Sosialisasi

Kamis, 19 September 2024 16:23
32

KPU JAWA BARAT GELAR SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH BERSAMA PITALOKA

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyelenggarakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 Bersama Pitaloka di Sekretariat Pitaloka, Jalan Braga, Kota Bandung, Kamis (19/9/2024). Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia mengajak, para pengurus Pitaloka untuk menjadi pemilih yang rasional. "Mudah-mudahan ibu-ibu atau pengurus dari Pitaloka milih gubernur, bupati atau wali kota tuh tidak sebatas karena faktor yang sulit parameternya. Misalkan, ‘ah saya mah milih ini karena ga ada lagi yang lain, ga tau yang lainnya mah’," ucap Hedi. Hedi juga meminta, untuk mempertimbangkan setiap visi-misi dan program unggulan dari setiap pasangan calon kepala daerah. "Pertimbangkan milih A itu karena programnya bagus, kemudian dimungkinkan program ini dilaksanakan. ‘Program ini bagus nih, belum ada di pasangan calon’, tapi mampu ga APBD? Jangan-jangan memang itu hanya janji-janji saja, realisasinya mah kan, gimana lagi apalagi udah terpilih mah kan ga bisa dibatalin, emang ada pembatalan pasangan calon yang tidak memenuhi janji kampanye? Ga ada," tuturnya. Oleh karena itu, Hedi pun mengajak masyarakat khususnya para pengurus Pitaloka untuk menjadi pemilih yang kritis dan cerdas. "Makanya ibu-ibu sok dari sekarang yang belum follow akun IG KPU Provinsi Jawa Barat, silakan difollow. Di sana ada semua informasi tentang visi-misi seluruh bakal calon, kita pelajari," katanya. "Kenapa calon ini kaya gini? Masuk akal yang mana? Saya mah setuju ke ini, mau ngajak yang lain? Silakan, itu bagian dari strategi," lanjutnya. Hedi pun mempersilahkan masyarakat untuk mengajak warga lainnya memilih calon pasangan kepala daerah yang diyakininya akan mampu memimpin dengan baik. Asalkan, ajakan tersebut tidak dibarengi dengan politik uang. "Hal yang tidak boleh adalah ngajakin terus kitanya sambil bagi-bagi amplop, itu bu yang merusak teh, itu yang merusak demokrasi kita teh," ujarnya. Mau sampai kapan juga, kalau kita semuanya yang di sini pengurus Pitaloka gagah nih sosialisasinya. Tapi setelah beres (sosialisasi), ‘mana tim sukses teh? Kenapa belum ada yang nitipin amplop?’, ah percuma bu," katanya. Menurutnya, bangsa Indonesia tidak akan maju jika pola pikir masyarakatnya masih dengan cara-cara konvensional. "Mau ngomongin kemana juga, kalau kita pola pikirnya masih kaya gitu ga akan maju bu, asli. Mau sampai kapan bangsa kita cara berpolitiknya masih pola-pola konvensional seperti itu," imbuhnya. Hedi juga mengingatkan, untuk tidak terbuai dengan janji-janji manis para calon kepala daerah. Sebab menurutnya, calon yang dipilih nanti akan menentukan nasib masyarakat dan daerahnya dalam 5 tahun kedepan. "Kalau misalkan ibu-ibu sekarang pilih gubernur, bupati dan wali kota cukup diselesaikan Rp200.000, cukup diselesaikan dengan Rp50.000, ibu-ibu semuanya tidak berhak menagih janji apapun. Kenapa? Karena sudah dibeli. Kata calon terpilih, ‘kan udah sama saya kemarin bayar, ibu-ibu tidak perlu menuntut apapun, selesai urusan kita’," bebernya. Oleh karena itu, Hedi pun mengajak untuk menjadi pemilih yang bijak dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 27 November 2024 mendatang dan tolak politik uang. "Jangan lupa, 27 November datang ke TPS, kita gunakan hak pilih kita dan tolak politik uang. Karena yang paling berbahaya di samping isu politisasi agama itu adalah politik uang, bahaya pisan," tandasnya.

