BANDUNG — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, hadir secara daring dalam kegiatan DIKSI (Diseminasi Kepemiluan dan Regulasi) yang diselenggarakan KPU Kota Sukabumi pada Kamis, 31 Juli 2025. Dalam kegiatan tersebut, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat memberikan sambutan sekaligus menyampaikan materi utama yang menyoroti isu strategis Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Kegiatan yang berlangsung secara virtual ini dibuka oleh Ketua KPU Kota Sukabumi dan diikuti oleh jajaran Pimpinan dan Sekretariat KPU Kota Sukabumi. Kehadiran Ketua KPU Provinsi Jawa Barat menjadi perhatian tersendiri, mengingat peran penting provinsi sebagai pembina dan pengarah teknis dalam pelaksanaan tugas-tugas kepemiluan di tingkat kabupaten/kota.

Dalam sambutannya, Ahmad Nur Hidayat menekankan bahwa kualitas data pemilih merupakan fondasi dari terselenggaranya pemilu yang demokratis dan berintegritas. Ia menyebutkan bahwa tantangan seperti mobilitas penduduk, data pemilih ganda, hingga belum optimalnya pemetaan kelompok rentan harus dijawab dengan sistem yang adaptif dan kolaboratif.

Ia menambahkah bahwa daftar pemilih berkelanjutan adalah fondasi utama dari seluruh proses elektoral. “Tanpa data yang akurat, secanggih apa pun teknologi yang digunakan tidak akan memberikan hasil yang valid. Pemutakhiran Data Pemilih tidak hanya soal teknis administratif. Ia adalah jantung dari proses demokrasi. Data yang valid berarti suara rakyat terlindungi,” ujarnya.

Sebagai narasumber utama, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat memaparkan materi yang mencakup dasar hukum terbaru, tantangan aktual, serta strategi peningkatan akurasi data dengan pendekatan digital, perlindungan data pribadi, dan partisipasi aktif masyarakat.

Ahmad juga mengangkat perkembangan teknologi digital dalam proses pemilu. Ia menyampaikan contoh dari berbagai negara seperti Estonia yang telah menerapkan sistem e-Government sejak 1997 dengan identitas digital dan i-voting. Nigeria menerapkan sistem biometrik untuk mencegah pemilih ganda, sementara Chile menggabungkan data sensus, catatan sipil, dan daftar pemilih dengan bantuan teknologi AI dan Big Data.

Negara-negara dengan sistem pemutakhiran data pemilih yang terbuka dan berkelanjutan umumnya memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi terhadap penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, Ahmad menyampaikan enam langkah strategis yang harus diambil, yakni integrasi sistem data, perlindungan data pribadi, peningkatan transparansi dan pengawasan, penggunaan teknologi inklusif, peningkatan partisipasi masyarakat, serta kemampuan adaptif terhadap dinamika kependudukan.

Di akhir sambutannya, Ahmad menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga serta pemanfaatan teknologi informasi dalam memperkuat sistem pemutakhiran data pemilih yang andal dan transparan. 

Partisipasi KPU Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan ini merupakan bentuk nyata dukungan dan pembinaan terhadap jajaran KPU di tingkat kabupaten/kota, sekaligus memperkuat komitmen kelembagaan dalam mewujudkan Pemilu yang partisipatif dan terpercaya.