiasi kinerja KPU Jawa Barat atas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang aman dan tertib. Pemerintah Provinsi, melalui Kesbangpol, berkomitmen untuk terus bersinergi dengan KPU dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Jawa Barat, termasuk mendukung kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat. Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dalam arahannya menegaskan pentingnya tata kelola kelembagaan dan komunikasi publik yang transparan. Ia menyoroti Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, sekaligus barometer penyelenggaraan pemilu nasional. Afifuddin juga menekankan agar seluruh jajaran KPU di daerah aktif melaksanakan pendidikan pemilih berkelanjutan, terutama di sekolah dan kampus, serta terus memperkuat tata kelola dan profesionalisme lembaga agar kepercayaan publik terhadap KPU semakin meningkat.

Selengkapnya
Rabu, 22 Oktober 2025 21:42
528

Rapat Evaluasi Nasional Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2025

BANDUNG - Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, mengikuti Rapat Evaluasi Nasional Pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia pada Rabu hingga Sabtu (22–25 Oktober 2025) di Hotel Crown, Bandung. Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Republik Indonesia, Mochammad Afifuddin, didampingi oleh Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat, Iffa Rosita, dan Parsadaan Harahap, serta Deputi Administrasi dan Inspektur Utama KPU RI. Sebagai tuan rumah, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat turut memberikan sambutan pada sesi pembukaan, dilanjutkan pengarahan dari pimpinan KPU Republik Indonesia.  Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, yakni Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Hedi Ardia, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Aneu Nursifah, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara, Adie Saputro, Ketua Divisi SDM dan Litbang Adullah Sapi'i, Sekretaris, Eko Iswantoro beserta Pejabat Manajerial KPU Provinsi Jawa Barat juga hadir dalam kegiatan pembukaan rapat evaluasi nasional ini.

Selengkapnya
Senin, 20 Oktober 2025 10:40
1303

KPU RI Dorong Transformasi Digital Pengadaan Lewat Perpres 46/2025

JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dirangkaikan dengan Bimbingan Teknis Penggunaan Katalog Elektronik Versi 6 pada 19 Oktober 2025. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPU RI, yang sambutannya dibacakan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara (PBJ-BMN) Setjen KPU RI, Asep Suhlan. Sebelumnya, laporan penyelenggaraan kegiatan disampaikan oleh JF Ahli Madya Biro PBJ-BMN, Rahim Noor, yang menjelaskan bahwa kegiatan diikuti oleh pejabat struktural, pejabat pembuat komitmen (PPK), dan pejabat pengadaan di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, baik secara luring di Hotel Gran Meliá Jakarta maupun daring melalui Zoom Meeting. Dalam sambutannya, Ketua KPU RI menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sebagai wujud komitmen KPU dalam memperkuat tata kelola pengadaan yang bersih, modern, dan berintegritas. “Pengadaan bukan hanya soal teknis administratif, tetapi bagian penting dari tata kelola demokrasi. Karena itu, seluruh pejabat pengadaan di lingkungan KPU harus memahami bahwa setiap rupiah anggaran publik yang kita kelola adalah amanah rakyat yang menuntut akuntabilitas,” ujar Ketua KPU RI sebagaimana dibacakan oleh Asep Suhlan. Lebih lanjut, Ketua KPU menegaskan bahwa penerbitan Perpres Nomor 46 Tahun 2025 merupakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat landasan hukum pengadaan yang adaptif terhadap transformasi digital dan kebutuhan pembangunan nasional. “Peraturan ini menegaskan pentingnya percepatan transformasi digital dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga seluruh proses berjalan lebih efisien, transparan, dan berorientasi hasil,” lanjutnya. Asep Suhlan menambahkan bahwa modernisasi sistem melalui Katalog Elektronik Versi 6 akan memperluas akses produk dalam negeri, mendorong partisipasi UMK-Koperasi, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengadaan di lingkungan KPU. “KPU berkomitmen menjadi contoh lembaga yang mengedepankan efisiensi, integritas, dan profesionalitas dalam setiap tahapan pengadaan,” tegasnya. Rakor ini dihadiri oleh seluruh perwakilan Pejabat Pembuat Komitmen KPU Provinsi, termasuk PPK KPU Jawa Barat Ibu Yunike Puspita dan Pejabat Pengadaan Bapak Hasanudin Ismail, bersama peserta dari 38 provinsi lainnya. Kegiatan akan berlangsung hingga 22 Oktober 2025, dengan materi utama meliputi: Sosialisasi Perpres 46 Tahun 2025 oleh Biro PBJ-BMN KPU RI dan Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP; Pemaketan dan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP); Monitoring penginputan SiRUP; serta Bimbingan teknis penggunaan Katalog Elektronik Versi 6 oleh Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan KPU RI dalam memastikan tata kelola pengadaan yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Perpres 16/2018 jo. 12/2021 jo. 46/2025 serta mendukung agenda percepatan transformasi digital pengadaan sebagaimana tertuang dalam Perpres 17 Tahun 2023.

