Berita Terkini

Rabu, 10 Desember 2025 15:16
302

Setiap Warga Berhak Mendapatkan Informasi dan Berpartisipasi

BANDUNG  - KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Parmas Insight Chapter #9 dengan tema “Kolaborasi dengan Komunitas: Sinergi dengan Komunitas Seni, Olahraga hingga Hobi” pada Rabu (10/12/2025). Kegiatan yang digelar secara daring ini diikuti Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas, dan SDM dari 27 KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat. Acara dibuka oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, didampingi Kepala Bagian Parmas dan SDM, Yunike Puspita serta Kasubag Parmas, Fahmi Kamal. Forum ini menghadirkan Keynote Speech dari Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Surani, serta narasumber Aof Ahmad Musyafa (KPU Kabupaten Kuningan) dan Afif Fauzi (KPU Kota Bekasi). Kegiatan dipandu oleh Kasubag Parmas dan SDM KPU Kota Banjar, Denden Deni Hendri. Dalam sambutannya, Hedi Ardia menegaskan pentingnya forum ini sebagai ruang belajar bersama dan penguatan kapasitas kelembagaan. Ia menyebutkan bahwa komunitas merupakan kanal komunikasi efektif dalam pendidikan politik, mengingat 72 persen pemilih di Indonesia terhubung dengan minimal satu komunitas berbasis hobi, minat, profesi, atau keagamaan.  “Di masa tenang seperti sekarang, kita punya ruang luas untuk melakukan pendidikan politik yang lebih reflektif, berbasis dialog, dan tidak sekadar seremonial,” jelasnya. Sementara itu, Sri Surani juga memaparkan pengalaman KPU DIY dalam mengembangkan program Tutur Demokrasi sebagai kerangka besar pendidikan pemilih yang melibatkan banyak komunitas. Komunitas-komunitas tersebut sangat beragam, mulai dari komunitas pemilih pemula, komunitas sepeda, komunitas seni, komunitas olahraga, hingga komunitas disabilitas dan kelompok marginal lainnya. “KPU harus ada dalam semua pemilih, tidak ada satupun orang yang tertinggal soal informasi kepemiluan. Mari kita sama-sama mewujudkan bahwa KPU hadir bersama seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan, semua punya hak yang sama untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi,” ujarnya. Forum kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dan sesi tanya jawab bersama para narasumber. Menutup kegiatan, Hedi Ardia menyampaikan beberapa prinsip teknis untuk menjaga netralitas KPU dalam kegiatan bersama komunitas, serta pentingnya merawat hubungan dengan komunitas secara konsisten meski tanpa anggaran khusus. Ia menegaskan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat membutuhkan jejaring yang kuat, pendekatan inklusif, dan keberanian menjangkau seluruh segmen pemilih.