Selengkapnya
Rabu, 18 September 2024 20:15
45

ANGKATAN MUDA SILIWANGI DUKUNG KPU JABAR SOSIALISASIKAN PENTINGNYA PARTISIPASI PEMILIH

BANDUNG – Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Jawa Barat tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar menggelar kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih bekerja sama dengan Angkatan Muda Siliwangi (AMS).  Kegiatan yang dihadiri oleh sekitar 50 anggota AMS ini berlangsung di Sekretariat Jenderal AMS di Jl. Braga no. 25B, Kota Bandung, Rabu (18/9/2024). Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya anggota AMS, mengenai pentingnya partisipasi dalam Pilkada serta bagaimana peran masyarakat dapat meningkatkan kualitas demokrasi.  Dengan semakin dekatnya hari pencoblosan yang akan berlangsung pada 27 November 2024, KPU Jabar berharap melalui kegiatan ini, masyarakat bisa lebih memahami proses pemilu dan terdorong untuk berpartisipasi secara aktif. Sekretaris Jenderal AMS, Asep Andriana menyampaikan, apresiasi kepada KPU Jabar atas kesempatan yang diberikan kepada AMS untuk terlibat dalam kegiatan sosialisasi ini.  “Kami berterima kasih kepada KPU Jawa Barat yang telah memilih AMS sebagai salah satu organisasi yang dipercaya untuk melaksanakan sosialisasi terkait Pilkada. Ini merupakan langkah penting dalam mendukung suksesnya Pilkada Jawa Barat pada 27 November nanti,” ujar Asep Andriana dalam sambutannya, Rabu (18/9/2024). Kemudin, Asep Andriana mengatakan bahwa AMS secara historis lahir dari gerakan politik dan memiliki komitmen untuk mendukung pelaksanaan Pilkada yang berkualitas.  “AMS tidak netral, kami adalah pemilih aktif. Kami bertugas untuk membantu KPU dalam menyosialisasikan pentingnya datang ke TPS pada Pilkada 27 November nanti. Netralitas berarti kita tidak berkontribusi, dan itu bukan sikap AMS,” tegas Asep. Selanjutnya, Yayat Hidayat yang merupakan seorang pemerhati pemilu menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada.  Yayat mengatakan, meskipun partisipasi pemilih di Jabar telah meningkat, KPU masih memiliki tantangan untuk mendorong partisipasi yang lebih berkualitas.  “Partisipasi pemilih bukan hanya soal kuantitas, tapi juga kualitas. Kita perlu memastikan bahwa masyarakat tidak hanya datang ke TPS, tetapi juga memahami kandidat yang mereka pilih,” ujar Yayat Hidayat. Selain itu, Yayat juga menggarisbawahi kurangnya informasi yang tersedia bagi masyarakat mengenai para kandidat.  “Salah satu kendala yang dihadapi adalah kurangnya informasi terkait calon kepala daerah. Oleh karena itu, tugas kita adalah memperkenalkan calon kepada masyarakat agar mereka dapat membuat pilihan yang tepat pada hari pencoblosan,” tambahnya.  Ia juga mendorong masyarakat untuk melihat Pilkada sebagai kesempatan untuk memperbaiki masa depan daerah mereka, bukan sekadar kewajiban. Sementara itu, perwakilan dari KPU Jabar, Muhammad Revandi menyampaikan, pentingnya kolaborasi antara KPU dan organisasi masyarakat seperti AMS.  “Kami menyadari bahwa waktu dan sumber daya kami terbatas untuk menjangkau seluruh masyarakat Jawa Barat. Oleh karena itu, kami sangat terbantu dengan adanya AMS sebagai mitra yang memiliki struktur organisasi yang kuat dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Kami berharap melalui kolaborasi ini, Pilkada Jawa Barat dapat berjalan dengan aman, kondusif, dan bebas dari polarisasi,” ungkap Revandi. KPU Jabar berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat.  “Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam proses pemilihan, semakin baik kualitas demokrasi yang bisa kita capai,” tutup Revandi. Acara ini diakhiri dengan sesi tanya jawab, di mana para peserta berkesempatan untuk berdiskusi lebih lanjut dengan narasumber. Setelah sesi tanya jawab, acara ditutup oleh MC dan para peserta dibubarkan pada pukul 15.30 WIB.

