BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat melaksanakan Program MH (Membahas Hukum) JDIH KPU Provinsi Jawa Barat Seri #14 dengan topik Pembahasan Laporan Tahunan di Bidang Hukum Tahun 2025. Kegiatan ini diselenggarakan secara daring pada Jumat, 19 Desember 2025.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Sophia Kurniasari Purba. Dalam arahannya, Sophia menekankan bahwa kewajiban administrasi tidak semata bersifat formal, melainkan harus dimaknai sebagai momentum evaluasi tata kelola, khususnya di bidang hukum. Laporan akhir tahun diharapkan mampu menjadi refleksi inovasi dan perbaikan kinerja guna menjaga capaian kinerja terbaik KPU.

Selanjutnya, pemaparan materi disampaikan oleh Kepala Subbagian Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Hasanuddin Ismail, yang membahas secara komprehensif Laporan Tahunan di Bidang Hukum Tahun 2025. Materi pertama membahas Laporan Tahunan JDIH yang meliputi dasar hukum, kebijakan pelaporan JDIH Tahun 2025, format laporan JDIH, serta instrumen penilaian pengelolaan JDIH.

Materi kedua membahas Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Semester II, yang mencakup tahapan persiapan dan pelaksanaan, kesimpulan, hambatan, saran, serta tindak lanjut atas periode sebelumnya. Sementara itu, materi ketiga mengulas Laporan Kertas Penilaian Zona Integritas, dengan fokus pada langkah-langkah strategis percepatan pembangunan Zona Integritas serta keterkaitan antara SPIP dan Zona Integritas.

Kegiatan ditutup kembali oleh Sophia Kurniasari Purba. Dalam penutupannya, ia menegaskan bahwa sebagian besar laporan Zona Integritas, SPIP, dan JDIH KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota telah siap, yang menunjukkan komitmen kuat seluruh jajaran. Ia juga menekankan pentingnya dukungan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan untuk terus memonitor dan memotivasi staf, memperkuat koordinasi, pengawasan pembagian beban kerja, serta meningkatkan kerja sama lintas subbagian.

Program MH JDIH Seri #14 ini diikuti oleh pegawai di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Kepala dan Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, seluruh CPNS KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta Sobat JDIH.