Strategi Sosialisasi Pemilu Di Tengah Kompleksitas Geografis-Demografis

Oleh : 
Abdur Rozaq
(Kadiv Sosdiklih Parmas dan SDM KPU Kab Bandung)

Berbicara tentang Kabupaten Bandung, bukan sekadar pembasan mengenai pembahasan bentangan tanah datar yang polos. Tapi, membicarakan suatu wilayah dengan alam yang menantang kesabaran dan demografi yang luas dengan segala bentuk rumus teori politik klasik. Karena terdapat wilayah-wilayah yang padat penduduk serta denyut industri yang tak pernah tidur seperti Majalaya dan Dayeuhkolot. Di sisi lain, ada wilayah sabuk pegunungan yang tenang dan berkabut seperti Kertasari, puncak di Pangalengan hingga Rancabali.

Wilayah yang terdiri dari 31 kecamatan, 270 desa plus 10 kelurahan, tentu dengan karakter khas masing-masing, membuat penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Bandung bukan sekadar persoalan mencetak surat suara atau mendistribusikan kotak suara. Tantangan terbesar, pada kenyataannya, adalah mundur selangkah lagi bahkan sebelum hari pemungutan suara yakni bagaimana cara mensosialisasikan pemilu kepada komunitas-komunitas yang literasi dan akses terhadap informasi terhalang oleh jarak dan budaya? Disinilah kita perlu memecah kebuntuan dari pandangan yang formalistik.

Pada umumnya, lembaga pengelola pemilu cenderung terjebak dalam ritual “sosialisasi” yang elitis seperti mengumpulkan massa di hotel, memasang baliho raksasa di jalan utama Soreang atau membagikan pamflet kepada pengendara di sudut-sudut jalan. Cara seperti ini mungkin berhasil untuk kawasan perkotaan seperti Margahayu atau Cileunyi, tempat Anda bisa merasakan aktivitas kota setiap hari. Tetapi cara yang sama belum tentu berhasil bila dilakukan di desa-desa kecil seperti Kecamatan Pacet atau Ciwidey.

Di wilayah tersebut, informasi tidak mengalir melalui baliho di sana; informasi bergerak dari mulut ke mulut di platform-platform desa, di sepanjang tepi ladang padi, dan di dalam lingkaran kajian keagamaan. Fakta tersebut, memaksa kami untuk menyadari bahwa satu-satunya cara yang paling masuk akal untuk menembus barikade geografis dan demografis Kabupaten Bandung adalah melalui mobilisasi di akar rumput. Pendekatan tradisional yang bersifat top-down dalam sosialisasi pemilu harus digantikan oleh proses bottom-up, yang berakar pada pengalaman hidup masyarakat oleh aktor-aktor lokal yang menghirup, menjalani, berdiam bersama dalam wilayah tersebut. Ragam demografis Kabupaten Bandung memungkinkan penetrasi yang selektif.

Cara terbaik sosialisasi bagi pekerja pabrik di Rancaekek yang waktunya habis di lini produksi, mungkin melalui serikat pekerja atau obrolan di warung kopi sekitar pabrik pada jam istirahat. Tapi, bagi komunitas petani di Bandung Selatan, ritme hidup mereka diatur oleh matahari dan musim panen. Bagi mereka, aktor sosialisasi yang paling efektif adalah Ketua RT, Ketua RW, atau tokoh agama setempat (Ajengan/Ustadz).

Budaya masyarakat Kabupaten Bandung yang notabene Sunda masih sangat kental dengan nilai-nilai paternalistik, suara seorang tokoh agama atau tokoh adat seringkali lebih didengar dan dipercaya ketimbang imbauan resmi dari petugas negara yang datang memakai seragam. Ketika seorang ajengan menyelipkan pesan tentang perlunya memilih pemimpin yang dapat dipercaya dan menjauhi politik uang dalam ceramah Jumat malam yang rutin, pesan tersebut akan meresap jauh lebih dalam ke benak warga dibanding ribuan iklan layanan masyarakat di televisi. Dadang Supriatna sebagai Bupati Bandung bahkan menunjukkan secara sangat akurat karakter masyarakat Kabupaten Bandung dalam merespons dinamika sosial-politik.