Selengkapnya
Rabu, 18 September 2024 19:00
25

KPU JABAR GELAR RAKOR PEMBENTUKAN KPPS UNTUK PILKADA 2024

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di Aula Setia Permana KPU Jabar, pada 17-18 September 2024. Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni mengatakan, dalam rakor pembentukan KPPS ini akan diarahkan langsung oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI, Idham Holik. "Hari ini kita sama-sama akan mendengarkan arahan dari beliau terkait dengan bagaimana kita melakukan rekrutmen untuk KPPS," ucap Ummi, Selasa (17/9/2024) malam. Ummi mengatakan, Jabar tercatat sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah pemilih terbesar. "Artinya dengan TPS hampir 74 ribu ditambah melakukan rekrutmen untuk KPPS hampir 700 ribu orang, ini jumlah yang sangat besar, yang akan menjadi ujung tombak terkait dengan pelaksanaan pesta demokrasi kita," ungkapnya. Ummi mengingatkan, KPPS ini tidak hanya bekerja saat hari pemungutan suara saja. Namun juga membantu KPU dalam melakukan sosialisasi Pilkada 2024. "Kalau kita lihat timeline dari rekrutmen ada jeda waktu hampir satu bulan dari penetapan dan pelantikan sampai nanti masa bekerjanya, artinya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus kita sampaikan kepada temen-temen KPPS kita, tidak hanya bekerja pada hari H tetapi membantu KPU provinsi, KPU 27 kabupaten/kota dalam melakukan sosialisasi," tuturnya. Menurutnya, hal itu sebagai upaya dalam mewujudkan tagline Pilkada 2024 di Jabar yakni Gembira Memilih Langsung (Gemilang). "Kita ingin hari ini Pilkada di Jawa Barat milik masyarakat Jawa Barat sesuai dengan tagline dan tema Pilgub Jabar hari ini, menjadikan Pilgub Jabar 2024 sebagai inisiasi budaya demokrasi di Jawa Barat, dengan tagline kita yaitu Gemilang," katanya. Ummi berharap, Pilkada 2024 ini menjadi pesta demokrasi yang dirasakan oleh seluruh masyarakat Jabar. "Kita harus menyamakan persepsi bagaimana Pilkada ini adalah milik semua orang, pestanya masyarakat Jawa Barat. Sehingga kita sebagai penyelenggara harus mengajak masyarakat bagaimana momentum Pilkada ini adalah momentum pesta demokrasi yang sebenarnya," katanya. Sementara itu, Kepala Sub Bagian SDM KPU Jabar, Norhina Kurniawaty melaporkan bahwa dasar kegiatan ini merujuk Pasal 22 UUD RI 1945, UU No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi UU setelah diubah menjadi UU No 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Keputusan KPU No 475 Tahun 2024. "Latar belakang kegiatan ini adalah perlu diadakannya koordinasi yang melibatkan unsur pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta Bawaslu dalam mendukung pelaksanaan tugas KPPS Pilkada 2024," ungkapnya. Norhina mengatakan, Rakor Pembentukan KPPS Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dilaksanakan selama 2 hari, pada Selasa dan Rabu (17-18/9/2024) di Aula Setya Permana KPU Jabar. Adapun peserta kegiatan terdiri dari Dinas Kesehatan kabupaten/kota, Ketua KPU kabupaten/kota, Ketua Divisi SDM kabupaten/kota, Kepala Sub Bagian Panwas dan SDM kabupaten/kota, operator Si Akbar, dan narasumber. "Narasumber pada acara ini terdiri dari Komnas HAM RI, Bangkes Bangpol Provinsi Jawa Barat, Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, BPJS Kesehatan Kanwil Jawa Barat dan BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Barat," tandasnya.