Selengkapnya
Senin, 20 Oktober 2025 09:36
389

Pelaksanaan Apel Pagi Rutin, Tekankan Kedisiplinan dan Penataan Arsip

BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat melaksanakan apel pagi rutin pada Senin (20/10) di halaman kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh jajaran pegawai Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kedisiplinan, kebersamaan, serta komitmen terhadap peningkatan kinerja kelembagaan. Bertindak sebagai Pembina Apel, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, sementara Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Sutrisno, bertugas sebagai pemimpin apel. Dalam amanatnya, Eko Iswantoro menyampaikan beberapa agenda kelembagaan yang telah dilaksanakan pada minggu sebelumnya. Selain menghadiri Rakornas Bidang Logistik Pasca Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU RI di Kota Magelang, KPU Provinsi Jawa Barat juga berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Nasional Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat yang dirangkaikan dengan Launching Indeks Partisipasi Pilkada Tahun 2024 di Jakarta. Menurut Eko, keikutsertaan KPU Jawa Barat dalam dua agenda nasional tersebut menunjukkan komitmen dan konsistensi lembaga dalam memperkuat koordinasi serta sinergi dengan seluruh jajaran KPU se-Indonesia. Selain itu, Eko juga mengingatkan pentingnya penataan dan pengelolaan arsip serta pemeliharaan sarana prasarana kantor. Ia mengimbau seluruh jajaran untuk terus menjaga kerapian ruang kerja, terutama dalam penataan arsip dan ruang penyimpanan dokumen. Apel pagi rutin ini menjadi salah satu sarana untuk memperkuat koordinasi internal, menumbuhkan semangat kerja bersama, serta membangun budaya kerja yang disiplin dan profesional di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat.

