Bandung, jabar.kpu.go.id -  Menjelang berakhirnya tahapan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu 2024 di KPU Republik Indonesia. KPU Provinsi Jawa Barat gelar bimbingan teknis atau bimtek verifikasi administrasi partai politik calon peserta Pemilu tahun 2024 bersama 27 KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat. Bertempat di Hotel Grand Tjikro Premiere Bandung, Sabtu (13/8/22).

Sebagai Provinsi yang memiliki populasi paling banyak, Jawa Barat, saat ini mencapai 49 juta penduduk. Hal tersebut disampaikan oleh Idham Holik, Anggota KPU RI yang hadir secara daring pada acara tersebut. Menurutnya, banyaknya penduduk akan sebanding dengan banyaknya verifikasi administrasi yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten dan Kota di Jawa Barat.

“Dalam studi ilmu politik partai politik merupakan salah satu pilar demokrasi, dengan analogi dalam sebuah bangunan pilarnya kuat maka bangunan tersebut akan kokoh. Dengan demikian menggunakan analogi tersebut proses verifikasin administrasi ini kita gunakan untuk meihat kekokohan partai politik tersebut.” kata Idham Holik pada sesi sambutan yang diberikannya.

Pada kesempatan yang sama Anggota KPU RI Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu itu menyebut setiap tahapan Pemilu serentak perlu untuk diinformasikan kepada seluruh masyarakat, dan media massa atau pers sebagai sarana. Keterbukaan informasi publik bertujuan untuk meningkatkan keperyaan publik terhadap penyelenggara Pemilu, tutur Idham Holik.

Sementara itu, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Rifqi Ali Mubarok menegaskan bimbingan teknis tersebut dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan kesepemahaman petugas verifikator administrasi. Kesepemahaman tersebut penting untuk meminimalisir kekeliruan. Senada, Nina Yuningsih yang juga hadir memberikan sambutan pada acara tersebut memaparkan tentang pentingnya komunikasi dan koordinasi antar sesame penyelenggara Pemilu menjadi kunci keberhasilan tahapan.

Tantangan saat verifikasi administrasi juga diakui Undang Suryatna, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat yaitu sumber daya manusia. Solusi dari mengatasi tantangan tersebut yaitu membuat kebijakan yang dijelaskan Undang Suryatna untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di KPU Kabupaten/Kota dalam menghadapi verifikasi administrasi.

Pada acara tersebut hadir pula Plt Sekretaeris KPU Provinsi Jawa Barat, Achmad Syaifudin Rahadian yang didampingi oleh pejabat strukturan di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat. (Humas KPU Jabar sk ed rtk/dok Parmas)