Berita Terkini

Jumat, 10 Oktober 2025 09:04
430

Evaluasi SPIP Sebagai Upaya Berkelanjutan Menuju Tata Kelola Unggul

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Program Membahas Hukum JDIH Seri #6 bertema “Evaluasi Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung SPIP KPU se-Jawa Barat Januari–Agustus 2025” secara hybrid pada Kamis (9/10). Kegiatan dihadiri Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, Kadiv Hukum dan Pengawasan, Aneu Nursifah, Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Sophia Kurniasari Purba, Kasubag Hukum, Hasan Ismail, serta staf Subbag Hukum KPU Jabar. Dalam pembukaan acara melalui saluran zoom meeting, Ahmad Nur Hidayat menegaskan pentingnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai fondasi tata kelola lembaga. “SPIP bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi alat kendali moral dan manajerial yang mencerminkan sistem pengendalian kita berjalan dengan baik. Melalui SPIP, kita menunjukkan pertanggungjawaban lembaga kepada publik dan komitmen untuk terus memperbaiki diri,” ujarnya. Selanjutnya Inspektur Wilayah III Itjen KPU RI, Ferry Syahminan, dalam sambutannya menyampaikan sejumlah catatan penting dari hasil evaluasi SPIP, serta mendorong seluruh satuan kerja untuk terus meningkatkan pemahaman dan ketepatan dalam pelaporan. “Permasalahan yang ada adalah peluang bagi kita untuk berbenah. Kita ingin seluruh satker memahami makna di balik setiap komponen SPIP dan menjadikannya budaya kerja yang baik,” ungkapnya. Dalam forum ini Auditor Ahli Madya Itjen KPU RI, Gusni Yulianti, memaparkan hasil evaluasi pelaporan kartu kendali dan dokumen SPIP. Ia menekankan pentingnya implementasi nyata, bukan hanya kelengkapan dokumen. Kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan hasil evaluasi oleh Tim Evaluator Inspektorat Utama secara interaktif. Menutup acara, Kadiv Hukum dan Pengawasan, Aneu Nursifah, mengapresiasi komitmen seluruh peserta. Ia juga mengingatkan pentingnya ketepatan waktu pelaporan. “Kami harap setiap satker dapat menyelesaikan pelaporan SPIP secara lengkap dan tepat waktu, maksimal tanggal 15 setiap bulan. Ini bagian dari disiplin dan tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Selengkapnya
Rabu, 08 Oktober 2025 19:30
450

Parmas Insight Dorong KPU sebagai Pusat Pengetahuan dan Inovasi Demokrasi

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Parmas Insight Chapter #1 dengan tema “Partisipasi Pilkada 2024: Faktor Pendorong dan Penghambat Partisipasi Pemilih” melalui Zoom Meeting, Rabu (8/10).  Kegiatan dibuka Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, hadir memberikan keynote speech, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas KPU RI, August Mellaz dan turut hadir Ketua Divisi Sosdiklih Parmas KPU Jawa Barat, Hedi Ardia, bersama Kasubag Parmas, Fahmi Kamal.  Dalam sambutannya, Ahmad menegaskan pentingnya adaptivitas, kolaborasi, dan pendidikan pemilih berkelanjutan dalam memperkuat kualitas demokrasi. “Di era disinformasi dan perkembangan kecerdasan buatan, penyelenggara pemilu dituntut adaptif tanpa kehilangan prinsip kejujuran dan keterbukaan. AI bisa meniru suara manusia, tetapi tidak bisa meniru hati yang jujur. Karena itu, teknologi harus tunduk pada etika, bukan sebaliknya,” tegas Ahmad. Ahmad menambahkan, kegiatan Parmas Insight diharapkan menjadi ruang kolaborasi strategis antara KPU, akademisi, masyarakat sipil, dan generasi muda dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi secara substantif. “Kita jadikan Parmas Insight bukan sekadar forum, tetapi gerakan bersama untuk menyalakan kembali semangat adaptif dan kolaboratif dalam demokrasi kita,” ujarnya. Sementara itu, August Mellaz dalam pemaparannya menegaskan dua misi utama KPU Republik Indonesia, yaitu menjadikan KPU sebagai pusat pengetahuan dan kolaborasi multipihak dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Ia menekankan pentingnya membangun basis data, refleksi kritis, serta produk pengetahuan dari pengalaman penyelenggaraan pemilu untuk memperkuat kelembagaan dan profesionalitas KPU. Ia berharap Parmas Insight dapat menjadi ruang evaluasi dan inovasi berkelanjutan, serta memberikan kontribusi penting dalam pembahasan reformasi kebijakan Pemilu 2026 mendatang. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan narasumber oleh Wenti Frihadianti (KPU Kota Bandung), Aprian Wahyudi (KPU Kabupaten Bogor), dan La Media (KPU Kota Cimahi). Para narasumber berbagi pengalaman dan strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Menutup kegiatan, Ketua Divisi Sosdiklih Parmas KPU Jawa Barat, Hedi Ardia, menyampaikan bahwa forum ini menjadi sarana berbagi gagasan dan pengalaman antar penyelenggara pemilu di daerah. “Forum ini tidak hanya menjadi ruang berbagi, tetapi juga mengembangkan strategi pendorong partisipasi masyarakat melalui media sosial,” ungkap Hedi. Kegiatan ini dihadiri Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dan SDM bersama Kepala Subbagian Parmas KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Selengkapnya
Rabu, 08 Oktober 2025 12:51
441

