BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat menggelar Program MH (Membahas Hukum) JDIH Seri #10 bertema “Catatan Evaluasi Pengelolaan dan Pengembangan JDIH KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat serta Sharing Pengalaman Pengelolaan dan Pengembangan JDIH KPU RI”, Kamis (13/11/2025). Kegiatan yang berlangsung secara daring ini diikuti jajaran KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Acara dibuka oleh Kabag Partisipasi, Humas, dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat, Yunike Puspita, yang menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik dan optimalisasi JDIH sebagai sarana transparansi lembaga.

Pemateri utama, M. Fakhri Ali Ibrahim dari Biro Hukum Setjen KPU RI, memaparkan tujuh aspek penilaian pengelolaan JDIH, termasuk organisasi, SDM, dokumentasi hukum, hingga inovasi. Ia menegaskan pentingnya penyusunan laporan tahunan yang lengkap dan tepat waktu.

Kasubbag Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Hasanuddin Ismail, memandu jalannya kegiatan dan menyampaikan bahwa evaluasi ini menjadi bahan refleksi untuk perbaikan pengelolaan JDIH ke depan.

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum KPU Provinsi Jawa Barat, Sophia Kurniasari Purba, memberikan pengarahan mengenai pentingnya menyiapkan laporan sejak awal tahun, memperbaiki data secara berkelanjutan, serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah.

Kegiatan ditutup oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat, Aneu Nursifah, yang mengajak seluruh peserta memperkuat koordinasi dan memastikan laporan JDIH tersusun dengan baik sebagai cerminan kinerja satu tahun.

Program ini diikuti pegawai KPU Provinsi Jawa Barat, Divisi Hukum dan Pengawasan, Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum, staf, seluruh CPNS KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, serta komunitas Sobat JDIH. Program MH JDIH Seri #10 diharapkan memperkuat sinergi dan meningkatkan kualitas pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang transparan dan inovatif.