Berita Terkini

Senin, 17 Agustus 2026 11:51
174

KPU Jabar Peringati HUT ke-81 RI Tahun 2026

BANDUNG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, Senin (17/8), di halaman Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, Jalan Garut No. 11, Bandung. Mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, upacara dimulai pukul 07.00 WIB dan berlangsung khidmat. Kegiatan diikuti seluruh jajaran keluarga besar KPU Provinsi Jawa Barat, termasuk pegawai Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, bertindak sebagai Inspektur Upacara, sedangkan Komandan Upacara, Kepala Bagian Perencanaan Data dan Informasi, Sutrisno. Turut hadir seluruh Anggota KPU Jawa Barat, Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Eko Iswantoro, serta jajaran pejabat manajerial dan fungsional. Rangkaian upacara diawali dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, dilanjutkan dengan pengibaran Sang Merah Putih oleh pasukan Jagat Saksana yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Prosesi kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Naskah Proklamasi Kemerdekaan oleh Inspektur Upacara, serta pembacaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas upacara. Dalam amanatnya, Ahmad Nur Hidayat menyampaikan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk yang besar, sehingga memiliki dinamika kepemimpinan dan kepemiluan yang kompleks. Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus tanggung jawab bagi KPU dalam menjaga kualitas demokrasi dan kedaulatan pemilih. Menurutnya, kedaulatan pemilih tidak hanya dimaknai sebagai kebebasan menentukan pilihan, tetapi juga bagaimana masyarakat memiliki pengetahuan dan kesadaran untuk menjadi pemilih yang rasional serta kritis. “Jika pemilih kita berdaulat, bebas menentukan pilihan, maka tentu harapannya adalah kita menerima bukan hanya pemilih yang rasional, tetapi pemilik yang kritis, yang siap dan mampu ke depannya untuk memilih pemimpin-pemimpin yang dapat memberikan perubahan yang berarti bagi kehidupan bangsa dan negara,” ujar Ahmad. Ia juga menekankan pentingnya pendidikan pemilih berkelanjutan dan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagai bagian dari program KPU RI yang perlu terus diperkuat di Jawa Barat. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Ahmad mengingatkan seluruh jajaran KPU untuk terus beradaptasi. Pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada harus mampu meningkatkan kualitas pelayanan, bukan justru menciptakan kesulitan bagi pemilih, partai politik, maupun peserta pemilu lainnya. “Dengan teknologi yang semakin terbuka, tentu kita harus banyak belajar. Belajar mendalami, belajar memahami, dan belajar cara menggunakan teknologi itu dengan benar,” tegasnya. Ia menambahkan, penggunaan teknologi juga harus tetap selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Karena itu, kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kinerja organisasi. “Adaptif itu tidak selalu berhubungan dengan kinerja, tetapi adaptivitas yang optimal akan mampu meningkatkan kinerja Bapak dan Ibu dengan baik,” lanjut Ahmad. Mengakhiri amanatnya, Ahmad mengajak seluruh jajaran KPU Jawa Barat untuk mempersiapkan tahapan pemilu dan pilkada yang akan datang secara lebih matang dan terencana. Persiapan tersebut harus didukung dengan tata kelola organisasi yang baik serta penerapan prinsip-prinsip good governance. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat tersebut menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan, persatuan, profesionalitas, dan komitmen dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.

