BANDUNG – KPU Jabar mengusulkan agar materi tentang Sistem Kepemiluan dan Afirmasi Perempuan masuk menjadi salah satu materi yang diberikan pada gelaran Sekolah Politik Perempuan yang diinisasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Jawa Barat. 

Usulan tersebut disampaikan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) pembahasan Modul Sekolah Politik Perempuan Jawa Barat yang diselenggarakan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat, Rabu (1/10). Kegiatan berlangsung di ruang rapat Opsroom DP3AKB, Jalan Sumatra No. 50, Kota Bandung.

FGD ini diikuti perwakilan dari KPU Provinsi Jawa Barat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Barat, Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, serta kalangan akademisi.

Pembahasan difokuskan pada strategi penguatan kapasitas politik perempuan melalui modul yang diharapkan menjadi pedoman praktis dalam meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik dan kepemiluan.

Hedi Ardia menegaskan pentingnya masukan dari KPU maupun Bawaslu agar modul ini benar-benar mampu mendorong tata kelola kepemiluan yang inklusif dan berkeadilan gender. “Dari FGD ini diharapkan muncul input kelembagaan, baik dari KPU maupun Bawaslu. Misalnya, bagaimana aturan afirmasi dalam sistem pemilu bisa diterapkan, serta bagaimana manajemen pemilu harus bersifat perspektif gender,” ujarnya. 

Lebih lanjut, ia berharap sekolah politik ini tidak hanya menjadi sarana pembelajaran, tetapi juga memperkuat pemahaman peserta mengenai tata kelola kepemiluan di Indonesia. Dengan begitu, perempuan dapat berperan lebih aktif baik dalam kontestasi politik maupun dalam pengawasan pemilu.

Selain itu, dalam diskusi FGD kali ini menekankan pentingnya sinergi antara lembaga pemerintah, penyelenggara pemilu, serta unsur masyarakat sipil agar modul yang disusun selaras dengan kebutuhan dan tantangan aktual demokrasi di Jawa Barat.