Selengkapnya
Selasa, 17 September 2024 16:06
45

KPU JABAR GELAR BIMBINGAN TEKNIS SIKADEKA, WUJUDKAN PRINSIP KETERBUKAAN

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pelaksanaan Regulasi Kampanye dan Pelaporan Dana Kampanye dalam mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang partisipatif, terbuka dan berakuntabilitas publik. Dalam kegiatan yang berlangsung di Aula KPU Jabar, Selasa, (17/9/2024) ini, turut dihadiri oleh jajaran pengurus KPU dari 27 kabupaten/kota se-Jabar. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia mengatakan, kegiatan ini sebagai langkah persiapan KPU Jabar dalam pelaksanaan kampanye yang akan dimulai pada 25 September sampai 23 November 2024. "Kenapa itu mesti dipersiapkan? Karena gagal mempersiapkan sama dengan kamu mempersiapkan sebuah kegagalan," ucap Hedi dalam sambutannya. Selain mempersiapkan pelaksanaan kampanye, kata Hedi, melalui kegiatan ini juga diharapkan pelaporan dana kampanye bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada. "Walaupun, sampai detik hari ini Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang kampanye itu masih belum diterbitkan, tapi draftnya sudah bisa kita baca bersama," ungkapnya. Hedi berharap, para pengurus KPU di 27 kabupaten/kota di Jabar bisa memahami terkait dengan tahapan Pilkada 2024. "Mudah-mudahan lewat kegiatan hari ini kita samakan persepsi kita, termasuk dengan beberapa hal seperti pengundian nomor urut, deklarasi kampanye damai termasuk juga debat kandidat seperti apa, kita diskusikan sama-sama, kita samakan persepsinya," katanya. Di tempat yang sama, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jabar, Adie Saputro mengatakan, dalam kegiatan ini pihaknya akan menyampaikan hasil dari bimbingan teknis KPU Jabar bersama KPU RI pada 12-14 September lalu. "Sehingga tentu nanti rekan-rekan bisa mendapatkan informasi-informasi terkait kampanye dan pelaporan dana kampanye," ucap Adie. Adie memandang, kampanye dan pelaporan dana kampanye itu seperti sisi mata uang yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan. "Sehingga kampanye dan pelaporan dana kampanye ini harus satu sinergitas, kenapa? Karena kegiatan kampanye itu harus dilaporkan dananya," ungkapnya. Melalui kegiatan ini, kata Adie, pihaknya juga akan menyampaikan terkait penggunaan sistem informasi kampanye dan dana kampanye (SIKADEKA). "Maka nanti ada beberapa hal tentang sistem informasi kampanye dan dana kampanye melalui SIKADEKA," tandasnya.

