BANDUNG - sinergi antarlembaga penyelenggara pemilu menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan kepemiluan, termasuk perkembangan teknologi dan media digital.

Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi Penguatan Kelembagaan bagi Stakeholder se-Provinsi Jawa Barat Gelombang I yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara daring, Kamis (3/9/2026).

Dalam paparannya, Ahmad menyampaikan bahwa Jawa Barat memiliki posisi penting dalam Pemilu 2029. Dengan jumlah pemilih sekitar 37,7 juta orang atau sekitar 17,6 persen dari pemilih nasional, dinamika kepemiluan di Jawa Barat akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan Pemilu 2029.

Ia juga menyoroti besarnya proporsi pemilih dari generasi yang akrab dengan teknologi digital. Kondisi tersebut membuat penyelenggara pemilu perlu semakin memperhatikan penyebaran informasi, pengelolaan data, media sosial, serta pembentukan persepsi publik.

“Menjaga integritas pemilu tidak hanya berkaitan dengan tahapan pemungutan dan penghitungan suara. Integritas juga harus dijaga dalam pengelolaan data, penggunaan teknologi, serta penyampaian informasi kepada masyarakat,” ujar Ahmad.

Menurutnya, penguatan integritas pemilu perlu dilakukan setidaknya pada tiga aspek, yaitu integritas penyelenggara, integritas prosedur, serta integritas data dan teknologi. Ketiga aspek tersebut harus berjalan bersama agar setiap tahapan pemilu dapat dilaksanakan secara profesional, transparan, dan dapat dipercaya masyarakat.