BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Kinerja Media Sosial bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat berlangsung secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (2/10). Rapat ini mengevaluasi Kinerja akun Sosial Media dan website KPU Kabupaten/kota serta persiapan kegiatan “Parmas Insight” sebagai bagian dari program Pendidikan Pemilih berkelanjutan.

Acara dipimpin langsung oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia. Turut hadir dalam rapat, Kepala Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM, Yunike Puspita.

Peserta yang hadir terdiri dari anggota KPU Kabupaten/Kota Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, serta Kepala Subbagian Parmas dan SDM dari 27 KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Hedi Ardia dalam pemaparannya menyampaikan bahwa kehadiran di ruang publik digital sama pentingnya dengan kehadiran fisik di Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Tantangan kita bukan hanya ketika ada tahapan pemilu, tetapi juga di luar tahapan. Jika ruang digital kita kosong, maka akan diisi oleh informasi keliru bahkan hoaks,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, kendala keterbatasan anggaran tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan kreativitas dalam menyampaikan informasi. Justru dengan keterbatasan, inovasi baru dapat lahir. “Yang mahal itu bukan medianya, melainkan kemauan dan kreativitas kita,” tambahnya.

Sebagai langkah strategis, KPU Provinsi Jawa Barat akan meluncurkan program “Parmas Insight” mulai 8 Oktober 2025. Program ini berupa diskusi mingguan yang melibatkan seluruh Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat. Forum tersebut akan membahas strategi pendidikan pemilih, pengelolaan media sosial, pendekatan ke komunitas marginal, hingga inovasi sosialisasi.

Akhir pemaparannya ia mengingatkan bahwa “Media sosial bukan sekadar tempat memposting informasi, tapi menjadi sarana membangun kedekatan emosional dan menumbuhkan kepercayaan publik,” ujarnya.