Selengkapnya
Jumat, 14 Agustus 2026 10:18
127

KPU Jabar Perkuat Kualitas Data Pemilih Berkelanjutan

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat dalam acara Rapat Koordinasi Pasca Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tingkat Nasional Periode Semester I Tahun 2026 bersama KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, pada Kamis (13/8/2026) di Ballroom Setia Permana KPU Provinsi Jawa Barat.  Hadir secara daring Ketua KPU Republik Indonesia Mochammad Afifuddin dan Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Abdullah Sapi'i, serta hadir secara luring Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat Ummi Wahyuni, Aneu Nursifah, Adie Saputro, dan Hari Nazaruddin. Turut hadir Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat Eko Iswantoro, Pejabat Struktural dan Pejabat Ahli Madya di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat. Adapun peserta kegiatan terdiri atas Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi (Rendatin), Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi, serta Operator Sidalih KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.  Kegiatan secara resmi dibuka oleh Ketua KPU Republik Indonesia Mochammad Afifuddin. Dalam arahannya, Afifuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran KPU, khususnya Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat serta KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat yang telah mengawal pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Ia menegaskan bahwa pemutakhiran data pemilih harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak hanya dilakukan menjelang Pemilu.  Mengingat Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, peningkatan kualitas data perlu dilakukan sejak dini sebagai bagian dari persiapan Pemilu mendatang. Pemanfaatan teknologi informasi, data kependudukan, serta kerja sama dengan kementerian/lembaga terkait juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas dan akurasi data pemilih.  Selanjutnya, Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat menyampaikan bahwa Rapat Koordinasi ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesiapan jajaran KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan PDPB, termasuk pelaksanaan pleno terbuka di masing-masing daerah. Seluruh peserta diharapkan dapat memanfaatkan forum untuk berdiskusi, bertukar pengalaman, menambah wawasan, serta mencari solusi terhadap berbagai persoalan pemutakhiran data pemilih yang dihadapi di 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.  Materi kemudian disampaikan oleh Yusftriadi selaku Ketua Yayasan Visi Nusantara Maju. Dalam paparannya, Yusftriadi menyoroti bahwa persoalan data masih menjadi salah satu tantangan mendasar dalam penyelenggaraan Pemilu. Beberapa hal yang menjadi perhatian meliputi kualitas dan integrasi data kependudukan, sinkronisasi DP4, kinerja petugas pemutakhiran data pemilih, ketelitian dalam pemeriksaan data, serta belum optimalnya integrasi sistem antarinstansi. Pemanfaatan teknologi dan pembangunan basis data yang terintegrasi dinilai menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan akurasi dan efisiensi pengelolaan data pemilih.  Sementara itu, Ichal Supriadi selaku Sekjen Asia Democracy Network memberikan perspektif komparatif mengenai pengelolaan daftar pemilih di sejumlah negara. Ia menekankan bahwa daftar pemilih tidak hanya berkaitan dengan teknis penyelenggaraan Pemilu, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak sipil dan politik warga negara serta legitimasi Pemilu. Ichal turut menyoroti pentingnya sistem basis data nasional yang kuat dan terintegrasi, kejelasan pembagian kewenangan antarinstansi, perlindungan data pribadi, serta perhatian terhadap kelompok rentan.  Pada sesi pengarahan, Ummi Wahyuni selaku Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Barat meminta seluruh KPU Kabupaten/Kota memastikan tindak lanjut hasil koordinasi dengan Bawaslu telah diselesaikan. Setiap permasalahan dan kasus khusus dalam pemutakhiran data pemilih juga perlu dicatat dan didokumentasikan dengan baik sebagai bahan evaluasi pada tahapan berikutnya, khususnya ketika data DP4 kembali diturunkan.  Ummi Wahyuni juga mendorong KPU Kabupaten/Kota untuk terus melakukan inovasi dan publikasi kegiatan meskipun terdapat keterbatasan anggaran, serta tetap menjaga keterbukaan informasi publik. Memasuki Triwulan III PDPB, seluruh jajaran diharapkan mempersiapkan pelaksanaan pleno berikutnya dengan baik, menyelesaikan berbagai permasalahan yang masih ada, serta terus menjaga koordinasi dan hubungan baik dengan Bawaslu.  Rangkaian Rapat Koordinasi ini menegaskan pentingnya peningkatan kualitas dan integrasi data pemilih, kejelasan kewenangan antarinstansi, pemanfaatan teknologi informasi, serta kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dapat berjalan secara akurat, akuntabel, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memastikan terpenuhinya hak pilih masyarakat.

