SAMAKAN PERSEPSI, KPU JABAR GELAR RAPAT KOORDINASI PERENCANAAN DAN ANGGARAN PILKADA 2024

KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Perencanaan dan Anggaran Pilkada tahun 2024, bertempat di Aula Kantor KPU Jabar, Sabtu (31/8/2024).

Rapat Koordinasi Perencanaan dan Anggaran Pilkada tahun 2024 ini diikuti oleh 108 peserta KPU dari Kabupaten/Kota, 42 KPU Provinsi Jabar, serta 3 Narasumber dari Komisi II DPR RI, 3 dari KPU RI.

Ketua KPU Jabar, Ummi Wahyuni mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan kesempatan bagi para Kadiv Perencanaan Data dan Informasi, dan seluruh jajaran kesekretariatan di 27 Kabupaten/Kota Jabar untuk bertanya terkait Pilkada 2024.

“Silakan nanti para ketua, para Kadiv dan bapak ibu kesekretariatan bisa berdiskusi, menanyakan terkait dengan beberapa hal terutama terkait dengan perencanaan. Sehingga hari ini kita mempunyai persamaan persepsi,” paparnya.

Ummi mengatakan, pada tahapan Pilkada kali ini sudah memasuki dalam pemeriksaan kesehatan, sehingga di tengah kesibukan tersebut pihaknya juga harus menerima pemeriksaan dari BPK.

“Ini menjadi tantangan buat kita, kita harus melaksanakan realisasi anggaran disatu sisi  kegiatan nya belum selesai tapi sudah masuk pemeriksaan. kita harus punya ilmunya, bagaimana dua hal ini bisa berjalan baik dan lancar,” ungkapnya. 

Lanjut, Ummi menyampaikan bahwa hal ini juga menjadi tantangan bagaimana dengan regulasi yang diikuti hari ini akan berimplikasi terhadap anggaran. 

“Karena memang ada beberapa regulasi yang keluarnya setelah rancangan anggaran sudah jadi, ini harus kami akui bagaimana temen-temen sekretariat sekarang menjadi ujung tombak bagi kami di jajaran komisioner bagaimana mengimplementasikan kebijakan hari ini dalam bentuk perencanaan anggaran,” jelasnya.

Sehingga, menurutnya ini menjadi bahan diskusi dan masukan karena jangan sampai ketika selesai pelaksanaan Pilkada, tapi punya implikasi yang dapat menghambat setelah selesai melaksanakan.

“kita selalu berharap tidak hanya KPU Provinsi Jawa Barat tapi 27 Kabupaten/Kota sama-sama sukses tanpa permasalahan yang nanti bisa timbul ketika kita selesai melaksanakan pilkada yang nantinya sudah terpilih kepala daerah, di Provinsi dan 27 Kabupaten/Kota,” paparnya.

Selain itu, Ummi mengatakan setelah menerima pasangan calon, ada satu daerah yaitu Ciamis yang harus melakukan perpanjangan, karena baru ada satu calon tunggal. 

“Ini juga menjadi konsentrasi teman-teman KPU Provinsi bagaimana KPU Ciamis tidak tertinggal dengan Kabupaten/Kota yang lain,” ujarnya.

Kemudian, Ummi mengatakan ada dua hal penting yang akan dilakukan pada tanggal 22 September 2024.

“Kenapa disebut penting? karena tadi hari ini pun para sekretaris juga sudah mempersiapkan terkait logistik nya Pilkada tahun 2024, sehingga kalau kita melihat timeline kegiatan hari ini sudah onfire semua, sehingga kami berharap para ketua mampu mengkoordinir setiap divisi agar baik dan lancar tanpa ada kendala apapun,” tandasnya. 

Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi KPU Jabar, Sutisno mengungkapkan bahwa Divisi Perencanaan mempunyai tugas dalam penyusunan program dan anggaran serta monitoring, evaluasi, dan pengendalian program. 

“KPU Provinsi Jawa Barat sebagai Koordinator pemilihan di Wilayah Jawa Barat memiliki kewajiban untuk melaksanakan koordinasi kepada seluruh kegiatan yang dilaksanakan KPU Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat termasuk terkait dengan anggaran,” ujar Sutisno.

Terlebih lagi, kata Sutisno dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024 terdapat anggaran, antara anggaran yang ada di KPU Provinsi dan anggaran yang ada di KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan kegiatan dengan output yang sama. 

“Untuk itu KPU provinsi Jawa Barat perlu melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota dalam perencanaan pilkada tahun 2024,” katanya.

Adapun maksud dan tujuan digelarnya Rapat Koordinasi Perencanaan dan Anggaran Pilkada tahun 2024 adalah untuk menyusun perencanaan anggaran yang baik dalam melaksanakan pilkada tahun 2024.

“Serta bertujuan agar KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai penyelenggara Pilkada dapat memiliki pemahaman yang sama terkait program-program, penyusunan anggaran dan pelaporan nya,” tandasnya.

Bagikan:

facebook twitter whatapps

Dilihat 83 Kali.