Bandung, jabar.kpu.go.id,-KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko pada KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat secara daring yang diikuti jajaran KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Rabu, (24/08/2022).

Kegiatan dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Agus Hasbi Noor dan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI) Jawa Barat, Mulyana. Dilanjutkan penyampaian materi oleh Koordinator Pengawasan Bidang Instansi Pemerintah Pusat Bidang Polsoskam dan PMK Perwakilan BPKP RI Jawa Barat, Sumirat dan Auditor Madya BPKP RI, Suganda.

Dalam sambutannya Agus menyampaikan, Beberapa aspek yang berkaitan dengan manajemen risiko itu cakupannya sangat luas. Manajemen risiko ini menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan SPIP. Ada 2 wilayah Kabupaten/Kota yang akan dijadikan sample untuk pendalaman manajemen risiko yaitu Kabupaten Cianjur dan Kota Tasikmalaya. Sebagaimana yang kita ketahui, tahapan dalam Pemilu dan Pemilihan 2024 tidak ada yang terlepas dari potensi risiko. Baik dari risiko pelanggaran, keterlambatan hingga risiko potensi sengketa, tentunya melalui manajemen risiko paling tidak kita bisa meminimalisir dan mengendalikan risiko-risiko tersebut sehingga risiko yang nantinya muncul tidak menyebabkan hal-hal yang bersifat mengganggu jalannya proses tahapan. Melalui adanya bimbingan teknis dan pendalaman materi manajemen risiko ini rekan-rekan akan dibekali dengan mekanisme manajemen risiko dimulai dari perencanaan hingga bagaimana mengelola risiko dan mengevaluasi risiko tersebut supaya kedepannya kita dapa mengantisipasi risiko-risiko yang akan kita hadapi.

Pada kesempatan yang sama Mulyana berpesan, Hal yang perlu dibangun dalam rangka implementasi menajemen risiko di KPU ini dengan melakukan kegiatan semacam bimtek, diseminasi, FGD untuk membangun upaya menajemien risiko perlu digencarkan. Mengajak seluruh elemen di KPU tidak hanya pimpinan saja tetapi juga staf dan pihak yang terlibat dengan kegiatan KPU termasuk stakeholdersnya untuk aware dan memiliki budaya risiko. Jika budaya risiko dapat dikembangkan di lingkungan KPU nantinya akan memudahkan efektivitas pengelolaan risiko di unit tersebut. (Humas KPU Jabar)