Bandung, jabar.kpu.go.id --- KPU Provinsi Jawa Barat kembali melaksanakan acara berkala. Acara rutin sesi ketiga yang membahas tentang aksi atau tindakan komunikasi penyelenggara pemilu sebagai pemantik untuk pelaksanaan public relations yang lebih baik dilaksanakan penuh antusias daripada minggu sebelumnya. Sebagai strategi proses komunikasi yang membangun antara organisasi dan publik, oleh sebab itu online courses sesi ketiga ini memberikan informasi dan wawasan bagi Lembaga Penyelenggara Pemilu dan masyarakat secara luas yang bermanfaat. Acara dilaksanakan pada hari Jumat (05/03/21).

Acara ini dipandu oleh Husnul Khotimah, Anggota KPU Kabupaten Cirebon. Selain memandu acara tersebut Husnul juga menyampaikan dalam pembukaan webinar bahwa acara rutin ini semakin diminati peserta.

“Tentunya acara ini bertujuan untuk Lembaga Penyelenggara Pemilu memperkuat public relations dalam membangun citra lembaga.” ungkap Husnul.

Narasumber Idham Holik menjelaskan bahwa tindakan dan komunikasi kepada publik harus direncanakan dengan strategi, supaya apa yang ingin disampaikan dapat diterima dengan holistik. Strategi komunikasi ini mendukung program aksi, ada tiga hal yang perlu diketahui, pertama menginformasikan kepada publik target internal dan eksternal. Kedua, membujuk publik untuk mendukung dan menerima tindakan. Ketiga, mengintruksikan publik dalam keterampilan yang dibutuhkan untuk menerjemahkan niat menjadi tindakan. Sehingga, kesalahan komunikasi tidak menjadi persoalan yang merugikan.

“Pemahaman tentang komunikasi dalam public relations mebutuhkan tindakan-tindakan sesuai dengan strategi yang dirancang sebelumnya oleh penyelenggara pemilu. Kita juga harus tahu bagaimana cara membuat pesan kepada publik dan mendapatkan kepatuhan publik setelah menerima informasi yang disampaikan.” Ujar Anggota Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat itu.

Selain itu, ia juga memaparkan pentingnya pengetahuan elektoral bagi seluruh elemen masyarakat. Pengetahuan elektoral berguna untuk menyusun informasi yang disampaikan dengan baik kepada publik. Sebab, dampak dari kurangnya pengetahuan elektoral adalah munculnya berita-berita yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Idham juga menyarankan kepada para penulis berita dalam media untuk menambah pengetahuan elektoral, agar hasil tulisan mereka dapat dipahami oleh khalayak.

Selanjutnya acara webinar rutin ini berlangsung diskusi yang cukup seru. Pembahasan politik identitas dan demokrasi menunculkan ide untuk Lembaga Penyelenggara Pemilu dimasa yang akan datang. Politik identitas memang dapat menjebak saat penyelengaraan pemilu, keberagaman identitas di Indonesia memang memperkuat terjadinya hal tersebut. Akan tetapi, Lembaga Penyelenggara Pemilu dapat menerapkan strategi yang tepat untuk mengantisipasi dampak negatif dari politik identitas yaitu dengan memperkuat hubungan Lembaga Penyelenggara Pemilu dengan masyarakat, media, dan stakeholder.

“Politik identitas itu salah satu cermin dari demokrasi. Maka perlu juga pemahaman tentang demokrasi untuk seluruh kalangan masyarakat. Saya berharap nanti KPU dapat membuat sebuah terobosan dengan membuat program sekolah demokrasi.” ungkap Idham dalam sesi terakhir kursus online tersebut. Melalui sekolah demokrasi masyarakat mempelajari makna demokrasi secara komperhensif dan menyikapi problematika dengan bijak. Upaya meningkatkan literasi juga harus sebanding dengan tindakan yang diambil ketika sebuah program diselenggarakan. (tekmas KPU Jabar : Siho/ed.Dien)