GARUT – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat bekerja sama dengan Yayasan Paramita Rahadian Libertas menggelar kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 di Resto D'Leuwi, Garut, Kabupaten Garut, Sabtu (2/11/2024).

Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam Pilgub Jawa Barat 2024 dan mengajak masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab.

Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Garut, Asyim Burhani menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan upaya KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, dengan target partisipasi sebesar 75%.

"Diharapkan masyarakat tidak buta terhadap politik, melainkan menjadi pemilih yang cerdas. Jangan memilih pasangan calon berdasarkan pragmatisme, tetapi lihatlah ide, gagasan, dan program yang ditawarkan oleh para pasangan calon, sesuai dengan hati nurani," ucap Asyim.

Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari sejarah kesuksesan Pilkada 2024.

Sementara itu, Ketua Yayasan Paramita Rahadian Libertas, Billy Nur Akbar Paramita menekankan pentingnya hak suara dalam menentukan masa depan Jawa Barat selama lima tahun ke depan.

"Hak suara kita menentukan baik atau buruknya Jawa Barat ke depan. Oleh karena itu, gunakanlah hak pilih dengan bijak dan jangan sampai tidak menggunakan hak suara kita dengan maksimal," ujar Billy. 

Billy juga mengajak anggota UMKM untuk turut serta mensukseskan Pilkada 2024 dengan berpartisipasi aktif.

Di tempat yang sama, pemerhati pemilu, Iim Imron menyampaikan pemaparan mengenai sejarah dan perjalanan pilkada di Indonesia sejak era reformasi.

Dia menekankan pentingnya pemilu dalam membentuk pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat. Mengingat, Jawa Barat memiliki Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbesar di Indonesia, yaitu 35.925.960 pemilih.

Pemerhati pemilu lainnya, Djudju Nuzuluddin juga menekankan pentingnya keabsahan data pemilih serta kejujuran dan keadilan dalam pemilu. Djudju juga mengingatkan bahwa money politics menjadi tantangan yang perlu diatasi bersama.

"Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT masih dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sesuai dengan tempat tinggal, asalkan membawa KTP," tandasnya.