BANDAR LAMPUNG — Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Sekretariat Jenderal KPU menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Learning Management System (LMS) Kepemiluan Tahun 2025 pada Senin, 22 Desember 2025, bertempat di Aula Kantor KPU Provinsi Lampung.

FGD diikuti oleh Ketua KPU dari delapan provinsi, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh khususnya Ketua Divisi SDM dari 38 provinsi se-Indonesia, serta Kepala Bagian SDM dari lima KPU Provinsi, yakni Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Utara. KPU Provinsi Jawa Barat hadir melalui Ketua Divisi SDM Abdullah Sapi’i dan Kepala Bagian SDM Yunike Puspita.

Dalam sambutannya, Anggota KPU RI Dr. Idham Holik menegaskan bahwa kualitas SDM merupakan kunci keberhasilan teknis penyelenggaraan pemilu, terlebih di tengah disrupsi digital yang tidak dapat dihindari. Menurutnya, pengembangan LMS Kepemiluan menjadi langkah strategis untuk memodernisasi pelatihan, memperluas pembelajaran jarak jauh, dan membangun penyelenggara pemilu yang berliterasi.

“Tidak ada keberhasilan teknis penyelenggaraan Pemilu tanpa SDM yang berorientasi pengetahuan. Penyelenggara yang berliterasi hanya bisa dibangun melalui manajemen pelatihan yang kuat dan modern,” ujar Idham Holik.

Ia juga menekankan bahwa demokrasi yang sehat harus ditopang oleh distribusi pengetahuan yang baik, sehingga LMS berperan penting dalam memastikan pengetahuan kepemiluan dapat diakses secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Sementara itu, Anggota KPU RI Dr. Parsadaan Harahap menyoroti urgensi modernisasi pelatihan SDM sebagai terobosan menghadapi tantangan efisiensi dan kompleksitas kepemiluan ke depan.

“Modernisasi pelatihan SDM adalah kebutuhan mendesak. Melalui LMS, KPU harus mampu membangun sistem pelatihan yang terstruktur, aplikatif, dan menjangkau daerah,” tegas Parsadaan.

FGD menghadirkan narasumber dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, yaitu Dr. Bayu Hikmat Purwana, M.Pd., Guruh Muamar Khadafi, S.IP., M.M., dan Dr. Yunilisan, M.Si., yang memaparkan pengembangan LMS tata kelola pemilu, penguatan aplikasi SiMPEL, serta tantangan pengembangan kompetensi SDM berbasis teknologi informasi.

KPU Provinsi Jawa Barat menilai FGD ini sebagai forum strategis untuk memperkuat standar kompetensi, mempercepat transformasi pelatihan yang inovatif dan efisien, serta memperkokoh profesionalisme penyelenggara pemilu secara nasional.