Berita Terkini

Sabtu, 23 April 2022 13:25
163

TUJUH HAL PENTING PADA PROSES PENCALONAN BAGI KPU DI JAWA BARAT

Bandung, jabar.kpu.go.id – Kandidasi atau proses pencalonan menjadi topik bahasan pada diskusi lepas ketiga yang diselenggarakan Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Provinsi Jawa Barat. Acara yang diselenggarakan online bersama 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat ini sebagai sarana untuk berbagi pengalaman tentang pencalonan. Dipandu oleh Gemayel Paulus Aruan, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Jawa Barat, Jumat (22/4/22). Sebagai pematik, Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Provinsi Jawa Barat, Endun Abdul Haq menjelaskan pencalonan merupakan tahapan yang dimulai dengan pendaftaran calon anggota legislatif, verifikasi, dan penetapan. Diskusi ini menjadi sarana untuk memahami lebih dalam pencalonan dari segi teknis, alur, mekanisme, dan prosedur. Menurut Endun Abdul Haq ada tujuh hal penting yang harus dipahami oleh penyelenggara pemilu nanti pada saat menghadapi pencalonan. “Kita harus betul-betul memahami setiap proses tahapan pencalonan ini.” katanya. Pertama, pendaftaran calon akan dilaksanakan secara bertingkat dengan waktu yang bersamaan. KPU Republik Indonesia akan melaksanakan tahapan pencalonan pada level nasional. Sementara KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota melaksanakan tahapan pendaftaran setingkatnya. Kedua, waktu untuk pencalonan ini merupakan tahapan yang cukup panjang. Ketiga, pencalonan ialah tahapan yang paling banyak melibatkan banyak hal. Sehingga, memerlukan kesiapan sumber daya manusia. Endun Abdul Haq pada kesempatan yang sama menyebutkan, man power perlu diasah kemampuan pemahaman secara teknis. Karena setiap man power dalam sebuah lembaga semua akan terlibat aktif. Keempat, berkas pada pencalonan ini dipastikan banyak dan perlu ketelitian. Oleh sebab itu, kehati-hatian harus menjadi perhatian. Kelima, sistem yang mengikat pada pencalonan ini harus diikuti dengan cermat. Ada standar operasional prosedur yang perlu dipenuhi. Keenam, menejemen waktu penting untuk dilaksanakan dengan tepat. Setiap proses mempunyai waktunya masing-masing, penyelenggara pemilu mengikuti waktu yang telah ditentukan. Ketujuh, hal yang penting adalah kesiapan KPU. Menejemen resiko juga perlu untuk dipersiapkan dalam meminimalisir permasalahan yang mungkin terjadi. “Diupayakan kita mendekati kesempurnaan pada pelaksanaan pencalonan ini.” ucap Endun Abdul Haq. Acara diskusi ini berlangsung dengan tanya jawab, serta ditutup dengan foto bersama. (Humas KPU Jabar Siho Ed. Ratih/Foto Gugum)

