Pancasila, Demokrasi dan Penyelenggara Pemilu
oleh :
Abdullah Sapi'i
(Ketua Divisi Sumber Daya Manusia dan Penelitian–Pengembangan KPU Jawa Barat) 

Selalu ada ritual yang sama setiap tanggal 1 Juni. Bendera dikibarkan, teks Pancasila dibacakan dengan suara lantang, dan setelah itu semua orang bergegas kembali ke kesibukan masing-masing. Kita lupa bahwa lima sila itu mungkin sudah dicapai atau sekedar dipidatokan?

Pancasila memang lahir pada 1945. Tapi, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sudah bersemayam di Tanah Sunda jauh sebelum itu. Dewi Sartika memahami bahwa suatu bangsa tidak akan pernah benar-benar merdeka sampai setengah dari warganya (perempuan) tidak buta huruf atau tidak terdidik; dan karena itu pada awal abad ke-20, tepatnya pada 16 Januari 1904, ia mendirikan sebuah lembaga yang disebut Sakola Istri (secara harfiah Sekolah Perempuan) di Bandung lebih dari satu abad yang lalu. Yang ia perjuangkan adalah landasan paling fundamental dari sepuluh ajaran hak asasi manusia dan keadilan sosial.

Akses yang adil dan setara bagi semua orang untuk pemerintahan adalah kemustahilan tanpa demokrasi. Suara di bilik suara hanya bermakna jika setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk meneliti apa yang mereka pilih dan mengapa. Keberanian untuk berbicara karena itu dibutuhkan untuk menjamin akses yang setara. Dan di sinilah Otto Iskandardinata, yang juga dikenal sebagai “Si Jalak Harupat,” menjadi cerminan nyata dalam kehidupan. Ia melontarkan pidato-pidato yang penuh sindiran pedas untuk membela kaum tertindas, bahkan menjadikan dirinya sebagai suara yang berbahaya di dalam Volksraad, sebuah lembaga yang dipimpin oleh otoritas kolonial. Otto mengingatkan bahwa demokrasi bukan sekadar hak untuk memilih, melainkan hak untuk diwakili dan didengar. Namun representasi politik saja tidak pernah cukup. 

Mengutip Jason Brennan dalam bukunya Against Democracy (2016) yang mengkritisi penerapan demokrasi di berbagai negara, yang mengkatagorikan rakyat pemilih masih pada kelompok hobit yang cenderung apolitik dan juga kelompok Holigan yang mengedepankan fanatisme kelompok politiknya. Brennan memandang pemilih pada saat ini masih sangat sedikit yang dikatagorikan dalam katagori Vulcans, yang mengedepankan pilihan rasional dalam menentukan sikap politiknya. 

Bung Hatta sudah lama memperingatkan bahwa kedaulatan rakyat akan kosong bila berhenti pada demokrasi politik dan melupakan demokrasi ekonomi. Rakyat yang masih bergulat dengan kebutuhan dasar sulit menjadi warga yang sungguh berdaulat. Sila keempat dan kelima berdiri di atas pemahaman ini: kerakyatan dan keadilan sosial adalah satu tarikan napas, bukan dua urusan terpisah. 

Demokrasi juga memerlukan ruang bagi pemikiran bebas. Penulis dan tokoh budaya Ajip Rosidi yang memainkan peran kunci dalam “menghidupkan kembali” budaya Sunda mengatakan, bahwa sebuah bangsa hidup selama ragam gagasan dan identitasnya menemukan ruang. Kebebasan berpikir bukanlah ancaman bagi persatuan; kebebasan berpikir adalah syaratnya. Sila ketiga Persatuan Indonesia tidak berarti keseragaman, melainkan keragaman dalam mengakui satu sama lain serta duduk semeja dengan derajat yang sama. Ruang itu tetap tersedia hingga hari ini.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kerap mengatakan bahwa kritik adalah bagian dari perhatian. Baik yang membela dan dibela lewat kritik adalah bagian dari demokrasi. Cara berkomunikasinya selama ini tak jarang mengundang perdebatan. Bagi sebagian orang, ini soal membuka partisipasi seluas mungkin, sementara yang lain berpendapat bahwa partisipasi itu sendiri tidak benar-benar deliberatif atau murni simbolik. Dan bagi saya, justru jenis ketegangan seperti inilah yang sehat. Demokrasi yang matang menyambut untuk ditanya tentang dirinya sendiri.

Lalu, Penyelenggara pemilu, di mana posisinya? Saya merasa kita berada pada titik persimpangan. Pancasila bukan hanya fondasi negara yang kita tundukkan dengan hormat dalam upacara; Pancasila juga menjadi tolok ukur keluaran kinerja kerja penyelenggara Pemilu. Prinsip kemanusiaan seharusnya menyingkirkan kita dari sikap lengah selama masih ada satu pemilih yang tertinggal seperti lansia, penyandang disabilitas, bahkan mereka yang tinggal di sudut-sudut jauh wilayah terpencil di kabupaten. Sila Kerakyatan menuntun kami guna memastikan setiap suara dihitung adil tanpa melihat pihak mana yang dimenangkan atau sebaliknya. Dan Sila keadilan sosial mewajibkan kita menjaga integritas, mengingat kepercayaan publik adalah nilai yang paling mudah hilang dan salah satu yang paling sulit dipulihkan.

Di sinilah pekerjaan rumah yang sesungguhnya dimulai. Integritas semestinya bukan sekadar slogan-slogan tapi aksi nyata dari insan yang menjalankannya. Kondisi tersebut bisa dimulai dari rekrutmen yang bersih, pelatihan yang serius, dan berani menempatkan etika sebagai landasan budaya kerja. Bagi saya, manajemen sumber daya manusia dalam institusi ini bukan sekadar administratif. KPU perlu mengubah cara pembacaan Pancasila yang seremonial menjadi tindakan keseharian mulai dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, hingga para petugas di tempat pemungutan suara.

Penelitian dan Pengembangan kami fokuskan untuk satu hal yakni memahami mengapa kepercayaan publik fluktuatif dan memperbaikinya dengan fakta bukan asumsi. 

Oleh karenanya, peringatan Hari Lahir Pancasila bukanlah sebuah nostalgia melainkan cermin. Dewi Sartika, Otto, Hatta, Ajip, dan para tokoh hari ini mempertanyakan hal itu kepada kita semua: untuk siapa demokrasi ini bekerja? Sejak 1945, Pancasila menjawab untuk seluruh rakyat, tanpa kecuali. Sebagai penyelenggara pemilu Jawa Barat, tugas kita hanya memastikan jawaban itu tidak berhenti sebagai pembacaan seremonial, melainkan benar-benar terjadi—satu suara pada setiap waktu—dalam kehidupan nyata.

Sebagai institusi penyelenggara pemilu juga, KPU Provinsi Jawa Barat punya kewajiban dan tanggung jawab untuk terus membangun kesadaran politik warga melalui edukasi, khususnya kepada publik (civics), tentang hak dan kewajiban warga agar masyarakat dapat menggunakan hak-hak politiknya secara rasional dan bertanggung jawab; mulai dari pemilih kategori hobbit dan hooligan hingga pemilih kategori vulcan (rasional).