BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat mengikuti Bimbingan Teknis dan Pengisian Kertas Kerja Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diselenggarakan KPU Republik Indonesia, Senin (24/8/2026). Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Aneu Nursifah, Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Sophia Kurniasari Purba, serta Anggota Satuan Tugas SPIP KPU Provinsi Jawa Barat.

Bimtek dibuka oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI Iffa Rosita. Dalam sambutannya, Iffa menyampaikan bahwa keberhasilan SPIP diukur dari tingkat kematangan atau maturitas di masing-masing satuan kerja. Oleh karena itu, KPU terus berfokus tidak hanya pada penguatan sistem, tetapi juga percepatan peningkatan nilai maturitas SPIP secara berkelanjutan.

Selanjutnya, Inspektur Wilayah II KPU RI H. Bakhtiar memberikan arahan terkait pelaksanaan evaluasi maturitas SPIP tahun 2026. Ia menyampaikan bahwa evaluasi maturitas tahun ini akan mengalami penyesuaian pada kertas kerja serta perluasan sampel satuan kerja di seluruh Indonesia. Selain itu, KPU tengah mengevaluasi PKPU Nomor 8 Tahun 2023, termasuk mengkaji efektivitas kartu kendali bulanan.

Materi kegiatan kemudian disampaikan oleh perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pembahasan meliputi Overview Pedoman dan Proses Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi serta Tata Cara Pengisian Kertas Kerja Maturitas SPIP.

Kegiatan ditutup oleh Iffa Rosita yang menegaskan bahwa kegiatan ini berfokus pada penerapan praktis penguatan SPIP di lapangan, bukan sekadar pemahaman teori. Seluruh satuan kerja diimbau untuk segera menyiapkan dokumen bukti dukung dan aktif berkoordinasi dengan Penanggung Jawab jika menemui kendala.

Peserta kegiatan terdiri atas jajaran KPU RI, Ketua, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, Sekretaris, serta Tim Asesor pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota se-Indonesia.