Selengkapnya
Senin, 08 Desember 2025 17:18
341

Bandung Menjadi Pusat Penentu Arah Baru Badan Adhoc

BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc yang berlangsung pada Minggu–Senin, 7–8 Desember 2025, bertempat di Hotel Harris Ciumbuleuit Bandung. Kegiatan ini menghadirkan Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, Anggota KPU Divisi SDM dari 13 provinsi, serta para Kepala Bagian SDM Sekretariat KPU Provinsi. FGD ini merupakan tindak lanjut dari Undangan Ketua KPU RI Nomor 1723/HK.02-Und/04/2025, sebagai agenda nasional untuk memperkuat tata kelola pembentukan PPK, PPS, KPPS, dan badan adhoc lainnya, sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 sebagai pijakan perbaikan pada siklus berikutnya. KPU Provinsi Jawa Barat hadir melalui Ketua Divisi SDM Abdullah Sapi’i dan Kepala Bagian SDM Yunike Puspita. Dalam sesi pemaparan, KPU Jabar menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) hasil kompilasi 27 KPU Kabupaten/Kota, yang mencakup isu-isu utama seperti ketimpangan jumlah pelamar badan adhoc, kesenjangan digital dalam penggunaan SIAKBA, kebutuhan standarisasi struktur & tugas PPK–PPS, perlunya perbaikan sistem Bimtek–ToT, serta pentingnya memperkuat perlindungan sosial dan manajemen kelelahan bagi KPPS dan Pantarlih. DIM ini mendapatkan perhatian khusus dari KPU RI sebagai bahan penyempurnaan regulasi pada tahun 2026. Dalam arahannya, Ketua KPU RI Mohammad Afifuddin menegaskan bahwa sejumlah perbaikan tata kelola pada Pemilu 2024 telah memberikan dampak nyata, termasuk menurunnya jumlah korban kelelahan dibanding Pemilu 2019. “Pemilu 2024 menunjukkan minimnya korban kelelahan, dan itu bukan kebetulan. Ada kontribusi besar dari cara kita merekrut, mengelola, dan mengatur proses kerja badan adhoc. Ini capaian bersama yang harus terus kita jaga,” ujar Afifuddin. Ia juga menekankan pentingnya aspek keselamatan kerja dan peningkatan kualitas pelatihan teknis. “Kita harus hadir dengan bukti kinerja. Pemilu tidak pernah sempurna, tetapi kita tunjukkan bahwa kita mampu mengantisipasi masalah, termasuk penyediaan logistik di tengah tantangan cuaca, banjir, maupun kendala distribusi lainnya,” tambahnya. Afifuddin turut mengingatkan pentingnya menjaga budaya organisasi yang sehat, termasuk menghargai kontribusi para pendahulu dan memperkuat komunikasi antarpersonel penyelenggara pemilu. KPU Provinsi Jawa Barat mengapresiasi FGD ini sebagai forum strategis dalam mengonsolidasikan pembelajaran nasional dan memperkuat harmonisasi kebijakan. Seluruh masukan, evaluasi, dan DIM yang disampaikan akan menjadi bagian dari rekomendasi resmi menuju penyempurnaan regulasi badan adhoc pada Pemilu dan Pilkada mendatang

Selengkapnya
Senin, 08 Desember 2025 10:08
300

Perkuat Kedisiplinan dan Tingkatkan Kinerja Kelembagaan

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan apel pagi rutin pada Senin (8/12/2025) di halaman kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Seluruh jajaran pegawai mengikuti kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat kedisiplinan serta komitmen terhadap peningkatan kinerja kelembagaan.  Bertindak sebagai Pembina Apel, Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik, Anton Firmansyah, sebagai pemimpin apel Kepala Subbagian SDM, Norhina Kurniawaty, serta petugas apel dari Sub Bagian Parmas dan SDM. Dalam amanatnya, Anton menyampaikan sejumlah informasi terkait agenda KPU pada minggu berjalan. KPU Provinsi Jawa Barat saat ini mengikuti Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh KPU RI. Anton juga mengingatkan para pegawai yang ditugaskan untuk kegiatan tersebut agar melaksanakan tugas sesuai arahan pimpinan masing-masing. Selain itu, Anton menginformasikan bahwa pada tanggal 10–11 Desember 2025, KPU Jawa Barat akan melaksanakan Ujian Dinas yang diikuti oleh sekitar 15 pegawai. Ia menegaskan pentingnya kesiapan peserta dan dukungan satuan kerja terkait untuk memastikan pelaksanaan ujian berjalan lancar. Memasuki akhir tahun anggaran, Anton mengingatkan seluruh pegawai untuk segera menyelesaikan administrasi dan laporan kerja sebagai bagian dari langkah-langkah penutup tahun. Ia menekankan agar setiap bagian memastikan seluruh kewajiban administrasi terselesaikan tepat waktu. Di akhir amanat, Anton mengimbau seluruh pegawai untuk tetap menjaga kesehatan dan stamina, mengingat kondisi cuaca ekstrem yang terjadi di beberapa wilayah akhir-akhir ini. Ia juga mengingatkan agar seluruh pegawai tetap waspada akibat dampak gejala alam saat ini dan senantiasa mendoakan untuk keselamatan semua.  “Semoga kita selalu dalam keadaan aman, sehat, dan diberikan keselamatan. Tetap waspada dan jaga kesehatan,” ujarnya.

