BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Penentuan Tema dan Timeline Penulisan Artikel Opini bersama KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat secara daring, Rabu (29/4/2026).

Rakor dihadiri Ketua KPU Jabar Ahmad Nur Hidayat, Kadiv Sosdiklih Parmas Hedi Ardia, Kabag Parmas dan SDM Yunike Puspita, serta Kasubag Parmas Fahmi Kamal.

Dalam arahannya, Ahmad Nur Hidayat menegaskan bahwa tantangan demokrasi saat ini ditandai dengan polarisasi sosial dan derasnya arus informasi digital yang tidak seluruhnya akurat. Karena itu, KPU memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka, konsisten, dan informatif. Ia menekankan pentingnya penulisan artikel opini sebagai bagian dari kerja demokrasi untuk menghadirkan narasi yang jernih di tengah maraknya disinformasi.

“Melalui tulisan, KPU dapat menjelaskan proses pemilu secara utuh serta membangun pemahaman publik bahwa pemilu berkaitan dengan kedaulatan rakyat dan masa depan bangsa,” ujarnya.

Ahmad juga menambahkan, demokrasi harus terus dirawat, dijaga, dan diperbaiki dari waktu ke waktu. Ia menyebut fenomena polarisasi politik, ketegangan sosial, keterbatasan ruang sipil, hingga disrupsi informasi juga terjadi di berbagai negara seperti Hungaria, Turki, Brasil, dan Amerika Serikat.

“Di tengah arus informasi digital yang begitu deras, peran KPU tidak hanya memastikan pemilu berjalan sesuai aturan, tetapi juga membangun dan menjaga kepercayaan publik yang tidak tumbuh secara instan. Penulisan opini menjadi relevan sebagai ruang bagi penyelenggara untuk menyampaikan perspektif secara jujur dan apa adanya, dengan bahasa yang lebih sederhana, tenang, dan mudah dipahami masyarakat, sehingga dapat membentuk framing publik yang sehat,” tambahnya.

Sementara itu, Hedi Ardia menyampaikan bahwa demokrasi membutuhkan ruang publik yang rasional dan produksi gagasan yang berkelanjutan. Menurutnya, penjadwalan penulisan merupakan langkah strategis untuk menjaga konsistensi.

“Yang tidak dijadwalkan cenderung tidak dikerjakan. Karena itu, diperlukan pengelolaan terstruktur agar kegiatan penulisan berjalan optimal,” jelasnya.

Ia menambahkan, penulisan opini perlu dipandang sebagai tanggung jawab moral dan bagian dari penguatan demokrasi, yang tidak hanya dibangun di bilik suara, tetapi juga melalui gagasan di ruang publik.