Selengkapnya
Senin, 18 April 2022 23:00
102

PADA KUNKER KOMISI II DPR RI, IDHAM HOLIK BAHAS KEPASTIAN PELAKSANAAN PEMILU

Garut, jabar.kpu.go.id – Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi II Saan Mustopa lakukan kunjungan kerja pada masa reses ke Kabupaten Garut. Pada pertemuan yang bertempat di Pendopo Ruang Pamengkang hadir sekitar 15 Anggota DPR RI itu bahas beberapa kendala yang terjadi di Kabupaten Garut. Agenda pembahasan seperti kependudukan, percepatan pembangunan daerah, pertanahan, sumber daya manusia yaitu ASN dan PPPK, hingga kepastian dan persiapan Pemilu, Senin (18/4/22). Kunjungan kerja yang diikuti pula oleh lembaga negara seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Kementerian Dalam Negeri, BKN, ATR-BPN, Ombudsman, Bawaslu dan KPU. Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Rifqi Ali Mubarok, dan Plt. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Achmad Syaifudin Rahadhian juga turut mengikuti kegiatan yang sama juga dihadiri oleh Anggota KPU RI, Idham Holik. Idham Holik pada kesempatan tersebut menjelaskan diskursus terhadap opini publik tentang Pemilu kini sudah tidak lagi terbelah. Hal tersebut karena ketegasan pemerintah yang menetapkan pelaksanaan Pemilu. Dipastikan Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. “Sudah tidak ada keraguan lagi tentang pelaksanaan Pemilu tahun 2024.” kata Idham Holik. Ia juga memaparkan kunci suksesnya Pemilu adalah partisipasi. Tidak hanya partisipasi pemilih, namun seluruh partisipasi stakeholder Pemilu dan pemerintah berperan menyukseskan Pemilu. Kemudian, Ketua Komisi II DPR RI memastikan persiapan-persiapan yang dilakukan KPU dapat berjalan dengan baik. Ditemui pasca pertemuan, Ia membahas Pemilu tahun 2024 nanti tidak akan ada perubahan dari peraturan perundang-undangan. Beban kerja Pemilu tahun 2024 dapat digambarkan dari Pemilu tahun 2019. “Karena beban kerja berat dan belajar dari Pemilu 2019 banyak menimbulkan korban, maka komponen anggaran Pemilu yang paling besar adalah honor badan ad hoc.” Kata Ketua Komisi II tersebut. (Humas KPU Jabar : Siho Ed.Ratih)

Selengkapnya
Kamis, 14 April 2022 21:12
120

DISKUSI LEPAS KPU PROVINSI JAWA BARAT BAHAS PENDALAMAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI

Bandung, jabar.kpu.go.id – Divisi teknis penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Jawa Barat gelar diskusi lepas yang kedua kalinya. Tema dalam pembahasannya mengenai alokasi kursi dan penataan dapil. Mendalami seputar teknis penyelenggaraan Pemilu dianggap penting untuk mengasah skill dan mempertajam pengetahuan, seperti yang diungkapkan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Endun Abdul Haq, Kamis (14/4/22). Tahapan pertama yang akan dihadapi adalah Pendaftaran, Verifikasi, Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu atau dapat disebut PVP5. Tahapan kedua yaitu penataan alokasi kursi dan penetapan daerah pemilihan. Diungkapkan Endun Abdul Haq tahapan penataan dan penetapan daerah pemilihan akan dilaksanakan selama empat bulan.  Menurutnya juga yang akan menjadi tolak ukur penataan dan penetapan dapil itu ialah DAK2. “Yang akan memengaruhi perubahan alokasi kursi disebuah dapil yaitu pertambahan penduduk.” kata Endun Abdul Haq. Sehingga, perlu dipastikan jumlah penduduk disuatu daerah dengan rinci dan jelas. Pada kesempatan yang sama, Endun Abdul Haq juga menyampaikan bahwa pendalaman dan penyampaian informasi penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu dapat disampaikan sejak sebelum tahapan dimulai. Menurutnya itu baik untuk kanalisasi informasi dan merencanakan tahapan.  “Divisi teknis itu harus belajar lebih dini untuk well prepared tahapan tentu dengan collective collegial. Semua tahapan harus berhasil.” lanjutnya. Pada diskusi lepas ini berjalan dengan bahasan mendalam setiap KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. (Humas KPU Jabar Siho Ed. Ratih)

Selengkapnya
Selasa, 12 April 2022 21:30
223

SAMBUT ANGGOTA KPU REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2022 – 2027

