Berita Terkini

Rabu, 10 September 2025 20:17
425

KPU Jabar Fokus Perbaikan Standar Produk Hukum JDIH

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program Membahas Hukum (MH) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat sesi 2. Rabu (10/9/2025). Kegiatan rutin yang berlangsung setiap Rabu ini, bertujuan untuk meningkatkan skill dan silaturahmi, sekaligus menjadi wadah diskusi bagi permasalahan yang ada di KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Kegiatan dipimpin oleh Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Hasanuddin Ismail, Turut hadir Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah, Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Barat, Abdullah Sapi'i, dan Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Sophia Kurniasari Purba secara daring, serta diikuti seluruh jajaran Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Dalam sesi pengarahan Abdullah Sapi'i menyampaikan "Kegiatan kali ini berfokus pada pengecekan standar teknis JDIH KPU Kabupaten/Kota. Sangat penting memastikan semua produk hukum yang belum terunggah agar segera diunggah". Aneu juga berpesan "Bahwa hukum adalah jantung dari penyelenggaraan pemilu. Perbaikan institusi harus terus dilakukan, termasuk mengatasi isu hukum terkini". Sophia juga menambahkan "kegiatan ini berfungsi sebagai pemantauan untuk memastikan terpenuhinya standar minimal JDIH di setiap satuan kerja".

Selengkapnya
Rabu, 10 September 2025 19:40
675

Sinergi Pasca Pemilu dan Pilkada 2024, KPU Jabar Hadir di KPU Kota Tasikmalaya

TASIKMALAYA — Dalam rangka memperkuat koordinasi kelembagaan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, melaksanakan kunjungan kerja ke KPU Kota Tasikmalaya pada Rabu (10/9/2025). Pada kesempatan tersebut, beliau didampingi oleh Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Sutrisno, serta Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik, Tarsono. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda rutin KPU Jawa Barat untuk mempererat komunikasi dan memastikan kesiapan kelembagaan di tingkat kabupaten/kota pasca-Pemilu 2024. Kedatangannya disambut langsung oleh Ketua KPU, Asep Rismawan, Sekretaris, Wahyu Herlambang bersama jajaran Sekretariat KPU Kota Tasikmalaya. Dalam pertemuan tersebut, Ketua KPU Kota Tasikmalaya memaparkan gambaran umum mengenai kondisi kelembagaan serta pelaksanaan tugas di wilayahnya. Ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan lancar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak menimbulkan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK). Lebih lanjut, Asep menyampaikan bahwa Pasca Pemilu dan Pilkada 2024, KPU Kota Tasikmalaya tetap fokus melaksanakan program prioritas sebagaimana arahan KPU RI. Program tersebut mencakup pendidikan politik dan pemilih, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia kelembagaan. Untuk mendukung program tersebut, KPU Kota Tasikmalaya secara konsisten menggelar kegiatan Kajian Rutin Rabu (KRR) serta membangun kerja sama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi, dan komunitas masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pemilu. Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan sinergi antara KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kota Tasikmalaya semakin erat, sehingga mampu memperkuat kelembagaan penyelenggara pemilu di daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Selengkapnya
Selasa, 09 September 2025 23:36
298