Selengkapnya
Minggu, 07 Desember 2025 22:12
242

FGD KPU sebagai Langkah Penguatan SDM Kepemiluan Nasional

BANDUNG - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia pada Minggu (7/12/2025) di Hotel Harris Ciumbuleuit, Bandung. Kegiatan ini dihadiri oleh anggota KPU dari 13 provinsi serta para Kepala Bagian yang membidangi Divisi SDM, menjadi forum strategis bagi KPU RI dalam menghimpun masukan substantif guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Acara pembukaan turut dihadiri Anggota KPU RI Parsadaan Harahap, Idham Holik, serta Kepala Biro SDM Setjen KPU, Yuli Hertaty. Kehadiran pimpinan KPU RI mempertegas komitmen dalam memperkuat tata kelola SDM kepemiluan secara nasional. Dari jajaran KPU Provinsi Jawa Barat, hadir Ketua KPU Jabar Ahmad Nur Hidayat, Kadiv SDM dan Litbang Abdullah Sapi'i, Kadiv Teknis Penyelenggaraan Adie Saputro, Kadiv Perencanaan dan Logistik Hari Nazarudin, Kadiv Sosdiklih Parmas Hedi Ardia, Kadiv Hukum dan Pengawasan Aneu Nursifah, serta Sekretaris KPU Jabar, Eko Iswantoro. Melalui kegiatan ini, KPU RI berupaya mengidentifikasi sekaligus mengurai berbagai problematika badan ad hoc yang muncul pada penyelenggaraan Pemilu 2024. FGD menjadi ruang evaluasi untuk mewujudkan peningkatan profesionalitas serta konsolidasi kelembagaan dalam menghadapi agenda kepemiluan berikutnya.

Selengkapnya
Jumat, 05 Desember 2025 18:05
287

KPU Jawa Barat Hadiri Seminar Internasional Sistem Pemilu

JAKARTA - TemanPemilih, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, bersama Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Adie Saputro, menghadiri International Seminar on “Implementation of the Closed-List Proportional Representation, Single Transferable Vote, Single Non-Transferable Vote, and Single-Member District System: Sharing Experience from Selected Countries”. Seminar internasional tersebut diselenggarakan oleh KPU RI di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta, dan berlangsung pada 5–7 Desember 2025. Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Ketua KPU Republik Indonesia, Mochammad Afifuddin, yang turut didampingi Anggota KPU RI, Idham Holik dan Parsadaan Harahap. Hadir pula dalam kegiatan tersebut Deputi Bidang Dukungan Teknis serta Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu Sekretariat Jenderal KPU RI. Pelaksanaan seminar internasional ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas kelembagaan KPU serta penguatan wawasan global terkait berbagai sistem pemilu yang diterapkan di sejumlah negara. Melalui kegiatan ini, KPU RI menghadirkan ruang berbagi pengalaman antarnegara guna memperkaya perspektif penyelenggara pemilu di Indonesia dalam memperkuat kualitas demokrasi dan tata kelola pemilu.

Selengkapnya
Kamis, 04 Desember 2025 20:27
305

MH JDIH Seri #13 : Sosialisasi Sistem Penanganan Pengaduan dan Pengendalian Gratifikasi

BANDUNG — KPU Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Program Membahas Hukum (MH) JDIH Seri #13 dengan topik Sosialisasi Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System), Pengendalian Gratifikasi, dan Penanganan Benturan Kepentingan pada Kamis (04/12/2025). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh jajaran KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat dalam arahannya, menyampaikan terkait penguatan integritas yang merupakan aspek strategis dalam penyelenggaraan pemilu. Ia menekankan pentingnya perbaikan menyeluruh pada tingkat individu maupun kelembagaan untuk membangun budaya organisasi yang transparan dan akuntabel. “KPU harus menjadi rumah demokrasi yang bersih, transparan, dan bebas korupsi,” ujarnya. Sesi materi disampaikan oleh Auditor Ahli Muda Inspektorat Utama KPU RI, Evert Kaseh. Materi yang disampaikan meliputi tiga aspek utama, yaitu: Benturan Kepentingan, sebagai situasi yang berpotensi memengaruhi objektivitas dan kualitas pengambilan keputusan penyelenggara negara. Gratifikasi, yaitu pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan wajib dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi. Whistleblowing System, sebagai mekanisme penanganan pengaduan yang bertujuan melindungi pelapor dan mendeteksi indikasi penyimpangan secara dini. Menutup kegiatan, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah, menyampaikan apresiasi atas terbitnya Keputusan KPU Nomor 915 Tahun 2025. Regulasi tersebut dinilai sebagai langkah penting untuk memperkuat mekanisme pengendalian gratifikasi yang sebelumnya hanya ditangani melalui ruang kode etik. Program MH JDIH Seri #13 diikuti oleh pegawai KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris, Kepala Subbagian, staf, CPNS, serta komunitas Sobat JDIH dari seluruh wilayah Jawa Barat.

Selengkapnya