BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat melaksanakan apel pagi rutin pada Senin (15/12/2025) di halaman Kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Kegiatan ini diikuti oleh jajaran pimpinan dan seluruh pegawai KPU Provinsi Jawa Barat.

Bertindak sebagai Pembina Apel, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan, Adie Saputro dan sebagai pemimpin apel Kepala Sub Bagian Data dan Informasi, Ramdani, serta petugas apel dari jajaran Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.

Dalam amanatnya, Adie Saputro menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada empat pegawai yang baru bergabung di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat, baik yang berasal dari dalam maupun luar Provinsi Jawa Barat. Ia berharap para pegawai baru dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja serta melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai arahan pimpinan masing-masing.

Lebih lanjut, Adie menegaskan bahwa sebagai penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas, seluruh jajaran KPU memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi. 

“Meskipun saat ini tidak berada dalam tahapan Pemilu atau Pilkada, seluruh jajaran KPU tetap wajib menjunjung tinggi integritas, netralitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.” tandasnya.

Setiap pekerjaan yang dilaksanakan, baik secara administratif, teknis, maupun dalam pelayanan publik, memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas Pemilu dan demokrasi.

“Sebagai penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas, kita memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, setiap tugas yang kita laksanakan—baik administratif, teknis, maupun pelayanan publik—harus dijalankan dengan disiplin, tanggung jawab, dan komitmen penuh terhadap aturan yang berlaku.” ujarnya.

Menutup amanatnya, Adie mengajak seluruh jajaran KPU Provinsi Jawa Barat untuk senantiasa melaksanakan tugas dan kewajiban dengan penuh dedikasi dan komitmen demi menjaga marwah KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang dipercaya oleh masyarakat.