Bandung, jabar.kpu.go.id – Dalam rangka menghadapi pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, KPU Provinsi Jawa Barat maupun KPU Kabupaten/Kota memiliki rencana serta agenda strategis sesuai dengan arahan KPU RI mengenai literasi digital pemilu dan pemilihan. Acara yang launching pertama kali ini disebut program 3D (Data and Digital Discussion) KPU Provinsi Jawa Barat dengan tema 3D sebagai Ruang Belajar Data dan Digital, Gerakan Kolaboratif Menuju Pemilu Informatif 2024.

Webinar yang dilaksanakan pada Rabu (21/7/21) hadir sebagai media belajar penyelenggara pemilu/pemilihan dalam meningkatkan dan memahami teknologi kepemiluan yang menjadi tantangan bagi KPU untuk terus berinovasi demi meringankan beban kerja penyelenggara. Diakui Rifqi Alimubarok, S.Ag., M.Si KPU RI telah mempersiapkan rencana revitalisasi dan pengembangan terkait teknologi kepemiluan yang akan dilaksanakan pada setiap tahapan pemilu/pemilihan.

“Di tahun 2021 ini KPU akan menata dan mengembangkan SIDALIH dan SIREKAP yang digunakan pada pemilihan lalu.” ujar Ketua KPU Provinsi Jawa Barat pada sambutan acara virtual yang diikuti oleh peserta yang tidak hanya dari perwakilan KPU Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat, juga hadir perwakilan dari Disdukcapil Provinsi Jawa Barat, penyelenggara pemilu/pemilihan dari beberapa daerah di Indonesia, serta stakeholder KPU. Selain Sistem Informasi Daftar Pemilih dan Sistem Informasi Rekapitulasi, KPU di tahun 2022 akan mengembangkan dan menata Sistem Informasi Partai Politik dan Sistem Informasi Daerah Pemilihan, Sistem Informasi Pencalonan, Sistem Informasi Hukum, serta Sistem Informasi Daya Kampanye. Dengan penataan dan pengembangan KPU Provinsi berperan mengoptimalkan kinerja sistem informasi tersebut. Selain Sistem Informasi, KPU juga mengembangkan dokumen elektronik untuk penyimpanan arsip terkait pemilu dan pemilihan yang disahkan langsung dan tidak hanya bersifat administratif.

Beberapa catatan penting bagi KPU untuk mencapai semua sasaran pengembangan dan penataan adalah penguatan data center dimasing-masing Kabupaten dan Kota yang di integrasi sistem informasi sesuai dengan tahapan yang dikelola. Komisioner KPU Provinsi Jawa Barat ini memberikan arahan untuk operator sistem informasi harus bertanggungjawab sesuai dengan bagian dari setiap tahapan, tidak ada lagi sumber daya manusia memegang kendali beberapa sistem informasi dalam bagian tahapan pada satu pekerjaan.

Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat yang memandu jalannya acara memperkenalkan program kelas belajar diskusi data dan digital dan gerakan literasi digital demokrasi Jabar yang diperuntukan kepada penyelenggara pemilu/pemilihan dan masyarakat luas untuk menggali lebih jauh tentang menejemen data dan dunia digital, kemudian gerakan literasi digital demokrasi bertujuan sebagai gerakan kesadaran bagi relawan yang melibatkan masyarakat dalam peningkatan demokrasi di Jawa Barat. Komunitas yang dibentuk bertugas untuk menambah pengetahuan, mengajak masyarakat luas untuk bekerjasama dengan KPU menjadi bagian memperkuat demokrasi di Jabar, dan sebagai gerakan kolaboratif yang terdiri dari semua unsur.

Pada acara ini pembicara yang dihadirkan adalah seorang pakar teknologi informasi berpengalaman dan berperan dalam pengembangan sistem informasi yang digunakan KPU. Pria lulusan Ph.D dari negara Kanada ini mengungkapkan bahwa teknologi harus didukung dengan kemampuan dalam penggunaannya. Sehingga sumber daya manusia yang menggunakannya harus berkompetensi, bukan hanya sekedar memahami dan mengetahui. Ia juga memaparkan bagaimana penyebaran, pengaruh, dan penggunaan teknologi yang baik.

Titik Nurhayati, M.Hum., M.H. mencatat tiga hal penting dalam pembahasan launching program 3D ini yang disampaikan oleh narasumber Ir. Onno Widodo Purbo, M. Eng., Ph.D yang menyoroti beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemetaan Wilayah Blank Spot

Pemetaan wilayah ini bertujuan untuk mengetahui wilayah-wilayah yang mengalami permasalahan yang krusial. KPU Kabupaten dan Kota perlu memahami wilayah-wilayah tersebut yang harus segera direalisasikan.

2. Alternatif Solusi Jaringan

Penggunaan teknologi informasi yang mengalami kendala dilapangan menjadi fokus KPU untuk diselesaikan dengan solutif.

3. Sebagai Gerakan Kolaborasi

Langkah kolaborasi yang strategis dalam menangani masalah jaringan di beberapa wilayah Jawa Barat perlu didiskusikan lebih lanjut.

Ketiga hal tersebut menjadi gambaran upaya KPU Provinsi Jawa Barat yang akan diaktualisasikan dalam diskusi selanjutnya. Diskusi Data dan Digital ini pun sebagai bentuk mengoptimalkan persiapan menuju pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. (Siho)