Keragaman Geografis, KPU Provinsi Jawa Barat Terapkan Strategi Distribusi Logistik yang Tepat Sasaran

BANDUNG - Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KPU Provinsi Jawa Barat, Hari Nazarudin membuka kegiatan Knowledge Sharing yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sukabumi melalui Zoom Meeting dan disiarkan langsung di YouTube, Rabu (8/10). Dalam sambutannya, Hari menekankan pentingnya sinergi dan evaluasi bersama dalam pengelolaan logistik Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Ia juga menjelaskan bahwa pengelolaan logistik dilakukan secara terukur dan transparan, meliputi tahap perencanaan, penganggaran, pengadaan, produksi, hingga distribusi. KPU Jawa Barat menggunakan sistem e-katalog dalam proses pengadaan, dengan pembiayaan yang bersumber dari KPU Republik Indonesia untuk Pemilu dan anggaran daerah untuk Pilkada. Beberapa daerah di Jawa Barat juga menerapkan sistem sharing anggaran. Tantangan utama, lanjutnya, terdapat pada aspek pengawasan produksi, ketersediaan gudang penyimpanan, serta kebutuhan sumber daya manusia. “Kondisi geografis Jawa Barat yang beragam, dari perkotaan hingga pesisir, memerlukan strategi distribusi yang tepat sasaran,” ujarnya. Hari menutup sambutannya dengan harapan agar kegiatan Knowledge Sharing ini menjadi ruang berbagi pengalaman dan solusi antar-daerah untuk memperkuat tata kelola logistik kedepannya. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Sekretaris KPU Kabupaten Murung Raya, Fernando, dan Sekretaris KPU Kabupaten Bogor, A. Azhar Hidayatullah, yang membahas praktik tata kelola distribusi logistik di wilayah masing-masing.

Selengkapnya
Senin, 06 Oktober 2025 09:04
617

KPU Jabar Dorong Transformasi Digital

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan apel pagi rutin melalui saluran zoom meeting, pada Senin (6/10). Kegiatan ini dipimpin Ketua Divisi Data dan Informasi, Ummi Wahyuni, dan diikuti jajaran pimpinan serta seluruh pegawai KPU Jawa Barat. Hadir antara lain Ketua Divisi SDM dan Litbang, Abdullah Sapi’i, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Adi Saputro, serta Sekretaris Eko Iswantoro. Petugas apel berasal dari Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik. Dalam amanatnya, Ummi menekankan pentingnya pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari ikhtiar peningkatan kinerja di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat. Ia mengutip salah satu poin dari visi dan misi KPU Republik Indonesia, yakni peningkatan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu. “Pemanfaatan teknologi bukan sekadar alat bantu, tetapi bagian dari upaya berkelanjutan untuk menghasilkan data dan pelayanan yang akurat, transparan, dan efisien,” ujarnya. Ummi juga menyoroti pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang telah dilakukan oleh KPU kabupaten/kota hingga semester ketiga. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan KPU RI dalam memperkuat akurasi data pemilih melalui sistem berbasis digital. Ia mengapresiasi berbagai inovasi yang tengah dikembangkan, seperti sistem pengarsipan elektronik serta aplikasi surat-menyurat digital yang dibuat oleh jajaran sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, langkah ini sejalan dengan visi KPU dalam mewujudkan tata kelola administrasi yang modern, efisien, dan transparan. Selain itu, Ummi mengingatkan pentingnya kolaborasi antar-divisi agar setiap pegawai memahami kebijakan dan program lembaga secara menyeluruh. “Setiap staf perlu mengetahui kebijakan lintas divisi, agar ketika masyarakat bertanya, kita bisa memberikan informasi yang utuh dan komprehensif,” jelasnya.