Selengkapnya
Sabtu, 18 Oktober 2025 19:10
419

Variabel Pencalonan Jadi Penggerak IPP Pilkada Jawa Barat

JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam tahapan pencalonan kepala daerah, usai mengikuti Kelas Pencalonan pada kegiatan Launching dan Rapat Koordinasi Indeks Partisipasi Pemilih (IPP) yang digelar KPU RI di Jakarta, 18 Oktober 2025 Kelas ini menghadirkan narasumber Rendy Umboh (JPPR), Arif Susanto (Exposit Strategic), dan Wahidah Suaib (Fatayat NU), dengan fasilitator Aqidatu Izza Zain. Ketiganya menekankan pentingnya tahapan pencalonan sebagai ruang awal keterbukaan politik yang menentukan kualitas demokrasi dan indeks partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2024. Dalam paparannya, Rendy Umboh menyebut pencalonan sebagai “jantung demokrasi elektoral”, karena di sinilah publik menilai sejauh mana sistem politik membuka ruang bagi keterwakilan dan keadilan kompetisi. “Keterbukaan informasi mengenai calon kepala daerah adalah hak publik. Semakin transparan data calon, semakin besar kepercayaan pemilih terhadap proses dan hasil Pilkada,” ujarnya. Sementara itu, Arif Susanto menyoroti perlunya demokratisasi internal partai agar rekrutmen calon kepala daerah tidak hanya menjadi domain elite politik. “Demokrasi yang sehat harus memberi ruang bagi tokoh-tokoh potensial di luar lingkaran elit. Representasi sosial dan politik harus berjalan beriringan,” ungkapnya. Sedangkan Wahidah Suaib menekankan pentingnya afirmasi gender. “Keberhasilan keterwakilan perempuan tidak berhenti pada kuota, tetapi pada kualitas ruang aktualisasi yang memungkinkan perempuan berpolitik tanpa hambatan kultural dan struktural,” tegasnya. Menanggapi paparan tersebut, Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas KPU Jawa Barat, Hedi Ardia menilai bahwa variabel pencalonan bukan sekadar tahap administratif, tetapi faktor pengungkit utama dalam kenaikan IPP di Jawa Barat. “Menurut saya, diskusi ini mengingatkan kita bahwa IPP tidak akan menyentuh akar persoalan demokrasi bila tidak menyoroti hulu-nya — yaitu proses pencalonan di internal partai politik. Demokrasi internal parpol dan keterbukaan pencalonan adalah pondasi partisipasi bermakna,” ungkapnya. Pernyataan tersebut di tanggapi peserta diskusi dengan kesimpulan, KPU memiliki dua peran penting dalam memperkuat variabel pencalonan. Pertama, peran langsung, yakni melalui mekanisme verifikasi faktual dokumen calon, publikasi data yang dapat diakses publik, serta pengelolaan helpdesk pencalonan yang transparan. Kedua, peran tidak langsung, yakni membangun jejaring pendidikan politik dan mendorong reformasi parpol melalui advokasi dan ruang dialog lintas pemangku kepentingan. “KPU memang tidak berwenang mengubah mekanisme internal partai, tetapi kita bisa menjadi katalis. Melalui pendidikan politik dan ruang partisipatif, kita dorong partai untuk lebih demokratis, transparan, dan inklusif dalam menjaring calon kepala daerah,” tambahnya. Dalam forum yang sama, KPU Bali juga menggarisbawahi pentingnya sensitivitas terhadap konteks sosial-budaya daerah dalam pengukuran IPP. Setiap wilayah memiliki karakter politik, kultural, dan struktur sosial yang berbeda, sehingga indikator partisipasi harus mampu merepresentasikan keragaman itu. “Indeks Partisipasi Pemilih tidak bisa dilihat semata-mata sebagai angka statistik. Ia harus membaca konteks sosial, budaya, dan bahkan tantangan ekonomi politik yang mempengaruhi perilaku pemilih. Pencalonan adalah pintu untuk memahami itu semua,” jelasnya. Kelas Pencalonan ini menjadi refleksi penting bagi KPU Kab/Kota untuk memperkuat desain tata kelola tahapan Pilkada 2024 yang transparan, inklusif, dan berorientasi pada pendidikan politik warga. Melalui optimalisasi PPID, helpdesk pencalonan, serta kolaborasi dengan masyarakat sipil, KPU Jawa Barat berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan memperkuat kualitas partisipasi dalam Pilkada mendatang. “Kita akan memastikan bahwa setiap calon kepala daerah yang maju di Jawa Barat adalah hasil dari proses yang terbuka, diverifikasi secara akurat, dan mendapat ruang tanggapan publik yang luas. Di situlah IPP menemukan makna sejatinya,” tutup Yunike Puspita, Kabag Parhumas dan SDM KPU Jabar. KPU Jabar menegaskan, dengan memperkuat variabel pencalonan, IPP bukan sekadar indeks angka, melainkan potret nyata dari kualitas partisipasi, transparansi politik, dan kepercayaan publik terhadap demokrasi di Jawa Barat.

Selengkapnya