BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Perdana Tahun 2026 pada Senin pagi, 5 Januari 2026 sebagai penanda dimulainya tahun kerja penyelenggaraan pemilu secara nasional. Rapat dilaksanakan secara zoom dan diikuti oleh jajaran KPU RI serta KPU Provinsi se-Indonesia, termasuk KPU Provinsi Jawa Barat.

Rapat ini dihadiri lengkap oleh Anggota KPU RI, yaitu Mochammad Afifuddin selaku Ketua KPU RI, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, August Mellaz, dan Iffa Rosita, serta jajaran eseleon 1 dan 2 Sekretariat Jenderal KPU RI.

Dari kantor KPU Provinsi Jawa Barat, rapat diikuti secara luring oleh Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat bersama Anggota KPU Jawa Barat Hedi Ardia, Hari Nizarudin, Adi Saputro, dan Aneu Nurisifah. Sementara itu, Umi Wahyuni dan Abdullah Sapi’i mengikuti rapat secara daring, sehingga unsur pimpinan KPU Jawa Barat hadir secara lengkap.

Dalam pembukaan rapat, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menyampaikan ucapan selamat Tahun Baru 2026 sekaligus apresiasi atas kerja keras jajaran KPU sepanjang tahun 2025. Ia menegaskan bahwa rapat perdana ini secara sengaja dirancang sebagai ruang konsolidasi awal untuk mengetahui kondisi faktual kelembagaan di daerah.

“Rapat ini kita maknai sebagai langkah awal tahun untuk memastikan keberadaan dan kesiapan kelembagaan KPU di seluruh tingkatan. Kita ingin mengetahui posisi teman-teman di daerah, apakah sudah dapat berkantor secara normal atau masih menghadapi kendala tertentu, sehingga respons kelembagaan bisa tepat,” tegas Afifuddin.

Sejalan dengan arahan tersebut, masing-masing Koordinator Wilayah (Korwil) KPU RI melakukan pengecekan langsung terhadap seluruh komisioner KPU Provinsi yang berada dalam wilayah koordinasinya. Pengecekan ini dilakukan untuk memetakan keberadaan fisik, kondisi kehadiran, serta kesiapan kerja komisioner di awal tahun, mengingat masih terdapat daerah dengan kondisi khusus dan faktor lokal lainnya.

Ketua KPU RI menegaskan bahwa proses pengecekan langsung ini bukan bersifat administratif semata, melainkan bagian dari penguatan tanggung jawab kolektif dan kesatuan kelembagaan KPU secara nasional. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar tindak lanjut koordinasi, baik melalui pendampingan, komunikasi lanjutan, maupun penyesuaian pola kerja.

Rapat koordinasi perdana ini juga menjadi ruang silaturahmi nasional antara KPU RI dan KPU daerah, sekaligus menegaskan komitmen bersama untuk menjaga soliditas, profesionalisme, dan integritas sebagai fondasi utama menghadapi agenda demokrasi ke depan.

Dengan rapat ini, KPU menandai awal Tahun 2026 sebagai fase konsolidasi kelembagaan, penguatan sistem kerja, serta kesinambungan layanan kepemiluan yang adaptif dan berkelanjutan.