Berita Terkini

290

KPU Jabar Dukung Sosialisasi JKN Lewat Webinar KORPRI-BPJS

BANDUNG — Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), prosedur pelayanan kesehatan, serta penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Dewan Pengurus KORPRI Nasional bekerja sama dengan BPJS Kesehatan menyelenggarakan webinar melalui virtual meeting dan siaran langsung YouTube KORPRI pada Kamis, 28 Agustus 2025. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat turut serta mengikuti kegiatan ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran seluruh pegawai KPU yang menjadi anggota KORPRI terkait manfaat program JKN serta mekanisme pelayanan kesehatan yang berlaku. Direktur Bidang Manajemen Mutu Layanan BPJS Kesehatan, C. Falah Rakhmatiana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang mendapat mandat dari undang-undang untuk menyelenggarakan program JKN. “Program JKN tidak hanya menjadi instrumen negara dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat, namun juga merupakan wujud nyata hadirnya negara dalam memastikan akses layanan kesehatan yang merata, efektif, dan inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya. Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Oni Bibin Bintoro, turut menegaskan pentingnya peran BPJS Kesehatan sebagai mitra strategis KORPRI. Sejak masih bernama PT Askes Persero, BPJS Kesehatan telah mendukung berbagai program KORPRI di bidang kesehatan. “Kerja sama yang telah terjalin dengan baik ini diharapkan dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan profesionalitas, netralitas, dan kesejahteraan anggota KORPRI di seluruh Indonesia,” jelasnya. Melalui kegiatan ini, diharapkan para anggota KORPRI semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta BPJS Kesehatan serta memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur pelayanan kesehatan. Selain itu, tenaga kesehatan dan pengurus KORPRI di seluruh tingkatan diminta untuk berperan aktif menyosialisasikan program BPJS Kesehatan agar dapat diakses secara optimal oleh seluruh anggota KORPRI. Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi dan sesi tanya jawab yang dipandu oleh Arbayah Ropika dari BPJS Kesehatan dengan menghadirkan narasumber Oni Bibin Bintoro. 


Selengkapnya
317

Sekretaris KPU Jabar Tinjau Kesiapan dan Pembinaan SDM di KPU Indramayu

INDRAMAYU — Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka Penguatan Kelembagaan Pasca Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di KPU Kabupaten Indramayu, Rabu (27/08/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari program One Day One Office, yang digagas sebagai bentuk supervisi dan monitoring dalam rangka penguatan kelembagaan, koordinasi, pembinaan pegawai serta pengecekan sarana dan prasarana pada 27 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Dalam arahannya, Sekretaris KPU Jawa Barat menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel sebagai bentuk kepatuhan dalam penggunaan anggaran. Ia juga mengimbau jajaran untuk segera merapikan dokumen pertanggungjawaban serta menjalin sinergi dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan dana hibah. Tak hanya itu, Eko juga menyampaikan pentingnya penataan SDM yang berintegritas. ASN, CPNS, dan PPPK diminta menjaga nama baik lembaga, meningkatkan profesionalisme, serta menjunjung tinggi prinsip netralitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Ia turut menggarisbawahi pentingnya komunikasi efektif dan relasi psikologis yang sehat antar pimpinan, Ketua, Anggota, Sekretaris, dan Sekretariat sebagai bagian dari penguatan internal kelembagaan. Usai memberikan pengarahan, Sekretaris KPU Jabar meninjau langsung kondisi sarana dan prasarana serta fasilitas kantor KPU Kabupaten Indramayu. Turut hadir dalam kunjungan tersebut, Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Staf KPU Provinsi Jawa Barat serta Ketua, dan Seluruh Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu.


Selengkapnya
727

KPU Jabar Hadiri Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Bersama Bawaslu

BANDUNG — Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat (Sosdiklih Parmas) KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, menghadiri undangan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu yang digelar di Hotel Holiday Inn Bandung, Rabu (27/8/2025). Kegiatan ini mengangkat tema “Sinergi Kelembagaan Memperkuat Peranan Bawaslu melalui Kolaborasi dengan Stakeholder untuk Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas”. Acara tersebut diikuti oleh berbagai unsur, di antaranya Forkopimda, Partai Politik, KPU Provinsi Jawa Barat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (ormas), serta akademisi. Dalam kegiatan tersebut, hadir sejumlah narasumber yang kompeten di bidangnya, yakni Abdullah, S.TP. selaku penggiat pemilu, Abrar Amir, M.AP. sebagai Koordinator Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, serta Delia Wildianti, S.IP., M.IP. dari Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia. Melalui kegiatan ini, Bawaslu Jawa Barat berharap dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antar-lembaga serta seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.


