BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat kembali melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #5 dengan tema Pelaporan Kartu Kendali dan Dokumen Pendukung SPIP, pada Kamis (2/10) secara daring.

Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah. Dalam sambutannya, Aneu menegaskan bahwa penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bukan hanya menjadi tanggung jawab Divisi Hukum dan Pengawasan, melainkan menjadi kewajiban bersama seluruh divisi.

“Laporan SPIP bukan sekadar formalitas, tetapi substansinya harus sesuai dan akurat agar tercapai efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, seluruh divisi perlu memahami isi laporan SPIP,” ujar Aneu Nursifah.

Selanjutnya, pengarahan disampaikan oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, Sophia Kurniasari Purba. Ia menekankan pentingnya pemahaman detail atas pelaporan kartu kendali untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan serta sejalan dengan visi dan misi kelembagaan.

“SPIP adalah tanggung jawab semua bagian. Ke depan, laporan SPIP di Jawa Barat diharapkan dapat diandalkan dan menjadi indikator bahwa pekerjaan kita berjalan dengan baik,” tutur Sophia.

Acara dilanjutkan pemaparan materi oleh Tinu Christaning, Auditor Muda Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU RI, yang membawakan sosialisasi mengenai SPIP di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sesi diskusi interaktif dimoderatori oleh Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Hasanuddin Ismail.

Kegiatan ditutup oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro. Dalam arahannya, Eko menekankan pentingnya revitalisasi implementasi SPIP di semua jenjang dengan memperhatikan enam aspek utama, yaitu:

1. Kawal implementasi SPIP; 
2. APIP merupakan bagian dari Sekretariat Jenderal KPU; 
3. APIP mengutamakan pencegahan; 
4. Fokus pada audit kinerja; 
5. Perbanyak ruang konsultasi untuk Satker; dan 
6. APIP harus humanis.

Kegiatan ini diikuti oleh pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat, Satuan Tugas SPIP KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, seluruh CPNS KPU Kabupaten/Kota, serta Sobat JDIH.