Berita Terkini

370

KPU Jabar Dukung Tata Kelola Logistik Nasional

MAGELANG - KPU Provinsi Jawa Barat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Logistik Pasca Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh KPU RI, Kamis (16/10/2025). Kehadiran KPU Jawa Barat diwakili oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik, Hari Nazarudin, serta Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat. Kehadiran ini merupakan bentuk komitmen KPU Jawa Barat dalam mendukung upaya evaluasi dan penguatan tata kelola logistik pasca penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Rakornas dibuka secara resmi oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, dan dilanjutkan dengan pengarahan dari Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat, August Mellaz, dan Idham Holik. Dalam kesempatan tersebut, KPU RI memberikan apresiasi atas kerja keras seluruh jajaran divisi logistik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang berhasil memastikan distribusi logistik berjalan lancar tanpa kendala yang mengakibatkan penundaan tahapan pemilu dan pilkada. Selain itu, forum Rakornas juga menjadi ajang untuk berbagi pengalaman serta membahas berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, mulai dari keterbatasan waktu pengelolaan, sengketa penetapan calon, hingga faktor teknis dan bencana alam. Pada kesempatan tersebut, Anggota KPU RI Idham Holik juga menekankan pentingnya pengelolaan arsip logistik Pemilu dan Pilkada oleh setiap satuan kerja KPU sebagai bagian dari dokumentasi dan sumber informasi strategis untuk penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Turut hadir dalam kegiatan ini Deputi Bidang Dukungan Teknis Setjen KPU RI, Eberta Kawima, serta Ketua, Divisi Perencanaan dan Logistik, dan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dari seluruh Indonesia. Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, KPU Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan logistik sebagai bagian penting dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas dan efisien.


Selengkapnya
529

Afif: Pemilu Bukan Sekadar Teks

JAKARTA — Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Mochammad Afifuddin menegaskan bahwa pemilu tidak boleh dipahami hanya sebagai teks hukum dan prosedur teknis, tetapi sebagai konteks yang hidup di tengah masyarakat. Hal itu disampaikan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih, Parmas) sekaligus Launching Indeks Partisipasi Pilkada Tahun 2024 yang digelar di Jakarta, 17–19 Oktober 2025. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota KPU Divisi Sosdiklih Parmas seluruh provinsi se-Indonesia. KPU Provinsi Jawa Barat turut hadir melalui Ketua Divisi Sosdiklih Parmas, Hedi Ardia, bersama Kepala Bagian Parhumas dan SDM, Yunike Puspita, yang secara aktif mengikuti seluruh rangkaian acara dan sesi evaluasi strategi partisipasi masyarakat. Dalam arahannya, Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin menekankan pentingnya memahami dimensi sosial dan komunikasi publik dalam setiap penyelenggaraan pemilu. “Pemilu itu konteks, bukan sekadar teks. Kita tidak cukup mengatakan KPU berintegritas — tapi harus menunjukkannya lewat indikator dan kerja nyata,” ujar Afifuddin di hadapan peserta rakor. Ia juga mengingatkan bahwa ke depan, penyelenggara pemilu akan dihadapkan pada tantangan baru, mulai dari disinformasi, dinamika politik digital, hingga menurunnya kepercayaan publik. Karena itu, Divisi Sosdiklih Parmas di setiap tingkatan harus berperan sebagai influencer positif yang mampu membangun narasi edukatif dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.


Selengkapnya
472

Bimtek Pemanfaatan Kecerdasan Buatan untuk Tingkatkan Produktivitas

BANDUNG — KPU Provinsi Jawa Barat mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis bertema “Kerja Cerdas Meningkatkan Produktivitas Menggunakan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI)” yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia secara daring melalui Zoom Meeting pada Jumat (17/10). Kegiatan ini dibuka oleh Anggota KPU Republik Indonesia, Betty Epsilon Idroos dan menghadirkan narasumber Arief Pribadi selaku AI & Enterprise Cloud Architect. Bimtek dipandu oleh moderator Andre Putra Hermawan, Kepala Bidang Pusdatin KPU RI. Peserta Bimtek terdiri dari Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh serta KPU/KIP Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dari KPU Provinsi Jawa Barat, hadir Kepala Sub Bagian Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat, Ramdhani, serta Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Fahmi Kamal. Pelaksanaan kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan KPU, khususnya dalam menghadapi perkembangan pesat teknologi digital. Penerapan kecerdasan buatan diharapkan mampu mendukung efisiensi kerja, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan kualitas layanan data dan informasi kepemiluan. Teknologi AI saat ini tidak hanya berperan sebagai inovasi, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan agar lebih adaptif dan produktif.


