Berita Terkini

277

Sekretaris KPU Jabar Tekankan Penguatan Kelembagaan dalam Kunjungan ke KPU Purwakarta

Sekretaris KPU Jabar Tekankan Penguatan Kelembagaan dalam Kunjungan ke KPU Purwakarta Purwakarta, Dalam upaya memperkuat koordinasi serta meningkatkan kualitas kelembagaan pasca Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, melaksanakan kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Purwakarta, Selasa (14/10/2025). Kedatangan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat disambut langsung oleh anggota KPU dan jajaran sekretariat KPU Kabupaten Purwakarta. Dalam kunjungan tersebut, Eko Iswantoro menekankan tiga aspek penting dalam penguatan kelembagaan, yaitu tata kelola keuangan, sarana dan prasarana, serta penataan sumber daya manusia (SDM). Eko menjelaskan bahwa sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran agar tata kelola keuangan berjalan secara transparan dan akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya pembenahan pengelolaan arsip serta penataan barang milik negara agar lebih tertib, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. “Penguatan kelembagaan menjadi fokus utama KPU Jawa Barat dalam menghadapi agenda demokrasi berikutnya. Penataan SDM yang berintegritas harus terus dijaga, baik bagi ASN, CPNS, maupun PPPK, agar senantiasa menjaga nama baik lembaga, meningkatkan profesionalisme, serta menjunjung tinggi prinsip netralitas,” ujar Eko. Selain itu, Eko juga menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif dan hubungan psikologis yang sehat antara pimpinan, ketua, anggota, sekretaris, dan seluruh jajaran sekretariat. Menurutnya, hubungan internal yang solid menjadi kunci utama dalam memperkuat kinerja kelembagaan secara menyeluruh. Usai memberikan pengarahan, Eko meninjau sarana dan prasarana kantor, khususnya gudang arsip dan ruangan penyimpanan. Ia mengingatkan jajaran agar penataan arsip dilakukan secara rapi, terorganisir, dan terdokumentasi dengan baik, sehingga memudahkan proses pengelolaan dokumen kelembagaan di masa mendatang. Menariknya, setelah melakukan peninjauan, Eko diminta untuk menjadi narasumber podcast KPU Purwakarta. Namun, kali ini ia justru berperan sebagai host, mewawancarai salah satu CPNS yang baru bekerja selama lima bulan di lingkungan KPU Purwakarta. Dalam kesempatan tersebut, Eko menggali pengalaman dan kesan CPNS tersebut selama bertugas, sebagai bentuk pendekatan dan apresiasi terhadap semangat SDM muda di tubuh KPU.


Selengkapnya
299

KPU Jabar Bahas Percepatan Program dan Evaluasi Internal

BANDUNG – KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan rapat pleno pada Senin (13/10) untuk membahas tindak lanjut hasil pleno sebelumnya serta mempercepat pelaksanaan program di lingkungan KPU provinsi dan kabupaten/kota. Rapat ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan efektivitas pelaksanaan program kerja menjelang agenda kepemiluan mendatang. Rapat pleno dipimpin Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat dan dihadiri Kadiv Perencanaan dan Logistik, Hari Nazarudin, Kadiv Teknis Penyelenggaraan, Adie Saputro, Kadiv Sosdiklih Parmas, Hedi Ardia, Kadiv SDM dan Litbang, Abdullah Sapi'i, Kadiv Data dan Informasi, Ummi Wahyuni, Kadiv Hukum dan Pegawasan, Aneu Nursifah dan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro serta jajaran Pejabat Manajerial dan Fungsional. Agenda utama pertemuan ini mencakup evaluasi perkembangan kinerja dua pekan terakhir serta penyusunan langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan program di setiap divisi, mulai dari data dan informasi, teknis penyelenggaraan, hukum, keuangan, hingga logistik. Dalam pembahasan tersebut, jajaran sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat diminta memperkuat koordinasi dengan sekretaris KPU kabupaten/kota guna memastikan pelaporan dan tindak lanjut program berjalan sesuai target. KPU Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat agar setiap bulan KPU Kabupaten/Kota untuk melaporkan Berita Acara Pleno secara berkala setiap bulan sebagai bagian dari mekanisme monitoring dan evaluasi internal. Selain itu, KPU Jawa Barat juga menyiapkan beberapa kegiatan strategis yang akan dilaksanakan pada Oktober hingga awal November 2025, seperti peningkatan literasi pejabat sekretariat melalui penulisan opini di laman resmi KPU Provinsi Jawa Barat, pelaksanaan kegiatan Parmas Insight, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta forum diskusi Divisi Teknis Penyelengaraan. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola kelembagaan dan meningkatkan kualitas layanan penyelenggaraan pemilu di Jawa Barat.


Selengkapnya
404

Tingkatkan Profesionalitas, Sekretaris KPU Jabar Perkuat Sinergi Antar divisi

BANDUNG - Dalam upaya memperkuat sinergi dan kinerja kelembagaan, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, melaksanakan kegiatan koordinasi bersama Pejabat Manajerial dan Fungsional usai apel rutin pada Senin (13/10). Kegiatan ini menjadi langkah positif dalam memastikan seluruh agenda kerja berjalan efektif dan selaras antar divisi. Koordinasi ini dilakukan di area terbuka hijau di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat. Pendekatan ini bertujuan membangkitkan semangat kebersamaan dan inovasi dalam membangun lingkungan kerja yang produktif. Dalam arahannya, Eko Iswantoro menekankan pentingnya komunikasi berkelanjutan dan kolaborasi lintas bidang untuk memperkuat peran kelembagaan KPU Jawa Barat. Pertemuan rutin seperti ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalitas serta menjaga konsistensi pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal.