Bandung, jabar.kpu.go.id – Pasca resmi dilantik Presiden Republik Indonesia, tujuh anggota KPU RI Periode 2022 hingga 2027 beserta seluruh  Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh  maupun KPU/KIP Kabupaten/Kota se-Indonesia ikuti apel penerimaan Anggota KPU RI. Acara dilaksanakan secara daring yang disiarkan langsung dari KPU RI. Jajaran Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat mengikuti acara di Aula Setia Permana, Selasa (12/4/22). Pada awal acara, Anggota KPU RI periode 2022 – 2027 disambut oleh Sekretaris Jenderal KPU RI beserta jajaran Deputi di lingkungan Sekretariat KPU RI. Hadir pula Ketua dan Anggota KPU RI periode 2017 sampai dengan 2022 dan Sekretaris Jenderal KPU RI bertindak sebagai pembina upacara pada kesempatan itu. Dalam rangka penguatan soliditas organisasi, disampaikan pada amanat pembina upacara, Sekjen KPU RI Bernard Dermawan Sutrisno menjelaskan ada empat hal penting pada momentum strategis ini yaitu pertama di bulan suci Ramadhan bagi umat muslim senantiasa selalu meningkatkan iman dan takwa untuk beribadah maupun menerapkannya dalam bekerja, kemudian untuk non muslim toleransi antar sesama agama juga harus diterapkan dalam pekerjaan. Kedua, Sekretaris Jenderal KPU RI itu mengajak untuk menjaga kode etik penyelenggara Pemilu maupun kode etik sebagai ASN di lingkungan Sekretariat KPU. Ketiga, menjalankan keputusan secara hirarkis dan bersama-sama dari setiap tingkatan agar penerapan kebijakan di KPU dapat berjalan selaras. Keempat, pelaksanaan tugas-tugas secara teknis maupun anggaran dapat dilaksanakan dengan membangun soliditas yang kuat dalam penyelenggaraan Pemilu dan pemilihan serentak nasional tahun 2024 nanti. Setelah apel selesai acara dilanjutkan dengan serah terima jabatan Ketua dan Anggota KPU RI periode 2022 – 2027 bertempat di lantai 2 gedung KPU RI. Mengawali acara, Ketua dan Anggota KPU RI periode 2017 – 2022 menyerahkan buku memori jabatan kepada Ketua dan Anggota KPU RI yang baru. Hasyim Asyari terpilih sebagai Ketua KPU RI yang menjabat untuk periode 2022 hingga 2027. Terpilihnya Hasyim Asyari sebagai Ketua KPU RI menurut Ilham Saputra menjadi penyambung estafet kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. “Tentunya pak Hasyim Asyari paham betul terkait dinamika-dinamika yang muncul entah itu dalam konteks teknis, SDM, dan lain sebagainya. Ambil yang baik dan tentu dikubur yang buruknya.” kata Ketua KPU RI Periode 2021 hingga 2022 ini pada sambutan acara tersebut. Acara ditutup dengan konferensi pers bersama Ketua dan Anggota KPU RI yang baru. (Humas KPU Jabar Siho Ed. Ratih)

Selengkapnya
Jumat, 08 April 2022 16:55
318

PERSIAPKAN TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN DIVISI TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU KPU PROVINSI JAWA BARAT LAKUKAN DISKUSI LEPAS

Bandung, jabar.kpu.go.id – Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi Jawa Barat gelar diskusi lepas membahas persiapan tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tahun 2024. Diskusi ini dipimpin oleh Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Endun Abdul Haq. Acara diskusi dilaksanakan daring dengan 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, Jumat (8/4/22). Prinsip yang harus dipegang oleh Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu dalam menghadapi dinamika dan tantangan yang akan terjadi nanti adalah siap menghadapinya, seperti itu yang digambarkan Endun Abdul Haq. Upaya-upaya untuk meminimalisir dinamika yaitu harus well prepared, well informed and well educated. Endun juga menekankan bahwa berbagi informasi dan koordinasi menjadi kunci mempersiapkan tahapan nanti. “Disatu sisi Jawa Barat mempunyai wilayah paling luas dan jumlah penduduk paling banyak, hal ini dapat menguntungkan pelaksanaan Pemilihan nanti, namun disatu sisi kita harus siap menghadapi dinamika yang bisa saja nanti terjadi.” katanya. Namun, Endun Abdul Haq optimis pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan di Jawa Barat akan berjalan dengan lancar. Menurutnya hambatan ialah challenge yang harus dihadapi. Kesempatan yang sama, diskusi membahas tahapan pendaftaran partai politik yang diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang. “Jantungnya tahapan Pemilu berada di Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu.” ujarnya. Tugas KPU Provinsi menjadi katalisator KPU Kabupaten/Kota, Endun juga menjelaskan sinergi KPU Provinsi Jawa Barat dengan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat harus semakin diperkuat. Kemudian, selain mempersiapkan tahapan menurut Endun Abdul Haq memperkuat mainpower juga saat ini menjadi sesuatu hal yang penting. Pada penutupan acara dijelaskan, diskusi yang dilaksanakan KPU Provinsi Jawa Barat ini menurutnya menjadi cara untuk KPU Provinsi memfasilitasi KPU Kabupaten/Kota. (Humas KPU Jabar Siho Ed. Ratih/foto Gugum)