Selengkapnya
364

KPU Jabar Dorong Penguatan SDM dan Pelibatan Generasi Muda dalam Penyelenggaraan Pemilu

BANDUNG — Ketua Divisi SDM dan Litbang, Abdullah Sapi'i menjadi narasumber webinar Talk to Me bertajuk Dinamika Badan AdHoc dan Penyelesaianannya bertajuk Dinamika Badan AdHoc dan Penyelesaianannya yang membahas strategi penguatan sumber daya manusia (SDM) serta peningkatan partisipasi generasi muda dalam penyelenggaraan pemilu. Acara ini diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah dan satuan kerja terkait, Rabu (27/8/2025) Dalam acara tersebut, Abdullah Sapi'i menyampaikan pentingnya soliditas dan kekompakan antar penyelenggara melalui berbagai program pelatihan dan bimtek. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah menggandeng TNI dalam penyelenggaraan orientasi tugas dan pembinaan teknis. “Kerja sama ini efektif membangun kebersamaan dan jiwa korsa di antara penyelenggara pemilu,” ujarnya. Selain itu, ia juga mendorong pelibatan generasi Y dan Z sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Dengan melibatkan generasi muda, KPU berharap proses sosialisasi pemilu menjadi lebih efektif karena mereka tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek sosialisasi. Terkait jumlah pemilih, Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan tersendiri dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih dari 35 juta jiwa, tertinggi di Indonesia. Hal ini berdampak pada tingginya beban kerja penyelenggara pemilu dibandingkan daerah lain, termasuk Jawa Tengah. Abdullah juga menyoroti pentingnya perencanaan anggaran sejak dini, termasuk untuk perlindungan penyelenggara melalui BPJS. Ditekankan bahwa koordinasi dengan pemerintah daerah perlu ditingkatkan agar dukungan terhadap penyelenggara Pemilu lebih optimal. Kedepan, KPU Jawa Barat akan memanfaatkan masa post-election untuk memperkuat kapasitas SDM melalui in-house training rutin dan penyusunan silabus pembelajaran kepemiluan. “Kami ingin memastikan seluruh jajaran siap menghadapi tahapan pemilu berikutnya pada 2027,” tambahnya. Melalui webinar ini, kolaborasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Jawa Barat berharap dapat saling bertukar pengalaman dan strategi demi terciptanya penyelenggaraan pemilu yang lebih berkualitas dan inklusif.


Selengkapnya
412

KPU Jabar Hadiri FGD Prosedur dan Teknologi Pemungutan Suara

TASIKMALAYA — Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Jawa Barat, Adie Saputro, menghadiri sekaligus memberikan sambutan pembukaan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) terkait prosedur dan teknologi informasi pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil suara. FGD yang digelar di kantor KPU Kota Tasikmalaya pada Selasa, 26 Agustus 2025 ini membahas berbagai inovasi kepemiluan, termasuk early voting, e-voting, e-counting, dan e-rekapitulation, serta penataan daerah pemilihan. Turut hadir dalam acara tersebut perwakilan dari Kesbangpol, Disdukcapil, Diskominfo, DPRD Tasikmalaya, Bawaslu, dan Partai Politik. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan pemutakhiran teknologi kepemiluan di Jawa Barat.


Selengkapnya
452

KPU Jabar Gelar Rakor, Pastikan Akuntabilitas Terjaga

BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar rapat koordinasi secara luring dan daring bersama Sekretaris KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat pada Selasa, (26/8/2025). Rapat dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, Eko Iswantoro, didampingi Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi, Sutrisno. Dalam arahannya, Eko menekankan pentingnya kesiapan seluruh jajaran KPU, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam menghadapi pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setiap satuan kerja diminta memastikan kelengkapan dokumen, laporan keuangan, dan bukti pertanggungjawaban. “Pemeriksaan ini menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana hibah pemilihan. Kami mengajak seluruh jajaran untuk kompak mempersiapkan dokumen dengan sebaik-baiknya,” ujar Eko. Eko menjelaskan, meskipun pemeriksaan hanya mengambil sampel di tiga kabupaten, seluruh KPU kabupaten/kota tetap diwajibkan menyiapkan dokumen dan laporan secara lengkap. “Ini kerja bersama. Dengan kolaborasi dan persiapan matang, kita bisa memastikan pemeriksaan berjalan lancar dan hasilnya sesuai harapan,” tambahnya. Pemeriksaan BPK RI ini merupakan bagian dari upaya memastikan tata kelola keuangan dan pertanggungjawaban dana hibah pemilihan serentak sesuai ketentuan. KPU Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu. Menutup rapat, Eko juga menyampaikan rencana kunjungan kerja ke satker KPU kabupaten/kota. “Saya berencana melakukan pembinaan secara periodik ke kabupaten dan kota. Waktunya akan dijadwalkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di masing-masing daerah,” pungkasnya.


Selengkapnya