Opini

Rabu, 11 Juni 2025 17:23
1406

Refleksi Etik Penyelenggara Pemilu Tahun 2024: Pembelajaran untuk KPU Jawa Barat

Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 menjadi titik evaluatif krusial bagi seluruh elemen penyelenggara pemilu, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan data Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), hingga 10 Juni 2025, terdapat 952 pengaduan etik yang masuk, dengan 1.596 orang teradu, menunjukkan adanya tantangan serius dalam menjamin profesionalitas, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu. Isu yang paling banyak muncul meliputi verifikasi peserta pemilu, pencalonan legislatif dan eksekutif, hingga pelanggaran etik dalam tahapan non-pemilu. Khusus untuk wilayah Jawa Barat, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam paparan DKPP, besarnya beban administratif, kompleksitas geografis dan demografis, serta dinamika politik yang tinggi menjadikan KPU Jawa Barat sebagai entitas yang perlu mencermati pola-pola pelanggaran etik secara seksama. Refleksi etik penting diarahkan pada tiga aspek utama. Pertama, kapasitas kelembagaan dan integritas personal. Banyak pelanggaran muncul karena rendahnya pemahaman regulasi dan lemahnya kepatuhan terhadap prinsip imparsialitas. Untuk itu, perlu dilakukan penguatan pendidikan etik berkelanjutan, khususnya bagi jajaran adhoc maupun ASN di lingkungan sekretariat KPU. Kedua, aspek transparansi dan akuntabilitas proses pengambilan keputusan. Beberapa pelanggaran terjadi akibat manipulasi dokumen, kesalahan dalam pencalonan, dan ketidakpatuhan terhadap putusan peradilan. KPU Jawa Barat perlu mendorong sistem pengawasan internal yang ketat dan mekanisme pelaporan yang adaptif. Ketiga, kemandirian kelembagaan dalam menghadapi tekanan politik dan konflik kepentingan. Peningkatan jumlah perkara di DKPP yang berasal dari tahapan non-teknis menunjukkan bahwa intervensi terhadap penyelenggara semakin subtil namun sistematis. Oleh karenanya, penguatan integritas kolektif dan budaya organisasi yang berlandaskan etika menjadi keharusan. Pembelajaran dari refleksi etik tahun 2024 ini harus menjadi landasan reformasi kelembagaan KPU Jawa Barat, baik dalam pembinaan SDM, manajemen risiko, maupun perumusan SOP berbasis prinsip keadilan elektoral. Dengan demikian, KPU tidak hanya menjalankan mandat teknis, namun juga menjaga marwah demokrasi yang kredibel dan bermartabat.

Selengkapnya
Kamis, 05 Juni 2025 20:27
471

KPU dan Gen Z

KPU dan Gen Z? Apa aku salah baca? Tentu tidak. Saat ini, KPU atau Komisi Pemilihan Umum dihadapkan dengan challenge sekaligus peluang dalam menyelenggarakan pemilihan umum di tahun-tahun mendatang. Gen Z, yang lahir pada rentang tahun lahir pada 1997 hingga 2012, akan menjadi salah satu penyumbang terbanyak dari DPT (Daftar Pemilih Tetap) selain kelompok milenial, pada event Pemilu di periode selanjutnya, yakni di tahun 2029 mendatang. Diperkirakan gen z dan milenial akan menjadi penyumbang  suara lebih dari 60% dari total pemilih. Dominasi ini membuat KPU harus beradaptasi dengan karakteristik ala sang digital native, gen z. Sosialisasi melalui media sosial, aplikasi mobile, dan platform digital lainnya bisa digunakan menjadi strategi utama dalam rangka mengedukasi dan merangkul generasi yang sedang bertumbuh tinggi ini secara jumlah perorangan. Namun, tantangannya adalah, masih banyak pemilih muda yang cenderung apatis terhadap partai politik, apalagi pasangan calon yang diusung dari partai-partai politik tersebut. Meski demikian, generasi muda ini atau gen z yang dikenal memiliki skeptisisme dan rasa penasaran yang tinggi, memiliki potensi besar sebagai agen perubahan politik. Dengan pendekatan yang tepat, seperti mendorong tiap pasangan calon dalam masa kampanye, mengusung kampanye berbasis nilai/value. Lalu, ditambah transparansi, tentu akan menambah partisipasi aktif di kalangan gen z. Jika melihat peluang tersebut, KPU diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi melalui keterlibatan mereka.  

