BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program Membahas Hukum (MH) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat sesi 2. Rabu (10/9/2025).

Kegiatan rutin yang berlangsung setiap Rabu ini, bertujuan untuk meningkatkan skill dan silaturahmi, sekaligus menjadi wadah diskusi bagi permasalahan yang ada di KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Kegiatan dipimpin oleh Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Hasanuddin Ismail, Turut hadir Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah, Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Barat, Abdullah Sapi'i, dan Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Sophia Kurniasari Purba secara daring, serta diikuti seluruh jajaran Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Dalam sesi pengarahan Abdullah Sapi'i menyampaikan "Kegiatan kali ini berfokus pada pengecekan standar teknis JDIH KPU Kabupaten/Kota. Sangat penting memastikan semua produk hukum yang belum terunggah agar segera diunggah".

Aneu juga berpesan "Bahwa hukum adalah jantung dari penyelenggaraan pemilu. Perbaikan institusi harus terus dilakukan, termasuk mengatasi isu hukum terkini".

Sophia juga menambahkan "kegiatan ini berfungsi sebagai pemantauan untuk memastikan terpenuhinya standar minimal JDIH di setiap satuan kerja".