Pemilihan umum adalah jantung demokrasi. Keberhasilan pelaksanaannya sangat bergantung pada integritas setiap individu yang terlibat, mulai dari penyelenggara pemilu hingga setiap staf pendukung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga yang netral dan profesional, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan jujur, adil, dan transparan. Integritas pun bukanlah sekadar nilai tambah, melainkan landasan esensial yang harus melekat pada setiap individu yang terlibat di dalamnya, mulai dari jajaran komisioner hingga staf pelaksana di tingkat paling bawah. Etika perlu ditanamkan sejak langkah pertama untuk memastikan marwah KPU sebagai institusi yang kredibel dan dipercaya rakyat.

Langkah pertama dalam menanamkan etika di lingkungan KPU dimulai dari proses rekrutmen dan orientasi. Seleksi yang ketat dan transparan, yang tidak hanya mengukur kompetensi teknis tetapi juga integritas moral menjadi fondasi awal. Kami sebagai CPNS tentunya perlu memahami betul bahwa kami akan mengemban amanah besar yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak. 

Penanaman etika di KPU tidak berhenti pada tahap ini, tetapi harus menjadi proses berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan etika yang rutin, yang membahas studi kasus, dilema moral, dan konsekuensi pelanggaran kode etik, sangatlah vital. Hal ini tidak hanya berfungsi sebagai pengingat, tetapi juga sebagai ruang untuk diskusi, refleksi, dan penguatan komitmen moral. Pembekalan mengenai netralitas, imparsialitas, dan objektivitas harus diperhatikan pada setiap program pengembangan SDM KPU karena setiap keputusan, tindakan, dan bahkan gestur individu di KPU harus mencerminkan nilai-nilai tersebut, jauh dari kepentingan pribadi, golongan, atau politik praktis.

Selain pendidikan dan pelatihan, sistem pengawasan internal yang kuat dan efektif adalah prasyarat mutlak. Mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) yang aman dan terpercaya harus tersedia, sehingga dapat mendorong setiap individu untuk berani melaporkan indikasi penyimpangan tanpa rasa takut akan konsekuensinya. KPU harus membangun budaya dimana pelanggaran integritas ditindak tegas dan konsisten, tanpa pandang bulu. Hal ini tentunya akan pesan kuat bahwa integritas adalah prioritas utama dan tidak dapat ditawar. 

Di sisi lain, KPU juga perlu membangun sistem apresiasi bagi individu yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap integritas, menciptakan teladan dan mendorong perilaku positif. Hal ini tentu saja bukan hanya tanggung jawab individu, melainkan juga tanggung jawab institusi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi integritas untuk tumbuh dan berkembang.