Selengkapnya
Kamis, 05 Juni 2025 20:24
218

Menanamkan Nilai Profesionalisme Sejak Awal

Menumbuhkan sikap profesional sejak dini adalah langkah yang sangat penting, khususnya di lingkungan kerja yang berhubungan dengan pelayanan publik seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU). Profesionalisme bukanlah sesuatu yang muncul secara instan, melainkan hasil dari proses panjang yang melibatkan pembiasaan sikap, laperilaku, dan penanaman nilai-nilai fundamental sejak seseorang mulai menjalankan tugas. “Semakin awal nilai-nilai tersebut dikenalkan dan diterapkan, semakin kokoh fondasi yang terbentuk untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab dengan penuh integritas dan konsistensi.” Salah satu pilar utama dari profesionalisme adalah kedisiplinan. Hadir tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu yang telah ditetapkan, serta mematuhi peraturan yang berlaku, tidak hanya merupakan kewajiban, tetapi juga menunjukkan rasa hormat terhadap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan. Kedisiplinan juga mencerminkan jati diri dan karakter seseorang. Karakter yang kuat akan sangat berpengaruh terhadap integritas dan kredibilitas sebagai seorang profesional. Selain itu, rasa tanggung jawab juga merupakan aspek penting dari sikap profesional. Bekerja di KPU tidak hanya berurusan dengan pekerjaan administratif semata, tetapi juga berkaitan erat dengan menjaga dan mempertahankan kepercayaan publik. Setiap pekerjaan dan keputusan yang diambil berdampak langsung terhadap proses demokrasi yang berlangsung. “Oleh karena itu, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi akan mendorong seseorang untuk tidak hanya fokus pada pencapaian pribadi, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi institusi dan masyarakat secara luas.” Tak kalah penting, etika kerja adalah elemen yang menyempurnakan profesionalisme. Bekerja secara jujur, saling menghargai antar rekan kerja, serta menjaga perilaku dalam lingkungan kerja merupakan wujud nyata dari etika profesional. Dalam lembaga publik seperti KPU, menjunjung tinggi etika kerja menjadi kunci dalam membangun kepercayaan masyarakat dan menciptakan budaya organisasi yang sehat serta berintegritas.

Selengkapnya
Kamis, 05 Juni 2025 20:20
124

Membangun Profesionalisme Sejak Dini di KPU Jawa Barat

Dari orientasi tugas yang telah dilaksanakan di KPU Provinsi Jawa Barat, kami Calon Pegawai Negeri Sipil menyadari bahwa disiplin, tanggung jawab dan etos kerja sangat penting di lembaga independen ini. Materi mengenai nilai dasar ASN dan kode etik penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil bukan hanya sekedar wacana tapi harus menjadi napas dalam setiap tindakan. Dari para senior dan bapak ibu pimpinan kami belajar banyak, kami dirangkul, diayomi, dididik dan ditempa. Kertas kosong itu mulai ada goresan-goresan tinta, perlahan semoga nanti terisi penuh dengan motivasi dan wawasan dari para pengabdi berpengalaman. Orientasi telah menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab dari sejak hari pertama kami bertugas. Orientasi memupuk kebersamaan dan kekeluargaan kami, walaupun terbentang dari 38 provinsi terpisah jarak dan waktu, kami tetap satu keluarga, satu tujuan, sang penyelenggara pemilu. Kami wajah-wajah baru dari berbagai daerah, berbagai usia, bertujuan sama: ingin belajar, ingin berkontribusi, ingin tumbuh dan berkembang bersama lembaga ini. Integritas dan netralitas disandang di Pundak, disiplin dan profesionalisme bukan semata urusan pekerjaan tapi bentuk sebuah pengabdian. Etika dan etos kerja pun tak kalah penting, etika menjadi penuntun dari godaan politik kepentingan agar kami dapat selalu bersifat netral tidak memanipulasi data, tidak menyalahgunakan wewenang, menjaga suara rakyat, berjanji pada bangsa. Etos kerja tidak lahir dari aturan, ia ada di dalam jiwa dipupuk kepada kami sejak awal agar  tertanam di sanubari bahwa pekerjaan ini bukan hanya datang lalu pulang, pekerjaan ini diemban dengan kesadaran diri, dilaksanakan dengan sungguh sungguh, diselesaikan pakai hati untuk masa depan negeri ini. KPU bukan hanya mengurus logistik dan jadwal. Ia menjaga kepercayaan, menjamin setiap warga negara punya kesempatan yang sama untuk bersuara, dari kota besar hingga pelosok terpencil. Dalam diam, KPU hadir mengawal setiap tahap dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai pulau Rote. Penjaga suara rakyat, suara yang mungkin dianggap remeh tapi sesungguhnya dari suara itulah masa depan bangsa ini dibentuk, ada tanggung jawab besar disana, ada kepercayaan kepada kami sang penyelenggara, demi masa depan bangsa, demi tanah air yang jaya.

