Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melakukan kunjungan kerja ke Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Selasa, (21/09/2021). Kunjungan tersebut terkait dengan diskusi bertemakan mengawal efektivitas dan efisiensi keserentakan Pemilu 2024 mendatang.

Rombongan yang dipimpin Suryadarma tersebtu diterima Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Rifqi Alimubarok. Ia didampingi dua komisioner lainnya, yakni Ketua Divisi Program dan Data Titik Nurhayati dan Ketua Divisi SDM, Undang Suriatna. 

Dalam sambutan pembukaan, Rifqi Alimubarok mengatakan, pembahasan tentang efektivitas dan efisiensi keserentakan pemilu 2024 mendatang cukup penting. Pasalnya berkaca pada pemilua 2019, yang banyak memunculkan sejumlah masalah. Paling tidak, pada pemilu 2024 tidak terjadi seperti di pemilu 2019 lalu.

“Mungkin masih terekam sejumlah masalah pada pemilu 2019, seperti banyaknya petuga yang meninggal, adanya ketidaktepatan distribusi logistik dan banyak lagi. Kita berharap semoga tidak terjai lagi di pemilu nanti,” kata Rifqi Alimubarok.

Terkait persiapan pemilu dan pemilihan 2024, mendapat tanggapan dari Kabag Hubungan Antar Lembaga KPU RI, Dohardo Pakpahan. Ia memastikan, pemilu tetap akan berlangsung pada tahun 2024. Namun untuk kepastian tanggal pelaksanaan masih akan dilihat tanggal dan bulan pelaksanaan yang pasti. Lebih jauh ia mengatakan, jika persoalan yang muncul 

Sementara itu, pimpinan rombongan PKAKN Badan Keahlian Sekjen DPR-RI, Suryadarma menyampaikan beberapa poin tentang pemilu dan pemilihan 2024 mendatang. Ia mengaku telah melakukan diskusi dengan sejumlah daerah. PKAKN mengumpulkan aspirasi dan masukan dari penyelenggara terkait keserentakan yang dikaitkan dengan efektivitas dan efisiensi. 

“Misi utama kami adalah efisiensi anggara tapi tidak mengurangi efektivitas penyelenggaraan. Walau jika dilihat, memang anggaran yang dibutuhkan pasti besar,” kata Suryadarma.

Ia juga mengaku sependapat dengan Ketua KPU Jawa Barat, Rifqi Alimubarok. Yakni jika di Pemilu 2019 memang memiliki beban pekerjaannya sangat banyak. Ia berharap, agar persoalan dan dinamika Pemilu 2019 bisa dikurangi di Pemilu selanjutnya. 

Masih seputar anggaran pemilu, mengemuka persoalan tentang perbedaaan anggaran pemilu 2019 dengan pemilihan serentak 2020. Namun anggota KPU Jabar, Titik Nurhayati langsung menjelaskan, bahwa yang membuat anggaran pemilihan serentak 2020 membengkak karena faktor pandemic Covid-19. “Di pemilihan 2020, ada penambahan anggaran karena pemilihan berlangsung dalam masa pandemi sehingga pemberlakuan prokes yang ketat,” jawab Titik. 

Dengan demikian, tim PKAKN akan menampung aspirasi dari KPU jabar tersebut. Tim PKAKN mengaku ragu dan sulit melaksanakan efisiensi jika melihat kompleksitas pemilu dan pemilihan 2024 mendatang. “nanti akan kami bahas dan akan kami sampaikan ke DPR soal diskusi ini,” tutup Suryadarma. (Hani/Ed-Dien)