Berita Terkini

Rabu, 29 Oktober 2025 20:45
243

KPU Jabar Bangun Tata Kelola Kelembagaan Akuntabel dan Berintegritas

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian antara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat pada Rabu (29/10), secara luring dan daring. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat, Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan Aneu Nursifah, Sekretaris KPU Jabar Eko Iswantoro, Kabag Parmas dan SDM Yunike Puspita, Kabag Keuangan, Umum dan Logistik Anton Firmansyah, serta jajaran pejabat manajerial dan fungsional. Dalam arahannya, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat menekankan pentingnya memperkuat budaya pengawasan di seluruh lini kelembagaan. “Kita tidak sedang membela diri, kita sedang menjaga marwah lembaga yang mengemban kepercayaan publik. Jika pengawasan kita kuat, maka kepercayaan publik akan menjadi tameng kita. Tapi jika pengawasan kita lemah, maka setiap catatan akan menjadi catatan kegagalan,” ujarnya. Ahmad menegaskan bahwa pengawasan harus menjadi budaya kerja bersama, bukan hanya tanggung jawab satu bagian atau individu. Nilai integritas, etika, disiplin, dan akuntabilitas harus tertanam dalam setiap tindakan. “Pimpinan harus menjadi teladan. Jangan menunggu perintah untuk bertindak benar. Jadikan pengawasan dan integritas sebagai kesadaran pribadi dan tanggung jawab moral setiap insan KPU,” pesannya. Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Aneu Nursifah, menambahkan bahwa penyelesaian administrasi harus dilakukan secara konkret dan tepat mekanisme. “Setiap aset atau kekeliruan administrasi perlu segera diidentifikasi dan diselesaikan. Jangan sampai menjadi warisan permasalahan dari periode ke periode,” tuturnya. Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Jawa Barat berharap tercipta sinergi dan kesamaan langkah antara KPU provinsi dan kabupaten/kota dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi.

Selengkapnya
Rabu, 29 Oktober 2025 12:28
446

KPU Jabar Bongkar Akar Apatisme Politik di Pilkada

BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat kembali menggelar Parmas Insight Chapter #4 pada Rabu (29/10) dengan tema “Apatisme Publik: Menyentuh Kelompok Golput Kultural.” Kegiatan ini menjadi wadah berbagi praktik baik dan refleksi strategis menghadapi fenomena menurunnya kepercayaan publik serta meningkatnya apatisme politik dalam Pilkada Serentak 2024. Diskusi dibuka oleh Abdullah Sapi’i, Ketua Divisi SDM, Penelitian, dan Pengembangan KPU Jawa Barat. Kegiatan ini juga dihadiri secara daring oleh Hedi Ardia, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jawa Barat, bersama Ketua Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM dari 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Dalam arahannya, mereka menegaskan bahwa “golput kultural” bukan sekadar sikap pasif, melainkan ekspresi sosial dan budaya politik yang lahir dari pengalaman kolektif masyarakat terhadap sistem politik dan lembaga negara. Hadir sebagai narasumber, M. Ilham Ramadhan (Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kabupaten Subang) memaparkan materi bertajuk “Apatisme Politik di Tengah Apatisme Publik.” Ia menjelaskan bahwa apatisme politik bukan disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, melainkan menurunnya kepercayaan terhadap institusi politik serta pengalaman negatif masa lalu. Mengutip Dalton (2017), Ilham menyebut apatisme sebagai “krisis kepercayaan terhadap efektivitas suara rakyat dalam membawa perubahan.” Ilham juga menyoroti berbagai faktor pendorong golput, mulai dari kondisi sosio-ekonomi dan psikologis hingga faktor politik. Berdasarkan pengalaman KPU Subang, ia menekankan pentingnya sosialisasi yang terencana, inovatif, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas marginal dan pemilih muda. “Pendidikan pemilih harus membangun kepercayaan sosial, meningkatkan literasi politik digital, dan melawan disinformasi yang memperdalam apatisme publik,” ujarnya. Sementara itu, Munawaroh (Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM KPU Kabupaten Indramayu) memaparkan studi kasus Suku Dayak Hindu Buddha Bumi Segandhu, sebuah komunitas lokal di Indramayu yang memilih menarik diri dari sistem administrasi negara, termasuk menolak kepemilikan KTP karena keberatan terhadap kolom agama. Fenomena ini menjadi potret nyata “golput kultural” yang berakar pada identitas, keyakinan, dan nilai-nilai sosial budaya. Dalam pendekatannya, KPU Indramayu mengedepankan empat strategi: Cultural Respect, Local Leadership, Empathy Communication, dan Inclusion First. “Kita tidak datang untuk mengubah keyakinan mereka, tetapi memberi ruang pilihan tanpa merusak martabat budaya. Kuncinya adalah mendengar lebih dulu dan hadir dengan empati,” ujar Munawaroh. Diskusi ini menghasilkan refleksi bersama bahwa menumbuhkan kembali kepercayaan publik terhadap pemilu memerlukan pendekatan yang lebih humanis, partisipatif, dan menghargai keragaman nilai serta pengalaman sosial masyarakat. Melalui Parmas Insight Chapter #4, KPU Jawa Barat meneguhkan komitmennya untuk terus membangun pemilu yang inklusif, partisipatif, dan berintegritas, sejalan dengan visi lembaga.

