Dinamika Rekrutmen dan Manajemen Badan Ad Hoc Pilkada 2024
BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat menggelar Diskusi Buku “Dibalik Layar Pilkada Serentak 2024: Dinamika Rekrutmen dan Manajemen Badan Ad Hoc di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat” di Ballroom Setia Permana KPU Provinsi Jawa Barat, Kamis (3/9/2026).
Kegiatan yang diikuti oleh jajaran KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang membidangi Sumber Daya Manusia ini menjadi ruang evaluasi untuk membahas pengalaman, tantangan, serta pembelajaran dalam proses rekrutmen dan manajemen Badan Ad Hoc pada Pilkada Serentak 2024.
Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa penyelenggaraan pemilihan perlu dilihat tidak hanya dari apa yang tampak di depan publik, tetapi juga proses dan tata kelola yang berlangsung di balik layar.
Sementara itu, Anggota KPU RI, Parsadaan Harahap, selaku keynote speaker menyoroti pentingnya membangun sistem pengelolaan sumber daya manusia yang mampu mendukung Badan Ad Hoc agar dapat bekerja secara optimal. Menurutnya, persoalan yang muncul pada individu juga perlu dilihat sebagai refleksi terhadap sistem organisasi yang dibangun.
Dalam diskusi, Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jawa Barat, Abdullah Sapi’i menekankan pentingnya perhatian lebih kepada Badan Ad Hoc yang menjadi ujung tombak pelaksanaan pemilihan di lapangan, dengan tantangan dan risiko yang cukup besar, terutama saat pemungutan dan penghitungan suara.
Diskusi turut menghadirkan Kaka Suminta, Sawitri Budi Utami, dan Esya Karnia Puspa Wati, sebagai narasumber, serta Yunike Puspita, sebagai moderator. Para narasumber membahas berbagai pengalaman Pilkada 2024, mulai dari tantangan rekrutmen, keterbatasan waktu, pengelolaan kompetensi, hingga dinamika pembentukan Badan Ad Hoc di daerah.
Melalui kegiatan ini, KPU Provinsi Jawa Barat mendorong agar pengalaman Pilkada Serentak 2024 dapat menjadi pengetahuan kelembagaan dan bahan perbaikan untuk membangun sistem rekrutmen serta manajemen Badan Ad Hoc yang lebih baik, adaptif, dan berintegritas pada penyelenggaraan pemilihan berikutnya.