Dadang hapal betul karakter masyarakatnya dalam merespons dinamika sosial-politik. Karena dia tahu bahwa pemahaman terhadap kematangan masyarakat. "perlu diketahui bahwa demokrasi lokal sebagai wadah partisipasi aktif masyarakat yang berakar pada kearifan lokal. Dengan menggunakan pandangan tentang kondisi wilayah yang luas dan beragam—mulai dari wilayah perkotaan, hingga pertanian, hingga wilayah yang hampir pegunungan—hal ini dijalankan melalui prinsip desentralisasi, transparansi birokrasi, dan komunikasi dua arah sebagai jalur pembangunan yang merata dan berkeadilan. Demokrasi dianggap akan matang jika didukung oleh masyarakat yang cerdas dan kritis.

Pemerintah Kabupaten Bandung secara aktif menjalankan pendidikan politik, terutama bagi pelajar dan kaum muda, agar mereka mengetahui hak-hak mereka dalam hal memberikan suara. Hal tersebut memperlihatkan sebuah realitas penting bahwa mobilisasi politik yang sehat tidak bertumpu pada instruksi, melainkan pada relasi kultural. Membangun komunikasi yang sehat sehingga masalah dan solusi itu saling keterikatan. Dan poin penting juga yang disampaikan Dadang bahwa masyarakat yang cerdas serta kritis itu akan membawa arah demokrasi bangsa ini ke arah yang lebih matang, sehingga beliau terus aktif dalam hal ini karena inilah salah satu hal penting yang harus diutamakan.

Dan tidak hanya para pemimpin informal, jaringan pemuda juga memainkan peran penting dalam upaya sosialisasi kepada pemilih baru dan Generasi Z, yang saat ini menjadi kelompok dengan profil demografis tertinggi; Karang Taruna adalah salah satu contohnya. Anak-anak muda di pelosok desa saat ini mungkin secara geografis terisolasi, tetapi mereka secara digital sangat terkoneksi. Penetrasi internet dan media sosial telah mengubah lanskap informasi. Di titik ini, strategi akar rumput harus berpadu dengan literasi digital.

Para pemuda desa ini memanfaatkan grup WhatsApp warga atau membuat video singkat yang relevan sesuai bentuk-bentuk kearifan lokal yang sudah ada.  Keberadaan mereka dapat dijadikan sebagai penyampai informasi sederhana dan tampil sebagai “penerjemah” untuk mengurai rincian kompleks tentang pemilu menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam.

Lebih jauh, tantangan geografis seperti rawan longsor di musim hujan atau jalanan berbatu yang sulit diakses kendaraan roda empat, membuat petugas pemilu (seperti PPK, PPS, dan Pantarlih) haruslah orang-orang yang benar-benar mengenali medan. Mereka bukan sekadar petugas administratif, tapi juga frontliner demokrasi. Keberhasilan mereka untuk memetakan tempat pemungutan suara yang aman dan mensosialisasikan hari pemungutan suara sangat bergantung pada hubungan yang telah mereka bangun dengan para tetangga dan warga di lingkungan mereka sendiri. Mobilisasi akar rumput pada akhirnya adalah mengembalikan unsur kemanusiaan ke dalam politik.

Ini berarti memahami bahwa di balik angka-angka dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), ada petani kopi di Gunung Puntang yang harus menyadari bahwa suaranya sama berharganya dengan suara seorang pebisnis di Kopo. Termasuk para ibu rumah tangga yang tinggal di sekitar Sungai Citarum, mereka juga harus diyakinkan bahwa bilik suara adalah tempat yang tepat untuk dituju guna berharap lingkungan yang lebih baik.

Di tengah segala kompleksitas geografis dan keragaman demografisnya Kabupaten Bandung menyimpan potensi bila dimanfaatkan dengan tepat. Pendekatan sosialisasi yang usang dan elitis akan menumbuhkan apatisme dan pragmatisme politik, alias politik uang. Sebaliknya, memulihkan denyut sosialisasi dari bawah ke atas—sebuah jalan dua arah, termasuk dengan melibatkan pemimpin agama, serta pemuda lokal kita tidak hanya sedang membuat kesuksesan pemilu, tetapi juga menjadi nutrisi bagi demokrasi itu sendiri, sehingga ia dapat bertunas dan bertumbuh dengan akar yang dalam di tanah Pasundan.