Selengkapnya
Jumat, 08 April 2022 16:39
810

KPU PROVINSI JAWA BARAT SIAP MENGHADAPI PERSIAPAN TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Bandung, jabar.kpu.go.id - KPU Provinsi Jawa Barat gelar Rapat Koordinasi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat bersama 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Acara digelar secara daring dan luring di Aula Setia Permana KPU Provinsi Jawa Barat. Turut hadir perwakilan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Barat. Acara membahas persiapan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Jawa Barat tahun 2024 nanti, Kamis (7/4/22).   Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok membuka dengan mengapresiasi kinerja KPU Provinsi Jawa Barat yang mendapat penghargaan peringkat kedua atas penyelenggaraan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) oleh KPU RI. Beliau juga mengungkapkan bahwa tahun 2022 merupakan momentum untuk mempersiapkan Pemilu dan Pemilihan Serentak di Jawa Barat. Oleh sebab itu, rakor ini sebagai agenda mengetahui bersama apa saja yang harus dipersiapkan oleh KPU Kabupaten dan Kota. Rifqi juga menyampaikan bahwa KPU Provinsi Jawa Barat harus melanjutkan program apa saja yang sudah ada dan bisa dijalankan dari sekarang dan menyusun program baru yang akan dilaksanakan untuk memulai tahapan di tahun ini.   Pada kesempatan yang sama, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu Endun Abdul Haq menyampaikan persiapan secara teknis. Ia memulai mencoba untuk memotivasi Ketua Divisi Sosparmas KPU Kabupaten/Kota yang hadir agar mempersiapkan kinerja terbaik saat pelaksanaan tahapan nanti berlangsung.   “Jawa Barat akan menjadi surga penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, daerah terbaik dilihat dari demografis warga Jawa Barat yang cukup heterogen di semua usia.” Ujarnya. Ia menyatakan bahwa tahapan awal yang akan dihadapi KPU Provinsi Jawa Barat diantaranya adalah pendataan peserta Pemilu, Penentuan Daerah Pemilihan, dan Pendaftaran calon dari partai-partai yang ada. Endun menegaskan persiapan KPU Jawa Barat sudah sampai tahap siap di eksekusi dan secara kemampuan KPU Kota dan Kabupaten tidak ada selisih kesanggupan (handicap) dalam pengelolaan.   Selanjutnya, arahan yang diberikan oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Reza Alwan Sovnidar menyampaikan bahwa KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota harus memperkuat solidaritas internal dan eksternal juga membangun koordinasi baik internal maupun eksternal.   Selain itu, bidang Sumber Daya Manusia KPU juga harus semakin diperkuat menjelang tahapan. Seperti yang diungkapkan Undang Suryatna Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Barat yang juga hadir pada kesempatan itu. Undang mengungkap bahwa KPU Provinsi Jawa Barat akan kembali menata sumber daya manusia hingga semua KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat hingga memiliki sdm yang cukup dalam menghadapi tahapan, begitu pula dengan badan ad-hoc yang harus dipersiapkan nanti.   Acara inti rapat koordinasi ini adalah penyampaian strategi sosialisasi dan publikasi menjelang tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Hadir Ketua Divisi Sosparmas KPU Provinsi Jawa Barat, Idham Holik yang menghimbau KPU Kabupaten/Kota untuk mempersiapkan tahapan dengan memajukan budaya literasi masyarakat. Idham juga berharap pendidikan pemilih yang dibentuk KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota se- Jawa Barat akan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat melalui rumah pintar pemilu. Selain itu Ia menyampaikan bahwa momentum Pemilu Tahun 2024 berbarengan dengan momentum 25 tahun reformasi. Untuk itu, KPU sebagai penyelenggara harus mempersiapkan citra dan reputasi yang baik untuk hadir di publik demi menarik kepercayaan khalayak khususnya pemilih. Beberapa program awal yang akan dilaksanakan berupa sosialisasi ke lembaga pendidikan seperti SMA sederajat dan Pendidikan Tinggi.   Pada acara itu juga dilaksanakan momen pelepasan Idham Holik sebagai Anggota KPU Provinsi Jawa Barat. Banyak harapan-harapan, kesan, dan pesan diungkapkan untuk Idham sebagai calon Komisioner KPU RI. (Rhoby Ed.Siho disunting oleh Ratih)

Selengkapnya