Selengkapnya
Kamis, 13 Agustus 2026 15:10
262

Perempuan Jadi Pemilih Cerdas dan Berdaya dalam Demokrasi

SUMEDANG – KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Segmentasi Perempuan di Desa Cileles, Kabupaten Sumedang, Kamis (13/8/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya KPU meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, khususnya perempuan, mengenai hak dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan demokrasi. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih KPU Provinsi Jawa Barat, Hedi Ardia, serta Anggota KPU Kabupaten Sumedang Fajar dan Ian. Kegiatan juga melibatkan peserta dari segmentasi perempuan di wilayah Desa Cileles. Dalam sambutannya, Hedi Ardia menyampaikan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam kehidupan keluarga, terutama dalam mengambil berbagai keputusan yang menyangkut kebutuhan dan masa depan keluarga. Menurut Hedi, perempuan merupakan sosok yang terbiasa mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menentukan kebutuhan rumah tangga hingga pendidikan anak. Namun, peran tersebut juga perlu diperluas dalam menentukan masa depan masyarakat, daerah, dan bangsa melalui partisipasi dalam demokrasi. “Ibu-ibu yang hadir di sini merupakan perempuan-perempuan hebat dan tangguh yang terbiasa mengambil keputusan untuk orang-orang yang dicintai. Namun, untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara, ibu-ibu juga memiliki peran dalam menentukan masa depan Desa Cileles, Kabupaten Sumedang, dan Indonesia,” ujar Hedi. Hedi menegaskan, pendidikan pemilih tidak semata-mata membahas hal-hal teknis Pemilu, seperti surat suara sah, jumlah peserta Pemilu, maupun tata cara pencoblosan. Lebih dari itu, pendidikan pemilih penting untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa warga negara merupakan bagian penting dalam proses pengambilan keputusan di negara demokrasi. Ia menjelaskan, politik pada dasarnya tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat, seperti harga kebutuhan pokok, pembangunan dan perbaikan jalan, hingga pelayanan kesehatan, merupakan hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dan keputusan politik. “Politik itu bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan ibu-ibu. Harga minyak, harga beras, pembangunan jalan diperbaiki atau tidak, sampai pelayanan di rumah sakit, semuanya berkaitan dengan keputusan dan kebijakan politik,” jelasnya. Lebih lanjut, Hedi mengatakan bahwa keputusan politik juga menentukan siapa yang akan menduduki berbagai jabatan strategis, mulai dari kepala daerah hingga anggota lembaga legislatif. Para pejabat tersebut memperoleh mandat melalui proses pemilihan yang melibatkan masyarakat. “Bupati, gubernur, menteri, presiden, anggota DPR RI maupun DPRD dapat menduduki posisi-posisi penting karena adanya pilihan masyarakat. Karena itu, satu suara menjadi penting,” katanya. Hedi juga mengajak peserta untuk menjadi pemilih yang rasional dan tidak menentukan pilihan hanya berdasarkan penampilan maupun pertimbangan emosional. Menurutnya, pemilih perlu mengenali calon, memahami visi dan misi, serta mempertimbangkan rekam jejak sebelum menentukan pilihan. Ia turut mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh praktik politik uang karena pilihan politik memiliki konsekuensi terhadap masa depan masyarakat. “Jangan melihat calon hanya dari penampilannya. Visi dan misinya sangat penting untuk diketahui. Jangan sampai suara kita dibeli atau dipengaruhi politik uang karena satu suara dapat menentukan masa depan,” tegas Hedi. Melalui kegiatan tersebut, KPU Provinsi Jawa Barat mendorong perempuan untuk semakin memahami posisi dan perannya sebagai pemilih serta berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam demokrasi. Hedi menyampaikan, pendidikan pemilih dilakukan sejak jauh hari sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilu 2029. Masyarakat diharapkan memiliki waktu yang cukup untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai kepemiluan sebelum tahapan Pemilu berikutnya dimulai. “Jauh-jauh hari KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan pendidikan pemilih untuk memberikan kesadaran kepada ibu-ibu mengenai hak dan tanggung jawabnya. Memilih bukan sekadar berdasarkan pertimbangan emosional,” ujarnya. Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan materi dari narasumber yaiktu pemerhati pemilu, Titik Nurhayati, dan Usep Agus Zawari dari Bawaslu Jabar, yang menyampaikan mengenai kepemiluan serta hal-hal yang perlu dipersiapkan masyarakat dalam menyongsong Pemilu 2029. KPU Provinsi Jawa Barat berharap kegiatan pendidikan pemilih segmentasi perempuan dapat memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus mendorong lahirnya pemilih yang cerdas, kritis, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menentukan pilihan politik.

Selengkapnya
Rabu, 12 Agustus 2026 15:02
246

KPU Jabar Pastikan Proses PAW Sesuai Aturan

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Penggantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bersama KPU Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan, Rabu (12/8/2026), di Ballroom Setia Permana Kantor KPU Provinsi Jawa Barat. Kegiatan dibuka oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, dan turut dihadiri Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Melgia Carolina Van Harling, Anggota dan Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat serta KPU Kabupaten/Kota Idham mengapresiasi kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dalam pemutakhiran data partai politik. ia menekankan bahwa proses Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD bukan sekadar administratif, melainkan membutuhkan verifikasi, klarifikasi, dan konfirmasi mendalam. Aspek keanggotaan partai, pemenuhan LHKPN, serta status calon harus diperiksa ketat agar tidak melanggar ketentuan hukum, termasuk larangan bagi ASN/PPPK. Ia menekankan pentingnya koordinasi secara berjenjang dan kepatuhan terhadap batas waktu lima hari kerja. Menurutnya, ketepatan waktu dan ketelitian dalam setiap tahapan menjadi bagian penting dalam menjaga reputasi serta integritas kelembagaan KPU. Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Adie Saputro, menjelaskan bahwa pelaksanaan PAW berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penggantian Antarwaktu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. PAW dilakukan apabila anggota DPRD berhenti sebelum masa jabatannya berakhir karena meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, atau diberhentikan. Proses verifikasi dilakukan dengan dukungan aplikasi SIMPAW dan wajib diselesaikan paling lama lima hari kerja sejak surat diterima. Kegiatan dilanjutkan penyampaian materi lainnya disampaikan Kabid Poldagri Kesbangpol Jawa Barat, Ruliadi, Saputra Umar Lubis dari Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jawa Barat, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, Beni Mulyadi, serta Akademisi, Agus Salide.