Selengkapnya
Senin, 16 September 2024 16:17
27

KPU JABAR GELAR SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH BERSAMA JARINGAN LINTAS IMAN CIMAHI

CIMAHI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menyelenggarakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih bersama Jaringan Lintas Iman dan Kemanusiaan Cimahi di Aula Soegijapranata, Santo Ignatius Cimahi, Senin (16/9/2024). Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar, Hedi Ardia mengatakan, masyarakat bisa menentukan nasib daerahnya dengan ikut memilih calon pemimpin pada 27 November mendatang. "27 November itu kita semua warga Indonesia yang telah mempunyai hak pilih akan kembali dihadapkan dengan kondisi pemilihan," ucap Hedi. "Pilihannya, apakah kita mau menggunakan hak politik kita atau tidak? Hak politik kita untuk menentukan maju atau mundurnya sebuah daerah kita semua," tambahnya. Hedi menilai, masa depan rakyat dan daerahnya akan ditentukan dalam 5 menit di Tempat Pemungutan Suara (TPS).  "Hal itu ditentukan oleh 5 menit pilihan kita di bilik suara. Itu akan ditentukan oleh kita semua pada 27 November. Bukan hanya warga Jawa Barat tapi seluruh Indonesia secara serentak," ungkapnya. Hedi mengatakan, di Jabar sendiri masyarakat akan menentukan calon gubernur dan wakil gubernur untuk 5 tahun ke depan. Selain itu, ada juga calon pemimpin di daerah yang akan dipilih pada waktu yang bersamaan. "Di Jawa Barat kita akan memilih gubernur dan juga akan memilih bupati atau wali kota tergantung daerahnya, kalau di Kota Cimahi berarti wali kota. Ini yang akan kita tentukan pada 27 November mendatang," katanya. Melalui kegiatan ini, kata Hedi, pihaknya ingin mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada hari pencoblosan nanti. "Itu salah satu poin penting yang harus semua yang ada di sini pahami, bahwa kami menjadi penyelenggara pemilu intinya ingin mengajak semua," imbuhnya. Di tempat yang sama, Kepala Paroki Santo Ignatius Cimahi, Yulianus Yaya Rusyadi mengatakan, proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan berlangsung pada 27 November 2024 menjadi bagian dari partisipasi masyarakat untuk bangsa dan negara. "Ini semua menjadi bagian dari diri kita memberikan kontribusi kita untuk bangsa dan negara, khususnya untuk Jawa Barat, untuk kota dan juga kabupaten tempat kita berada," ucap Yulianus. Tanpa adanya partisipasi masyarakat, kata Yulianus, cita-cita masyarakat untuk kemajuan bangsa dan negara tidak akan mungkin terjadi. "Hanya dengan partisipasi dari kita semua, maka apa yang kita cita-citakan dapat kita gapai," ujarnya. Yulianus berpesan, agar memilih calon pemimpin sesuai dengan hati nurani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. "Menjadi pemilih tentu saja tidak mudah, tetapi ketika kita bisa memilih yang menurut kita terbaik, maka sudah memberikan sumbangan," imbuhnya. "Kita bukan mencari kepentingan diri kita sendiri, melainkan kepentingan Jawa Barat, kemudian kota dan kabupaten kita yang sungguh-sungguh maju," tandasnya.

Selengkapnya
Kamis, 12 September 2024 19:02
35

KPU JABAR GELAR RAKOR UNTUK TINGKATKAN KAPASITAS PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN JDIH

BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemiliham Umum Provinsi Jawa Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024. Kepala Sub Bagian Hukum KPU Jabar, Hasanuddin Ismail mengatakan, rapat koordinasi ini dilaksanakan di kantor KPU Jabar dengan menghadirkan beberapa narasumber. "Kegiatan ini kita laksanakan pada hari ini, Kamis 12 September tahun 2024, nanti akan ada materi yang akan disampaikan oleh narasumber," ucap Hasanuddin di kantor KPU Jabar, Kamis (12/9/2024). Hasanuddin menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dalam pengelolaan dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH). "Kita ketahui bersama saat ini ada peralihan tugas di bidang hukum yang awalnya di bagian hukum dan SDM kemudian saat ini sesuai dengan surat edaran dari Pak Sekjen itu beralih ke Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif sesuai dengan PKPU 21 tahun 2023," kata. "Sehingga itu perlu bagi kami yang memberikan bimbingan teknis terkait dengan pengelolaan dan pengembangan JDIH, palagi JDIH merupakan ikon dari KPU Provinsi Jawa Barat," tambahnya. Hasanuddin mengatakan, rapat koordinasi ini diikuti oleh seluruh ketua KPU kabupaten/kota di Jabar beserta dengan divisi hukum dan pengawasan. "Terima kasih banyak sudah berkenan hadir semuanya di tengah padatnya kegiatan masih menyempatkan waktu untuk hadir pada kesempatan ini," ujarnya. Adapun yang bertindak sebagai narasumber diisi oleh tenaga ahli Ketua KPU RI yang akan menyampaikan materi mengenai kebijakan pengelolaan dan pengembangan JDIH KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. "Kemudian nanti ada juga pemateri dari operator JDIH KPU RI, yang akan menyampaikan kepada kita semua bagaimana tata cara publikasi dilaman JDIH dan tata cara pembuatan abstrak keputusan," tandasnya.

Selengkapnya