Selengkapnya
320

KPU Jawa Barat Tingkatkan Kinerja Kelembagaan dan Komitmen Profesionalitas

BANDUNG -  KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan apel pagi rutin pada Senin (13/10) yang berlangsung di halaman kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Kegiatan yang diikuti seluruh jajaran pegawai ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kedisiplinan, kebersamaan, serta komitmen terhadap peningkatan kinerja kelembagaan. Bertindak sebagai Pembina Apel, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Aneu Nursifah, sementara pemimpin apel dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Fahmi Kamal. Dalam amanatnya, Aneu Nursifah menekankan pentingnya refleksi dan perbaikan berkelanjutan dari pembelajaran setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Menurutnya, setiap proses demokrasi yang telah dilalui menjadi pembelajaran berharga bagi seluruh jajaran KPU untuk terus meningkatkan kualitas kelembagaan. “Setiap tahapan Pemilu dan Pilkada memberi kita pelajaran berharga. Dari proses itulah kita harus memperkuat kelembagaan, memperbaiki mekanisme kerja, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia,” ujar Aneu. Lebih lanjut, Aneu menegaskan bahwa penguatan kelembagaan tidak dapat dilakukan secara individu, melainkan membutuhkan kolaborasi yang solid antar-divisi dan subbagian. Ia mengajak seluruh jajaran untuk menjadikan pengalaman Pemilu dan Pilkada sebelumnya sebagai dasar memperbaiki tata kelola, memperkuat kapasitas, serta memastikan setiap langkah kerja sejalan dengan nilai-nilai integritas dan akuntabilitas. Menutup amanatnya, Aneu menyampaikan harapan agar seluruh jajaran KPU Jawa Barat dapat terus menjaga profesionalitas dan ketangguhan menghadapi dinamika demokrasi ke depan. 


Selengkapnya
322

Eko Iswantoro: Jaga Komunikasi, Tingkatkan Kinerja, dan Rawat Marwah KPU

BANDUNG BARAT- Pada masa pasca pemilu (post-election), fokus utama kegiatan KPU adalah Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dan Program Sosialisasi serta Pendidikan Pemilih. Seluruh kegiatan tersebut diharapkan dilaksanakan dengan semangat kolaboratif, partisipatif, dan tetap menjunjung tinggi integritas kelembagaan KPU Hal ini disampaikan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro dalam penguatan kelembagaan pasca Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di KPU Kabupaten Bandung Barat di sela-sela kagiatan Jumat Sehat bersama jajaran KPU Kabupaten Bandung Barat, Jumat (10/10). Eko juga menegaskan, bagi rekan-rekan ASN dan PPPK agar menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan serta tanggung jawab masing-masing jabatan. Setelah adanya perubahan status dari PPNPN menjadi PPPK, maka seluruh pegawai dituntut untuk semakin meningkatkan etos kerja, menjaga nama baik, wibawa, dan marwah KPU, serta terus melakukan peningkatan kompetensi baik dari sisi teknis, etika, maupun substansi kepemiluan. Selain itu, pelayanan kepada pimpinan harus dilakukan secara maksimal. Prototipe tertinggi dalam memberikan pelayanan dan pelaksanaan tugas adalah Sekretaris Jenderal KPU RI. Oleh karena itu, seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota harus meneladani beliau dalam disiplin, etika, dan profesionalitas kerja. "Tidak boleh ada sumbatan komunikasi antara pimpinan dengan jajaran Sekretariat. Komunikasi yang terbuka, efektif, dan harmonis merupakan kunci terciptanya koordinasi yang baik dan suasana kerja yang kondusif." ujarnya Kegiatan turut dihadiri Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Bandung Barat, Rini Septiyani, Sekretaris KPU Kabupaten Bandung Barat, Olina Theresia Santi Dewi beserta Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pegawai di jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Bandung Barat. Di akhir kegiatan turut dilaksanakan penandatanganan SPK bagi 4 orang PPPK Gelombang II di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bandung Barat yang disaksikan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat.


Selengkapnya
303

KPU Jabar Perkuat Sinergi SDM di Rakor Nasional Pangkalpinang

PANGKALPINANG - KPU Provinsi Jawa Barat menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinergi SDM KPU dalam Rangka Penguatan Kelembagaan yang diselenggarakan Sekretariat Jenderal KPU RI pada 10–12 Oktober 2025 di Swissbell Hotel Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hadir Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat, dan Litbang, Abdullah Sapi'i serta Kabag Parhumas dan SDM Yunike Puspita. Dalam arahannya, Kadiv SDM KPU RI Parsadaan Harahap menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai ruang refleksi dan konsolidasi internal: “Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kelembagaan dan memastikan seluruh jajaran KPU memahami substansi pengelolaan SDM secara utuh, agar setiap persoalan di daerah dapat diurai melalui koordinasi dan solusi bersama.” ujarnya. KPU Provinsi Jawa Barat berkomitmen menindaklanjuti hasil rakor melalui penguatan kapasitas, budaya kerja berintegritas, serta tata kelola SDM yang profesional menuju penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak yang akuntabel dan berkelanjutan.


Selengkapnya