Selengkapnya
Jumat, 03 Oktober 2025 16:44
585

KPU Jabar Tingkatkan Tertib Administrasi Melalui Penataan Arsip

BANDUNG –  KPU Provinsi Jawa Barat kembali melakukan langkah nyata dalam mewujudkan tata kelola administrasi yang baik melalui kegiatan penataan arsip menuju tertib administrasi, Jumat (3/10).  Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro bersama seluruh jajaran pegawai melakukan proses penataan, memilah arsip aktif dan inaktif berdasarkan retensi, hingga memastikan dokumen tersusun rapih sesuai standar. Kegiatan ini merupakan momentum kebersamaan untuk meningkatkan kualitas penataan administrasi . Arsip sendiri memiliki nilai penting yang tidak sekedar kumpulan kertas atau dokumen, melainkan menyimpan sejarah perjalanan lembaga serta data yang harus dijaga.  Menurut Eko, "Arsip adalah bagian penting dalam tata kelola pendokumentasian berkas administrasi tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, oleh karena itu  perlu dilakukan penataan arsip yang lebih rapih, tertata, efektif dan efisien," ujarnya. Dengan tertib arsip, kinerja optimal dapat tercapai karena setiap informasi terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses ketika dibutuhkan. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan arsip tidak hanya menjaga dokumen, tetapi juga merawat memori lembaga yang akan selalu menjadi referensi dan dasar pijakan kerja di masa mendatang. Kegiatan ini menjadi komitmen KPU Provinsi Jawa Barat dalam menciptakan lingkungan kerja tertib arsip untuk mewujudkan tata kelola administrasi yang lebih baik.

Selengkapnya
Jumat, 03 Oktober 2025 14:29
496

Bangun Budaya Pengawasan Positif Melalui Penguatan SPIP

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat kembali melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #5 dengan tema Pelaporan Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung SPIP, pada Kamis (2/10) secara daring. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah. Dalam sambutannya, Aneu menegaskan bahwa penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bukan hanya menjadi tanggung jawab Divisi Hukum dan Pengawasan, melainkan menjadi kewajiban bersama seluruh divisi. “Laporan SPIP bukan sekadar formalitas, tetapi substansinya harus sesuai dan akurat agar tercapai efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, seluruh divisi perlu memahami isi laporan SPIP,” ujar Aneu Nursifah. Selanjutnya, pengarahan disampaikan oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Sophia Kurniasari Purba. Ia menekankan pentingnya pemahaman detail atas pelaporan kartu kendali untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan serta sejalan dengan visi dan misi kelembagaan. “SPIP adalah tanggung jawab semua bagian. Ke depan, laporan SPIP di Jawa Barat diharapkan dapat diandalkan dan menjadi indikator bahwa pekerjaan kita berjalan dengan baik,” tutur Sophia. Acara dilanjutkan pemaparan materi oleh Tinu Christaning, Auditor Muda Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU RI, yang membawakan sosialisasi mengenai SPIP di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sesi diskusi interaktif dimoderatori oleh Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Hasanuddin Ismail. Kegiatan ditutup oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro. Dalam arahannya, Eko menekankan pentingnya revitalisasi implementasi SPIP di semua jenjang dengan memperhatikan enam aspek utama, yaitu: 1. Kawal implementasi SPIP;  2. APIP merupakan bagian dari Sekretariat Jenderal KPU;  3. APIP mengutamakan pencegahan;  4. Fokus pada audit kinerja;  5. Perbanyak ruang konsultasi untuk Satker; dan  6. APIP harus humanis. Kegiatan ini diikuti oleh pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat, Satuan Tugas SPIP KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, seluruh CPNS KPU Kabupaten/Kota, serta Sobat JDIH.

Selengkapnya