KPU Provinsi Jawa Barat Perkuat Sinergi dengan KPU Kabupaten Garut

GARUT — Dalam upaya memperkuat koordinasi dan meningkatkan kualitas kelembagaan, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, didampingi Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Sutrisno, serta Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik, Tarsono melaksanakan kunjungan kerja ke KPU Kabupaten Garut pada Selasa petang (9/9/2025).  Kedatangan Sekretaris KPU Jawa Barat disambut langsung oleh Ketua KPU, Faiz Burhan, Sekretaris, Asep Budianto, bersama seluruh jajaran kesekretariatan KPU Kabupaten Garut. Dalam sambutannya, Asep Budianto menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang dilakukan Sekretaris KPU Jawa Barat, sekaligus memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi KPU Kabupaten Garut, khususnya terkait ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Wilujeng sumping di Kabupaten Garut. Kami berterima kasih atas kunjungan Bapak Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat. Dengan wilayah Garut yang sangat luas, diperlukan SDM yang benar-benar kompeten dan mumpuni agar pasca Pemilu dan Pilkada 2024 tetap berjalan maksimal. Untuk itu, kami mohon arahannya dari KPU Provinsi,” ujar Asep. Menanggapi hal tersebut, Eko Iswantoro menegaskan bahwa penguatan kelembagaan menjadi fokus utama KPU Jawa Barat dalam menghadapi agenda demokrasi berikutnya. Ia menekankan pentingnya penataan SDM yang berintegritas di seluruh jajaran, baik ASN, CPNS, maupun PPPK, agar senantiasa menjaga nama baik lembaga, meningkatkan profesionalisme, serta menjunjung tinggi prinsip netralitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. “Kunjungan ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi juga bagian dari evaluasi bersama agar penyelenggaraan pemilu ke depan berjalan lebih baik. Kesiapan SDM, sarana prasarana, dan koordinasi antar-lembaga menjadi kunci sukses kita bersama,” jelas Eko. Eko juga menyoroti pentingnya komunikasi efektif dan relasi psikologis yang sehat antara pimpinan, ketua, anggota, sekretaris, dan seluruh kesekretariatan. Menurutnya, hubungan internal yang solid akan memperkuat kinerja kelembagaan secara keseluruhan. Selain itu, Eko menekankan perlunya pengelolaan kearsipan yang tertib sebagai bentuk penataan dokumen kepemiluan yang lebih baik. Ia mengimbau jajaran KPU Kabupaten Garut untuk segera merapikan dokumen penting lainnya. Pertemuan ini juga dimanfaatkan sebagai ajang berbagi pengalaman dan evaluasi penyelenggaraan pemilu sebelumnya, sekaligus membahas langkah-langkah strategis menghadapi agenda demokrasi berikutnya. Dengan adanya kunjungan ini, KPU Jawa Barat berharap hubungan kelembagaan dengan KPU Kabupaten Garut semakin solid. Sinergi yang kuat diharapkan mampu memastikan seluruh proses demokrasi di tingkat daerah berjalan efektif, transparan, dan profesional.

Selengkapnya
Senin, 08 September 2025 14:28
684

KPU Gandeng KPK Tanamkan Budaya Antikorupsi di Lingkungan Penyelenggara Pemilu

BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mengikuti Sosialisasi Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi yang digelar KPU RI bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (8/9/2025). Kegiatan utama berlangsung di Jakarta, sementara KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia mengikuti secara daring. Sementara dari KPU Jawa Barat  Ketua, Anggota, Sekretaris, dan jajaran sekretariat mengikuti kegiatan bersama di Aula KPU Provinsi Jawa Barat. Acara dibuka secara resmi oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, yang menegaskan bahwa korupsi yang sistematis dapat merusak stabilitas, ekonomi, dan kepercayaan publik. Karena itu, jajaran KPU harus menolak segala bentuk gratifikasi. Afifuddin menekankan bahwa sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk mengingatkan kembali seluruh jajaran KPU agar waspada terhadap potensi korupsi. “Kita tidak hanya dituntut memahami aturan, tetapi juga membangun budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang bersih,” ujarnya. Ia juga menyoroti capaian Indeks Pencegahan Korupsi KPU pada 2024 yang berada di angka 71, lebih rendah dari rata-rata nasional 79. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan untuk memperkuat integritas, profesionalisme, serta tata kelola kelembagaan. “Budaya antikorupsi harus melekat dalam setiap langkah penyelenggaraan pemilu, mulai dari pengelolaan keuangan, pengadaan, hingga pelayanan publik,” tambahnya. Sementara itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menekankan pentingnya penanaman budaya antikorupsi dan pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU sebagai kunci membangun integritas kelembagaan. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh jajaran KPU semakin memahami regulasi pencegahan gratifikasi serta mampu menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.