Selengkapnya
Selasa, 11 Agustus 2026 14:40
180

116 ASN Sekretariat KPU Jawa Barat Ikuti Profiling Tahun 2026

BANDUNG - Sebanyak 116 Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Sekretariat KPU Provinsi dan 23 satuan kerja (satker) KPU Kabupaten/Kota di Jawa Barat mengikuti Profiling ASN Tahun 2026 di Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bandung, Selasa (11/8/2026). Pelaksanaan Profiling ASN tersebut merupakan bagian dari program nasional BKN dalam melakukan pemetaan terhadap potensi, kompetensi, dan karakteristik ASN secara digital dan terstandar. Program ini ditujukan untuk mendukung penerapan sistem merit serta penguatan manajemen talenta di lingkungan instansi pemerintah. Dari 117 orang ASN yang dijadwalkan mengikuti profiling di Kanreg III BKN, terdapat satu ASN yang tidak dapat mengikuti kegiatan karena sedang menjalani cuti. Sementara itu, ASN dari empat satker, yakni KPU Kabupaten Bogor, KPU Kota Bekasi, KPU Kota Bogor, dan KPU Kota Depok, akan mengikuti Profiling ASN di BKN Pusat pada Kamis (13/8/2026). Sebelum pelaksanaan tes profiling dimulai, Anggota KPU Provinsi Jawa Barat yang membidangi Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang, Abdullah Sapi’i, hadir memberikan pengarahan kepada peserta. Dalam arahannya, peserta diharapkan mengikuti seluruh tahapan profiling dengan baik dan sungguh-sungguh sebagai bagian dari proses pemetaan kompetensi dan potensi ASN. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat, Yunike Puspita, serta Kepala Subbagian SDM, Norhina Kurniawaty. Sebelum tes dimulai, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Regional III BKN, Delpa Nopri Kasmi, juga menyampaikan sejumlah ketentuan dan tata tertib yang harus diperhatikan peserta selama pelaksanaan Profiling ASN. Profiling ASN dilaksanakan secara digital dengan menggunakan metode dan instrumen yang terstandar. Hasil profiling diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kapasitas dan karakteristik ASN, sehingga dapat menjadi salah satu dasar dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur, pengembangan kompetensi, serta penerapan manajemen talenta berbasis sistem merit.

Selengkapnya
Senin, 10 Agustus 2026 16:49
137

Rapat Pleno KPU Jabar Bahas Kinerja dan SRIKANDI

BANDUNG - KPU Provinsi Jawa Barat melaksanakan Rapat Pleno rutin pada Senin (10/8/2026) secara luring dan daring. Rapat dihadiri Anggota KPU Provinsi Jawa Barat, Sekretaris, pejabat fungsional, kepala bagian, serta kepala subbagian di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat. Rapat Pleno menjadi forum koordinasi dan evaluasi bersama untuk menindaklanjuti hasil pembahasan sebelumnya serta memantau perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan KPU Provinsi Jawa Barat. Dalam rapat, masing-masing bagian dan divisi menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas serta agenda yang akan dilaksanakan. Pembahasan mencakup kesiapan kegiatan, administrasi, perencanaan, sarana dan prasarana, serta berbagai kebutuhan pendukung pelaksanaan tugas kelembagaan. Pada akhir pembahasan, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi penggunaan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) kepada para pimpinan KPU Provinsi Jawa Barat oleh staf kearsipan. Sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya mendukung pengelolaan kearsipan yang tertib dan terintegrasi. Melalui Rapat Pleno rutin, KPU Provinsi Jawa Barat terus memperkuat koordinasi internal, menjaga kesinambungan program kerja, serta meningkatkan efektivitas tata kelola kelembagaan.

Selengkapnya
🔊 Putar Suara