Selengkapnya
Selasa, 28 Oktober 2025 10:50
538

KPU Provinsi Jawa Barat Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025

BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat melaksanakan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 dengan mengusung tema “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu”, Selasa (28/10).  Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat. Sebagai Pemimpin Upacara, Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Anton Firmansyah.  Peserta upacara peringatan ini terdiri dari jajaran Anggota KPU, Sekretaris, Pejabat Manajerial dan Fungsional serta pegawai Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Peringatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran KPU untuk menumbuhkan kembali semangat persatuan, kerja keras, dan dedikasi generasi muda dalam membangun bangsa. Dalam pembacaan Pidato Menpora, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat disampaikan bahwa refleksi sejarah perjuangan para pemuda tahun 1928 yang berani bersumpah demi persatuan Indonesia. Kini, semangat tersebut diteruskan dalam bentuk pengabdian, integritas, dan kerja profesional, terutama bagi generasi muda yang berperan di berbagai bidang pembangunan, termasuk penyelenggaraan pemilu yang jujur dan berintegritas. “Jika dahulu para pemuda mengangkat bambu runcing, maka kini kita mengangkat ilmu, kerja keras, dan kejujuran. Namun semangatnya tetap sama, Indonesia harus berdiri tegak dan tidak boleh kalah,” demikian kutipan dari amanat yang dibacakan dalam kegiatan tersebut. Peringatan Sumpah Pemuda tahun ini juga menjadi ajang untuk memperkuat komitmen jajaran KPU Provinsi Jawa Barat dalam menumbuhkan nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme di lingkungan kerja, terutama dalam menghadapi tantangan demokrasi yang semakin dinamis.

Selengkapnya
Senin, 27 Oktober 2025 10:28
264

Pelaksanaan Apel Pagi Di Lingkungan KPU Jabar

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat melaksanakan Apel Pagi di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat, Senin (27/10). Bertindak sebagai Pembina Apel Kepala Teknis dan Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Barat, Sophia Kurniasari Purba, dan Pemimpin Upacara, Kepala Sub Bagian Hukum, Hasanuddin Ismail dengan petugas Apel dari jajaran Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum. Apel diikuti Pejabat Manajerial, Pejabat Fungsional, dan seluruh pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat.