Selengkapnya
Senin, 08 September 2025 09:26
318

Tingkatkan Kinerja Optimal KPU Jadi Kunci Kepercayaan Publik

BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat melaksanakan apel pagi rutin pada Senin (8/9/2025) secara daring. Apel diikuti oleh anggota KPU, Kadiv SDM dan Litbang, Abdullah Sapi'i, pejabat struktural, pejabat fungsional, serta pegawai di lingkungan KPU Jawa Barat. Bertindak sebagai pembina apel, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jawa Barat, Adie Saputro, sementara petugas apel berasal dari jajaran Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik. Dalam arahannya, Adie menekankan pentingnya meningkatkan disiplin, integritas, profesionalitas, dan kemandirian sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada mendatang. Menurutnya, KPU Jawa Barat memiliki peran strategis sebagai penyelenggara demokrasi di tingkat daerah sehingga kualitas kinerja lembaga harus terus ditingkatkan. “Kita harus terus mengasah sikap disiplin, menjaga integritas, dan meningkatkan profesionalitas. Dengan begitu, penyelenggaraan pemilu dan pilkada ke depan dapat berjalan dengan lebih baik,” ujar Adie. Adie juga mengingatkan seluruh jajaran KPU Jawa Barat untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi, baik secara internal antar-divisi maupun eksternal dengan pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah, partai politik, dan stakeholder lainnya. Menurutnya, meskipun tahapan pemilu dan pilkada telah selesai, KPU tetap memiliki tugas dan kewajiban rutin yang membutuhkan kerja sama solid. “Walau kita berada pada divisi dan posisi berbeda, kita harus saling membantu dan saling mendukung. Dengan bekerja teliti, akurat, dan tepat waktu, kita dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU,” tambahnya. Lebih lanjut, Adie menegaskan bahwa seluruh pegawai KPU Jawa Barat perlu memberikan kontribusi terbaik untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan kapasitas organisasi. Ia berharap visi dan misi KPU RI dapat diwujudkan melalui kinerja optimal seluruh jajaran KPU di tingkat provinsi. “Mari kita bersama-sama menciptakan kinerja terbaik, menjaga komunikasi, dan mempersembahkan yang terbaik untuk kelembagaan KPU Jawa Barat. Semoga ke depan, penyelenggaraan pemilu dapat berjalan semakin baik dan demokratis,” tutupnya.

Selengkapnya
Rabu, 03 September 2025 21:27
736

Kick Off Program MH, KPU Jabar Tegaskan Komitmen Perkuat JDIH

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan JDIH sekaligus Kick Off Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat secara daring. Rabu (3/9/2025) Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat, dalam sambutannya menyampaikan JDIH bukan sekadar dokumen hukum tetapi lebih dari itu yaitu ruang demokrasi dalam hal informasi hukum kepemiluan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sehingga mendapatkan kepercayaan publik. JDIH KPU Provinsi Jawa Barat telah dikelola dengan baik, dan berharap dapat menjadi pelopor dan menginspirasi untuk generasi yang akan datang.  Kegiatan dibuka secara resmi oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Republik Indonesia, Iffa Rosita. Dalam arahannya ia berpesan "JDIH harus menjadi sarana informasi dan produk hukum yang akurat, update, terpercaya juga mudah diakses publik". Dan juga ia berharap JDIH KPU Provinsi Jawa Barat melalui program SH, MH dan Dokter menjadi pusat akses yang dipilih oleh pemilih khsusnya di Jawa Barat maupun di Indonesia. Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro dalam pengarahannya menyampaikan, "JDIH adalah agenda prioritas, jadi teman-teman di Kabupaten/Kota harus saling bersinergi dan berkoordinasi dalam program besar ini. JDIH KPU Provinsi Jawa Barat tidak akan besar jika tanpa dukungan dari semua. Diharapkan teman-teman di Kabupaten/Kota untuk lebih kreatif ditengah ke-vacuum-an anggaran dan kegiatan, jangan sampai vacuum ide dan gagasan, karena tuntutan tugas kita akan semakin berat kedepannya disamping menyelesaikan residu pemilu".  Menutup rapat, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah menyampaikan "Isu hukum menjadi krusial dan perlu perhatian khusus. Banyak sengketa dan permasalahan hukum pasca pemilihan dikarenakan banyak pihak yang tidak mengetahui peraturan KPU dan kedudukannya dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu JDIH dijadikan agenda prioritas." Turut hadir Kepala Biro Hukum KPU Republik Indonesia, Novy Hasbhy Munnawar. Rapat diikuti Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, dan Operator JDIH dari 27 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat.   

Selengkapnya