Selengkapnya
587

Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

BANDUNG - Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan KPU Provinsi Jawa Barat Periode II Tahun 2025 dilaksanakan di Aula Setia Permana KPU Provinsi Jawa Barat, Kamis (16/10), Kegiatan bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini mengundang seluruh satker KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Kegiatan dihadiri, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, Kadiv Data dan Informasi, Ummi Wahyuni, Kadiv Teknis Penyelenggaraan, Adie Saputro, Kadiv SDM dan Litbang, Abdulah Sapi'i, Sekretaris, Eko Iswantoro beserta Kabag Perencanaan dan Data, Sutrisno, Kabag Parmas dan SDM, Yunike Puspita. Peserta yang hadir terdiri dari Ketua KPU, Ketua Divisi Datin, Sekretaris, Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi, dan Operator Data Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat. Pemprov Jabar melalui Bakesbangpol Jawa Barat menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin dengan KPU dalam penguatan demokrasi di Jawa Barat. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pengembangan kehidupan demokrasi.  Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Ruliadi menyampaikan, “Ada dua hal penting yang harus menjadi perhatian, yaitu pendidikan pemilih dan validitas data pemilih. Data harus terus dimutakhirkan agar menghasilkan penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas,” tambahnya. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat dalam sambutan sekaligus pembukaannya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang selama ini telah mendukung kegiatan KPU. Ia juga memberikan penghargaan kepada seluruh KPU Kabupaten/Kota yang tetap berkomitmen menjalankan program prioritas meskipun dengan keterbatasan anggaran. “Kami sangat mengapresiasi rekan-rekan KPU di 27 Kabupaten/Kota yang terus melaksanakan kegiatan prioritas dengan semangat tinggi. Ada empat program utama yang menjadi fokus kami, yaitu pendidikan pemilih berkelanjutan, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, transformasi digital, dan reformasi birokrasi,” jelasnya. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama narasumber Ketua Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi dan Ketua Koordinator Komite Pemilih Indonesia, Johny Jeirry Wempie Sumampow, dan Kordiv Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar, Nuryamah.


Selengkapnya
278

FGD Kajian Teknis Pemilu Bahas Penguatan Desain Surat Suara dan Penataan Dapil

MAJALENGKA - Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Republik Indonesia, Idham Holik didampingi Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Barat, Adie Saputro, menghadiri kegiatan Focus Group Discussion dengan tema “Kajian Teknis Pemilu: Desain Surat Suara dan Penataan Daerah Pemilihan” yang dilaksanakan di Pendopo Graha Yuda Abdi Karya, Kabupaten Majalengka. Acara ini dibuka secara resmi oleh Bupati Majalengka, Eman Suherman, Rabu (15/10) Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Idham Holik, hadir sebagai pembicara utama. Ia menekankan pentingnya desain surat suara yang ramah pemilih, inklusif, dan mudah dipahami, sehingga dapat mengurangi potensi suara tidak sah. Idham juga mengingatkan bahwa penataan daerah pemilihan harus berlandaskan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan kesetaraan suara. Dukungan terhadap kegiatan ini juga disampaikan oleh Bupati Majalengka, Eman Suherman, yang menilai kegiatan FGD sebagai langkah positif dalam memperkuat koordinasi lintas lembaga untuk suksesnya Pemilu di Majalengka. Sementara itu, Adie Saputro, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, turut memberikan masukan teknis mengenai penerapan prinsip desain surat suara dan penataan dapil di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Kegiatan ini menjadi ruang diskusi strategis antara penyelenggara Pemilu dan para pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat aspek teknis penyelenggaraan Pemilu mendatang. FGD ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, Bawaslu, Disdukcapil, serta berbagai stakeholder kepemiluan lainnya. Seluruh peserta terlibat aktif dalam sesi diskusi interaktif untuk merumuskan rekomendasi teknis yang akan memperkuat kualitas penyelenggaraan Pemilu. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan cinderamata dari KPU Kabupaten Majalengka kepada KPU RI sebagai simbol apresiasi atas dukungan dan komitmen dalam penguatan kelembagaan penyelenggara Pemilu di daerah.


Selengkapnya
441

KPU Jawa Barat Terima Kunjungan Kerja Anggota DPD RI

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat menerima kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) pada Rabu (15/10), dalam rangka penyerapan aspirasi dan silaturahmi kelembagaan. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat,  Ketua Divisi Sosdiklih Parmas Hedi Ardia, Kadiv SDM dan Litbang Abdullah Sapi’i, serta jajaran pejabat manajerial KPU Provinsi Jawa Barat. Kunjungan dipimpin oleh anggota Komite I DPD RI, Aanya Rina Casmayanti, didampingi Kepala Kantor DPD RI Provinsi Jawa Barat, Herman Hermawan, beserta jajaran sekretariat. Aanya menyampaikan bahwa kunjungan ini bertujuan menyerap aspirasi dari KPU Jawa Barat terkait kebutuhan dan tantangan penyelenggaraan pemilu, termasuk aspek sarana prasarana, anggaran, dan tata kelola. Ia juga mengapresiasi kinerja KPU Jawa Barat dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada sebelumnya, serta berkomitmen memperjuangkan aspirasi tersebut di tingkat pusat. Ketua KPU Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, memaparkan empat program prioritas lembaga, yakni Pendidikan Pemilih Berkelanjutan, Pemutakhiran Data Pemilih, Transformasi Digital, dan Penguatan Tata Kelola serta SDM Penyelenggara Pemilu. Ahmad juga menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas SDM di 27 kabupaten/kota agar pelaksanaan pemilu dan pilkada mendatang berjalan lebih baik, transparan, dan berintegritas.


Selengkapnya