Selengkapnya
Sabtu, 25 Oktober 2025 17:22
346

Demokrasi Harus Aman Bagi Semua

BANDUNG — KPU Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas SDM sekaligus meluncurkan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual (Satgas PKS) di Aula KPU Jawa Barat, Jumat (24/10). Kegiatan ini menjadi tonggak penting penguatan budaya etik dan ruang aman di lingkungan penyelenggara pemilu. Dalam arahannya, Parsadaan Harahap, Ketua Divisi SDM, Organisasi, Diklat, dan Litbang KPU RI menegaskan bahwa Satgas PKS bukan sekadar simbol kelembagaan, melainkan wujud keberanian moral untuk melindungi martabat manusia di ruang kerja. “Satgas ini bukan simbol. Ia harus bekerja, mencegah, menangani, dan memulihkan. Tugas kita memastikan sistem ini hidup dalam budaya kerja sehari-hari,” ujarnya di hadapan jajaran KPU se-Jawa Barat. Paparan inspiratif juga disampaikan Dr. Ari Jogaiswara Adipurwawidjana, Ketua Satgas PPKS Universitas Padjadjaran, yang berbagi praktik terbaik dalam membangun ruang aman berbasis budaya empatik dan komunikasi yang memerdekakan. “Pencegahan kekerasan seksual bukan hanya urusan regulasi, tetapi soal budaya keberanian untuk mendengar dan berpihak pada korban,” tegasnya. Sementara itu, Abdullah Sapi’i, Ketua Divisi SDM, Penelitian dan Pengembangan sekaligus Ketua Satgas PKS KPU Jabar, menekankan bahwa langkah KPU Jawa Barat adalah bagian dari reformasi nilai. “Satgas ini lahir bukan dari tekanan, tetapi dari kesadaran. Demokrasi yang berintegritas hanya bisa tumbuh di ruang yang aman dan manusiawi,” ungkapnya. Dari sisi hukum, Aneu Nursifah, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Jabar, menegaskan pentingnya implementasi UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Keputusan KPU Nomor 1341 Tahun 2024 untuk memperkuat pengawasan, penegakan disiplin, dan mekanisme perlindungan korban. Menutup sesi paparan, Kaka Suminta, Sekretaris Jenderal KIPP Indonesia dan Vice Chairman ANFREL, menegaskan pentingnya pengawasan publik dalam menjaga moralitas demokrasi. “Demokrasi yang sehat hanya tumbuh bila lembaga penyelenggara dan masyarakat sipil saling mengingatkan, bukan saling menjaga jarak,” ujarnya. Kegiatan yang dipandu oleh Yunike Puspita, Kepala Bagian Parhumas dan SDM KPU Jabar, berlangsung dinamis dan reflektif. Para peserta dari 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat menyatakan komitmen bersama untuk menjadikan Satgas PKS bukan sekadar dokumen administratif, tetapi gerakan nilai untuk membangun lingkungan kerja yang aman, setara, dan berintegritas. Dari Jawa Barat, KPU memberi teladan bahwa demokrasi sejati tidak hanya diukur dari proses yang jujur dan adil, tetapi juga dari keberanian menjaga kemanusiaan di dalamnya.

Selengkapnya
Jumat, 24 Oktober 2025 17:12
440

Transformasi Tata Kelola Logistik Pemilu

BANDUNG — KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Evaluasi Tata Kelola Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan di Aula Setia Permana hari kedua, Jumat (24/10). Kegiatan ini dihadiri oleh Anggota KPU Republik Indonesia, Yulianto Sudrajat, didampingi Deputi Bidang Administrasi, Suryadi. Turut hadir Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Hari Nazarudin, Ummi Wahyuni, Adie Saputro, serta Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro beserta jajaran Pejabat Manajerial dan Pejabat Fungsional Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam arahannya, Yulianto menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital KPU tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem seperti SIPOL, SIDALIH, atau SIREKAP, tetapi juga oleh tata kelola manajemen yang mampu mengantisipasi risiko, memperkuat budaya kerja kolaboratif, serta menjaga kredibilitas lembaga dan kepercayaan publik. Rapat ini turut menghadirkan narasumber Tenaga Ahli KPU RI Nanang Indra Suyitno, Akademisi Dr. Rafih Sri Wulandari, dan Koordinator Divisi SDM Bawaslu Jabar Fereddy. Nanang menyoroti tantangan logistik seperti keterbatasan waktu dan kondisi geografis, serta menekankan pentingnya penerapan SOP dan sistem multi eselon yang efisien. Sementara itu, dalam peparannya Dr. Rafih Sri Wulandari menilai bahwa pengelolaan logistik Pemilu merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan perencanaan matang. Ia memaparkan empat pilar penting dalam evaluasi logistik—penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian yang harus diperkuat dengan penerapan prinsip manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) serta pemanfaatan teknologi informasi seperti SILOG Kegiatan yang ditutup oleh Hari Nazarudin menghasilkan sejumlah rekomendasi penting, diantaranya penyusunan SOP nasional pengadaan dan distribusi logistik, peningkatan kualitas gudang, serta penguatan koordinasi antara KPU, Bawaslu, penyedia, dan pemerintah daerah. Evaluasi ini menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola logistik untuk pemilu dan pilkada mendatang. Rapat turut dihadiri Ketua, Sekretaris, Operator SILOG dan Staf Umum Logistik KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Selengkapnya