Selengkapnya
Kamis, 05 Juni 2025 16:30
278

Menjadi ASN KPU: Tanggung Jawab, Tantangan, dan Tekad Kami

Mendapat panggilan ‘pengabdian’ kerap menjadi alasan utama Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk akhirnya memilih jalan menjadi pelayan rakyat. Dengan menanggalkan kepentingan pribadi maupun golongan dan mengutamakan kepentingan rakyat, mencerminkan bahwa ASN bukan sekadar sebuah profesi, tetapi sebagai bentuk pengabdian rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia. Keadaan inilah yang menunjukkan bahwa ASN erat kaitannya dengan demokrasi di Indonesia. Adapun demokrasi bukan merupakan alat politik atau instrumen elit dalam mendapatkan kekuasaan, melainkan sebuah kedaulatan yang dimiliki rakyat untuk menentukan arah masa depan bangsa. Komisi Pemilihan Umum (KPU) hadir sebagai pencetak sejarah demokrasi di Indonesia. Tanpa KPU, demokrasi di Indonesia akan pincang dan kepercayaan publik akan runtuh. KPU bertugas sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum (Pemilu) di setiap periodenya dari Pemilihan Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kab/Kota), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, hingga Bupati dan Wakil Bupati.  Tidak hanya bertanggung jawab secara teknis, KPU juga berperan menjaga marwah demokrasi dan legitimasi rakyat. ASN KPU bertekad menjaga nilai-nilai yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (BerAKHLAK) yang berlandaskan profesionalisme, integritas, dan transparan. Tentunya partisipasi aktif dari rakyat menjadi poin penting demi terciptanya Pemilu yang adil dan bermartabat. Kualitas dari Pemilu pun akan berbanding lurus dengan citra demokrasi Indonesia di mata internasional. Lagu “Bagimu Negeri” karya Kusbini yang bergema di Aula Gedung Jalan Garut Nomor 11 kemarin bukan sekadar syair patriotik, tetapi lagu tersebut juga berhasil menjadi momentum untuk kami, CPNS Provinsi Jawa Barat 2024, menyatukan tekad dan semangat dalam menjalankan tugas menjadi ASN KPU kedepannya.  Dengan ini, perjalanan kami dalam mengukir sejarah demokrasi di Indonesia pun telah dimulai.  

Selengkapnya
Kamis, 05 Juni 2025 16:28
249

Membangun Profesional Sejak Dini di KPU Jawa Barat

Menjadi bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menandakan siap untuk menanamkan sikap profesional dalam diri sejak awal. Membangun profesional sejak dini bukan sekedar pilihan, melainkan pondasi penting dalam menciptakan lembaga yang kredibel dan berintegritas. Nilai-nilai seperti disiplin, tanggung jawab dan etika bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi justru menjadi  dasar dalam setiap langkah dan keputusan kerja yang dilakukan. Orientasi tugas atau penugasan awal sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah momen strategis untuk menanamkan budaya kerja profesional. Disiplin waktu merupakan contoh kecil dalam upaya menanamkan budaya kerja profesional. Disiplin bukan hanya sekedar datang tepat waktu, tetapi disiplin mencerminkan komitmen terhadap proses demokrasi yang tertib dan terstruktur. Dengan membangun budaya disiplin dapat menjadi penentu kelancaran pada tahapan pemilu nanti. Bukan hanya tentang disiplin, tanggung jawab juga menjadi salah satu nilai yang perlu ditanamkan. Tanggung jawab bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas dengan baik, melainkan menjaga kepercayaan publik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai dengan yang disampaikan salah satu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat dalam pengenalan dan orientasi tugas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Kesalahan kecil dalam data atau prosedur bisa berdampak luas dalam kepercayaan masyarakat terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Tak kalah penting dari disiplin dan tanggung jawab, terdapat etika kerja yang perlu ditanamkan juga untuk membangun budaya kerja yang profesional. Sebagai bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu dijaga dalam etika kerja dimana kita harus netralitas, kejujuran dan sikap profesional dalam berinteraksi dengan peserta pemilu. Di tengah tantangan era digital dan derasnya informasi, etika kerja juga menjadi filter penting dalam penyebaran berita hoaks. Dengan menanamkan etika kerja yang baik dapat memperkuat kepercayaan publik dan mempertegas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang independen dan terpercaya.  Oleh karena itu untuk membangun kerja profesional perlu ditetapkan sejak dini dengan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab dan etika kerja untuk menciptakan pemilu yang berintegritas dan partisipatif.  

Selengkapnya